cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahyar Ansori
Contact Email
ahyaransori@gmail.com
Phone
+6285333666256
Journal Mail Official
juridica@ugr.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Jalan Raya Mataram – Labuan Lombok Km. 50, Gedung Putih Lantai I » Tel / fax : 0376-631621 / 0376-631621
Location
Kab. lombok timur,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Published by Universitas Gunung Rinjani
ISSN : 2722242X     EISSN : 27212653     DOI : https://doi.org/10.46601/juridica
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The purpose of JURIDICA is to provide space or place for academics, researchers, practitioners and students to publish articles from the original research results or articles from the study and legal analysis. The scope of articles published in this journal addresses a variety of topics, including: 1. Criminal Law; 2. Civil Law; 3. Constitutional Law; 4. Political Law; 5. Administrative Law; 6. International Law; 7. Customary Law 8. Islamic law; 9. Law and Society; 10. Economic and Business Law; 11. Environmental Law; 12. Health Law; 13. Labor Law; 14. Law of Information Technology and Electronic Transactions; 15. Human Rights Law; 16. Consumer Protection;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 199 Documents
 9   10   11   12   13 
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PARKIR MENURUT PERDA NO. 10 TAHUN 2016 DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR: Parking Services Consumer Protection According To Regional Regulation No. 10 Year 2016 In East Lombok Regency Pardy, Muh. Supardi
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.284

Abstract

Konsumen merupakan rantai posisi yang sering berada pada kondisi yang tidak seimbang dengan produsen/penyedia jasa. Untuk itu perlu adanya ketentuan atau payung hukum yang memberikan jaminan penyeimbang  terhadap konsumen. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang ingin di teliti oleh penulis. Bagaimana bentuk ketentuan hukum yang jaminan hak-hak konsumen. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui konsumen jasa parkir di Kabupaten Lombok Timur di lindungi oleh ketentuan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan masalah dari ketentuan perundang-undangan dengan fakta-fakta di lapanagan. Berdasarkan pada hasil penelitian penulis, lahirnya PERDA No  10 Tahun 2016 tentang parkir yang di harapkan mampu memberikan keseimbangan terhadap konsumen, justru menjamin 50% dari nilai kerugian yang di alami oleh konsumen. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen, yang menjamin setiap kerugian harus diganti dengan nilai yang setara atau sejenis dengan kerugian yang di alami konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum daerah Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya memberikan jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT: Juridical Review Of The Curator's Responsibilities In The Management And Settlement Of Bankruptcy Assets Ni Ketut Devi Damayanti
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.332

Abstract

Maraknya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang tercatat, berakibat pada penurunan produktivitas sektor ekonomi negara. Suatu perusahaan yang memohonkan penundaan kewajiban pembayaran utang, umumnya dipicu atas keadaan memaksa, yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hak kreditur. Apabila berlangsung lama, maka perusahaan tersebut akan dinyatakan pailit, dan hartanya disita untuk kemudian dikelola oleh seorang kurator. Dengan mengemban tugas dan wewenang yang besar, tanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian kurator dalam mengemban tugas serta wewenangnya belum diatur secara jelas dalam Pasal 72 UU 37/2004. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak diaturnya perincian terhadap kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh kurator, maka akan sulit bagi debitur dan/atau kreditur untuk meminta pertanggungjawaban kurator, mengingat kurator dapat berdalih bahwa perbuatannya bukan termasuk perbuatan yang lalai atau salah dalam Pasal 72 UU 37/2004. Selain itu, batas waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator tidak diatur lebih lanjut, yang mana dapat berakibat pada proses pailit yang berlarut-larut.
Kajian Pelaporan Penangkapan Ikan oleh Nelayan: Keberhasilan dan Hambatan Implementasi Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida: Study on Fishing Reporting by Fishermen: Successes and Obstacles to the Implementation of Ministerial Regulation Number 18 of 2021 in Nusa Penida Ni Luh Made Madhusodani
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.334

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 di Nusa Penida, dengan fokus pada pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Nusa Penida, sebagai bagian dari Kabupaten Klungkung, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, namun implementasi regulasi terkait pelaporan hasil tangkapan ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam penerapan peraturan tersebut, mengevaluasi fungsi fisik TPI yang ada, serta menelaah upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung dalam meningkatkan pelaporan hasil tangkapan ikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan informan yang kompeten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada bangunan fisik TPI di Nusa Penida, fasilitas tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan pelaporan hasil tangkapan ikan oleh nelayan masih mengalami banyak kendala. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengelolaan dan pemanfaatan TPI serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan provinsi untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah tersebut.
KEPASTIAN HUKUM STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU SETELAH ADANYA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 KLASTER KETENAGAKERJAAN : Legal Certainty Of The Status Of A Specific Time Work Agreement After The Existence Of Law No. 6 Of 2023 Labor Cluster RIANA, ANA
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.339

Abstract

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari perubahan tersebut terhadap kepastian hukum status PKWT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 6/2023 memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengaturan PKWT, namun juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum bagi pekerja. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi dan implementasi yang konsisten untuk menjamin kepastian hukum status PKWT. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif dan sosialisasi intensif kepada para pemangku kepentingan untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja dalam kerangka PKWT yang baru.
MANFAAT DAN PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) : (Studi di Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur) Benefits And Importance Of Land Registration Through Complete Systematic Land Registration (Ptsl) (Study In Menceh Village, East Sakra District, East Lombok Regency) masyhur
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.343

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dan pentingnya pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap bagi masyarakat desa menceh kecamatan sakra timur, serta bentuk perlidungan hukum bagi masyarakat desa menceh yang sudah mendaftarkan tanahnya melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris. Adapun manfaat dari pendaftaran tanah bagi masyarakat di Desa Menceh yaitu, mereka mendapatkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, memperoleh kemudahan teransaksi pertanahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian perlindungan hukun yang diperoleh masyarakat Desa Menceh yaitu, dengan adanya bukti kepemilikan tanah, mereka memperoleh kepastian hukum atas tanah mereka.
PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MASYARAKAT (Kepatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas) : THE ROLE OF SOCIOLOGY OF LAW IN SOCIETY (Compliance with Traffic Rules) Hartanto, Hartanto; Suyatno, Suyatno; Syakdiah, Syakdiah; Kurniyati, Nany Noor
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.344

Abstract

Indonesia mengenal hukum adat atau yang secara umum disebut living law, yang berfokus pada penerapannya di masyarakat, dan penerapan hukum erat kaitannya dengan sosiologi hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran sosiologi hukum terhadap ketaatan masyarakat maupun penegak hukum, terkait aturan lalu lintas. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis normatif dengan perspektif sosiologi hukum yang bersinggungan langsung dengan realita masyarakat (penerapan hukum). Sosiologi hukum memiliki banyak instrumen, untuk mengantarkan pemahaman masyarakat maupun penegak hukum tentang perlunya mentaati peraturan hukum, tidak ada orang yang dengan sengaja ingin mengalami musibah yaitu kecelakaan lalu-lintas. Pengaturan hukum dalam lalu linta  tetap mengacu pemahaman hukum umum, yaitu peristiwa hukum yang merugikan seseorang, maka menimbulkan kewajiban dari pihak yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian.  Maka didapati bahwa sosiologi hukum tidak dapat menghindarkan kewajiban pemenuhan terhadap penegakan hukum yang berkepastian; hambatan penerapan sosiologi hukum dalam penegakan hukum lalu lintas antara lain masih kurangnya sosialisasi dan edukasi pentingnya kesadaran/edukasi berlalu lintas kepada masyarakat (belum menjadi kebiasaann/ kepatuhan hukum).
PERGESERAN PERUMUSAN DELIK TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (HATE SPEECH) KEPADA PEJABAT NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XIII/2015: Shift In The Formulation Of The Crime Of Defamation (Hate Speech) To State Officials After The Constitutional Court Decision Number 31/PUU-XIII/2015 I GEDE FELDIKA DWIANA
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.350

Abstract

Penelitian ini mengkaji pergeseran formulasi delik pencemaran nama baik terhadap pejabat negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan ini, delik pencemaran nama baik terhadap pejabat termasuk dalam kategori delik biasa, yang memungkinkan penuntutan tanpa pengaduan langsung dari korban. Namun, dengan adanya putusan tersebut, pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap pejabat kini disetarakan dengan kasus-kasus pencemaran lainnya, yang memerlukan pengaduan korban secara langsung untuk proses hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman hukum pidana terkait pencemaran nama baik pejabat di Indonesia dan implikasinya dalam penerapan peraturan perundang-undangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERDASARKAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016: Legal Protection of Workers With Disabilities In East Lombok Regency Based On Article 11 Of Law Number 8 Of 2016 Maiki, MARINA SEPIANTI; hairul maksuim
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.392

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris bagaimana Implementasi pasal 11 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2016 dalam melindungi tenaga kerja disabilitas di Kabuaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, dengan  teknik pengumpulan data menggunkan metode observasi, wawancara,dan dokumentasi. Kebijakan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menurut peraturan perundang-undangan semua sudah disebutkan, diantaranya Pelindungan atas upah, keselamatan kerja, serta memberikan program jaminan sosial bagi pekerja disabilitas tersebut yaitu dalam bentuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Sedangkan Implementasi pasal 11 undang-undang nomor 8 tahun 2016 dalam melindungi tanaga kerja penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Timur.  
MENGENAL HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN HAMBATAN PELAKSANAANNYA: Understanding State Administrative Court Procedure Law And Obstacles To Its Implementation Primerta Putri Hapsari
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i1.400

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran penting dalam menangani berbagai permasalahan tata usaha negara. Penelitian ini akan membahas apa yang dimaksud dengan hukum acara mulai dari pengertian, dasar hukum, dan asas-asas, selain itu pada pembahasan terakhir akan membahas terkait hambatan dalam pelaksanaan hukum acara peradilan tata usaha negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dibuat dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari berbagai ketentuan yang mengatur hubungan individu dalam penerapan Hukum Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara, yang sering disingkat PTUN, berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menangani isu-isu tata usaha negara dan biasanya terletak di ibu kota serta kota-kota besar. Hambatan dalam pelaksanaannya yaitu penerapan eksekusi melalui pencabutan keputusan tata usaha negara, eksekusi dengan menggunakan uang paksa, serta penerapan sanksi administratif yang diumumkan melalui media massa.
KRIMINALISASI KEBIJAKAN (BELEID) TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH DALAM TINDAK PIDANA ADMINISTRATIVE CORRUPTION: (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr) Mulyani, Basri
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 1 No. 1 (2019): Kompleksitas Hukum Administrasi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridica.v1i1.170

Abstract

This article aims to examine the case of the distribution of clothing and food packages phase II in East Lombok Regency, or better known as Eid packages in terms of the legal considerations of the judge's decision. The point of policy confusion in state administrative law with criminal law or better known as administrative corruption. Government officials who must implement the policy, when the program is running, must deal with the criminalization of the policies that it implements. Based on these issues it is interesting to discuss related to the legal considerations of the judge's decision to release the accused and whether all government officials have the right to discretion in carrying out their positions. The research method used is a descriptive normative method, with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the discussion revealed that criminal law is used carefully and operationalized truly as the last drug (ultimum remedium) and not necessarily used as the main drug (primum remedium) so that government officials are no longer afraid to carry out work in the public interest and community welfare.

Page 11 of 20 | Total Record : 199

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT” Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2024): PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2023): KEPASTIAN HUKUM PERBANKAN DAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN USAHA RAKYAT Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Vol. 3 No. 1 (2021): Kolaborasi Hukum dan Era Digitaliasasi Vol. 2 No. 2 (2021): Konstruksi Hubungan Pemerintah Daerah Vol. 2 No. 1 (2020): Pembaharuan Hukum dan Pengadilan Vol. 1 No. 1 (2019): Kompleksitas Hukum Administrasi More Issue