cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
ALIMUDDIN
Contact Email
jurnalasa@stisabuzairi.ac.id
Phone
+6282333838172
Journal Mail Official
jurnalasa@stisabuzairi.ac.id
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowo Jl. Raya Pakisan, Pakisan Rt 06 Rw 01, Tlogosari, Bondowoso 68272 Jawa Timur Indones
Location
Kab. bondowoso,
Jawa timur
INDONESIA
ASA
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ASA Journal: Journal of Islamic Family Law Studies is a journal published by the Islamic Family Law Study Program (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Abu Zairi Bondowoso Sharia College, this journal searches for articles related to Indonesian Islamic Family Law Problems, including: 1. Wedding 2. Early marriage 3. Wedding Traditions 4. Divorce Issues 5. Heritage Tradition 6. and others
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
 2   3   4   5   6 
POLA RELASI GENDER DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: STUDI KASUS KELUARGA PEKERJA MADURA DI MALAYSIA Bahdatul Nur Laili; Holid, Muhammad; Wahono Suryo Alam, Dody
ASA Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i2.109

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang relasi gender dalam konteks keluarga di mana istri memiliki peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami dinamika hubungan suami istri dalam kondisi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap tiga pasangan suami istri yang bekerja di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal memainkan peran sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah peran ganda istri. Pasangan suami istri menunjukkan kemampuan untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu bersama akibat jadwal kerja yang berbeda. Kesetaraan gender tercermin dalam bagaimana pasangan menghargai dan mendukung peran masing-masing, tanpa terpengaruh oleh pendapatan atau karier istri yang lebih baik. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan dalam dunia kerja dan pengakuan terhadap peran ganda istri dalam keluarga adalah aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender. Implikasi dari penelitian ini juga merangsang pemikiran tentang inklusivitas gender dalam hubungan suami istri, yang dapat berdampak pada norma sosial yang lebih inklusif dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama dan dukungan dalam keluarga.Top of Form Kata Kunci : Relasi Gender, Pekerja Migran Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia   Abstract This research discusses gender relations within the context of families where wives have dual roles as both workers and homemakers. The study employs a qualitative approach using a case study method to delve into the dynamics of husband-wife relationships under these conditions. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies of three couples where both spouses work at Malaysia. The research findings indicate that interpersonal communication plays a central role in maintaining household harmony amidst the wife's dual roles. Husband-wife pairs demonstrate the ability to support and collaborate with each other in facing challenges, such as limited time together due to differing work schedules. Gender equality is reflected in how couples value and support each other's roles, irrespective of the wife's higher income or career achievements. The conclusion of this study emphasizes that empowering women in the workplace and recognizing the wife's dual role in the family are crucial aspects in achieving gender equality. The implications of this research also stimulate thinking about gender inclusivity within husband-wife relationships, which can influence more inclusive social norms and societal awareness of the importance of cooperation and support within families. Keywords: Gender Relations, International Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers
HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: STUDI KASUS KASUS MURTADNYA SEORANG IBU DI LOMBOK TIMUR BONDOWOSO Holid, Muhammad
ASA Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i2.110

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji kedudukan hak asuh anak setelah perceraian akibat salah satu orang tua murtad, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah: Pertama, menentukan kedudukan hak asuh anak setelah perceraian karena murtad. Kedua, menelaah pola pemberian hak asuh dalam kasus peralihan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yang mencakup penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Bondowoso dan Pengadilan Agama Lombuk Timur serta kajian pustaka mengenai hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak selalu diberikan kepada ibu, dan hukum positif memberikan ketentuan yang lebih luas dibandingkan hukum Islam. Penelitian membedakan peraturan dalam ketentuan perceraian, usia pemeliharaan anak, dan pihak yang berhak mengasuh anak. Dalam hukum Islam, hak asuh ibu bisa gugur jika ada faktor yang merugikan anak, termasuk jika ibu pindah agama. Pola pemberian hak asuh anak dalam perceraian akibat peralihan agama adalah: (a) syarat Islam sebagai prioritas utama, dan (b) jika tidak terpenuhi, syarat akhlak dan kemampuan mengasuh diperhatikan. Majelis hakim akan mengevaluasi kondisi orang tua untuk menentukan yang terbaik bagi anak, meskipun hak asuh diberikan pada orang tua yang murtad. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembentukan dan pembaruan hukum, serta membantu hakim dalam ijtihad dan penemuan hukum, khususnya terkait hak asuh anak. Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian.   Abstract This research examines the position of child custody after divorce due to one parent apostasy, both according to positive law and Islamic law. The main focus of this research is: First, determining the position of child custody after divorce due to apostasy. Second, examine the pattern of granting custody in cases of religious conversion. The research method used is a normative-empirical approach, which includes field research at the Bondowoso District Court and the East Lombuk Religious Court as well as a literature review regarding positive law and Islamic law. The research results show that child custody is not always given to the mother, and positive law provides broader provisions than Islamic law. Research differentiates regulations in divorce provisions, child maintenance age, and parties who have the right to care for children. In Islamic law, a mother's custody rights can be terminated if there are factors that harm the child, including if the mother changes religion. The pattern of granting child custody in a divorce resulting from a change of religion is: (a) Islamic requirements as the main priority, and (b) if these are not met, moral requirements and parenting abilities are taken into account. The panel of judges will evaluate the condition of the parents to determine what is best for the child, even if custody is given to the apostate parent. It is hoped that this research can become a reference in the formation and reform of law, as well as assist judges in ijtihad and legal discovery, especially regarding child custody. Keywords: Child Custody, Divorce.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PELACURAN Nur Muzayyin, Ahmad
ASA Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i2.111

Abstract

Abstrak Kabupaten Situbondo di Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai kota santri, namun juga memiliki masalah dengan prostitusi. Data dari Satpol PP menunjukkan bahwa pada tahun 2011 ada 104 mucikari di 13 lokalisasi, dan jumlah penderita HIV AIDS terus meningkat, mencapai 1.163 orang pada akhir Juni 2019. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, yang bertujuan untuk mempertahankan norma agama dan kesusilaan. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menilai pandangan hukum Islam terhadap Perda Situbondo Nomor 27 Tahun 2004. Kedua, menilai dukungan Perda terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, perda ini tidak disebut sebagai Perda Syariah, namun mengandung nilai-nilai Islam dengan tujuan mengurangi pelacuran. Meskipun ada kemajuan dalam mengurangi pelacuran, sanksi dalam Perda dianggap terlalu ringan. Hukum Islam sangat menentang prostitusi dan memandangnya sebagai tindakan yang merusak martabat manusia, dengan sanksi berat seperti dera atau rajam. Kedua, perda ini mendukung RUU Ketahanan Keluarga dengan mengurangi prostitusi yang berdampak buruk pada ketahanan keluarga. Harapannya, peraturan ini dapat memperbaiki ketahanan keluarga dengan mengurangi tindakan prostitusi. Kata Kunci: Hukum Islam, Peraturan Pelacuran, Ketahanan Keluarga.   Abstract Situbondo Regency in East Java Province is known as a city for Islamic boarding school students, but it also has problems with prostitution. Data from Satpol PP shows that in 2011 there were 104 pimps in 13 localities, and the number of HIV AIDS sufferers continued to increase, reaching 1,163 people at the end of June 2019. To overcome this problem, the regional government has issued Regional Regulation (Perda) Number 27 of 2004 concerning the Prohibition of Prostitution, which aims to maintain religious norms and morality. This research aims to: First, assess the views of Islamic law on Situbondo Regional Regulation Number 27 of 2004. Second, assess the support of the Regional Regulation on family resilience. This research uses a descriptive qualitative approach with literature study. The research results show: First, this regional regulation is not called a Sharia Regional Regulation, but contains Islamic values ​​with the aim of reducing prostitution. Although there has been progress in reducing prostitution, the sanctions in the Regional Regulation are considered too light. Islamic law strongly opposes prostitution and views it as an act that damages human dignity, with severe sanctions such as beatings or stoning. Second, this regional regulation supports the Family Resilience Bill by reducing prostitution which has a negative impact on family resilience. The hope is that this regulation can improve family resilience by reducing acts of prostitution. Keywords: Islamic Law, Prostitution Regulations, Family Security.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NOMOR : 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Humairah
ASA Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i2.112

Abstract

Abstrak Prosedur perizinan poligami di Pengadilan Agama sering dianggap rumit, menyebabkan banyak yang memilih poligami tanpa izin (sirri), yang dapat menimbulkan masalah hukum terkait pernikahan dan harta bersama. Penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, yang menyangkut gugatan pembagian harta bersama dalam poligami. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui alasan hakim (ratio decidendi) dan cara pembagian harta dalam kasus tersebut. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen keputusan hakim serta sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan penafsiran sistematis dalam putusan dan membagi harta bersama menjadi 1/3 bagian untuk masing-masing pihak. Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Perkawinan Poligami, Putusan Pengadilan Agama.   Abstract Polygamy licensing procedures in the Religious Courts are often considered complicated, causing many to choose polygamy without permission (sirri), which can give rise to legal problems related to marriage and joint property. This research focuses on the decision of the Tigaraksa Religious Court Number 0728/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, which concerns a lawsuit regarding the division of joint property in polygamy. The aim of the research is to find out the judge's reasons (ratio decidendi) and how to distribute assets in the case. The research method involves analyzing documents of judges' decisions as well as related legal sources. The research results show that the judge uses systematic interpretation in the decision and divides joint assets into 1/3 parts for each party. Keywords: Division of Joint Property, Polygamous Marriages, Religious Court Decisions.
ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN WARIS ISLAM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA (PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR) Yusyirah, Habibah
ASA Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v6i2.113

Abstract

Abstrak Penelitian ini menyoroti dua fokus utama mengenai pembagian waris bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga: hukum positif dan pandangan Muhammad Syahrur. Tujuan penelitian adalah untuk menilai bagaimana kedua pendekatan ini mengatur pembagian waris dan mengidentifikasi potensi ketidakadilan dalam sistem waris saat ini, serta mencari solusi yang adil. Metode Penelitian: Pendekatan kualitatif, metode lapangan dan kepustakaan, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis dalam tiga tahap: penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan: 1. Keadilan Hukum Positif: Sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya adil bagi perempuan yang juga sebagai kepala keluarga. Hukum waris masih berfokus pada jenis kelamin laki-laki, meski peran laki-laki dalam keluarga tidak selalu dominan. Beberapa keputusan persidangan mulai mempertimbangkan peran perempuan, yang mengarah pada pembagian waris yang lebih setara. 2. Pandangan Muhammad Syahrur: Syahrur mengusulkan pendekatan yang lebih adil dengan mengutamakan kapasitas dan tanggung jawab ekonomi daripada jenis kelamin dalam menentukan hak waris. Ia menyarankan bahwa bagian waris laki-laki adalah batas maksimum, sedangkan bagian perempuan adalah batas minimum, untuk menciptakan keadilan. Penelitian ini menekankan perlunya pembaharuan konstitusi agar mencerminkan keadilan yang lebih baik bagi perempuan yang sebagai kepala keluarga dan mengintegrasikan pemikiran kontemporer seperti yang disarankan oleh Syahrur. Kata Kunci: Pembagian Waris, Kepala Keluarga, Teori Muhammad Syahrur.   Abstract This research highlights two main focuses regarding inheritance distribution for women who act as heads of families: positive law and Muhammad Syahrur's views. The aim of the research is to assess how these two approaches regulate inheritance distribution and identify potential injustices in the current inheritance system, as well as finding fair solutions. Research Method: Qualitative approach, field and literature methods, data is collected through documentation and analyzed in three stages: data presentation, data reduction, and drawing conclusions. Conclusion: 1. Positive Legal Justice: The legal system in Indonesia is not completely fair for women who are also heads of families. Inheritance law still focuses on the male gender, although the role of men in the family is not always dominant. Several trial decisions began to take into account the role of women, leading to a more equal distribution of inheritance. 2. Muhammad Syahrur's view: Syahrur proposes a fairer approach by prioritizing economic capacity and responsibility rather than gender in determining inheritance rights. He suggested that men's share of inheritance is the maximum limit, while women's share is the minimum limit, to create justice. This research emphasizes the need to reform the constitution to reflect better justice for women who are heads of families and to integrate contemporary thinking as suggested by Syahrur. Keywords: Distribution of Inheritance, Head of Family, Muhammad Syahrur's Theory.
PATRIARKI DAN KEKUASAAN: BAGAIMANA LAKI-LAKI MENGENDALIKAN KEHIDUPAN DALAM KELUARGA Moch. Hasan Hafani; Muhammad Nahidh Buldani
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.120

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji bagaimana patriarki mempengaruhi struktur kekuasaan dan pembagianperan dalam keluarga, dengan menyoroti dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan dankontrol atas sumber daya ekonomi. Patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga,menciptakan ketidaksetaraan gender di dalam rumah tangga, di mana perempuan sering kaliterpinggirkan dalam hal pengambilan keputusan penting. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang menganggapsebagain landasan norma hukum dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan masalahyang ditelitu. Dengan hasil penelitian menenujukkan bahwa laki-laki, yang dianggap sebagaipemimpin dan pencari nafkah utama, mempertahankan kontrol atas ekonomi keluarga danmembentuk nilai-nilai sosial yang mengatur peran gender. Meskipun ada perubahan yang mulaiterjadi dalam keluarga modern, terutama dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalampendidikan dan dunia kerja, patriarki tetap kuat dalam banyak konteks budaya. Penelitian inimenunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk mendorong kesetaraan gender dalam keluarga,melalui perubahan sosial, kebijakan, dan pendidikan, agar kekuasaan dapat dibagi lebih adil antarasemua anggota keluarga.Kata Kunci : Patriarki, Kekuasaan Dalam Keluarga, Dominasi Laki-Laki AbstractThis study examines how patriarchy influences power structures and role distribution withinthe family, highlighting male dominance in decision-making and control over economicresources. Patriarchy, which places men as the head of the family, creates gender inequalitywithin households, where women are often marginalized in making important decisions. Thisresearch uses a normative legal research method. Normative legal research is a type of legalresearch that considers legal norms as the foundation by using literature related to the issuesbeing studied. The findings indicate that men, regarded as leaders and primary breadwinners,maintain control over the family's economy and shape the social values that govern genderroles. While changes are beginning to occur in modern families, particularly with theincreasing participation of women in education and the workforce, patriarchy remains strongin many cultural contexts. This study emphasizes the need for ongoing efforts to promotegender equality within families, through social changes, policies, and education, so thatpower can be more fairly distributed among all family members.Keywords: Patriarchy, Power In The Family, Male Dominace
MENIKAH ATAU NANTI DULU Ach Baidlawi Bukhari; Ahmad Bustanil Arifin
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.126

Abstract

AbstrakPenelitian ini untuk mengetahui dampak yang dialami oleh generasi melinial terhadap biayaperniakahan yang mahal serta faktor yang memengaruhi terhadap mahalnya biaya pernikahantersebut cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan sebuah penelitan lapangan (field research)dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data ditunjukkan dalam bentuk deskripsi terhadapfakta-fakta yang ditemukan di lapangan melalui proses observasi, wawancara dan dokumtasi terhadabeberapa sumber, baik yang jenisnya primer maupun sekunder. Hasilnya dala penelitian inimenyebutkan, bahwa jikaa mengikuti aturan perundang-undangan, biaya akad nikah tersebut gratisdan hanya dikenakan Rp.600.000 apabila dilangsngkan di luar KUA sebagai uang profesi dantransportasi. Namun budaya, gengsi dan mahalnya bahan pokok menjadi faktor terhadap mahalnyaprosesi pernikahan saat ini, sehingga keadaan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadapgenerasi melinial untuk segera memutuskan untuk menikah, namun hal tersebut dapat diselesaikandengan berkomunikasi antar keluarga mempelai, sehingga dapat mengurangi biaya pernikahan.Kata Kunci : Pernikahan, Biaya Nikah, Generasi Melinial AbstractThis study aims to determine the impact experienced by the millennial generation due to the high costof weddings, as well as the factors influencing these high costs and how to overcome them. Thisresearch is a field study using a descriptive qualitative approach, where data is presented in the formof descriptions of facts found in the field through observation, interviews, and documentation fromboth primary and secondary sources. The results of this study indicate that, according to legalregulations, the cost of a marriage ceremony is actually free if conducted at the Office of ReligiousAffairs (KUA) and only incurs a fee of IDR 600,000 if held outside the KUA, which is allocated forprofessional services and transportation. However, cultural factors, social prestige, and the rising costof basic necessities contribute to the increasing cost of wedding ceremonies. This situation createsconcerns among millennials about deciding to get married. Nevertheless, this issue can be addressedthrough effective communication between the families of both partners, which can help reducewedding expenses.Keywords: Marriage, Wedding Costs, Millennial Generation
PERAN RELASI FIQH DAN MORAL KESANTRIAN DALAM PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN Rifqi Qonita Hulwana; Riyadi, Muhammad; Abdullah Faqih
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.128

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji hubungan antara fiqh dan moral kesantrian dalam menangani kekerasan seksual dipesantren. Tujuannya memahami pandangan fiqh terhadap kekerasan seksual, respons hukum Islam, sertastrategi pemberantasan dan rehabilitasi pelaku maupun korban. Penelitian ini menggunkan metode studikepustakaan dengan pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami fenomena kekerasan secarakomprehensif, serta pendekatan konseptual memakai konsep fiqh dan moralitas sebagai alat analisis. Hasilpenelitian menunjukkan kekerasan seksual dikategorikan sebagai jarimah dalam fiqh, dengan hukumanberdasarkan intensitas kasus, dari hudud, qishash, hingga ta’zir. Pelaku di pesantren harus dihukum sesuaikonstitusi tanpa merugikan nama baik pesantren atau keluarga. Fiqh menekankan rehabilitasi melaluiperlindungan individu, pemulihan korban, dan penanganan pelaku. Prinsip moral kesantrian menitikberatkanpembentukan karakter melalui ajaran agama, nilai kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Pesantrenberperan sebagai benteng moral untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan aman.Kata Kunci: Fiqh, Kekerasan Seksual, Moral Kesantrian. AbstractThis study examines the relationship between fiqh and the morality of Islamic boarding school(pesantren) students in addressing sexual violence within pesantren, aiming to understand theperspective of fiqh on sexual violence, the response of Islamic law, and strategies for eradicating andrehabilitating both perpetrators and victims. Employing a library research method with aphenomenological approach to comprehensively understand the phenomenon of sexual violence, italso utilizes a conceptual approach with fiqh and morality as analytical tools. The findings indicatethat sexual violence is categorized as jarimah in fiqh, with punishments varying based on the severityof the case, ranging from hudud, qishash, to ta'zir, and perpetrators within pesantren should bepunished in accordance with the constitution while ensuring the pesantren's and families' reputationsremain intact. Fiqh emphasizes rehabilitation through individual protection, victim recovery, andoffender management, while the moral principles of pesantren focus on character building throughreligious teachings, values of compassion, and social responsibility, positioning pesantren as moralfortresses to prevent sexual violence and create a safe environment.Keywords: Fiqh, Sexual Violence, Santri Morality.
Feminisme dalam Perspektif Hukum Perdata Islam : Feminisme dalam Perspektif Hukum Perdata Islam Dian Puspita Sari; Holid, Muhammad
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.130

Abstract

AbstrakFeminisme merupakan gerakan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagaiaspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Dalam konteks hukum perdata Islam, konsepfeminisme sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini bertujuanuntuk menganalisis hubungan antara feminisme dan hukum perdata Islam, serta melihat bagaimanahukum Islam dapat beradaptasi dengan tuntutan kesetaraan gender tanpa menghilangkan nilai-nilaisyariah. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif danhistoris. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Islam memiliki aturan yangberbeda antara laki-laki dan perempuan, terdapat potensi reinterpretasi hukum yang lebih adil daninklusif terhadap perempuan. Dengan demikian, feminisme dapat dipandang sebagai upaya untukmenyesuaikan hukum perdata Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarIslam.Kata Kunci: Feminisme, Hukum Perdata Islam, Kestaraan Gender, Syariah AbstractFeminism is a movement aimed at achieving gender equality in various aspects of life, including in thefield of law. In the context of Islamic civil law, the concept of feminism is often considered to be inconflict with the principles of Sharia. This article aims to analyze the relationship between feminismand Islamic civil law, as well as to examine how Islamic law can adapt to the demands of genderequality without disregarding Sharia values. This study employs a qualitative analysis method with anormative and historical approach. The findings indicate that although Islamic civil law has differentregulations for men and women, there is potential for a more just and inclusive reinterpretation of thelaw concerning women. Thus, feminism can be seen as an effort to align Islamic civil law withcontemporary developments without abandoning the fundamental principles of Islam.Keywords: Feminism, Islamic Civil Law, Gender Equality, Sharia
Praktik Pernikahan dalam Masa Iddah : Telaah Kritis Hukum Islam dan Tantangan Implementasi Syariah Fawaid; Saini; Dela Jannatul Imania
ASA Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58293/asa.v7i1.131

Abstract

AbstrakPenelitian ini menganalisis praktik pernikahan dalam masa Iddah di Desa Wonosuko yangdipengaruhi oleh beberapa hal, seperti tradisi lokal, tekanan sosial, dan faktor ekonomi. Tujuanpenelitian adalah mengidentifikasi kesenjangan antara hukum Islam dengan praktik di lapangantentang iddah, serta mengungkap faktor-faktor penyebab penyimpangan. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis melalui wawancara, observasi, dan kajiandokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Iddah sering diabaikan akibat pemahamanyang terbatas, tekanan ekonomi, dan pengaruh tradisi. oleh karenanya, diperlukan pendekatanedukasi hukum Islam yang kontekstual dan dukungan sosial-ekonomi untuk memastikan penerapansyariah yang sejalan dengan konteks lokal.Kata kunci : Pernikahan, Masa Iddah, Hukum Islam AbstractThis study analyzes the practice of marriage during the Iddah period in Wonosuko Village, influenced by variousfactors such as local traditions, social pressures, and economic conditions. The research aims to identify the gapsbetween Islamic law and its practical implementation regarding Iddah and to uncover the factors causingdeviations. This study employs a qualitative approach with a phenomenological method through interviews,observations, and document analysis. The findings reveal that Iddah practices are often neglected due to limitedunderstanding, economic pressures, and traditional influences. Therefore, a contextual Islamic legal educationapproach and socio-economic support are needed to ensure the implementation of Sharia aligns with the localcontext.Keywords : Marriage, Iddah, Islamic Law

Page 5 of 6 | Total Record : 55

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): AGUSTUS Vol 7 No 1 (2025): FEBRUARI Vol 6 No 2 (2024): AGUSTUS Vol 6 No 1 (2024): FEBRUARI Vol 5 No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5 No 1 (2023): FEBRUARI Vol 4 No 2 (2022): AGUSTUS Vol 4 No 1 (2022): FEBRUARI Vol 3 No 1 (2021): Agustus Vol 2 No 1 (2020): Agustus Vol 1 No 1 (2019): Februari More Issue