cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahyar Ansori
Contact Email
ahyaransori@gmail.com
Phone
+6285333666256
Journal Mail Official
juridica@ugr.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Jalan Raya Mataram – Labuan Lombok Km. 50, Gedung Putih Lantai I » Tel / fax : 0376-631621 / 0376-631621
Location
Kab. lombok timur,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Published by Universitas Gunung Rinjani
ISSN : 2722242X     EISSN : 27212653     DOI : https://doi.org/10.46601/juridica
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The purpose of JURIDICA is to provide space or place for academics, researchers, practitioners and students to publish articles from the original research results or articles from the study and legal analysis. The scope of articles published in this journal addresses a variety of topics, including: 1. Criminal Law; 2. Civil Law; 3. Constitutional Law; 4. Political Law; 5. Administrative Law; 6. International Law; 7. Customary Law 8. Islamic law; 9. Law and Society; 10. Economic and Business Law; 11. Environmental Law; 12. Health Law; 13. Labor Law; 14. Law of Information Technology and Electronic Transactions; 15. Human Rights Law; 16. Consumer Protection;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 199 Documents
 16   17   18   19   20 
TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN ORANG YANG TERBELIT HUTANG HUTANG MENJADI PSK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Lianto, Anthony; Sahetapy, Elfina; Setiawan, Peter
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.409

Abstract

erkembangan teknologi selain memberikan dampak yang positif, juga memberikan dampak dampak yang negatif. Salah satu bentuk perkembangan teknologi terwujud dengan adanya financial technology (fintech) yaitu sarana peminjaman uang yang dapat dilakukan secara online. Perkembangan ini memudahkan perseorangan maupun pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman uang dan menjadi alternatif dari perbankan. Sebagaimana pinjaman uang harus dibayarkan dengan tepat waktu beserta tambahan bunganya, tidak semua peminjam memiliki kemampuan untuk membayarkan hutangnya dengan tepat waktu. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk tetap membayar hutang tersebut dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam hal ini terdapat peran serta dari makelar/calo yang akan menghubungkan PSK dengan para tamu tersebut. Pada saat perempuan masuk menjadi PSK, terdapat persetujuan dari perempuan tersebut untuk ikut menjadi PSK. Namun tindakan yang dilakukan juga masuk dalam perdagangan orang yang telah diatur sebagai tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perdagangan orang.
PELINDUNGAN HUKUM PEKERJA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PELAPORAN UPAH YANG DIDAFTARKAN KE BPJS OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT MLG) RIANA, ANA
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.410

Abstract

Abstract This research examines legal protection for workers at PT MLG through the lens of the legal protection theory proposed by Muchsan. The study aims to analyze the implementation of legal protection in labor practices, particularly concerning wage reporting to BPJS and worker registration. Data collected through interviews and observations reveal discrepancies in wage reporting and the lack of registration for all workers in BPJS, resulting in vulnerabilities to violations of workers' rights. This study employs an empirical normative approach, utilizing both field research and library research methods. In the context of legal protection, Muchsan's theory emphasizes the importance of two approaches: preventive and repressive legal protection. The findings of this study recommend the need for evaluation of labor oversight processes and increased awareness among all stakeholders, including employers, workers, and the government, to ensure the protection of workers' rights in accordance with applicable legal provisions. By implementing these measures, it is expected that legal protection at PT MLG can be enhanced, reducing violations and supporting the welfare of workers, thereby fostering a healthier and more sustainable industrial climate. Keywords: Legal Protection, BPJS, Wages
- KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEPABEAN DI INDONESIA: - Hafizh, Ramdani Abd.
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.411

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kepabeanan di Indonesia, 2) Untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana kepabean di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian inimenunjukan bahwa: 1) Terdapat tiga (3) bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kepabean yang masing-masing memiliki ciri dan pandangan yang berbeda, yaitu doktrin identification theory, doktrinvicarious liability, dan doktrin strict liability. Jadi pertanggungjawaban pidana bagi perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana kepabean disebutkan dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. 2)Dalam putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya” merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan perbuatan seseorang yang dikategori sebagai tindak pidana termasuk tindak pidana kebapean, sehingga keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana Kepabean dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila diperoleh secara sah.
MAHASISWA DAN NILAI UNIVERSAL DEMOKRASI: PELUANG DAN TANTANGAN DALAM MENGHADAPI THREE EASY PATHS TO REGRESSION Elkristi Ferdinan Manuel
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.412

Abstract

Abstract This research shows that the role of students in the whirlpool of times in Indonesia greatly impacts social life. Historical facts prove that students could overthrow the government during the time of President Sukarno, and President Soeharto. The student movement from time to time turned out to have its characteristics, whereas, during the old order period, freedom of opinion at that time grew with academic nuances and ideologies that developed until finally close to the government, thus causing demonstrations at the end of the government period. The New Order period had authoritarian characteristics where the government exerted military power on the campus such as the MALARI Incident and the NKK/BKK Policy. During this period, students can finally overthrow the government. The challenges of post-reform are very different, where currently freedom of expression is protected by laws and regulations, but the challenges come from the side of social media that is fueled by disinformation and internal threats to are critical in facing the three paths of regression as stated by Charles Taylor, namely the Three Easy Pats to Regression. The third path of regression of democracy is the first is to emphasize inequality, which is the path to regression through increasing inequality by forming spirals that eat themselves. The second path is exclusion, in which various exclusive collective identities marginalize some of the other groups, thus hindering solidarity and participation and creating polarization in society. And the third path is to define the people against "outsiders" who prioritize deliberation in democracy and incitement and attacks against it. This is where the urgency of this research can illustrate how the role of law and students can face the Three Easy Pats to Regression comprehensively with a legislative, historical, and conceptual approach to maintain the universal values of democracy. Keywords: Students and Democracy, Three Easy Paths to Regression, Universal Values of Democracy ABSTRAK Penelitian ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa dalam pusaran zaman di Indonesia sangat berdampak pada kehidupan sosial. Fakta sejarah membuktikan bahwa mahasiswa dapat menggulingkan pemerintahan pada masa Presiden Sukarno, Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa dari masa ke masa ternyata memiliki karakteristik tersendiri, di mana pada masa orde lama, Kebebasan berpendapat pada masa itu tumbuh dengan nuansa akademik serta ideologi-ideologi yang berkembang hingga akhirnya dekat dengan pemerintahan, sehingga menimbulkan aksi demonstrasi di akhir masa pemerintahan. Masa orde baru memiliki karakteristik otoriter dimana pamerintah mengerahkan kekuasaan militer masuk ke dalam kampus seperti Peristiwa MALARI dan Kebijakan NKK/BKK. Pada masa ini mahasiswa akhirnya juga dapat menggulingkan pemerintahan. Tantangan pasca reformasi sangat berbeda, dimana saat ini kebebasan berekspresi sudah di lindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, namun tantangan hadir dari sisi media sosial yang mempuat disinformasi serta ancaman internal untuk bersikap kritis dalam menghadapi tiga jalan kemunduran sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles Taylor, yaitu Three Easy Pats to Regression. Ketiga jalan kemunduran/regresi demokrasi yaitu pertama adalah mempertegas ketimpangan, yaitu jalur menuju kemunduran melalui peningkatan ketimpangan dengan membentuk spiral-spiral yang memakan dirinya sendiri. Jalan kedua adalah ekslusi, di mana muncul berbagai identitas kolektif yang eksklusif yang membuat sebagian kelompok-kelompok lainnya terpinggirkan, sehingga menghambat solidaritas dan partisipasi dan menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Dan jalur ketiga adalah mendefinisikan agar rakyat melawan “kaum luar” yang mengedepankan musyawarah dalam berdemokrasi dan penghasutan serta penyerangan terhadapnya. Disinilah urgensi penelinian ini yang dapat menggambarkan bagaimana peran hukum dan mahasiswa dapat menghadapi Three Easy Pats to Regression secara komprehensif dengan pendekatan perundang-undangan, Sejarah, dan konseptual untuk menjaga nilai-bilai universal demokrasi. Kata Kunci: Mahasiswa dan Demokrasi, Three Easy Path to Regression, Nilai Universal Demokrasi
PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN KECERDASAN ARTIFISIAL TERHADAP TINDAK PIDANA SIBER PERBANKAN DI INDONESIA Satryo, Bagus; M. GARY GAGARIN AKBAR; ZARISNOV ARAFAT; PRAMESWARA WINRIADIRAHMAN
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.421

Abstract

Teknologi di era abad ke 21 memberikan dampak kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya. Berbagai inovasi teknologi bermanfaat dan berdampak baik terhadap berbagai aktifitas yang dihadapi manusia yang kian beragam dan kompleks, munculya teknologi di era disrupsi ini misalnya blockchain, internet of thing (IoT), big data dan salah satunya artificial intelegence (AI) atau dikenal kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial yang diciptakan dalam bentuk mesin dan pemograman yang diciptakan layaknya manusia berpikir dan bertindak berdasarkan informasi yang diperoleh. Teknologi juga merambah kepada sektor ekonomi tak terkecuali di industry perbankan. Berbagai kegiatan bisnis di bidang perbankan sudah menjadikan basis teknologi sebagai core bisnisnya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial digunakan untuk menganalisis terhadap perilaku masyarakat begitu pun dalam pengembangan bisnisnya. Namun tak dapat dihindarkan terhadap kemajuan teknologi atau inovasi baru akan muncul bentuk kriminalitas baru pula. Hadirnya pemanfaatan kecerdasan artifisial ini juga bisa berdampak buruk bagi stabilitas negara jika tidak dilakukan penegakan hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan tersebut.
DINAMIKA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT TAKESHIMA ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN BERDASARKAN TINJAUAN UNCLOS 1982 Nababan, Grace Oktavia; Rahma, Zilva Aulia; Inisyaputra, Beben; Septaria, Ema; Adepio, M Ilham
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.422

Abstract

This study examines the maritime dispute between Japan and South Korea over Takeshima Island (Dokdo) using international maritime law, particularly UNCLOS 1982. It explores dispute resolution mechanisms such as conciliation (Article 282), arbitration (Annex VII), and the International Tribunal for the Law of the Sea (Article 287, Annex VI). The study uses normative legal research to analyze key UNCLOS principles, including peaceful dispute settlement (Article 279), consultation in good faith (Article 283), equitable maritime delimitation (Articles 74 and 83), and cooperation in managing exclusive economic zones and conserving marine resources (Articles 56 and 61). Japan promotes resolution through legal means, while South Korea maintains de facto control and rejects international adjudication. The dispute concerns both sovereignty and natural resource rights. The study concludes that UNCLOS 1982 provides a solid legal and normative framework for peaceful settlement, but its effectiveness depends on the political will of both countries to uphold international maritime law.
EFEKTIVITAS UU PERS DALAM MENJAMIN KEBEBASAN PERS DALAM MENANGGANI TINDAK PIDANA PERS: STUDI KASUS BAND SUKATANI DALAM LAGU “BAYAR, BAYAR, BAYAR” YANG BERUJUNG DIBREDEL POLISI Panjaitan, Vanny
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.430

Abstract

Abstract Press freedom is a constitutional guarantee as stipulated in Law Number 40 of 1999 on the Press. Nonetheless, this freedom is not without boundaries and may be restricted by law. This research explores the adequacy of legal safeguards for press freedom and freedom of expression through a normative juridical approach, using the case of Band Sukatani as a focal point. The case reveals a disconnect between existing legal provisions and their real-world application, exemplified by the censorship of the song "Bayar, Bayar, Bayar," which critiques misconduct by certain police officers. The study draws from statutory analysis, legal theory, and secondary sources including media coverage and legal advocacy reports. The findings suggest possible breaches of Articles 4 and 6 of the Press Law, along with infringements of Copyright Law, underscoring the urgent need for a law enforcement framework that upholds democratic and rule-of-law values. Ultimately, the study underscores the critical role of protecting both artistic and journalistic expression from arbitrary state suppression. Keywords: Press freedom, normative juridical, censorship, copyright, Band Sukatani Abstrak Kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini tidak bersifat absolut dan tunduk pada batasan hukum. Studi ini mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan ekspresi melalui metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Band Sukatani. Kasus ini mencerminkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan implementasinya, di mana karya seni berjudul “Bayar, Bayar, Bayar” yang berisi kritik terhadap oknum kepolisian justru dibredel oleh aparat. Penelitian ini didasarkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta data sekunder dari media dan lembaga pemantau hukum. Hasil kajian menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 6 UU Pers, serta Undang-Undang Hak Cipta, yang menandakan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Kata Kunci: Kebebasan pers, yuridis normatif, sensor, hak cipta, Band Sukatani
DALUWARSA PENUNTUTAN PERSFEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM (PERBANDINGAN KUHP LAMA, KUHP BARU, DAN KANUN KESEKSAAN MALAYSIA) ristanti, yuni; Louk Fanggi , Prandy Arthayoga
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT”
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46601/juridicaugr.v6i2.432

Abstract

This study explores the position of the statute of limitations in criminal prosecution within the legal systems of Indonesia and Malaysia, focusing on the tension between legal certainty and justice. The statute of limitations limits the time within which the state can prosecute a criminal offender. In Indonesia, including its 2023 Penal Code, there is still a time limit of up to 20 years even for serious crimes like murder. Conversely, Malaysia adopting the common law system does not impose any time limitation on the prosecution of criminal offenses, including murder. This comparison reveals fundamental differences between the civil law and common law traditions. Using a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches, the study finds that limiting prosecution time may lead to injustice for victims of serious crimes. Therefore, it is recommended that Indonesia eliminate the statute of limitations for severe crimes, as a form of commitment to human rights protection and substantive justice. Such a move is also supported by advancements in forensic and digital evidence that allow for fair adjudication of older cases. Eliminating time limits in prosecuting serious crimes better aligns the law with the fundamental right to life and justice. Keywords: statute of limitations, legal certainty, legal justice, murder, legal system comparison
PERANAN ANAK DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN PADA GUGATAN CERAI: The Role Of Children In Providing Testimony In Divorce Proceedings Daulay, R. Fahmi Natigor; Septira Putri Mulyana
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.457

Abstract

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara perceraian merupakan isu hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan agama Indonesia. Penelitian ini menganalisis peranan anak dalam memberikan kesaksian pada gugatan cerai berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan HIR sebagai hukum acara. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder bersifat deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa anak dapat berperan sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan syarat memenuhi kriteria usia minimal 15 tahun dan kemampuan memberikan keterangan yang dapat dipercaya. Prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi memerlukan perlindungan khusus untuk menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk pemeriksaan dalam suasana kondusif dan pendampingan khusus guna menghindari trauma psikologis.
Perlindungan Hukum dalam Sengketa Perdata: Studi Terhadap Kegagalan Penetapan Sita Jaminan dan Putusan serta-Merta dalam Putusan No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.: Legal Protection in Civil Disputes: A Study of the Failure of Determination of Seizure of Guarantee and Immediate Decision in Decision No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Dalen Darbec Anew; Dominique Aryo Pramudito; Patrick Simorangkir; Rahayudi; Vitto Andhika Putra
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.458

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dalam sengketa perdata dengan fokus pada kegagalan penetapan sita jaminan dan putusan serta-merta dalam perkara No. 776/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Studi ini berupaya menjelaskan alasan hukum yang mendasari tidak dikabulkannya kedua permohonan tersebut, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak penggugat selama proses peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis putusan pengadilan, serta studi literatur terhadap doktrin hukum dan yurisprudensi yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan asas-asas hukum acara perdata dan tujuan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penetapan sita jaminan berpotensi melemahkan eksekusi putusan, terutama jika objek sengketa dialihkan oleh tergugat selama proses pemeriksaan. Sementara itu, tidak dikabulkannya permohonan putusan serta-merta dapat menunda perlindungan bagi penggugat yang menghadapi kerugian mendesak dan tidak dapat dipulihkan melalui kompensasi finansial. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan penerapan sita jaminan dan putusan serta-merta dalam perkara-perkara tertentu untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi pihak yang dirugikan

Page 19 of 20 | Total Record : 199

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia Vol. 6 No. 2 (2025): “IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MEMASTIKAN HAK MASYARAKAT” Vol. 6 No. 1 (2024): KEPASTIAN HUKUM DALAM MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Vol. 5 No. 2 (2024): PRAKTIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2023): KEPASTIAN HUKUM PERBANKAN DAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN USAHA RAKYAT Vol. 4 No. 2 (2023): HUKUM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK Vol. 4 No. 1 (2022): Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2022): Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Vol. 3 No. 1 (2021): Kolaborasi Hukum dan Era Digitaliasasi Vol. 2 No. 2 (2021): Konstruksi Hubungan Pemerintah Daerah Vol. 2 No. 1 (2020): Pembaharuan Hukum dan Pengadilan Vol. 1 No. 1 (2019): Kompleksitas Hukum Administrasi More Issue