cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 232 Documents
 16   17   18   19   20 
PERAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM MENANGANI KRISIS PENGUNGSI (STUDI ANALISIS PERBANDINGAN ANTAR NEGARA ASEAN) Rizki, Muhammad Fahrul; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1422

Abstract

ABSTRAK Hukum Keimigrasian yang merupakan suatu hukum administratif, namun karena kedudukan dan fungsi keimigrasian yang sangat strategis maka tidak sepenuhnya pelaksanaan sanksi dalam hukum administratif diterapkan dan malah sebaliknya sanksi diterapkan berupa kejahatan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian. Ketentuan mengenai pengaturan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana keimigrasian adalah dalam rangka melindungi kepentingan nasional, sebagaimana tujuan pidana adalah pidana tidak dikarenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Hukum, Teori Kewenangan, Teori Harmonisasi Hukum, dan Teori Keadilan. Adapun hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah Kebijakan keimigrasian berperan dalam menangani krisis pengungsi di negara anggota ASEAN dengan berdirinya UNHCR. Efektivitas kebijakan keimigrasian dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi berlaku efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebijakan keimigrasian antar-negara dalam menangani krisis pengungsi adalah Faktor dominan yang mendorong terjadinya arus pengungsi dari suatu negara adalah konflik sosial politik di negara asal. Kata kunci : Peran, Keimigrasian, Pengungsi
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia ., Febriadi; Ersita, Dyah
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1493

Abstract

ABSTRAK Dalam menjalankan tugasnya direksi diberikan hak dan kewajiban penuh mewakili   Perseroan. Direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila direksi lalai dalam tugasnya direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat permasalahan yakni: 1). Bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia? 2)Bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan terbatas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan terbatas? Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa direksi perseroan wajib mengambil tanggung jawab secara pribadi bilamana ia dalam mengurus perseroan telah terbukti  melakukan perbuatan melawan hukum kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perseroan adalah datpat mengajukan gugatan ganti kerugian seara perdata sesuai mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU PT dan KUHPerdata.  Kata Kunci : Tanggung Jawab, Direksi , Perbuatan Melawan Hukum 
KEBEBASAN MEMILIH TIDAK MENIKAH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Refi Nurani, Gempita; ,, Anis Rochmana; Hasim, Fuad
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1266

Abstract

Pada umumnya perjalanan hidup manusia terdapat salah satu fase di mana orang tersebut menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan, namun beberapa dekade terakhir manusia semakin terbuka mengenai keputusan untuk memilih hidup melajang dan tidak menikah. Dari masalah tersebut timbul faktor penyebab orang memilih tidak menikah dan bagaimana perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah. penelitian ini menjadi gambaran bahwa pilihan tidak menikah menurut hak asasi manusia diperbolehkan dan menurut hukum Islam diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Penelitian ini merupakan jenis normatif, dengan menggunakan Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menganalisa konsep bahan hukum sehingga diketahui makna yang terkandung. Hasil Penelitian yang menjadi Faktor penyebab orang memilih untuk tidak menikah antara lain faktor psikis (trauma), faktor sakit (fisik), faktor ekonomi, faktor fokus karir dan faktor tidak tertarik pada lawan jenis. Kemudian Perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah bahwa keduanya memiliki kesamaan pada kebebasan untuk memilih dan menjaga kehidupan. Kebebasan memilih hak asasi manusia bersifat mutlak dan hukum Islam tidak mutlak. Dalam pilihan tidak menikah maka manusia berhak atas hak asasi manusianya. Tapi dalam hukum Islam memilih tidak menikah diperbolehkan dengan syarat tertentu, salah satunya ketika hal tersebut dapat mengancam jiwa dan karena manusia dalam Islam hanya diberi titipan kebebasan dari Allah SWT maka seharusnya menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sebab segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan serta kembali kepada-Nya.
Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial (Online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel Ihsan, M; Burhayan, Burhayan
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1364

Abstract

Perkembangan teknologi informasi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat, yang memberikan dampak pada kehidupan manusia yaitu timbulnya tindak pidana penipuan melalui media sosial (online). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media sosial (online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam penelitian ini tidak mencukupi, oleh karena itu dalam penelitian ini juga mengunakan data empiris yang dikovensi menjadi bahan hukum penelitian berdasarkan asas otoritatif kualitas data untuk mengkaji kenyataan atau praktik hukum yang berkaitan wawancara dengan penyidik subdit Reskrim ITE dan mengelola bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan tersier. Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Media sosial (online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel yaitu sebagai aparat penegak hukum kepolisian Negara Republik Indonesia khusus penyidik sulitnya melacak keberadaan pelaku tindak pidana penipuan melalui media massa atau on line di karenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu, kesulitan untuk membuka rekering pelaku, kurangnya kerja sama para pihak yang berkompeten, kesulitan dalam penyitaan barang bukti, kurangnya personalitas penegak hukum, kurang minimalnya dan prasarana yang memadai.
Perkembangan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Ketenagakerjaan di Indurstri E-Commerce” Trisna, Ida Ayu Putu; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi; ., Karyoto
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1451

Abstract

ABSTRAK Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam industri e-commerce dan berdampak pada ketenagakerjaan. Dalam artikel ini, kita menjelajahi beberapa aspek penting dari penggunaan AI dalam industri e-commerce. Pertama, AI digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti pengolahan pesanan dan manajemen inventaris, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Kedua, AI memungkinkan personalisasi pengalaman pengguna dengan menganalisis data pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang lebih relevan. Ketiga, AI digunakan untuk menganalisis data besar dan memberikan wawasan bisnis yang berharga, membantu perusahaan e-commerce dalam pengambilan keputusan strategis. Keempat, chatbot berbasis AI dapat memberikan dukungan pelanggan otomatis, mengurangi beban pekerjaan pada karyawan. Terakhir, perkembangan AI juga menciptakan pekerjaan baru yang terkait dengan pengembangan dan manajemen sistem AI. Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan, tantangan etis dan implikasi sosial terkait dengan perubahan dalam ketenagakerjaan harus diatasi. Perusahaan dan pekerja perlu terus mengembangkan keterampilan yang relevan untuk memanfaatkan potensi AI secara efektif dan menghadapi perubahan dalam industri e-commerce...Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif adalah sebuah metode penelitian yang fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Metode ini juga sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan, dan literatur hukum lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang berarti data yang telah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti kemudian menganalisis data tersebut secara kualitatif, artinya mencari pola, tema, dan hubungan antara bahan hukum yang dikaji.Hasil penelitian mengungkapkan Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ketenagakerjaan di industri e-commerce. Penggunaan AI dalam otomatisasi tugas rutin, personalisasi pengalaman pengguna, pengolahan data dan analisis, serta pengembangan chatbot telah mengubah cara kerja dan mempengaruhi jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Meskipun AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pengguna, penting bagi perusahaan dan pekerja untuk terus mengembangkan keterampilan yang relevan dan mengatasi implikasi sosial dan ekonomi yang terkait dengan perkembangan AI.  Kata Kunci       : Artificial intelligence; Perkembangan; Cyber Crime.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI Yarni, Meri; irwandi, Irwandi; Febrian, Rifqi; Amada, Khofifh Rizki
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1327

Abstract

AbstrakKeputusan DPR memberhentikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. D.F.M., hakim konstitusi dalam masa jabatan dan menggantinya dengan Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menuai banyak pro dan kontra baik dari kalangan hukum maupun dalam masyarakat. Pemberhentian Hakim Aswanto dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai pengganti dilakukan oleh DPR melalui rapat paripurna DPR. Keputusan DPR tersebut termasuk dalam tindakan sewenang-wenang karena dilakukan tanpa adanya wewenang untuk memberhentikan hakim konstitusi, serta menabrak berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai independensi Mahkamah Konstitusi dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi. Akan tetapi DPR menganggap bahwa tindakan DPR memberhentikan hakim konstitusi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana DPR mengartikan atas dasar wewenang mengajukan hakim konstitusi DPR dapat melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi yang diajukannya. Tulisan  ini membahas mengenai aspek yuridis pemberhentian hakim Aswanto dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai penggantinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Metode  yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil  menunjukkan bahwa dalam ketentuan perundang-undangan DPR tidak memiliki wewenang memberhentikan hakim konstitusi disamping itu, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR menabrak ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.Kata Kunci: DPR, Pengangkatan/Pemberhentian, Hakim Konstitusi.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGLA DUNIA DI INDONESIA Habib, M; A, Candra; Kusnandar, Kusnandar; G, Fayza; M, Giovania; W, Ratna
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1440

Abstract

ABSTRAKPembagian harta warisan dalam hukum Islam sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial. Prinsip-prinsip qat'i yang masih relevan dan universal dalam pembagian harta diidentifikasi dalam artikel ini. Selain itu, ia menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Studi ini melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menekankan betapa pentingnya mempertimbangkan faktor sosial saat membagi harta warisan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang hubungan antara hukum Islam, perubahan sosial, dan praktik pembagian harta warisan. Penelitian ini juga menekankan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim. Kata kunci : pembagian warisan , sebelum pewaris meninggal, warisan 
PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP GENERASI Z SEBAGAI PARTISIPASI PEMILU 2024 : DI TINJAU DARI TEORI DEMOKRASI Lananda, Ardelia; Mulyadi, Dedi; Simbolon, Cindy Claudia; Alvian M.S, Ce Kedzma; Farraz, Mohammad Irvanul; Perdana, Zaki Akhtar
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1311

Abstract

Mass media in political activities such as presidential elections and legislative elections can have quite a big influence. This is because Generation Z is a mass media user, which makes this generation one of the generations that actively participates in presidential and legislative elections. The aim of this research is to analyze in more depth the influence of mass media on generation Z in participating in the 2024 election, in terms of democratic theory. The approach method in this research is to use a normative juridical approach, namely a legal research method that examines library materials or secondary data. One of the influences of the mass media on presidential elections and legislative elections is that it can influence the number of votes. This is because generation Z is a large group of voters and has the potential to influence election results. With active participation from generation Z, they can change political direction and elect leaders who can represent the values and interests of generation Z.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Marketplace Online pada Tindak Pidana Narkotika Frans, Mardian Putra; -, M.Haryanto -; Dayanti, Karisma Christiyana Putri; Oktaviani, Ismi
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1296

Abstract

Marketplace's criminal liability as a corporation is legal responsibility for criminal acts committed by the corporation, whether the error is intentional or negligent. The civil relationship between the marketplace corporation and the shop as a Marketplace user means that the marketplace should be responsible for criminal acts committed by the shop, this can be seen by providing space by the Corporation in the online marketplace for shops to sell illegal goods such as narcotics in certain types of drugs, but in practice the Tokopedia online Marketplace Platform himself was not punished, In criminal law doctrine, corporations can be punished because online marketplace corporations are legal subjects that can commit criminal acts or criminal acts so that corporations should be held responsible if the marketplace is deemed to be involved in a criminal act by allowing shops in their marketplace to sell illegal goods such as narcotics, plus the corporation makes a profit. of these illegal goods.
Risiliensi Tradisi Metawe Dalam Pola Komunikasi Keluarga Mandar Perspektif Maqashid Al-Syariah Ridwan, Ridwan; Rusdi, Ali; Ramli, Ramli; L, Sudirman; Fikri, Fikri
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1400

Abstract

Penelitian ini menggali signifikansi tradisi Metawe dalam pola komunikasi keluarga Mandar, menyoroti nilai-nilai Maqashid al-Syariah yang terwujud dalam tradisi tersebut. Metode kualitatif digunakan dengan data lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendalami dampak dan relevansi tradisi Metawe terhadap komunikasi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Metawe tidak hanya sebagai pola komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai adat dan agama yang kaya. Dalam budaya Mandar, tradisi Metawe mengajarkan nilai-nilai sopan santun, tawadhu, malu, dan menghargai keberagaman, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Syariah. Tradisi Metawe dalam keluarga Mandar memberi penekanan pada pentingnya ketaatan terhadap ajaran Islam, dengan penghormatan terhadap orang tua, perilaku etis, dan perhatian terhadap keluarga menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Dalam tinjauan terhadap Maqashid al-Syariah, tradisi Metawe juga membawa dampak positif dalam mencapai kemaslahatan bagi umat. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih dalam tentang integrasi antara budaya lokal dan ajaran Islam, menjadikan tradisi Metawe sebagai titik temu yang memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari keluarga Mandar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemeliharaan tradisi lokal yang bernilai positif dan mendorong harmoni sosial di masyarakat.

Page 18 of 24 | Total Record : 232

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue