cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 888 Documents
 81   82   83   84   85 
Analisis Terhadap Urgensi Implementasi Jaminan Sosial Pada Pekerja Borongan Afif, Abdul
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/1ty1wd16

Abstract

Maraknya pembangunan membuat banyaknya penggunaan pekerja borongan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas dan proyek. Pada setiap pekerjaan pasti terdapat resiko terutama pekerjaan tersebut yang kategorinya termasuk pekerja kasar dan lapangan. Dalam hal ini perlu adanya jaminan sosial yang menjadi solusi untuk menjaga kelangsungan hidup bagi pekerja. Saat ini, di Indonesia jaminan sosial bagi pekerja borongan umumnya terbatas pada Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja borongan masih terbatas dan belum mencakup seeluruh spektrum kebutuhan mereka seperti jaminan kesehatan, hari tua dan kehilangan pekerjaan untuk memberikan perlindungan yang lebih komperhensif. Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif dengan penulisan analisis kualitatif dengan menggunakan sumber primer dan sekunder (Liteartur terdahulu), selain itu dalam penelitian ini juga akan membandingkan bagaimana implementasi di negara lain khususnya ASEAN seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand. Dengan demikian akan memperoleh sebuah kajian kritis terhadap implementasai dan praktik Jaminan Sosial pekerja borongan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apakah sudah sesuai implementasi jaminan sosial pada pekerja borongan dengan aturan yang berlaku serta kebutuhan pekerja borongan itu sendiri.
Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP Shafira, Anargya; Narwastuty, Dian
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z05jw770

Abstract

Kemarakan teknologi informasi menimbulkan kejahatan cyberbullying. Salah satu bentuk kejahatan Cyberbullying adalah doxing. Doxing termasuk dalam kategori cyberbullying karena keberadaan informasi yang disebarkan melalui media sosial dan media massa. Doxing digunakan dalam situasi untuk menimbulkan ketakutan. Kejahatan ini kerap terjadi pada kalangan anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode konseptual. Hasil penelitian menunjukan perlindungan data pribadi pengguna internet terkait tindakan doxing menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut UU PDP) belum cukup mengatur mengenai tindakan doxing karena belum ada peraturan pelaksana terhadap UU PDP dan perlindungan data pribadi pelaku cyberbullying di bawah umur menurut UU PDP belum maksimal karena data pribadi pelaku cyberbullying  masih dapat diakses oleh pengguna internet dan tersebar di dunia maya, dimana seharusnya dengan pemberlakuan Asas Praduga Tak Bersalah; pelaku dibawah umur tetap dilindungi.
Kontroversi Pertambangan Illegal Pada Tanah Ulayat Kutai Barat (Studi Kasus PT. Trubaindo Coal Mining) Budhaeri, Lida Khalisa; Maharani, Citra Ayu Deswina; Afifah, Hautami Nadia Zahratul; Pribadi, Ghanis Bintang Desyanur; Astarina, Yennita; Subroto, Aryo; Kuspraningrum, Emilda
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jb7bdk15

Abstract

PT. Trubaindo Coal Mining (PT. TCM) dianggap telah melakukan pertambangan ilegal karena telah memanfaatkan tanah ulayat tanpa izin masyarakat adat setempat. Karena itu, penulis membuat jurnal dengan judul “Kontroversi Pertambangan Ilegal Pada Tanah Ulayat Warga Kutai Barat (Studi Kasus Pada PT Trubaindo Coal Mining (TCM))”. Penelitian ini menggunakkan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang didapati dari penelitian yang dilakukan ialah didapati bahwa penyalahgunaan tanah ulayat ini sering terjadi akibat ketidakjelasan Pasal 135 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Karena itu, dilakukan penelitian untuk membahas terkait implikasi hukum pertambangan ilegal tersebut serta bagaimana peran pemerintah dalam menindaklanjuti konflik tersebut.
Peran Petugas Jaga Pada Lembaga Pemasyarakatan Untuk Mengantisipasi Tindakan Kekerasan oleh Sesama Warga Binaan Wiraharma, Junaedhi; Ismansyah; Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/p3z6nw39

Abstract

Tugas Petugas jaga di lembaga pemasyarakatan ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah mencegah terjadinya Tindakan kekerasan sesama warga binaan dengan melakukan pendekatan terhadap warga binaan. Melalui pendekatan, petugas akan mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar. Peran lainnya melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan serta melakukan penjagaan dan pengawasan. Petugas keamanan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan, tentang penjagaan dan pengawasaan terhadap warga binaan di Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping, diperoleh informasi bahwa pengawasan dan penjagaan warga binaan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian. Kerja sama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban. Memaksimalkan metode pembinaan dengan sistem penjagaan ketat pada masa orientasi. Memberikan sanksi terhadap warga binaan yang melakukan tindakan kekerasan. Hambatan dalam peran petugas jaga pada Rumah Tahanan Kelas IIB Lubuk Sikaping untuk mengantisipasi tindakan kekerasan oleh sesama warga binaan adalah jumlah warga binaan melebihi kapasitas. Kondisi inilah yang menyebabkan tidak kondusifnya atau sering terjadi kekerasan antar sesama warga binaan, karena pengawasan dilakukan petugas tidak maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini petugas keamanan hanya berjumlah 49 orang, jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas sangat tidak sebanding. kurangnya Sarana dan Prasarana dan dana misalnya senjata untuk petugas keamanan. Kurangnya keterampilan yang menunjang tugas-tugas penjagaan, di dalam rumah tahanan kelas IIB Lubuk Sikaping, petugas jaga sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat sehingga mereka sangat minim pengetahuan dibidang pengamanan.
Peran Satintelkam Kepolisian Resor Lima Puluh Kota Dalam Program Deradikalisasi Eks Narapidana Terorisme Pangestu, Khosim Adhi; Madjid, Neni Vesna; Pratama, Bisma Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0dycbc97

Abstract

Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah mengidentifikasi potensi ancaman, mengawasi narapidana tindak pidana terorisme, serta merancang langkah-langkah rehabilitasi yang sesuai. Program deradikalisasi mencakup pelatihan keterampilan kerja, konseling psikologis, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Program ini didesain untuk tidak hanya memutus rantai ideologi radikal pada individu, tetapi juga memberikan landasan bagi eks narapidana untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif dan harmonis di masyarakat. Berdasarkan data Satintelkam Polres Lima Puluh Kota tahun 2024, program deradikalisasi mencakup lima komponen utama: konseling psikologis dan agama, pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha, edukasi keluarga, dan forum silaturahmi kebangsaan. Kendala dalam pelaksanaan peran Satintelkam Polres 50 Kota dalam program deradikalisasi eks narapidana terorisme adalah stigma sosial yang melekat pada eks narapidana tindak pidana terorisme. Stigma ini muncul karena ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan bahwa eks narapidana masih memiliki koneksi dengan jaringan radikal atau ideologi yang ekstrem. Beberapa narapidana menunjukkan sikap menolak untuk mengikuti sesi konseling atau pelatihan, terutama jika mereka masih memegang teguh ideologi radikal yang mereka anut sebelumnya. Kurangnya koordinasi lintas sektor juga menjadi kendala penting dalam pelaksanaan program ini. Program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Satintelkam melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemasyarakatan, dinas sosial, organisasi non-pemerintah, dan tokoh masyarakat.
Eksistensi Kerapatan Adat Nagari Koto Kaciak Kabupaten Agam Dalam Perlindungan dan Pelestarian Sako dan Pusako Anriady; Rosadi, Otong; Helen, Zennis
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/pqqsbx36

Abstract

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat tertinggi dalam masyarakat Minangkabau yang berperan sebagai badan musyawarah dan pengambil keputusan adat di tingkat nagari. Perannya tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor  12 Tahun 2007, bertanggung jawab mengelola hal-hal terkait adat, sako, dan pusako. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi KAN Koto Kaciak dalam perlindungan dan pelestarian sako dan pusako, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapinya. Metodologi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAN Koto Kaciak belum efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya akibat intervensi pemerintah formal dalam kepengurusan, kurangnya keaktifan pemangku lembaga, dan adanya ketidakpastian hukum. Kendala lainnya meliputi kurangnya kesadaran generasi muda, konflik internal, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi dan kewenangan KAN melalui pendekatan berbasis hukum adat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau.
Prinsip Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 Zohan, Rt. Ima Muharomah Ibnu; Fuqoha; Hasuri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/23nsvd38

Abstract

Walaupun pemerintah telah mengatur mengenai netralitas dan larangan PNS untuk tidak ikut dalam proses kampanye maupun ikut bergabung dalam partai politik serta berbagai larangan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, pada kenyataannya dilapangan banyak sekali Aparatur Sipil Negara yang tidak bersikap Netral dalam pemilihan kepala daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pandeglang, seorang oknum camat yang ikut berkampanye untuk memenangkan salah satu pasangan Kepala Daerah. Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini, khususnya: 1. Makna Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Upaya Yang Dapat Ditempuh Demi Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: 1. Pasal 9 Ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2023 netralitas disini bermakna bahwa pejabat pemerintah tidak boleh dipengaruhi atau terlibat dalam partai politik. Pasal 9 mengharuskan pejabat pemerintah untuk menjaga independensi dari pengaruh dan keterlibatan semua partai politik di Indonesia. 2. Diperlukan system pengawasan ASN yang efisien untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, yang meliputi pembentukan Lembaga yang akuntabilitas dan berintegritas, untuk menjamin bahwa ASN tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dalan melaksanakan kewajibannya serta kesadaran masyarakat akan pentingnya netralitas.
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Tanpa Hak Penggunaan Merek Dagang Milik Orang Lain Handriyadi, Soni; Faniyah, Iyah; Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/p8gaxp69

Abstract

Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Seperti dalam laporan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek, dihentikan oleh penyidik akibat adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penghentian tersebut tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, akibat adanya Sebab objek perkara telah dicoret dari Merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Perumusan masalah pertama, bagaimanakah dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain?. Kedua, bagaimanakah akibat hukum atas penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain? Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer, selanjutnya data dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan pertama, dasar penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yaitu tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penggunaan merek dagang milik orang lain. Sebab objek perkara telah dicoret dari Merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor: HKI.4-KI.06.07.03-704 Tahun 2023 tentang pembatalan pendaftaran merek. Kedua, akibat hukum penghentian penyidikan tindak pidana tanpa hak penggunaan merek dagang milik orang lain adalah pelapor tidak memiliki legal standing sebagai korban atas kerugian akibat digunakannya merek dagang tersebut oleh terlapor. Sebab merek tersebut telah dibatalkan melalui Putusan Nomor 45/Pdt.Sus-Merek/2022/ PN.Niaga.Jkt.Pusat. Sehingga unsur tindak pidana yang diatur Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terpenuhi unsur tindak pidana.
Pemanfaatan Geo Stationary Orbit Untuk Kepentingan Telekomunikasi di Indonesia Enggriyeni, Dewi; Medina, Dayu
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ddzerd12

Abstract

Geo Stationary Orbit merupakan sumber daya alam terbatas yang merupakan bagian dari ruang angkasa, sehingga dalam pengaturannya memerlukan keterkaitan antara aturan yang terdapat dalam hukum angkasa dan hukum telekomunikasi. GSO dalam rezim hukum angkasa tidak dapat dimiliki oleh negara manapun (non appropriation) tetapi milik semua negara (res communis) yang digunakan  untuk tujuan damai. Namun dalam perkembangannya terutama untuk kepentingan telekomunikasi, GSO didominasi oleh negara maju. Indonesia yang memiliki garis GSO terpanjang pada kenyataannya hanya memiliki 8 satelit. Sementara itu ada 32 satelit asing di GSO Indonesia. Hal inilah yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pengaturan GSO dan bagaimana pemanfaatan GSO untuk kepentingan telekomunikasi nasionalnya. Untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan ini maka digunakan metode peneliian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mendasarkan hasil penelitian yang bersumber dari data sekunder yakni dari bahan hukum primer, sekunder maupun tertier yang terkait dengan GSO baik dalam hukum angkasa maupun hukum telekomunikasi. Hukum angkasa memandang GSO masih sebagai res nullius sedangkan Hukum Telekomunikasi sudah memberikan hak yang sama kepada setiap negara atas GSO dimana satu negara berhak atas satu slot adanya allowment plan dan unplanned band.  Kebijakan yang ditempuh Indonesia dalam memanfaatkan GSO untuk kepentingan telekomunikasi antara lain dengan mempertahankan filling satelit yang ada, menggantikan satelit yang sudah habis masa dengan satelit baru dengan area cakupan yang lebih luas serta melakukan koordinasi dengan negara-negara yang juga memiliki satelit di GSO Indonesia.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 447/Pdt.G/2019/Pn Mdn Tentang Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Berdasarkan Wasiat Ardini, Aida; Nasution, Faisal Abdullah; Julianda, Anggi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/hg0s6s61

Abstract

Hukum waris merupakan aturan yang mengatur pembagian harta seseorang setelah meninggal dunia dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli warisnya. Hak dan kewajiban pada saat meninggalnya dapat ditentukan berdasarkan hukum waris. Dalam beberapa kasus, pembagian harta warisan tidak sedikit yang sering menyalahkan aturan yang ada, sehingga terjadi perselisihan dalam pembagian warisan terhadap ahli waris yang berhak. Begitu juga dengan yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 477/Pdt.G/2019/PN Mdn yang mana terjadinya perselisihan harta warisan yang telah dibagikan berdasarkan surat wasiat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang memuat deskripsi terhadap masalah yang diteliti berdasarkan hukum tertulis atau menggunakan dokumen-dokumen lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Page 83 of 89 | Total Record : 888

 81   82   83   84   85 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue