Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa adalah jurnal penelitian yang dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas hukum Universitas Samudra. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Juni dan Desember. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra dan dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor 372a/UN54.1/2019. Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Samudra sebagai salah satu syarat Sidang Skripsi.
Articles
142 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PADA PERJANJIAN IVESTASI MODAL USAHA DI TOKO EMAS KOHINOR LANGSA ]]>
<![CDATA[Rafshanjanie, Muhammad Khalied]]>;
<![CDATA[Rachmad, Andi]]>;
<![CDATA[Asnawi, M. Iqbal]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i2.793
<![CDATA[Dalam sebuah transaksi simpan pinjam, istilah semacam debitur dan kreditur sangat umum kita dengar. Kreditur merupakan perorangan atau pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Seorang Kreditur atas nama Tgk. Irwansyah Putra pada tanggal 26 Oktober 2021 menyerahkan emas sejumlah 200 (dua ratus) gram kepada debitur atas nama H. Asyari yang merupakan pemilik toko emas kohinor dengan perjanjian pada tanggal 26 setiap bulannya kreditur akan diberikan hasil Profit sejumlah 1,66 % dari jumlah modal, dengan perjanjian kerja sama selama 12 Bulan. Namun setelah melakukan perikatan tersebut secara surat di bawah tangan, kemudian pihak debitur tidak menyerahkan profit kepada kreditur, sehingga pada bulan April 2022 pihak kreditur meminta kepada pihak debitur untuk menyerahkan kembali seluruh modal milik kreditur yang ada di toko emas milik debitur, namun Pihak Debitur melarikan diri dan tidak bertanggungjawab atas permasalahan tersebut.Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang Investasi modal usaha dilakasanakan dibawah payung hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor terhadap Korban/Kreditur belum mendapatkan perlindungan hukum, hambatan dalam perlindungan hukum terhadap kreditur atas adanya potensi pidana pada perjanjian investasi modal usaha di Toko Emas Kohinor Langsa yaitu Pengadilan dan Kepolisian terhambat karena menunggu laporan dari Korban, hambatan bagi korban tidak mengerti proses hukum, upaya yang dilakukan yaitu pihak Pengadilan dan Kepolisian telah memberi arahan kepada pihak korban supaya perkara tersebut dapat diselesaikan secara hukum.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBANDINGAN PERUBAHAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 ]]>
<![CDATA[Ilham, Muhammad Zawil]]>;
<![CDATA[Krisna, Liza Agnesta]]>;
<![CDATA[Rachmad, Andi]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v6i1.776
<![CDATA[Salah satu upaya untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Indonesia adalah dengan menciptakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru yang sesuai dengan cita hukum dan sosial budaya di masyarakat. Rancangan Undang-Undang KUHP sudah beberapa kali diajukan sejak pasca kemerdekaan hingga saat ini, Menjadi menarik melihat Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasukan dalam KUHP baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sanksi tindak pidana korupsi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggantikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa pasal mengalami perubahan sanksi, seperti Pasal 603 yang menurunkan ancaman pidana. Perubahan ini dapat merugikan upaya pemberantasan korupsi dan menguntungkan pelaku. Perubahan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat melemahkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dampak dan implikasinya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISAN LALU LINTAS TERHADAP PENAGGULANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Tamiang) ]]>
<![CDATA[Syahputra, Rifaldi]]>;
<![CDATA[Wilsa, Wilsa]]>;
<![CDATA[Sahara, Siti]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i2.752
<![CDATA[Penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang dalam hal ini yang dialih fungsikan sebagai angkutan orang dijalan raya merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas serta perbuatan melawan hukum serta tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal. menyangkut perbuatan pelanggaran penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang dijalan raya adapun merujuk pada ketentuan Pasal 137 ayat 4 Undang – Undang No 22 Tahun tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2009 yaitu Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang dan serta ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 Undang – Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Peran kepolisan lalu lintas kabupaten aceh tamiang dalam penanggulangan penyalahgunaan fungsi kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang di jalan raya dengan melakukan upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisai, memberikan himbauan, pemasangan spanduk, menurunkan penumpang dan upaya represif yaitu berupa memberikan teguran tertulis, Razia dan patroli, penilangan dan mencabut izin mengemudi. Hambatan yang dihadapi kepolisan lalu lintas Kabupaten Aceh Tamiang adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta faktor budaya atau kebiasaan menggunakan kendaraan angkutan barang sebagai angkutan orang yang dilakukan turun temurun dan berulang ulang kali.]]>
<![CDATA[PERAN BNN KOTA LANGSA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN PELAJAR ]]>
<![CDATA[Yusuf, Muhammad]]>;
<![CDATA[Fuadi, Fuadi]]>;
<![CDATA[Krisna, Liza Agnesta]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i1.763
<![CDATA[Di Kota Langsa terdapat penyalahguna atau pemakai Narkotika di kalangan pelajar yang semakin meningkat. Tercatat data dari BNN dari tahun 2017 sampai 2021 terdapat sebanyak 158 kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar. Padahal pengunaan narkotika di kalangan pelajar dapat berdampak pada kesehatan yaitu gangguan pada sistem saraf, jantung, pembuluh darah, kulit dan pada paru-paru, selain itu juga akan menimbulkan dampak psikologis seperti berfikir tidak normal, berperasaan cemas, dan dampak sosial seperti selalu merugikan masyarakat baik ekonomi, sosial, kesehatan dan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris yaitu berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan peran BNN Kota Langsa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu dengan cara melakukan penyuluhan hukum dengan memperkenalkan bahaya narkotika, namun menurut pendapat dewan guru hal tersebut belum efektif. Hambatan BNN Kota Langsa Dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika kurangnya ikut serta keluarga dan masyarakat. Upaya BNN Kota Langsa dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar yaitu meningkatkan penyuluhan bahaya narkoba, dan melaksanakan program represif yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar narkotika.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PELEPASAN HAK TANAH TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Di Gampong Sukajadi Kebun Ireng) ]]>
<![CDATA[Dhana, Rama]]>;
<![CDATA[Fatimah, Fatimah]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v6i1.749
<![CDATA[Sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan tidak hanya terjadi di daerah perkotaan yang padat permukiman saja, namun dapat juga terjadi di daerah pedesaan yang mulai berkembang. Salah satu sengketa yang terjadi di Dusun Merak Makmur, Gampong Sukajadi Kebun Ireng, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Antara salah satu warga dengan Pihak Gampong. Pokok sengketa adalah akses jalan lorong Gampong tersebut masih terdapat sebidang tanah milik Roby Sinaga yang berada di tengah jalan Lorong, kemudian saat tanah tersebut ingin dibangun oleh Pihak Gampong, Roby Sinaga tidak mengizinkannya untuk pembangunan jalan tersebut. Sengketa mengenai akses jalan bidang tanah pekarangan tersebut menjadi penghambat pembangunan jalan serta akses jalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris. Pengaturan fungsi sosial diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal tersebut memberi pengertian bahwa kewajiban bagi seluruh rakyat dalam memanfaatkan tanah tidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja namun juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan umum.. Penyelesaian sengketa yang telah ditempuh oleh Pihak Gampong dan Roby Sinaga belumlah menemukan titik terang sehingga Pembangunan jalan menjadi terputus dan sampai saat ini belum ada upaya lain yang ditempuh oleh pihak Gampong dan Roby Sinaga. Namun setelah diwawancara oleh tim peneliti, bahwa pemilik tanah meminta agar parit yang berdekatan dengan pembangunah jalan haruslah dipasang talud (dinding penahan tanah) terlebih dahulu agar ketika jalannya telah siap nantinya tidak akan terkikis air ketika musim hujan sehingga jalan tidak cepat rusak. Jika talud telah dibuat, maka pemilik tanah akan menyerahkan tanahnya untuk pembangunan jalan. Untuk itu maka upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa adalah dengan membuat negosiasi ulang antara pemilik tanah dengan pihak Gampong agar permasalahan yang terjadi segera selesai.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM DALAM PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCURIAN TERNAK BERDASARKAN HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Rafika, Cut]]>;
<![CDATA[Zulfiani, Zulfiani]]>;
<![CDATA[Mirfa, Enny]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v6i1.772
<![CDATA[Ganti kerugian ialah suatu akibat dari tindakan suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi,biaya dan bunga). Ganti rugi dalam hukum perdata dapat ditimbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dari perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ganti kerugian akibat pencurian ternak dan menganalisis faktor penyebab tidak realisasi ganti kerugian terhadap pencurian ternak di desa sukaramai dua, Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor-faktor penyebab tidak realisasi ganti kerugian terhadap pencurian ternak antara lain faktor ekonomi,faktor lingkungan,faktor pendidikan. Adapun upaya hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian akibat pencurian ternak yaitu musyawarah antar para pihak, penyelesaian dengan melibatkan tokoh masyarakat, dan upaya represif.]]>
<![CDATA[KEKUATAN HUKUM BALIK NAMA SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK MELALUI PPAT MAUPUN SECARA MANDIRI ]]>
<![CDATA[Samosir, Agustini]]>;
<![CDATA[Fitriani, Rini]]>;
<![CDATA[Fatimah, Fatimah]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i1.756
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum balik nama sertifikat tanah hak milik melalui PPAT maupun secara mandiri. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode hukum normatif yang dimana penelitian yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa proses balik nama sertifikat tanah harus melalui pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Dimana PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik kepemilikan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Balik nama sertifikat tanah di dalam jual beli penjual dan pembeli harus membuat akta jual beli (AJB) dihadapan PPAT, AJB diperlukan sebagai syarat balik nama serifikat tanah dikantor badan pertanahan nasional (BPN). Balik nama harus diurus melalui PPAT dan juga bisa mengurus sendiri langsung ke BPN, akan tetapi kekuatan hukum balik nama sertifikat tanah secara mandiri belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI PERUMDA TIRTA KEUMUNENG TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT AIR KERUH ]]>
<![CDATA[Yassin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Asiyah, Nur]]>;
<![CDATA[Asnawi, M. Iqbal]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 2 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i2.794
<![CDATA[Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah layanan penggunaan air bersih dengan sistem berlangganan dan membayar setiap bulan untuk sejumlah pemakaian air yang digunakan. Salah seorang pelanggan mengungkapkan bahwa warga tertib saat memenuhi kewajiban. Misalnya membayar pajak, tagian air, dan lain sebagainya. Namum sebaliknya layanan yang diberikan kepada masyarakat tidak memuaskan. Di samping keluhan air tidak lancar, air tidak bersih kuning dan tercemar dan ada beberapa jenis keluhan yang sering menimbulkan kerugian bagi konsumen. Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Keumungeng Langsa sebagai pelaku usaha seharusnya bertanggungjawab atas pelayanan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen, merujuk pada ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Masyarakat dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dengan menuntut ganti rugi karena membayar iuran namun pelayan Perusahaan Daerah Air Minum (PERUMDA) Tirta Keumungeng Langsa tidak sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan sebuah penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertanggungawaban ganti rugi Perumda terhadap masyarakat akibat air keruh belum dilakukan. Hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban ganti rugi oleh Perumda Tirta Keumuneng Langsa terhadap masyarakat yaitu pihak Perumda Tidak ada anggaran untuk menanggulangi tuntutan ganti rugi dari para masyarakat, upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan pelayanan semaksimal mungkin supaya tidak terjadi lagi kerugian terhadap konsumen. Masyarakat sebagai konsumen melakukan upaya komplain terhadap Perumda melalui Dewan pengawas, serta memohon ganti rugi yang disebabkan oleh perumda terhadap konsumen.]]>
<![CDATA[DILEMATIKA PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI GAMPONG KEUMUNING HULU ]]>
<![CDATA[tanisa, dara]]>;
<![CDATA[Ulya, Zaki]]>;
<![CDATA[Rusli, Rusli]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 5, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v5i1.759
<![CDATA[Talak di bawah tangan tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya. Sebagaimana Pasal 115 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menegaskan bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan pengadilan. Adapun kasus yang terjadi di Gampong Keumuneng Hulu telah terjadi perceraian di bawah tangan. Dimana suami mengatakan talak secara berulang-ulang kepada istrinya setiap terjadi perceraian. Metode yang digunakan dalam peneltiian ini adalah yuridis empiris. Perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di gampong Keumuneng Hulu Perceraian tidak ada karena perceraian di bawah tangan akan sangat merugikan bagi pihak perempuan yang diceraikan. Faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu karena Faktor ekonomi, Masih ada keraguan untuk berpisah, Lokasi yang jauh dari Pengadilan atau mahkamah syar’iah untuk mengurus perceraian, Kurangnya pemahaman masyarakat dan sebagian ulama tentang perceraian di bawah tangan. Mahkamah Syar’iyah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan perceraian Mahkamah Syar’iyah bukan bercerai di bawah tangan, Kepada Aparatur gampong dan pemuka agama di Gampong untuk memberikan pengarahan masyarakat dalam bidang agama khususnya bagi pasangan yang telah menikah. Dan kepada pasangan yang ingin bercerai untuk mendaftarkan perceraiannya di Mahkamah Syar’iyah agar memiliki kekuatan hukum baik secara agama dan negara serta mempertimbangkan akibat atau dampak yang akan terjadi apabila perceraian dilakukan terutama perceraian di bawah tangan]]>
<![CDATA[Perbandingan Tim Seleksi Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Antara Daerah Aceh Dan Nasional ]]>
<![CDATA[Aulia Tiba, Muna]]>;
<![CDATA[Fuadi, Fuadi]]>
<![CDATA[ Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 6, No 1 (2024): JURNAL ILMIAH MAHASISWA : MEUKUTA ALAM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/ma.v6i1.777
<![CDATA[Pemilihan umum adalah instrumen kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengaturan perihal pembentukan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum telah diamanatkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Aturan mengenai landasan pembentukan lembaga pemiliha umum di Aceh tampaknya unik. Aceh diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dan untuk Nasional diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rekruitmen anggota KPU provinsi ataupun kabupaten/kota harus dimulai dengan membentuk tim seleksi yang dibentuk KPU, bukan dibentuk oleh lembaga legistlatif yang menjadi bagian dari Pemilihan umum itu sendiri . Komisi Independen Pemilihan (KIP) harusnya sesuai dengan amanat UUD 1945 dan juga harus sejalan lurus dengan peraturan nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai lembaga yang Independen.]]>
