cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Admin
Contact Email
jurnalcourtreview@gmail.com
Phone
+6281249846916
Journal Mail Official
jurnalcourtreview@gmail.com
Editorial Address
Nginden Intan Timur XV No. 11 Surabaya
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Community of Research Laboratory
ISSN : -     EISSN : 27761916     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 208 Documents
 9   10   11   12   13 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR Insania; Hufron
COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i04.1572

Abstract

Komite Pelayaran Gabungan (Joint Shipping Committee), yang merupakan bagian dari Indonesia, mengawasi urusan maritim di benua Pasifik, India, dan Asia, termasuk Australia, sehingga membantu memfasilitasi pernikahan lintas batas. Di bidang Maritim Indonesia, Anda mungkin menemukan banyak sekali peluang, baik secara biologis maupun lainnya. Prinsip dasar di balik Surat Persetujuan Berlayar adalah bahwa seseorang dapat memenuhi tanggung jawabnya, menjaga integritasnya sendiri, dan menjaga integritas mereka yang terlibat dalam industri pelayaran. Selain kelaikan kapal, persyaratan tambahan surat izin pelayaran antara lain pembayaran biaya pelabuhan oleh kapal dan jasa pengawasan terkait keselamatan dan keamanan pelayaran. Penelitian ini mendalami pemeriksaan pendahuluan atau awal (vooronderzoek), fokus pada pencarian dan pengumpulan. Oleh karena itu, detektif memeriksa tempat tinggal tersangka dan menyita produk dan bahan terkait kejahatan untuk mengumpulkan bukti. Pasal 211 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengatur sahnya mencari kebenaran dan menjelaskan perbuatan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik ​​lainnya bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan penyidikan khusus berdasarkan Pasal 282 ayat 1 UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sama kepada pegawai negeri yang mempunyai tugas terkait pelayaran. Sebagaimana disebutkan dalam pasal ini, personel TNI dan AL merupakan penyidik ​​berdasarkan batasan undang-undang. Meski TNI Angkatan Laut mempunyai otonomi penyidikan total, namun penyidik ​​Polri tetap mengkoordinasikan dan memantau penyidikan transportasi laut PPNS. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan bahan pustaka.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI SINDROM STONEMAN DI INDONESIA Pratiwi, Emalia
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1584

Abstract

Dalam kehidupan yg kita jalani sehari-harinya dikenal adanya kebutuhan bersama, kita artikan sebagai “kebutuhan publik” yang mendasar ialah kesehatan, dalam prakteknya layanan kesehatan mengenal berbagai macam masalah kesehatan dari masyarakat salah satunya terkait penyakit langka. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai masalah kesehatan tersebut ialah Sindrom Stone Man atau Fibrodysplasia Ossificans Progresifiva (FOP), dikenal sebagai sindrom manusia batu, adalah kelainan jaringan ikat dan kelainan genetik yang sangat langka serta melumpuhkan, ditandai dengan kelainan bawaan akibat mutasi yang terjadi pada gen ACVR1, sebuah gen yang mengontrol pertumbuhan sel dan proliferasi pada otot dan jaringan penghubung. Kebanyakan penyakit ini terjadi pada anak-anak, yang harus mendapatkan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami Sindrom Stoneman menurut Undang-Undang Kesehatan dan sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan diskriminasi pasien yang mengalami sindrom stoneman. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang bersifat teoritis-rasional didasarkan pada persyaratan logika deduktif, sehingga dapat dihasilkan pelindungan hukum terkait penyakit langka Sindrom Stoneman menggunakan UU Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan diskriminasi terhadap pasien Sindrom Stoneman ini dengan menggunakan penyelesaian hukum perdata, penyelesaian hukum pidana, serta penyelesaian konsumen jasa layanan kesehatan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku di Indonesia. Pentingnya perlindungan serta penegakan hukum tidak lain untuk memastikan perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yg menjadi korban. Yang paling dapat melindungi kepentingan korban secara langsung ialah pembayaran ganti rugi dan hukuman pidana penjara sesuai UU yg telah ditetapkan.
PROSEDUR PENGAJUAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN CERAI TALAK TERKAIT DENGAN PEMELIHARAAN ANAK YANG TIDAK DIBAYAR OLEH MANTAN SUAMI Cahyani, Ridha Nur; Hufron
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1585

Abstract

Adanya permohonan penerapan surat cerai yang melibatkan biaya tunjangan anak yang belum dibayar oleh mantan suami menjadi pemicu penelitian ini. Mengingat mantan suami tidak bertanggung jawab membayar tunjangan anak, maka dalam artikel ini akan dibahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan putusan talak talak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Ketua Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan peringatan resmi (aanmaning) kepada pihak yang kalah, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi keputusan tersebut dalam waktu 8 hari. Ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan perintah penyitaan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau memenuhi panggilan dan dengan sukarela tidak melaksanakan putusan. Secara umum, proses peradilan berlangsung mudah, efisien, dan murah. Namun, banyak waktu dan uang yang terbuang untuk prosedur peradilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (mediasi) adalah suatu proses yang mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan untuk mencoba menyelesaikan konflik tanpa menggunakan litigasi baru. Mediasi dapat dilanjutkan setelah pengadilan memutuskan suatu permasalahan, dan keputusan tersebut akan tetap berlaku tanpa batas waktu.
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH DARI ANGGOTA TNI AKTIF DITINJAU DARI SEGI HUKUM Pramesti, Adella Anggia; Hufron
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1586

Abstract

Persoalan baru pun muncul akibat pemilihan pejabat kepala daerah dalam rangka koordinasi Pilkada Serentak 2024. Salah satu persoalannya adalah pengangkatan anggota aktif TNI pada posisi tersebut. Baik proses pemilu maupun jabatan yang dijabat dinilai kurang memenuhi prinsip demokrasi. Pembatasan peraturan perundang-undangan dan status pasukan TNI yang dikerahkan di lapangan, keduanya dinilai melanggar UU TNI. Masyarakat terkena dampak negatif dari hal ini. Oleh karena itu, protokol penunjukan pejabat TNI sebagai kepala daerah sementara harus dipatuhi secara ketat. Mencari tahu bagaimana anggota TNI aktif dipilih sebagai pemimpin sementara daerah adalah tujuan utama penelitian ini. Penelitian kepustakaan merupakan pendekatan standar bagi kajian hukum normatif seperti ini. Metodologi yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Persoalan muncul ketika pos-pos tersebut tidak diisi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, meskipun TNI/POLRI tidak berwenang melakukan pekerjaan rutin masyarakat untuk menjaga perlindungan dan keamanan masyarakat. Menurut UU 34/2004, anggota TNI tidak diperbolehkan menduduki jabatan kepala daerah sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Dalam PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pencalonan Anggota Aktif dimungkinkan dengan mengacu pada asas kepastian dan Lex superior derogate legi infraori. Aturan penataan tidak mengikuti standar yang sah.
ANALISIS RATIO DECIDENDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK (No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk) DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM Kasudarman, Mesu Reh; Ahmad, Muh. Jufri
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1597

Abstract

Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PN.Gsk adalah hasil akhir dari serangkaian proses perkara perdata di pengadilan tingkat pertama, diawali dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari para penggugat kepada oleh para tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat II (konvensi) atau Penggugat II Rekonvensi untuk sebagian. Melihat adanya pertimbangan hakim dalam memutus dan menyelesaikan perkara tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dokumen, dan bahan hukum/kasus tersebut. yang mana data yang dicantumkan dalam pembahasan kali ini merupakan data yang valid dan memiliki sumber referensi yang kuat yaitu mengenai analisis ratio decidendi yang digunakan dalam perkara perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan putusan lebih kepada wanprestasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim, bila dipertimbangkan dari perspektif asas kepastian dan kemanfaatan dalam Perkara No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk, sudah sesuai dengan definisi dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas kepastian dan asas kemanfaatan. Sementara itu, pertimbangan hakim, jika dilihat dari sudut pandang asas keadilan dalam perkara No. 4/Pdt.G/2022/PN. Gsk, sangatlah tepat karena hakim mengambil keputusan dengan memperhatikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat (konvensi)/Tergugat Rekonvensi.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA MEDIS YANG BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Putri, Asti Noviani; Ruslie, Ahmad Sholikhin
COURT REVIEW Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i05.1598

Abstract

Konflik bersenjata dalam praktiknya merupakan suatu kondisi yang melibatkan kekerasan di dalamnya, baik menggunakan penggunaan senjata militer ataupun melalui kekerasan fisik. Situasi dalam wilayah konflik bersenjata seringkali berpotensi menimbulkan banyak korban, terutama pada tenaga medis yang bertugas dalam lingkungan konflik tersebut. Perlindungan terhadap para tenaga medis masih diabaikan oleh beberapa negara yang terlibat atau ikut serta dalam konflik bersenjata, sehingga banyak tenaga medis yang dijadikan sebagai sasaran tembakan dan korban dalam situasi konflik tersebut. Hal ini tentunya melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini merumuskan masalah, yakni: 1. Bagiamana perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga medis yang bertugas di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Study kasus serta menggunakan sumber kepustakaan sebagai data skunder pada proses penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga medis hingga sarana medis harus dilindungi sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Segala serangan yang diberikan oleh pihak lawan terhadap tenaga medis merupakan pelanggaran berat yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI: POLRESTABES SURABAYA Defretes, Dwi Astrianti; Setyorini, Erny Herlin
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1605

Abstract

Nasib bangsa kita ada di tangan generasi mudanya. Dalam kerangka keadilan Indonesia, hak atas keamanan yang sah merupakan salah satu perlindungan khusus bagi anak-anak. Pelestarian nilai dan martabat yang melekat pada anak merupakan persyaratan hukum di Indonesia, negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Konvensi No. 11 Tahun 2012). Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak menjabarkan peraturan dan regulasi yang diberlakukan untuk melindungi anak-anak. Merupakan tanggung jawab kita untuk memberikan panduan mengenai masalah hukum dan memperhatikan kepentingan terbaik generasi muda. Seorang anak muda tidak akan mempunyai kemandirian kecuali mereka mempunyai tempat tinggal yang aman. Pengasuhan dan perlindungan yang sejati terhadap seorang anak merupakan kewajiban setiap orang dewasa dalam kehidupan anak tersebut, baik itu orang tua, wali, sahabat, maupun pejabat publik. Meskipun banyak anak-anak di Indonesia yang tinggal di perkotaan, sebagian besar dari mereka mengalami pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan bentuk-bentuk penganiayaan paksa lainnya. Kecemasan di jalan pada masa kanak-kanak tanpa asuransi orang dewasa dapat mengubah cara pandang dan tindakan seseorang sepanjang sisa hidupnya. Namun, beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di kota tersebut dan cakupan tugas negara untuk melindungi korban tersebut masih merupakan dugaan. Dalam hal perlindungan anak, partisipasi hierarki yang kuat sangatlah penting. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, kepatuhan yang ketat terhadap peraturan administratif, dan langkah-langkah lain semuanya diperlukan untuk meluncurkan program keamanan anak secara efektif. Sesuai Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Asuransi Anak, terdapat konsekuensi berat bagi mereka yang melakukan kebencian seksual terhadap anak di bawah umur. Mutilasi dan pelemahan adalah perilaku lain yang termasuk dalam disiplin ini. Kapasitas pelaku untuk menghentikan orang lain menyakiti anak-anak yang tinggal di kotamadya adalah hal yang paling penting.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI Makin, Oktaviani Reny Muda; Setyorini, Erny Herlin
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1606

Abstract

Tren kekerasan seksual yang mengganggu di kampus-kampus perguruan tinggi menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa kejahatan ini terus terjadi di tempat-tempat yang mengklaim menyediakan lingkungan yang aman bagi siswa untuk belajar dengan cara yang etis? Bagaimanapun juga, universitas seharusnya menjadi tempat untuk pertumbuhan intelektual dan pelestarian budaya. Namun pada kenyataannya, beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah melaporkan adanya insiden kekerasan seksual terhadap mahasiswa, dosen, dan staf. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kondisi perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi mahasiswa. Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di kampus. Lebih lanjut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 dan 16 peraturan tersebut, mereka yang melakukan tindakan pelecehan seksual di kampus dapat dikenai hukuman administratif. Sesuai dengan pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, penelitian ini merekomendasikan agar perguruan tinggi dapat dikenai sanksi denda jika gagal menjamin keselamatan korban dan saksi.
EVEKTIVITAS PENERTIBAN PARKIR LIAR KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 Ramadhan, Rifki
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penataan parkir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan pengolahan parkir. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab parkir liar di Kota Surabaya serta mengevaluasi efektivitas penertiban dan pengurangan jumlah parkir liar. Kota Surabaya merupakan pusat perdagangan utama di Jawa Timur yang terus mengembangkan pusat-pusat bisnis baru, sehingga lalu lintas semakin padat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat setiap tahunnya. Salah satu masalah yang muncul adalah masalah parkir. Penyebab utama parkir liar di Surabaya adalah pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan lahan parkir yang tersedia. Setiap tahun, jumlah kendaraan di Surabaya terus meningkat namun lahan parkir yang memadai tidak mengalami peningkatan yang sebanding. Akibatnya, masyarakat cenderung memarkir kendaraan mereka di tempat-tempat terlarang seperti trotoar, yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu pejalan kaki. Selain itu, minimnya kesadaran pengguna kendaraan terhadap aturan parkir juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan jumlah parkir liar di kota ini.
RATIO DECIDENDI PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-ANAK/2022/PN.TNN TENTANG ANAK YANG DIJATUHI PIDANA DENGAN SYARAT Permatasari, Fadilah Dewi Anggun; Setyorini, Erny Herlin
COURT REVIEW Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v4i06.1609

Abstract

Dikatakan anak berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila mereka berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Sebagai halnya termaktub di Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn mengadili anak karena kejahatan yang dilakukan yakni tindak pidana perdagangan orang, diancam berdasar Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO ditentukan pidana penjara dan denda. Kemudian terhadap anak, Hakim tidak mengadili pidana penjara sebaliknya dijatuhi pidana bersyarat yang termaktub berdasar Pasal 73 Ayat (1) dan (6) Undang-Undang SPPA selama 1 tahun dan tidak dapat pula mengerjakan perbuatan pidana sepanjang jalannya pidana bersyarat. Rumusan masalah adalah ratio decidendi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn tentang anak yang diadili pidana dengan syarat. Metode yang dipakai dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan dengan perundang-undangan, dengan konseptual dan dengan kasus. Hasilnya adalah addapun alasan hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana dengan syarat berdasarkan atas 4 prinsip utama hak anak yaitu asas kepentingan terbaik atas anak, mendengarkan pendapat anak, hak hidup dan tumbuh perkembangan anak dan non-diskriminasi. Hakim bermaksud memedulikan perlindungan terhadap anak walaupun anak menjadi pelaku dan dalam putusannya hakim memenuhi 2 prinsip yaitu kepentingan terbaik anak , hak hidup serta tumbuh kembang anak.

Page 11 of 21 | Total Record : 208

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2004 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 01 (2026): ILMU HUKUM Vol 5 No 06 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 05 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 04 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 03 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 02 (2025): ILMU HUKUM Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM Vol 4 No 06 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 05 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 02 (2024): ILMU HUKUM Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 03 (2023): ILMU HUKUM Vol 3 No 02 (2023): PERTANAHAN Vol 3 No 01 (2023): ILMU HUKUM Vol 2 No 06 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM Vol 2 No 5 (2022): ILMU HUKUM Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 02 (2021): ILMU HUKUM Vol 1 No 1 (2021): ILMU HUKUM Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM More Issue