cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 232 Documents
 5   6   7   8   9 
Keabsahan Perjanjian Fidusia Terkait Pembatalan Sepihak Atas Objek Jaminan Milik Pihak Ketiga Tanpa Persetujuannya Puspitasari, Firda; Ningtyas, Diah Puspita Citra Mandiri
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1547

Abstract

Jaminan fidusia memungkinkan Debitur menguasai fisik objek jaminan meskipun hak kepemilikan diserahkan kepada Kreditur. Namun, permasalahan muncul jika objek yang dijaminkan Debitur adalah milik pihak lain, pihak lain selanjutnya disebut pihak ketiga, pihak ketiga tanpa persetujuannya. Fokus penelitian ini adalah kepastian hukum bagi pihak ketiga terkait objek kepemilikannya yang dijadikan jaminan oleh Debitur. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan pihak ketiga dalam perjanjian fidusia yang dibuat tanpa persetujuan dan menganalisis hak ganti rugi pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan studi kasus, serta pengumpulan data dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian fidusia atas objek milik pihak ketiga bergantung pada persetujuan pihak ketiga. Jika digunakan tanpa sepengetahuannya, perjanjian tersebut cacat hukum, dan pihak ketiga berhak atas perlindungan hukum, termasuk hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak. Perlindungan ini bertujuan memastikan hak pihak ketiga dihormati dan kepastian hukum terjamin bagi semua pihak yang terlibat
Implementasi Kebijakan Hak Restitusi Tehadap Anak Korban Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Restorative Justice Maryam DM, Nur Sri
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1618

Abstract

Dinamika kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, terkhusus di konteks pemerkosaan, telah mencapai taraf yang sangat memprihatinkan. Rata-rata terjadi satu kejadian pemerkosaan setiap empat jam. Ada dua pendekatan yang dipergunakan guna menangani tindak pidana kekerasan seksual. Pertama, adanya hukuman pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Kedua, upaya pemulihan bagi anak korban kekerasan seksual berupa restitusi. Perubahan hukum pidana dapat mengakibatkan perubahan masyarakat dengan memberikan kompensasi atau restitusi ke anak yang menjadi korban tindak pidana. Tujuan riset ini yakni menganalisis Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Menurut PP RI No. 43 Tahun 2017 serta mengkaji Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. Riset ini mempergunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukan Pengaturan restitusi bagi anak korban tindak pidana menurut PP RI No. 43 Tahun 2017 merupakan hak anak yang menjadi korban tindak pidana. Kesediaan dan peran serta korban, pelaku, serta masyarakat pada proses perbaikan tindak pidana merupakan komponen utama penerapan restorative justice dalam kejahatan anak.
Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia Habibi, Sy. Arifin; Prambudi, Ghally Sukma; Trisnawati, Tuti; Wulandari, Ratna
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1582

Abstract

Transformasi digital telah membawa dampak signifikan pada administrasi pertanahan di Indonesia, terutama melalui penerapan sertipikat elektronik. Penelitian ini menganalisis implementasi sertipikat elektronik dalam administrasi pertanahan, menyoroti keuntungan yang diperoleh serta tantangan yang dihadapi. Penerapan sertipikat elektronik bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan transparansi dalam proses administrasi pertanahan. Sertipikat elektronik menggantikan sertipikat konvensional berbasis kertas dengan dokumen digital yang lebih aman dan mudah diakses. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, keterbatasan literasi digital, serta isu keamanan dan privasi data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan data sekunder untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan meskipun terdapat banyak tantangan, upaya peningkatan infrastruktur teknologi, edukasi, dan pelatihan literasi digital serta penguatan sistem keamanan data perlu terus ditingkatkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi hambatan tersebut dan diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan administrasi pertanahan yang lebih efisien, aman, dan transparan di Indonesia.
Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak(Studi Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) Agusta, Mario; Nirmawati, Nirmawati; Zia, Halida
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1633

Abstract

AbstrakSebagai negara agraris, keberadaan tanaman yang terjaga baik merupakan suatu keniscayaan bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan atau perkebunan. Disamping bertani ada juga sebagian masyarakat yang menjalankan usaha pemeliharaan hewan ternak, baik itu secara bersamaan dengan bertani maupun hanya sekedar beternak saja. Dalam kenyataannya, dalam pemeliharaan hewan ternak, masih banyak masyarakat yang melepas bebaskan hewan ternaknya untuk mencari makan. Akibatnya tentu saja keberadaan hewan ternak akan luput dari perhatian dan pengawasan pemiliknya. Keadaan ini tentu saja berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri karena tidak menutup kemungkinan hewan ternak yang dilepas bebas dapat merusak tanaman yang memang sengaja dipelihara atau dibudidayakan. Sehingga pemilik tanaman sudah pasti akan mengalami kerugian. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak terhadap kerusakan tanaman oleh hewan ternak dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Secara hukum, pemilik hewan ternak bertanggungjawab atas kerusakan tanaman orang lain yang disebabkan oleh hewan ternak peliharaannya baik karena kesengajaannya melepas bebaskan maupun karena kelalaiannya mengawasi dan mengatur penempatan hewan ternak. Dalam upaya pelaksanaan tanggungjawab pemilik hewan ternak, masyarakat masih lebih memilih diselesaikan dengan melalui musyawarah dan mufakat secara kekelurgaan. Namun kendala terbesarnya adalah sulitnya menentukan siapakah pemilik dari hewan ternak tersebut.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Hewan Ternak, Tanaman
Kajian Komparatif Sistem Hukum Pendidikan bagi Anak Autisme di Indonesia dan Finlandia Yulian, Ely; Hosein, Zainal Arifin
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1565

Abstract

Hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk anak autisme, merupakan hak asasi yang diakui secara internasional, seperti dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Konvensi Hak Anak. Penelitian ini membandingkan sistem hukum pendidikan untuk anak autisme di Indonesia dan Finlandia, dengan fokus pada kebijakan inklusi, perlindungan hak anak, serta efektivitas implementasi regulasi. Studi ini didasari kebutuhan untuk memahami seberapa jauh kedua negara mendukung akses pendidikan bagi anak autisme melalui lingkungan yang inklusif. Menggunakan metode komparatif, penelitian ini menganalisis literatur, regulasi, dan kebijakan pendidikan dari kedua negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Finlandia memiliki sistem yang lebih komprehensif dalam menerapkan pendidikan inklusif, didukung oleh kebijakan yang konsisten dan fasilitas yang memadai bagi anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang mendukung pendidikan inklusif, penerapannya masih terbatas pada beberapa wilayah dan sering terkendala infrastruktur serta sumber daya manusia yang belum optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia dan menjadi referensi untuk menyusun peraturan yang lebih efektif. Rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan guru, alokasi anggaran yang memadai, dan pengawasan regulasi untuk memastikan hak pendidikan anak autisme.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual-Beli Dalam Transaksi Elektronik Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Simanungkalit, Jo Brinson; Prastyanti, Rina Arum; Hastuti, Indra
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1477

Abstract

The existence of the digital world today is marked by the rapid development of data transmission through information technology called the internet. The development of information technology, especially the internet, has made very gradual changes in the aspects of life in modern society today. Currently, there are many platforms providing modern electronic commerce transactions that utilize technological advances as a medium for implementation or what is commonly called e-commerce. Several problems that often arise in buying and selling transactions via e-commerce include issues regarding agreements, electronic signatures, payment procedures, taxation, legal protection, justice, and methods of resolving disputes that arise. The Government of the Republic of Indonesia has issued Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UUITE). In Law Number 19 of 2016, the meaning of electronic agreements/contracts is not clearly and firmly explained but only provides general limitations. So the author identifies the problem of regulation and treatment of internet-based sales and purchase agreements and the validity of internet-based sales and purchase agreements according to Article 1320 of the Civil Law..
Eksaminasi Terhadap Putusan N0. 127/PID.SUS- TPK/2023/PN.SBY Akbar, Moch. Faisal
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1508

Abstract

ABSTRAK Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, tidak hanya di Indonesia namun diseluruh negara di dunia mempunyai hukum yang mereka terapkan masing-masing, baik yang tertulis maupun yang timbul berdasarkan budaya kehidupan sehari-hari. Masalah korupsi bukan sekedar terjadi di negara Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Itupun bukan hanya di salah satu sektor kelembagaan saja tetapi disektor kelembagaan lainnya juga. Dengan demikian korupsi adalah kejahatan luar biasa dalam anggapan masyarakat pada umumnya, walaupun Mahkama Agung (MA) telah membuat korupsi tak lagi dikategorikan kejahatan luar biasa alias extraordinary crime, sehingga pelakunya bisa mendapatkan remisi seperti pelaku tindak pidana lainnya.Kata kunci : Eksaminasi, Hukum, Korupsi.
Efektivitas Hukuman Mati Dalam Mengurangi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Kebijakan Kriminal Amir, Muh Anugrah Kurniawan
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1613

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas hukuman mati sebagai bagian dari kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang menciptakan dampak fisik dan psikologis jangka panjang serta mengancam stabilitas sosial, hukuman mati diterapkan dengan harapan memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku. Namun, efektivitas jangka panjang dari pendekatan represif ini masih diperdebatkan, terutama karena kompleksitas faktor sosial-ekonomi dan tantangan hak asasi manusia yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, memanfaatkan data sekunder dari undang-undang, jurnal ilmiah, dan laporan organisasi hak asasi manusia. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi penerapan hukuman mati dari perspektif kebijakan kriminal dan implikasinya bagi perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hukuman mati memiliki dampak intimidasi yang signifikan, pendekatan berbasis rehabilitasi dan keadilan restoratif dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko residivisme dan memberikan perlindungan berkelanjutan bagi masyarakat. Rekomendasi penelitian ini mencakup perlunya kebijakan yang lebih holistik, yang melibatkan upaya edukasi masyarakat, program rehabilitasi bagi pelaku, dan dukungan psikologis bagi korban, guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi anak-anak di Indonesia.
Model Upaya Hukum Dalam Kesalahan Objek Gugatan Sengketa Pertanahan Solichah, Dewi; Sidarta, Dudik Djaja; Widodo, Erno; Aranggraei, Renda
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1506

Abstract

The government's failure to cause legal consequences, because of unilateral decisions. This is detrimental to its citizens, so it is called an unlawful struggle carried out by the rulers.This research aims to find out the unlawful acts committed by the rulers in this case, namely BPN government officials in issuing land certificates.Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 explains related to unlawful acts committed by the government. In Chapter 1, Article 1 explains that government action means a dispute that arises in the field of government administration between citizens and government officials or other state administrators as a result of government actions.A lawsuit is a claim of rights filed by the plaintiff against the defendant through the court. If the Plaintiff's lawsuit to the court does not have a strong reason for the occurrence of a legal event, then the lawsuit in the trial is declared unacceptable or rejected (N.O). The NO decision is an unacceptable lawsuit. The plaintiff's lawsuit was due to an exception (rebuttal or rebuttal) from the defendant, which was then accepted by the panel of judges. This study aims to find out the lawsuit of Obscuur libel. In posita and petitum lawsuits do not support each other, it is also possible that the object of dispute is not clear. then the lawsuit in the trial was declared rejected by the panel of judges.The research method used is normative with a legislative approach (statue approach) and a case approach (case approach). Based on case number 68/G/2019/PTUN. SBY in this case, the Plaintiffs sued the Defendant, in this case a BPN government official at the State Administrative Court of Surabaya regarding a land dispute lawsuit on the government's decision that had issued 2 SHMs on behalf of the Defendant II Intervention.During the trial process, the panel of judges argued that the dispute that arose was that there was a discrepancy in the existing data, making the Plaintiffs' lawsuit against the object of the case ambiguous or arguably a lawsuit with the wrong object (Obscuur Libel).
Kajian Penerapan Klausula Persetujuan Peralihan Harta Waris Oleh Ahli Waris Demi Kepastian Hukum Bagi Jabatan Notaris/PPAT Ketaren, Davina Malem Peraten
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1601

Abstract

Setiap ahli waris berhak atas harta yang ditinggalkan, sehingga pengalihan harta tersebut, baik berupa jual beli maupun hibah, harus melibatkan persetujuan dari seluruh ahli waris. Tanpa persetujuan tersebut, transaksi yang dilakukan dapat dianggap batal demi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Klausula persetujuan ahli waris dalam peralihan harta waris di akta otentik oleh Notaris/PPAT tidak diwajibkan oleh undang-undang. Seiring perkembangan zaman, penerapan klausula ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan melindungi hak ahli waris, memastikan proses peralihan harta waris sah dan aman. Implikasi pencantuman klausula persetujuan ahli waris dalam peralihan harta waris di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak ahli waris dan mengurangi potensi sengketa. Dengan persetujuan tertulis dari setiap ahli waris, proses peralihan harta waris menjadi lebih transparan dan mengurangi risiko sengketa hukum di masa depan.

Page 7 of 24 | Total Record : 232

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Rio Law Jurnal Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue