Articles
216 Documents
<![CDATA[Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Dalam Mencegah Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Dalam Perspektif Kebijikan Hukum Pidana) ]]>
<![CDATA[Widodo, Septidityo Agus]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1471
<![CDATA[ABSTRAKPenyalahguna narkotika di kalangan masyarakat luas mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulanginya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola pemidanaan tindak pidana narkotika dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkotika. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa memenjarakan pengguna narkotika menambah permasalahan kepadatan penduduk dalam Layanan Pemasyarakatan. Seorang pengguna narkotika yang tidak mendapat rehabilitasi akan kehilangan kesempatan sembuh dari ketergantungan narkotika dan akan mengakibatkan kehilangan program pasca rehabilitasi yang berguna dalam kembali menjalankan fungsionalitas sosialnya di masyarakat. Adapun pola pembinaan yang harus dijalankan adalah Community Based Correction dimana pola tersebut ialah menggunakan segala kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya untuk menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat. Kata kunci : Pola Pembinaan, Narkotika, Tindak Pidana]]>
<![CDATA[Urgensi Pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banggai ]]>
<![CDATA[Suling, Moh Sulfikar]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1333
<![CDATA[Artikel ini membahas urgensi pemerintah daerah Kabupaten Banggai untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banggai melalui peraturan daerah yang baru dan kewenangan daerah untuk mengatur hal tersebut. Bahan hukum primer dan sekunder serta bahan non-hukum dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur dan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2011 yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah yang baru perlu dibuat untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang semakin meluas serta dampak buruk yang ditimbulkannya; mendorong terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; dan berkontribusi pada terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat, produktif, aman, tertib, damai, dan sejahtera. Kewenangan daerah untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.]]>
<![CDATA[Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Dengan Mencicil Dalam Perspetif Yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Rahman, Aulia]]>;
<![CDATA[., Mispansyah]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1447
<![CDATA[ABSTRAK Pemulihan aset hasil korupsi melalui sistem hukum nasional memiliki kedudukan yang strategis, instrumen hukum pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan penulis pada penulisan hukum ini adalah sifat penelitian preskriptif. Tipe pendekatan perundang-undangan Tipe pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah hukum yang dihadapi. Tipe pendekatan konseptual Tipe pendekatan ini dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena belum adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung dari tahap penyidikan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi. pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan. Jadi mulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan ingkrah Jaksa memiliki kewenangan untuk penyitaan. Maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok pelaku tindak pidana korupsi patut dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti yang diatur pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Kerugian Negara; Korupsi; Pidana Tambahan Uang Pengganti]]>
<![CDATA[KEABSAHAN KUASA LISAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS ]]>
<![CDATA[Sa'diah, Azimatus]]>;
<![CDATA[Saleh, Mohammad]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1323
<![CDATA[ABSTRAKPenggunaan surat kuasa lisan dalam suatu perkara hukum yang mempunyai risiko kerugian finansial yang cukup besar bagi para pihak memerlukan pertimbangan yang matang. Tidak semua tindakan hukum harus mendapat izin lisan. Sesuai dengan undang-undang hukum, penting untuk dicatat bahwa tidak semua tindakan hukum dapat dilakukan dengan cara lisan, sehingga menimbulkan tingkat risiko yang signifikan terkait dengan pemberian persetujuan lisan. Dalam praktiknya, penggunaan surat kuasa lisan untuk membuat suatu akta yang mengikat secara hukum bergantung pada bimbingan seorang Notaris dan dibatasi pada perbuatan hukum tertentu yang dapat memberikan keuntungan bagi orang yang memberi kuasa. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a, asas kehati-hatian mengamanatkan agar Notaris senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Notaris wajib menilai secara aktif risiko hukum yang mungkin timbul dalam pembuatan suatu akta yang sah menurut hukum dengan menggunakan surat kuasa lisan. Kewajiban tersebut di atas berangkat dari asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Notaris dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Kesalahan Notaris dapat terjadi akibat kelalaian Notaris. Apabila suatu akta yang sah menurut hukum menjadi batal atau dianggap melanggar hukum karena penetapan pengadilan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi yang berwujud maupun tidak berwujud. Kata Kunci: Akta Otentik, Kuasa Lisan, Peraturan Perundang-Undangan]]>
<![CDATA[Analisa Sistem Presidensial Threshold di Indonesia Dilihat dari Negara Hukum Pancasila ]]>
<![CDATA[Hanafi, Imam]]>;
<![CDATA[Arum, Fitri Atur Arum]]>;
<![CDATA[Gusman, Angga Aldila]]>;
<![CDATA[,, Suyanto]]>;
<![CDATA[Permana, Deni Yusup]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1223
<![CDATA[Pasangan calon presiden dan wakil presiden wajib untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan minimum perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional secara keseluruhan pada pemilu anggota DPR sebelum dilaksanakannya pemilu Presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini telah termuat dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan presidential threshold (ambang batas pencalonan Presiden) dengan model pemilu serentak yang diterapkan di Indonesia masih menuai pro dan kontra di kalangan publik. Penerapan batas minimum ini membuat partai kecil yang ada seakan dibatasi untuk terlibat dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden dari partainya, dikarenakan tidak memenuhi syarat batas minimum yang ditentukan. Penelitian ini menghasilkan rumusan masalah berupa, Bagaimana konsep Presidential Threshold di Indonesia? dan Bagaimana Penerapan Konsep Presidential Threshold di Indonesia sesuai dengan Negara Hukum pancasila?. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (state approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian menunjukkan hasil bahwa tujuan dan penerapan ambang batas adalah sebagai jumlah suara atau dukungan minimal yang diperlukan untuk mendapatkan hak-hak tertentu dalam pemilihan umum. Penerapan Presidential threshold di Indonesia berkaitan dengan adanya kebijakan ambang batas parlemen atau parlementary threshold dan merupakan pengganti dari electoral threshold. Sebagai negara hukum yang menganut sistem presidensial, Presiden dan pemerintahan Indonesia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tanpa bergantung terhadap dukungan parlemen dan tetap dijalankan secara efektif.]]>
<![CDATA[Pemehuhan Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pada Daerah Terluar di Indonesia ]]>
<![CDATA[Febriasty, Febriasty]]>;
<![CDATA[Affandi, Hernadi Affandi]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1423
<![CDATA[Abstrak Pemenuhan hak atas pendidikan masih mangalami berbagai persoalan terutama di daerah terluar, yakni daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga. Potret pendidikan di daerah terluar menjadi cerminan sejauh mana keseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk membangun sumber daya manusia yang adil dan merata. Lantas bagaimana sebenarnya implementasi hak atas pendidikan oleh pemerintah pusat dan daerah pada daerah terluar di Indonesia dan apa saja kendala yang dihadapi?. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan, pertama, implementasi hak atas pendidikan di daerah terluar memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah. Kedua, untuk menghadapi kendala pemenuhan hak atas pendidikan pada daerah terluar membutuhkan pendekatan holistik dan terpadu yang mengintegrasikan upaya dari pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kata kunci : hak atas pendidikan, daerah terluar, implementasi]]>
<![CDATA[TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TERJADINYA PAILIT ]]>
<![CDATA[Zia, Halida]]>;
<![CDATA[Agusta, Mario]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1510
<![CDATA[ABSTRAKDalam menjalankan tugasnya direksi diberikan hak dan kewajiban penuh mewakili Perseroan. Direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila direksi lalai dalam tugasnya direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi termasuk dalam hal perusahaan pailit. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat permasalahan yakni: 1. Apakah akibat hukum apabila direksi menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan pailitnya perseroan? 2. Bagaiamana Tanggungjawab Direksi yang menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan pailitnya perseroan? Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa direksi perseroan wajib mengambil tanggung jawab secara pribadi bilamana ia dalam mengurus perseroan telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perusahaan pailit. Kata kunci : Direksi, Tanggungjawab, Kepailitan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BERDASARKAN BUSINESS JUDMENT RULE TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Widiarty, Wiwik Sri]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1282
<![CDATA[Di dalam suatu perusahaan terbatas, direksi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi dapat mengambil berbagai keputusan yang dapat berdampak pada perusahaan, baik positif maupun negatif. Jika keputusan yang diambil direksi ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan, direksi dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi direksi berdasarkan BJR terhadap kerugian perusahaan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa BJR merupakan doktrin hukum yang memberikan perlindungan kepada direksi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan perusahaan, selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan didasarkan pada pertimbangan yang wajar. Implementasi BJR membuat direksi dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, tanpa khawatir akan dikenakan tanggung jawab hukum jika keputusan tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN PEREMPUAN D0ALAM LITERASI KONSUMEN CERDAS INDONESIA ]]>
<![CDATA[Handayani, Widya Marthauli]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1382
<![CDATA[Understand the relationship between consumers and women. consumers are basically people. People who carry out consumption activities for goods and / or services circulating in the community. In law, people are qualified as legal subjects. One of the legal subjects is a natural person (natuurlijke persoon). Some research results show that the role of women affects income, purchasing decisions, consumption and the household economy. This research aims to provide a comprehensive insight into how the role of women can be optimized in consumer literacy in Indonesia. This research applies normative juridical methodology by integrating various analytical methods, such as comparative, conceptual, and statutory approaches. The research mainly focuses on analytical descriptive specifications, which provide detailed descriptions of the data collected to obtain an in-depth understanding of certain legal events in society. The result of this research is that as women and law-aware family activists, it is important to increase literacy about consumer protection. This can be started by reading related regulations, and participating in legal socialization to protect ourselves and those closest to us in consuming the goods or services we choose.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Baskara, Rinaldy Restayuda]]>;
<![CDATA[Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi]]>;
<![CDATA[Aryana, I Wayan Putu Sucana]]>
<![CDATA[ RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muara Bungo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1452
<![CDATA[ABSTRAK Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum (norma kosong) menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis (1) Penyebab terjadi disparitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika; dan (2) Pengaturan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif dengan interaktif model dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penyebab terjadi disparitas putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap penyalahguna narkotika meliputi tidak bekerjanya elemen-elemen Sistem Peradilan Pidana sebagaimana mestinya menurut aturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) Pengaturan disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam perkara tindak pidana narkotika berdasarkan prinsip kemerdekaan hakim, kemerdekaan hakim atau independensi hakim merupakan cara berpikiran hakim terhadap subjek maupun objek di dalam suatu kasus/perkara di luar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan keyakinan dalam diri hakim. Kata Kunci: Disparitas, Putusan Hakim, Pengadilan Negeri, Narkotika. ]]>
