UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
888 Documents
<![CDATA[Evaluasi Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Hukum: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Yang Terlibat ]]>
<![CDATA[Kurdi]]>;
<![CDATA[Yamin]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/zjaz4g90
<![CDATA[Penelitian ini membahas pentingnya penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak hukum di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap pemahaman hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Sebagai bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil, serta mengurangi potensi kesalahpahaman dan perselisihan dalam kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Bahasa Indonesia dalam kontrak hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penggunaan Bahasa Indonesia sudah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, masih terdapat tantangan terkait pemahaman istilah hukum yang kompleks dan penggunaan campuran bahasa dalam kontrak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan penggunaan Bahasa Indonesia yang sesuai kaidah hukum guna memperkuat transparansi, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak hukum.]]>
<![CDATA[Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dikaitkan Dengan Kemanfaatan Hukum ]]>
<![CDATA[Gabriella]]>;
<![CDATA[Yuniawaty, Yenny]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/jn26mx61
<![CDATA[Pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara yang dikenakan secara memaksa berdasarkan undang-undang. Pengenaan pajak terhadap objek pajak adalah berdasarkan tarif pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sebagai sumber utama pendapatan negara di Indonesia, telah naik dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022 dengan rencana meningkat menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan ini bertujuan untuk mengurangi defisit APBN dan meningkatkan penerimaan negara, terutama pasca COVID-19. Dampak dari kenaikan PPN meliputi pemungutan pajak atas barang mewah. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap masyarakat, serta implikasinya dari perspektif kemanfaatan hukum dan teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kenaikan pajak pertambahan nilai dikaitkan dengan teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif, sifat penelitian menggunakan dekriptif analitis dengan mengkaji, menguraikan, dan menjelaskan permasalahan atau isu hukum tentang kenaikan pajak pertambahan nilai ditinjau dari kemanfaatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai sejalan dengan kemanfaatan hukum karena kelompok masyarakat yang akan menerima manfaat dari kenaikan pajak atas barang mewah jauh lebih banyak dari presentase masyarakat yang mengalami kenaikan pajak tersebut, sehingga teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham dengan prinsip "the greatest happiness for the greatest number" (kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak) telah terpenuhi.]]>
<![CDATA[Pengawasan Internal oleh Kepolisian Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Secara Restoratif ]]>
<![CDATA[Hakim, Arif Rahman]]>;
<![CDATA[Fitriati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/msw4yt02
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Bentuk pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana secara restoratif adalah memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dengan transparansi, profesionalisme, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini mencakup aspek syarat tindak pidana yang dapat direstoratif justice. Memastikan bahwa pelaku, korban, dan masyarakat (terutama keluarga) setuju. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti Itwasda bertugas mengawasi agar anggota kepolisian tidak menyalahgunakan posisinya untuk memaksakan atau memanipulasi hasil dari proses restorative justice. Penyimpangan yang harus dihindari adalah adanya dugaan pemerasan atau sogokan dari pelaku untuk menghindari proses peradilan formal. Itwasda memantau implementasi dari kesepakatan yang disepakati. Kendala dalam pengawasan internal oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap penyelesaian tindak pidana secara restoratif adalah tidak adanya standarisasi proses, tanpa aturan yang jelas, standar pengukuran kinerja yang tidak seragam. Kesulitan dalam memastikan bahwa proses mediasi dan penyelesaian dilakukan dengan benar dan adil. Proses restorative justice hanya menjadi prosedur administratif tanpa memperhatikan prinsip pemulihan yang sesungguhnya, sehingga proses tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh semua pihak yang terlibat. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel pengawas maupun dukungan teknologi untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice.]]>
<![CDATA[Pengaturan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Studi Pada Pemerintah Kota Padang) ]]>
<![CDATA[Ardila, Mirza]]>;
<![CDATA[Rosadi, Otong]]>;
<![CDATA[Madjid, Neni Vesna]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/w81kw812
<![CDATA[Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan bahwa pegawai ASN hanya terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan adanya ketentuan ini, Pemerintah Kota Padang diwajibkan melakukan pengadaan PPPK untuk menghapus status pegawai honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Padang dan telah berhasil melakukan beberapa kali pengadaan pengadaan PPPK. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Padang tercatat telah melakukan pengadaan PPPK berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional dan telah melantik 2.828 orang ASN PPPK. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris dengan penelitian kelapangan yaitu di Pemerintahan Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan; Pertama, Pengaturan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintah Kota Padang belum menggambarkan adanya kepastian hukum karena dalam Pengaturan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintah Kota Padang dinyatakan bahwa seluruh tenaga kerja honorer yang berkerja di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah dikelola dalam dua kategori yaitu sebagai PNS dan PPPK akan tetapi sampai saat ini masih ada pegawai yang berstatus sebagai honorer di pemerintah Kota Padang. Selain itu, Pengaturan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintahan Kota Padang juga belum memenuhi konsep tata urutan (hirarki) peraturan perundang-undangan karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja Pada Instansi Daerah tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undang yang ada di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Kedua, Akibat hukum yang timbul dari disahkannya pengaturan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di pemerintah Kota Padang yaitu: a) batal pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK, b) beberapa orang tenaga honorer yang tidak memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikuti seleksi, c) tidak terakomodirnya tunjangan PPPK oleh APBD Kota Padang, dan d) tertundanya pengadaan seleksi dan waktu pengangkatan PPPK.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perlawanan Pihak Ketiga atas Hak Kepemilikan Objek Lelang Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/Pn.Dmk ]]>
<![CDATA[Begum khalidhazia, Trisno Marta]]>;
<![CDATA[Yuslim]]>;
<![CDATA[Fauzi, Wetria]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ecb0hk35
<![CDATA[Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga atas hak kepemilikan sebagian objek lelang berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk yaitu untuk mengganti akan kerugian yang timbul karena sebagian objek dari risalah lelang yang telah dikeluarkan oleh KPKNL objeknya dikembalikan kepada pihak ketiga,dalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk Majelis Hakim telah mengembalikan objek lelang kepada Penggugat, namun setelah dikeluarkan Putusan Pengedilan tersebut pemenang lelang menjadi pihak yang dirugikan dikarenakan tidak dijelaskan didalam Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN.Dmk yang akan mengganti akan kerugian yang timbul karena risalah lelang yang objeknya dikembalikan kepada Pihak Ketiga. Majelis hakim pada Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt/2020/PN.Dmk telah memberikan putusan yang tepat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Mustofa dan bank, yang mana Sertifikat Hak Milik Nomor 11 tersebut atas nama Sumiyati bukan Mustofa, dalam keterangan penggugat Sertifikat tersebut dipinjam oleh Mustofa dengan alasan pencocokan tanah pensil yang mana ia selaku lurah ingin mencocokan data milik penduduk , namun setelah sekian lama Sertifikat trsebut hingga putusan ini dilaksanakan tetap tidak dikembalikan kepada Sumiyati, yang mana dalam pembuatan APHT untuk perjanjian hak tanggungan atas jaminan kredit Mustofa dan Bank kala itu Mustofa pernah mendatangi rumah Sumiyati yang mana kala itu suami Sumiyati sedang sakit dan mereka tidak bisa baca tulis Mustofa dalam perbuatan melawan hukumnya memalsukan APHT tersebut dengan dalil dalam kertas yang diberikan oleh Mustofa adalah untuk mendapatkan pakan ternak sehingga Sumiyati dan suaminya yang tidak bisa baca tullis diminta mustofa untuk memberikan jap jempol mereka pada lembaran kertas tersebut, setelahnya Sumiyati menanyakan perihal Sertifikat yang dipinjamkan kepada Mustofa tersebut namun Mustofa beralasan bahwa Sertifikat tersebut masi sedang dilakukan pencocokan, bahwa dalam hal ini merupakan benar perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh Mustofa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas ]]>
<![CDATA[Yasin, Helsi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ngaec160
<![CDATA[Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan pada keterangan atau kehendak dari para pihak. Seringkali Notaris menjadi ikut ditarik sebagai pihak yang terlibat dalam hal adanya sengketa antara para pihak atau para penghadap berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Ketika terdapat pemalsuan dalam suatu dokumen yang disampaikan oleh para penghadap untuk dijadikan dasar pembuatan akta, Notaris dianggap ikut serta melakukan pemalsuan tersebut. Padahal pada dasarnya Notaris hanya mencantumkan kehendak atau pernyataan dari para pihak untuk dikonstantir dalam akta, serta tidak ada kewenangan notaris untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh penghadap adalah sesuatu yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Perlindungan Hukum Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam hal mana unsur kesalahan terletak pada para pihak, akibat hukum terhadap akta notaris yang dinyatakan batal demi hukum adalah akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan secara yuridis akta tersebut sejak semula tidak ada dan tidak mengikat para pihak dalam akta tersebut. Perlindungan hukum bagi notaris dalam hal ini diatur dalam UUJN melalui lembaga Majelis Kehormatan Notaris.]]>
<![CDATA[Peran KPP Pratama Magelang Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Upaya Administrasi ]]>
<![CDATA[Sahilda Lailatul Rahma]]>;
<![CDATA[Okti Indah Lestari]]>;
<![CDATA[Sholihul Hakim]]>;
<![CDATA[Faiza Nisrina]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/hk04ee55
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan mekanisme yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang dalam meningkatkan produktivitas penyelesaian sengketa pajak di luar pengadilan. Metode yang digunakan meliputi wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Magelang berperan penting dalam memberikan bimbingan, melakukan pemeriksaan ulang data, dan memfasilitasi pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selain itu, KPP Pratama juga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan integrasi sistem digital dan kurangnya survei khusus masih dihadapi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai langkah-langkah strategis yang diambil oleh KPP Pratama untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak dan mengurangi beban penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.]]>
<![CDATA[Implementasi Ketentuan Tentang Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Kurniati, Dea Eling]]>;
<![CDATA[Danil, Elwi]]>;
<![CDATA[Yasniwati]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/d0b0zw38
<![CDATA[Notaris Pengganti adalah seseorang yang diangkat untuk sementara sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang cuti, sakit, atau tidak dapat melakukan tugasnya. Setelah Notaris Pengganti dilantik oleh MPW, Notaris dan Notaris Pengganti harus membuat berita acara serah terima protokol. Notaris yang menjalankan cuti harus menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti, dan Protokol tersebut diserahkan ke Notaris Pengganti. Pokok permasalahan adalah bagaimana implementasi ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru dan bagaimana penerapan sanksi terhadap ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara terstruktur. Hasil penelitian, Implementasi ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, karena tidak ada pengawasan yang cukup dari Majelis Pengawas. Sementara Pasal 67 dan 68 UUJN mengatur beberapa bentuk Majelis Pengawas, kurangnya pengawasan terhadap Notaris menyebabkan Notaris dan Notaris Pengganti tidak tahu tentang ketentuan Pasal 32 UUJN, dan kebiasaan menyebabkan berita acara serah terima Protokol Notaris tidak dilaksanakan secara hukum. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan Kode Etik Notaris, tetapi juga untuk memastikan bahwa notaris mematuhi peraturan undang-undang dalam menjalankan tugas mereka untuk kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi terhadap ketentuan tentang serah terima protokol notaris kepada notaris pengganti di Kota Pekanbaru hanya memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 UUJN. Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terkait Pasal 32 UUJN berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 61 Tahun 2016 Pasal 5 huruf e. Sedangkan dalam hal kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain maka MPW dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada MPP berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1).]]>
<![CDATA[Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Kepada Notaris Pasar Modal ]]>
<![CDATA[Safara, Aulia Rizka]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/8ncac651
<![CDATA[Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan salah satunya kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini mengangkat isu terkait Pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Notaris Pasar Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian menunjukkan bahwasanya tidak semua Notaris menjalankan jabatannya sebagai pejabat pembuat akta autentik di Bidang Pasar Modal, melainkan hanya Notaris yang memiliki STTD dan terdaftar di OJK sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Kemudian, tidak semua Notaris yang memiliki STTD membuat akta di bidang Pasar Modal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah Notaris yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. Pungutan dikenakan oleh OJK kepada seluruh Notaris pemegang STTD. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 untuk melindungi kepentingan dari Notaris.]]>
<![CDATA[Inkonsistensi Jabatan Calon Pimpinan Daerah Dan Implikasi Hukum Dalam Pemilu Berdasarkan Undang -Undang Pemilu ]]>
<![CDATA[Sakinah, Eksya Ledia]]>;
<![CDATA[Tiopan, Demson]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/3dh3v438
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai fenomena yang terjadi dalam rangkaian Pemilihan Umum tahun 2024 dengan kontroversi yang melekat pada pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif sosiologis. Penelitian ini dilandaskan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berhubungan dengan norma hukum positif seperti Undang- Undang tentang Pemilihan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi berhubungan dengan pembahasan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berubungan dengan sumber literatur ilmiah seperti jurnal, buku, maupun artikel ilmiah. Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah fenomena yang terjadi dalam Pemilihan Umum tahun 2024 adalah terdapat pro dan kontra disisi lain aspek perubahan norma berdasarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 berhubungan dengan penegakan anti diskriminasi bagi rakyat Indonesia, namun juga terdapat permaslaahan hukum yang dapat terjadi dikemudian hari akibat perubahan norma tersebut.]]>
