COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Articles
208 Documents
<![CDATA[EKSISTENSI PENEGAKAN HUKUM POLRI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA ]]>
<![CDATA[Mansyuri, Zaqiya Alfi]]>;
<![CDATA[Amiq, Bachrul]]>;
<![CDATA[Prawesthi, Wahyu]]>;
<![CDATA[Marwiyah, Siti]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i03.1510
<![CDATA[Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemtif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA OLEH POLRI ]]>
<![CDATA[Indraswara, Frista Sonna]]>;
<![CDATA[Amiq, Bachrul]]>;
<![CDATA[Prawesthi, wa]]>;
<![CDATA[Marwiyah, Siti]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i03.1511
<![CDATA[Dalam peraturan-peraturan yang ada, NAPZA (Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) tidak dapat digunakkan secara ilegal untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam hukum nasional cukup jelas mengatur bahwa obat-obatan tersebut hanya dapat digunakan secara legal dalam hal pengobatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Namun seiring Perkembangan teknologi perhubungan dan telekomunikasi serta ilmu kedokteran dan farmasi yang sangat pesat ini melahirkan berbagai peluang dan tantangan yang sering terjadi banyaknya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Penyalahgunaan Narkoba menunjukkan bahwa efek yang sangat merugikan bagi tubuh manusia apabila dikonsumsi, bahkan berakibat kematian. Belum lagi berbagai resiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS yang disebabkan penggunaan alat atau pun jarum suntik yang dilakukan bergantigantian antara para pengguna. Upaya untuk memberantas Kejahatan Narkoba menghadirkan sebuah undang-undang yang memiliki sanksi pidana yaitu Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang , Narkotika (disingkat UU Narkotika) bahwa Sanksi Pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, UU Narkotika mengatur mengenai kebijakan sanksi pidana bagi pelaku penyalahguna narkoba yang dibagi kedalam dua kategori yaitu pelaku sebagai “Pengguna” dan/atau “Pengedar”. Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dikenakan Sanksi Pidana yang paling berat berupa Pidana Mati seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat (2). Sanksi Pidana Mati merupakan hukuman yang terberat dalam hukum pidana di Indonesia, untuk kasus seperti kejahatan narkoba tentu diharapkan penerapan Pidana Mati diterapkan secara konsisten dalam peradilan di Indonesia melihat dampak yang dilahirkan sangat merugikan negara terlebih individu itu sendiri. Namun dalam penerapannya tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya pelaku kejahatan khususnya para produsen, bandar maupun pengedar mendapat keringanan hukuman seperti grasi, putusan peradilan yang meringankan dan lain-lain.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Mohammad Arif]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>;
<![CDATA[Soekorini, Noenik]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v3i06.1512
<![CDATA[Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang, Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negative khususnya pada penyalahgunaan Narkoba Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat Hasil penelitian bahwa Kendala yang dihadapi Penyidik Narkotika Kepolisian dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, antara lain biasanya penyidik jarang menerapkan pasal dengan dakwaan tunggal karena alasan keamanan dan kurangnya kesadaran masyarakat yang beranggapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika harus dihukum. Pemenuhan hak-hak penyalahguna narkoba dilaksanakan melalui :Perlakuan atas pelaku secara menusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak pelaku, Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini, Penyediaan sarana dan prasarana khusus, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi pelaku, Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan pelaku yang berhadapan dengan hukum, Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga dan Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SURABAYA: STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.B/2023/PN.SBY ]]>
<![CDATA[Zakaria, Riana]]>;
<![CDATA[Subekti]]>;
<![CDATA[Sidarta, Dudik Djaja]]>;
<![CDATA[Ucuk, Yoyok]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v3i06.1513
<![CDATA[Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai Dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan. Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.]]>
<![CDATA[LEGALITAS PEMBUKTIAN ELEKTRONIK PADA PROSES HUKUM ]]>
<![CDATA[Soenyoto, Rochim]]>;
<![CDATA[Soerodjo, Irawan]]>;
<![CDATA[Sidarta, Dudik Djaja]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v3i06.1514
<![CDATA[Pemeriksaan tindak pidana di sidang pengadilan merupakan salah satu tahap dalam penegakan hukum pidana in concreto, yaitu penerapan hukum pidana materiil secara nyata di kehidupan masyarakat. Tahap itu diawali dari pengajuan dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sampai penjatuhan putusan oleh hakim di sidang pengadilan, Salah satu tahap yang harus dilakukan oleh hakim ketika memeriksa tindak pidana di persidangan adalah tahap pembuktian sebagai sarana untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang bersifat umum tidak mengakui bukti elektronik sebagai salah satu jenis alat bukti yang sah. Di dalam praktik, bukti elektronik juga digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi di pengadilan. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan, bahwa bukti elektronik dalam hukum acara pidana berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip/dasar dalam functional equivalent approach dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana dicantumkan dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam membahas permasalahan di atas, Tipe yang bersifat yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA SAMA MENGAMBIL HASIL KEBUN SAWIT BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 13/Pid.B/2022/PN Mtw ]]>
<![CDATA[Tarigan, Jeremia wirawasita]]>;
<![CDATA[Djaja Sidarta, Dudik]]>;
<![CDATA[Ucuk, Yoyok]]>;
<![CDATA[Subekti, Subekti]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 03 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i03.1524
<![CDATA[Salah satu tindak pidana yang marak terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit. Kekhawatiran atas perbuatan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah hasil perkebunan tersebut mewajibkan setiap petani ataupun pengusaha berupaya mengawasi (menjaga) kebun sawitnya, akan tetapi hal tersebut sering tidak berhasil karena pelaku tidak hanya melakukan memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah pada siang hari tetapi juga sering melakukan aksi kejahatannya pada malam hari sehingga menyulitkan petani serta pengusaha dalam melakukan penjagaan. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana tindak pidana secara bersama sama tidak sah memanen hasil perkebunan sawit berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw? dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana secara bersama sama yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan Sawit berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Berdasarkan Hasil penelitian Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mtw berupa pemidanaan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 107 jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM ANAK HASIL INSEMINASI BUATAN ]]>
<![CDATA[Mustofa, M Zainul]]>;
<![CDATA[Ahmad, Jufri]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i04.1561
<![CDATA[Status hukum anak hasil inseminasi buatan dalam perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di Indonesia, memetakan perspektif aspek-aspek spesifik yang terlibat. Analisis perkembangan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan telah membawa aktivitas signifikan terhadap pemahaman hukum adat mengenai kelahiran dan kekerabatan. Dari sudut pandang hukum Islam, sebagaimana dirumuskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), inseminasi buatan hanya dilakukan dalam kondisi tertentu saja. sangat ketat. Prinsip utama yang menonjol adalah proses ini hanya boleh dilakukan antara suami istri yang sah dengan menggunakan materi genetiknya sendiri, tanpa keterlibatan pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dan menjaga kehormatan keluarga yang merupakan salah satu aspek penting dalam hukum Islam. Dalam konteks KUH Perdata, anak hasil inseminasi buatan dianggap sah apabila dilakukan dalam perkawinan yang sah dan atas persetujuan kedua belah pihak yaitu suami dan istri. KUHPerdata tidak mengatur secara tegas tentang inseminasi buatan, namun asas mengakui pasangan suami istri yang menikah secara sah sebagai anak sah dapat diterapkan dalam hal ini. Kajian ini akan membahas secara tuntas mengenai status hukum anak hasil inseminasi buatan dengan menggunakan kombinasi penelitian hukum normatif dan tinjauan pustaka. Ketentuan KUH Perdata beserta norma dan konsep hukum yang bersangkutan akan dianalisis dan ditafsirkan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Tata cara ini menjadi dasar kerangka hukum dan aturan yang mengatur status hukum anak yang lahir akibat inseminasi buatan. Status hukum keturunan yang diinseminasi akan diselidiki dengan melakukan tinjauan literatur, yang melibatkan pengumpulan bahan-bahan sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen pemerintah. Pakar hukum dan intelektual menawarkan pandangan dan pengetahuan mereka mengenai masalah ini melalui sumber-sumber ini. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian hukum normatif dan tinjauan pustaka akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Hal ini mencakup kajian mendalam dan penerapan ketentuan-ketentuan hukum, prinsip- prinsip dan konsep-konsep yang berkaitan dengan status hukum anak-anak hasil inseminasi buatan.]]>
<![CDATA[RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Azizah, Aprilia Dela Nurul]]>;
<![CDATA[Simangunsong, Frans]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i04.1568
<![CDATA[Kajian ini mengkaji kerangka hukum di Indonesia mengenai hak restitusi bagi korban kejahatan perkosaan melalui kacamata metode penulisan hukum normatif, meliputi analisis konstitusi, kasus, dan komparatif. Penulisan ini berupaya untuk mengetahui berbagai manifestasi kekerasan seksual, hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, dan hak restitusi hukum yang diberikan terhadap korban perkosaan. Restitusi mencakup pemberian reparasi terhadap korban sebagai pengakuan atas kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas yang melanggar hukum. Walaupun korban perkosaan seringkali mengalami kerusakan fisik dan mental yang parah, penerapan perlindungan hukum yang ada saat ini masih kurang. Sanksi dikenakan terhadap pelaku yang tidak mampu membayar kewajiban restitusi yang terutang terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang mana tercatat dalam UU No 12 Thn 2022. Bantuan dan dukungan hukum yang memadai sangat diperlukan untuk membantu korban dalam mengatasi dampak perkosaan dan kekerasan seksual. untuk mengembalikan keadilan bagi korban penyerangan. Penulisan ini berupaya untuk meningkatkan kerangka hukum yang melindungi terhadap kekerasan seksual, dengan fokus khusus pada hak atas restitusi yang diberikan terhadap korban kejahatan terkait pemerkosaan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TENAGA MEDIS TERHADAP RESIKO MEDIS YANG DIDERITA PASIEN PADA PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Naurah, Thaliah Zalfa]]>;
<![CDATA[Mangesti, Yovita Arie]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i04.1569
<![CDATA[Hukum kesehatan menguasai aturan hukum yang relevan dalam penegakan kesehatan dan penerapannya dalam hukum perdata, administrasi, dan pidana. Dokter mempunyai komitmen untuk memberikan perawatan medis terbaik kepada pasiennya. Pelayanan medis diberikan untuk memenuhi persyaratan kesehatan atau pelayanan medis bila diperlukan untuk kesembuhan pasien, namun demikian, ada situasi di mana hasil yang diperoleh dokter tidak sesuai harapan karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan tenaga medis sehingga berujung pada kesalahan medis yang dilaksanakan oleh tenaga professional yang bisa menyebabkan kematian pada pasien. Untuk memfasilitasi keberhasilan pembangunan kesehatan, kepentingan pasien harus hidup berdampingan secara harmonis. Penelitian ini akan menggunakan kombinasi penelitian hukum normatif dan evaluasi literatur untuk menganalisis tanggung jawab hukum secara mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum tenaga medis terhadap resiko medis yang di derita pasien pada pelayanan kesehatan. Penelitian hukum normatif akan dilakukan untuk mengkaji dan memahami isi Undang-undang, serta peraturan dan konsep hukum yang relevan. Strategi ini mencakup evaluasi struktur hukum dan prinsip panduan pertanggungjawaban hukum tenaga medis terhadap resiko medis yang di derita pasien pada pelayanan kesehatan. Metode kajian literatur yang digunakan guna mengumpulkan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, terkait pertanggungjawaban hukum tenaga medis terhadap resiko medis yang di derita pasien. Sumber-sumber ini mencakup perspektif dan pendapat para profesional hukum dan akademisi mengenai subjek tersebut. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui penelitian hukum normatif dan tinjauan pustaka akan diperiksa secara deduktif. Hal ini memerlukan penelitian sistematis dan interpretasi terhadap peraturan, prinsip, dan gagasan hukum yang penting mengenai hal tersebut pertanggungjawaban hukum tenaga medis terhadap resiko medis yang di derita pasien pada pelayanan kesehatan.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DAN NEGARA PRANCIS ]]>
<![CDATA[Nandini, Nova Mawar Lailatul Adawiyah]]>;
<![CDATA[Hadi, Syofyan]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 04 (2004): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i04.1571
<![CDATA[Kemajuan kemauan dan aktivitas individu atau masyarakat membawa perbaikan sistem pemerintahan dengan ragamnya masing-masing. Keberagaman ini terlacak dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia dan Perancis. Mengingat hal ini, penelitian ini bertujuan untuk memahami korelasi penting dari sistem pemerintahan di kedua negara mengenai konstitusi masing-masing negara. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang relatif, yaitu kontras dengan sistem otoritas publik yang dilakukan di Indonesia dan Perancis. Dalam kerangka resmi pemerintahan terdapat pemisahan kekuasaan regulasi dan kekuasaan pemerintah. Untuk sementara, kerangka pemerintahan campuran merupakan variasi dari kerangka pemerintahan parlementer dan kerangka resmi pemerintahan. Kerangka blended Government ini tentunya bukan merupakan struktur asli, melainkan merupakan perubahan terhadap kerangka parlemen atau kerangka resmi yang selanjutnya disebut sebagai kerangka semi resmi. Berdasarkan penelitian ini, dapat terlihat bahwa saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan resmi yang rendah dan Perancis menganut sistem pemerintahan semi-resmi. Setiap yayasan (pimpinan, resmi dan legal) di Indonesia dan Perancis belum mempunyai pilihan untuk menjadi organisasi yang bebas karena di negara-negara tersebut satu lembaga dapat menjadi perantara di berbagai yayasan kekuasaan.]]>
