cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 216 Documents
 18   19   20   21   22 
Dasar Penolakan Akta oleh Notaris Berdasarkan Asas Itikad Tidak Baik Febrianti, Valentia Berlian Ayu; Sesung, Rusdianto
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1328

Abstract

ABSTRAK Studi ini berusaha untuk menguji fungsi dan kewajiban hukum notaris ketika mereka menolak untuk membuat akta otentik serta konsekuensi dari pembuatan akta otentik menggunakan korespondensi palsu. Fokus utama studi ini adalah pada perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris, variabel-variabel yang berkontribusi pada pembuatan akta palsu yang sah, dan potensi konsekuensi hukum yang dapat dihadapi notaris dalam situasi ini. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap tentang praktik dan kesulitan yang dialami oleh notaris dalam melaksanakan tugas mereka, studi kasus dan analisis teoritis berdasarkan Undang-Undang Notaris dan Kode Pidana digunakan sebagai teknik penelitian. Temuan analisis menunjukkan bahwa meskipun Notaris dapat menolak untuk membuat akta otentik dalam beberapa keadaan, juga menjadi tugas mereka untuk memverifikasi bahwa dokumen yang menjadi dasar akta tersebut sah. Ketidaktahuan Notaris, tujuan jahat pihak-pihak terkait, kegagalan untuk mengikuti prinsip kehati-hatian, dan adanya kolusi dari pihak terkait adalah beberapa faktor yang memengaruhi pembuatan akta sah berdasarkan dokumen palsu. Sesuai dengan aturan KUHP, seorang Notaris dapat dikenai sanksi administratif dan perdata serta potensi sanksi pidana.Kata Kunci:  Notaris, Akta Otentik ;Asas Itikad Tidak Baik.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM PERDAGANGAN: PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH Andairah, Nur; Nawi, Syahruddin; Abbas, Ilham
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  terhadap perdagangan ditinjau dari perspektif hukum bisnis syariah.  Tipe dalam penelitian ini dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dengan menggunakan metode normatif-empiris.  Penelitian ini bersumber menggunakan 3 bahan hukum utama yakni bahan hukum primer yang terdiri dari aturan perundang undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa jurnal Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini di analisis secara kualitatatif dengan berpedoman pada tataran yuridis sebagai hukum positif dan kemudian di analisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum yang telah di inventarisir untuk akhirnya dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan suatu konklusi yang komperhensif.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Perdagangan kurang efektif: ditinjau Perspektif Hukum Bisnis Syariah, Hal ini dapat dibuktikan  rata-rata sebesar 77% dikategorikan cukup efektif.
PENGALIHAN HAK TAGIH SECARA CESSIE DALAM PEMBAYARAN KLAIM PENJAMINAN KREDIT KONSTRUKSI Ramadhan, Muhammad Arif
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1441

Abstract

ABSTRAKBank memiliki peran krusial dalam perekonomian dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 2023. Untuk mengurangi risiko kredit bermasalah, bank sering menggunakan perusahaan penjaminan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Dalam konteks kredit konstruksi, hak tagih dapat dialihkan melalui mekanisme cessie jika kredit bermasalah atau jatuh tempo, sebagaimana diatur oleh OJK. Cessie, berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata, adalah pengalihan hak tagih dari kreditur asal kepada kreditur baru melalui akta otentik atau di bawah tangan, dan harus diberitahukan kepada debitor untuk sah. Penelitian ini mengkaji prosedur pengalihan hak tagih melalui cessie, khususnya dalam kredit konstruksi, serta permasalahan yang timbul saat pengalihan tidak diketahui oleh debitor. Melalui pendekatan hukum normatif dengan studi pustaka, penelitian ini menyoroti pentingnya pemberitahuan resmi atau persetujuan tertulis dari debitor agar cessie sah dan dapat dilaksanakan dengan kepastian hukum. Cessie memastikan bahwa hak dan kewajiban kreditur baru terhadap debitor diakui secara sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak tagih melalui cessie membutuhkan kejelasan prosedur dan dokumentasi yang lengkap untuk menghindari sengketa. Implementasi cessie yang tepat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan praktik untuk memastikan pemberitahuan atau persetujuan debitor dalam pengalihan hak tagih, sehingga perusahaan penjaminan dapat melakukan penagihan langsung tanpa hambatan hukum.Kata kunci : cessie, perusahaan penjaminan, kredit konstruksi
KONTROVERSIAL RENDAHNYA HUKUMAN KORUPTOR DILIHAT DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Pritasari, Amanda Dea
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1293

Abstract

ABSTRAK Korupsi merupakan masalah serius, terutama Indonesia. Yang mendasari penelitian ini adalah adanya kontroversial terkait rendahnya hukuman koruptor yang termaktub dalam KUHP 2023. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor, hukuman bagi terpidana korupsi adalah 4 tahun, sedangkan dalam Pasal 603 UU KUHP 2023, hukuman minimal bagi terpidana korupsi hanyalah 2 tahun. Dengan dipangkasnya hukuman tersebut, bukan tidak mungkin korupsi akan semakin marak terjadi dan membuat koruptor semakin jauh dari efek jera. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Maqashid Syariah untuk mengkaji apakah pasal tersebut sejalan dengan prinsip yang ada dalam Maqashid Syariah. Maqashid Syariah yang merupakan tujuan-tujuan utama dalam hukum Islam, menempatkan keadilan sebagai salah satu prioritas utama. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gagasan baru dan pedoman bagi pembentuk undang-undang bahwa dalam membentuk peraturan, haruslah kita berhati-hati dan selalu memperhatikan manfaat yang lebih besar    Kata Kunci: Korupsi, Maqashid Syariah
Tinjauan Tindak Pidana Berbasis Teknologi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023 Ramadhani, Milenia
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1416

Abstract

KUHP Baru tahun 2023 berhasil disyahkan dan akan berlaku pada tahun 2026 mendatang. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau tindak pidana berbasis teknologi dalam KUHP Baru. Metode yang digunakan adalah yuridis normative dengan pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konsep tindak pidana berbasis teknologi adalah suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang berbasis teknologi, baik teknologi sebagai alat maupun teknologi yang menyebabkan dampak tertentu akibat penggunaannya. Dalam KUHP baru, terdapat 11 pasal yang terkait dengan teknologi, yaitu 10 Pasal tersebut mengatur tentang teknologi informasi, sedangkan 1 pasal tentang tindak pidana dengan bioteknologi. Perlindungan hukum terkait tindak pidana berbasis teknologi telah dilakukan oleh negara, dimana dapat dilihat pada UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP baru perlindungan hukum dapat dilihat dari Pasal 4 huruf c, Pasal 219, Pasal 228 Ayat (1), Pasal 241 Ayat (1), Pasal 243 Ayat (1), Pasal 247, Pasal 250 Ayat (1), Pasal 259 Huruf c, Pasal 301 Ayat (1), Pasal 441 Ayat (1) dan Pasal 338 Ayat (2).
Dinamika Kebebasan Beragama di Indonesia: Antara Konstitusi dan Politik Hukum Amer, Nabih; Sumila, Rohyani Rigen Is; Ante, Rinny; Umboh, Joice Jane; Paendong, Kristiane Aprilia; Simamora, Pinta Nadia Satalini
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1354

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menggali dan memahami dinamika kebebasan beragama di Indonesia, yang terikat erat dalam kerangka konstitusional dan politik hukum, serta pengaruhnya terhadap kestabilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan analitika untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum yang berlaku. Analisis meliputi penggunaan isu agama dalam politik populisme dan implikasinya pada kebebasan beragama, serta peran pemerintah dan lembaga hukum dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan stabilitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dan narasi politik populisme sering kali menciptakan polarisasi dalam masyarakat, yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan keharmonisan sosial. Upaya-upaya penguatan lembaga demokrasi dan hukum, serta pendidikan pluralisme, diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan beragama tidak berubah menjadi sumber konflik. 
Implementasi Penyidik Dan Hakim Mengenai Frasa Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn Mdn) Gulo, Famati
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1472

Abstract

ABSTRAK Penerapan frasa unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak ada keseragaman dan multitafsir di kalangan penegak hukum terutama penyidik sehingga menimbulkan rasa khawatir serta merugikan bagi aparatur sipil negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisa permasalahan unsur yang dapat merugikan keuangan negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016, Implementasi penyidik dan hakim menerapkan unsur yang dapat merugikan keuangan negara, dan pertanggungjawaban pidana atas adanya kerugian keuangan negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor 65/PID.SUS-TPK/2022/PN MDN. Hasil penelitian menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016, secara teori dan praktik telah menimbulkan pergeseran unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang sebelumnya formil menjadi materil. Aparat penegak hukum perlu memahami dan menyeragamkan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebagai delik materil dalam tindak pidana korupsi. Hakim dalam Putusan Nomor 65/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Mdn, pertimbangannya tidak tepat menghukum terdakwa karena tidak terdapat suatu perbuatan yang di insyafi atau di kehendaki terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara berpedoman pada laporan atas penghitungan kerugian keuangan negara dari kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. KATIO Rekan Nomor: 131/09/2022 yakni tanggal 01 September 2022, sementara penyidik telah lebih dulu menetapkan terdakwa yang pada saat itu sebagai tersangka sesuai tanggal Surat Penetapan Tersangka Nomor Pds-01/L.2.19/Fd.1/07/2022 tanggal 21 Juli 2022, yang kemudian penyidik tersebut merangkap sebagai penuntut umum. Penulis berharap agar hasil penghitungan yang menyatakan kerugian keuangan negara bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan. Agar cara penyidik menemukan benar adanya kerugian keuangan negara berjalan On The Track sehingga data penghitungan kerugian keuangan negara fair dan tidak memihak. Agar Hakim tindak pidana korupsi, dibekali keahlian khusus menghitung kerugian keuangan negara sehingga tidak bergantung atau terfokus pada hasil laporan kerugian keuangan negara dari sudut penghitungan Akuntan Publik, dan dapat objektif serta selektif menilai setiap orang yang di tuduh merugikan keuangan negara, tidak serta merta telah melakukan kesalahan yang kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana. Kata Kunci: Penyidik dan Hakim, Kerugian Keuangan Negara, Korupsi.   
PASUBAYA MAWARANG DALAM SISTEM PERKAWINAN PADA GELAHANG DALAM MELINDUNGI HAK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Anthara, Komang Dita Kusuma; Dewi, Putu Eka Trisna; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1324

Abstract

ABSTRAK Adat perkawinan di Bali mengikuti prinsip kekeluargaan patrilineal. Pada masa lampau, variasi perkawinan di Bali cukup beragam, namun seiring dengan perkembangan peradaban dan budaya, hanya dua bentuk perkawinan yang diakui secara sah, yaitu perkawinan konvensional dan perkawinan luar biasa. Dalam kenyataannya, masyarakat Bali kini mencatat adanya jenis perkawinan baru, yakni perkawinan pada ngelahang. Setiap pasangan yang menjalani perkawinan ngelahang ini membuat perjanjian kawin, dikenal sebagai pasobaya mewarang. Oleh karena itu, permasalahan muncul mengenai regulasi terkait pasobaya mawarang dalam konteks perkawinan ngelahang menurut Undang-Undang perkawinan dan Bagaimana kebijakan yang memberikan keleluasaan terhadap anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tetegenan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga.Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah riset hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum, serta telaahan kasus yang terjadi. Materi hukum yang digunakan berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menerapkan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa peraturan mengenai pasubaya mawarang dalam situasi perkawinan di Desa Adat Cau Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, sejalan dengan perspektif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan perjanjian kawin. Pasobaya mewarang dapat dianggap sah berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1313 KUHPerdata, dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kebijakan yang memberikan keleluasaan kepada anak tunggal hasil perkawinan pada gelahang untuk memilih tanggungan atau beban ayah ayahan dari salah satu pihak keluarga dapat melibatkan pembentukan perjanjian kawin, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut dengan jelas menetapkan bahwa suatu perjanjian kawin dianggap sah apabila memenuhi empat persyaratan esensial, yaitu kesepakatan yang jelas di antara para pihak yang terlibat, kemampuan hukum mereka untuk menetapkan suatu kesepakatan, adanya suatu objek tertentu, dan adanya alasan (causa) yang halal. Kata Kunci: Perkawinan, Pasobaya Mewarang, Padegelahang.
Diversi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak maulida, Anissa; Haiti, Diana
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1448

Abstract

ABSTRAKUndang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bagaimana menangani perkara anak. Penyelesaian pidana anak dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi dengan konsep Keadilan Restoratif. Adanya Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindarnya stigmatisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya upaya Diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, dan dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. Mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika Undang- Undang Narkotika mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika pada Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun, Undang- Undang Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang pengaturan sanksi bagi anak. Maka berlakunya sanksi dalam Undang- Undang Narkotika terhadap anak harus diberlakukan dengan Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Dan jika dilihat mengenai pengaturan sanksi penyalahgunaan narkotika pada pasal 127 Undang- Undang Narkotika yang di bawah 7 tahun yang mana sesuai dengan syarat Diversi, maka seharusnya Diversi bisa dilaksanakan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.Kata Kunci: Anak, Diversi, Penyalahgunaan Narkotika.
ISLAM DAN POLITIK HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA Maulida, Tri Vany
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1301

Abstract

Perpindahan Ibu Kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, menimbulkan fleksibilitas yang besar dalam pengaturan perpindahan Ibu Kota. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam, terutama dari sisi manfaat fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mempunyai pendekatan hukum, konseptual dan historis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung dengan bahan non hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan kepadatan perkotaan (terdiri dari kepadatan penduduk, kepadatan bangunan dan struktur, kepadatan kegiatan pembangunan perkotaan, kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor), bencana banjir, risiko banjir rob dan eksploitasi air tanah (penambangan) yang berlebihan. merupakan faktor pendorong pemindahan ibu kota ke Jakarta. Sementara itu, dalam kacamata fiqih siyasah, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dapat dilakukan demi kepentingan bangsa. Dalam merumuskan kebijakan perpindahan ke ibu kota untuk mencapai kepentingan rakyat, pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis untuk mencapai manfaat perpindahan ke ibu kota disertai dengan berbagai jaminan yang diberikan pemerintah kepada rakyat. Keturunan Kalimantan sebagai penghuni ibu kota baru dan menjamin kelestarian flora dan fauna Kalimantan serta hutan tropis Kalimantan sebagai paru-paru dunia.

Page 20 of 22 | Total Record : 216

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue