cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahyar Ansori
Contact Email
ahyaransori@gmail.com
Phone
+6285333666256
Journal Mail Official
juridica@ugr.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Jalan Raya Mataram – Labuan Lombok Km. 50, Gedung Putih Lantai I » Tel / fax : 0376-631621 / 0376-631621
Location
Kab. lombok timur,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Published by Universitas Gunung Rinjani
ISSN : 2722242X     EISSN : 27212653     DOI : https://doi.org/10.46601/juridica
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The purpose of JURIDICA is to provide space or place for academics, researchers, practitioners and students to publish articles from the original research results or articles from the study and legal analysis. The scope of articles published in this journal addresses a variety of topics, including: 1. Criminal Law; 2. Civil Law; 3. Constitutional Law; 4. Political Law; 5. Administrative Law; 6. International Law; 7. Customary Law 8. Islamic law; 9. Law and Society; 10. Economic and Business Law; 11. Environmental Law; 12. Health Law; 13. Labor Law; 14. Law of Information Technology and Electronic Transactions; 15. Human Rights Law; 16. Consumer Protection;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 199 Documents
 16   17   18   19   20 
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN DATA MEDIS PASIEN DALAM SISTEM E-PUSKESMAS: Legal Aspects Of Protecting Patient Medical Data In The e-Puskesmas System julsandri
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.462

Abstract

Kebocoran data medis merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu hak privasi, reputasi, dan keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data medis pasien dalam sistem e-Puskesmas, sekaligus mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi di sektor kesehatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait perlindungan data medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, UU Kesehatan, dan regulasi teknis Kementerian Kesehatan, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya terkait keamanan sistem informasi, kompetensi SDM, serta mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar keamanan teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan pengawasan regulatif yang lebih konsisten agar perlindungan data medis dalam sistem e-Puskesmas dapat terlaksana secara optimal.
DALUWARSA DAN LEGALISASI IMPUNITAS DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA : Statute of Limitation and Legalization of Impunity in The Crime of Sexual Violence in Indonesia Ahwan; Aryadi Almau Dudy
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.465

Abstract

Data statistik baik secara internasional maupun nasional telah menempatkan tindak pidana kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan serius. Dampak buruk bagi korban tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga menyerang ranah psikis dalam bentuk trauma yang berkepanjangan. Hal tersebut menciptakan kondisi di mana korban membutuhkan waktu yang lama atau bahkan sama sekali takut untuk melapor. Di sisi lain, karakter dari penegak hukum seperti kepolisian yang masih diliputi oleh mitos konvensional yang cenderung victim blaming menjadikan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual menghadapi tantangan yang serius. Lebih jauh, kompleksitas permasalahan tersebut juga harus berhadapan dengan ketentuan pembatasan waktu dalam pranata hukum daluwarsa. Dengan menggunakan penelitian doktrinal, artikel ini hendak menguraikan rasionalisasi penghapusan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. Proposisi awal dari artikel ini menganggap daluwarsa sebagai instrumen yang melegalisasi impunitas dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis yang dialami korban kekerasan seksual menjadikan korban takut untuk melapor. Hal ini secara signifikan berpengaruh terhadap periode waktu yang kemudian dibatasi oleh ketentuan daluwarsa. Selain aspek dampak, tulisan ini menggunakan undang-undang tentang Pengadilan HAM dan praktik penggunaan DNA sebagai dua faktor yang menjadi dasar rasional untuk menghapus ketentuan daluwarsa dalam tindak pidana kekerasan seksual. 
DETERMINAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN ANAK YANG MELAKUKAN KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Putusan PN Mataram Peradilan Anak ABH): Determinants of Judicial Considerations in Sentencing Juvenile Offenders in Narcotics Cases. (Study of Juvenile Court Decisions of the Mataram (ABH) ristanti, yuni; Beverly Evangelista
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Mataram. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, melalui analisis terhadap lima putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, sosiologis, psikologis, kriminologis, dan non-yuridis. Secara yuridis, anak dinyatakan bersalah tanpa alasan pembenar atau pemaaf, namun tetap dilindungi berdasarkan prinsip the best interest of the child dalam undang-undang SPPA. Pertimbangan filosofis dan psikologis menekankan pembinaan dan rehabilitasi, sedangkan faktor sosiologis dan kriminologis mencakup pengaruh lingkungan serta lemahnya pengawasan orang tua. Faktor non-yuridis seperti penyesalan, usia muda, dan dukungan keluarga turut memperkuat orientasi pembinaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan multidimensional yang menegaskan pentingnya keadilan korektif dan rehabilitatif dalam sistem pemidanaan anak di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PENGELOLAAAN ASET DIGITAL DAERAH: Juridical Analysis Of Regional Authority In Managing Local Digital Assets beverly, beverly; Yuni Ristanti
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.467

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pemerintah daerah untuk mengelola aset digital sebagai bagian dari barang milik daerah yang strategis. Dalam kerangka hukum Indonesia, kewenangan daerah untuk memiliki dan mengelola aset digital diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Aset digital yang dimaksud meliputi data, aplikasi, infrastruktur digital, dan kekayaan intelektual yang diperoleh melalui APBD atau perolehan sah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur akademik. Pembahasan difokuskan pada dua hal utama: pertama, pengaturan hukum atas kewenangan daerah dalam pengelolaan aset digital; kedua, implikasi hukum dari penerapan teknologi blockchain dalam transparansi keuangan daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa blockchain memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi melalui pencatatan transaksi yang immutable dan dapat diakses publik. Namun, tantangan hukum seperti kekosongan regulasi, konflik dengan prinsip perlindungan data pribadi, dan ketidakjelasan akuntabilitas smart contract perlu diantisipasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus, integrasi prinsip privacy by design, serta kesiapan kelembagaan daerah untuk mengadopsi teknologi ini secara bertanggung jawab.
KONSEP PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF: Concept of Prevention and Law Enforcement of the Criminal Act of Diploma Forgery in Legislative Elections Taufik, Zahratul'ain; Nirmala, Atika Zahra
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.471

Abstract

Penelitian ini membahas konsep pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah dalam proses pemilihan legislatif. Fenomena penggunaan ijazah palsu oleh calon anggota legislatif menunjukkan lemahnya mekanisme verifikasi administrasi yang selama ini hanya bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek keaslian substantif dokumen. Melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 263 KUHP, serta analisis putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 262/Pid.B/2024/PN Pya, penelitian ini menyoroti celah hukum yang memungkinkan ijazah palsu lolos seleksi administrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus diarahkan pada penguatan sistem verifikasi substantif berbasis data digital terintegrasi antara KPU, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum. Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan ijazah perlu dilakukan secara sinergis antara rezim hukum pidana umum dan hukum pemilu agar memiliki efek jera dan menjamin integritas demokrasi elektoral. Dengan demikian, konsep ideal pencegahan dan penegakan hukum dalam kasus ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16, yakni membangun lembaga yang kuat, akuntabel, dan transparan dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan.
Harmonisasi Kewenangan Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo: Harmonization of Authority in Supervising Village Fund Management in Dusun Mudo Village sabilah; Arrie Budhiartie; Rustian Mushawirya
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.472

Abstract

Penelitian ini membahas tentang harmonisasi kewenangan dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Dusun Mudo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembagian dan pelaksanaan kewenangan antar lembaga dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling terhadap 8 (delapan) orang yang terdiri dari perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa di Desa Dusun Mudo telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023, namun masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pembinaan berkelanjutan, serta penegasan peran dan tanggung jawab setiap lembaga agar pengawasan Dana Desa lebih efektif dan tepat sasaran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA REMIX LAGU PADA INDUSTRI MUSIK INDONESIA SEBAGAI BENTUK MODIFIKASI HAK CIPTA: Legal Protection For The Phenomenon Of Song Remixes In The Indonesian Music Industry As A Form Of Modification Of Copyrighted Works Manullang, Yohana
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.473

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap fenomena remix lagu pada industri musik indonesia sebagai bentuk modifikasi hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan yang tepat untuk membahas kerangka hukum hak cipta di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli yang dimanfaatkan dalam fenomena remix lagu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan yang kokoh untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak, namun terdapat tantangan dalam adaptasinya saat ini. Perlindungan hukum terhadap karya cipta musik asli menjadi semakin kompleks ditengah kemudahan akses teknologi digital saat ini dan minimnya literasi hukum di masyarakat luas. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi serta peran aktif Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengelola dan menyalurkan royalti kepada pencipta, disamping itu diperlukan edukasi publik tentang etika penggunaan karya cipta dan menghormati hak-kal pencipta.
POLITIK HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK: Legal Politics and the Challenges of Enforcing Regional Regulations on Smoke-Free Areas DWI APRILIASTUTI
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.476

Abstract

Politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bahaya rokok dan paparan asap rokok serta mewujudkan lingkungan yang sehat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana arah politik hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok serta apa saja tantangan dalam implementasi dan penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah regulasi nasional dan daerah di bidang kesehatan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Kesehatan dan kebijakan perlindungan masyarakat, namun efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta resistensi budaya terhadap kebijakan tersebut. Kesimpulannya, penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok memerlukan konsistensi politik hukum, penguatan kapasitas aparatur penegak perda, dan dukungan partisipatif masyarakat. Disarankan agar pemerintah daerah memperkuat regulasi turunan dan sosialisasi publik untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KESAMAAN ANTARA MEREK TERDAFTAR DENGAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN : Legal Certainty of Similarity Between Registered Trademarks and Domain Names That Have Been Used by Other Parties ZUL AMIRUL HAQ; Bagus Satryo Ramadha; Astri Safitri Nurdin; Devika Tryza Ayodhya
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.478

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek dan Nama Domain, Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Persamaan Penggunaan Merek dengan Nama Domain yang Telah Digunakan Oleh Pihak Lain.Metode pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan prosedur pendaftaran Merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, prinsip kepemilikan terhadap Merek mengacu pada pihak yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran, serta Negara tidak akan memberikan merek yang memiliki persamaan kepada pihak lain. Sedangkan Penyelesaian sengketa pada persaaman Merek dengan Nama Domain jika mengacu pada Pasal 23 ayat (3) UU ITE terhadap pembatalan Nama Domain yang dianggap merugikan pemilik Merek diselesaikan melalui hukum keperdataan dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Page 20 of 20 | Total Record : 199

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT” Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2024): PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2023): KEPASTIAN HUKUM PERBANKAN DAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN USAHA RAKYAT Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Vol. 3 No. 1 (2021): Kolaborasi Hukum dan Era Digitaliasasi Vol. 2 No. 2 (2021): Konstruksi Hubungan Pemerintah Daerah Vol. 2 No. 1 (2020): Pembaharuan Hukum dan Pengadilan Vol. 1 No. 1 (2019): Kompleksitas Hukum Administrasi More Issue