cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zulkarnaini
Contact Email
jkp@ejournal.unri.ac.id
Phone
+628127679365
Journal Mail Official
jkp@ejournal.unri.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru.
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Publik
Published by Universitas Riau
ISSN : 19780680     EISSN : 26555204     DOI : http://dx.doi.org/10.31258/jkp.10.1.p.1-8
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Jurnal Kebijakan Publik contains articles and scientific papers in the form of research and non-research results, both in government institutions or in the community. This journal focuses on the theoretical and practical study of public policy starting from the formulation, implementation, and evaluation of policies carried out by the government in dealing with the changing needs and demands of society. Therefore, the publication of this journal as a scientific media regarding issues of public policy, both in the form of legislation, legal government, regional regulations, policy government, and government programs and actions. The publication of this journal aims to disseminate theoretical and practical studies in the field of public policy throughout higher education, government institutions, non-governmental at the central, provincial, and city/district levels.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 371 Documents
 32   33   34   35   36 
PERAN PERUSAHAN DAERAH DALAM MENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Silitonga, Wyta Anita
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8621

Abstract

Negara menjamin ketersediaan air minum dan memberikan pelayanan terkait penyediaan air bersih yang layak. Sebagai pengguna pelayanan air bersih masyarakat berharap untuk ketersediaan air bersih, jumlah air yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih harian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyediaan akan air bersih menjadi hal yang utama dalam penentuan tingkat kepuasan bagi masyarakat pengguna jasa layanan. Untuk menyediakan air bersih maka dibuat kebijakan sistem penyediaan air minum yang mengatur setiap unit penyediaan air minum baik dari segi infrastruktur ataupun fasilitas serta bidang pelayanan yang dapat meningkatkan penyediaan air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Mual Natio di Unit Pelayanan Kecamatan Sipahutar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Unit Pelayanan Kecamatan Sipahutar. Data dan informasi yang didapat, dianalisisi secara kualitatif dengan menggunakan teori Jones (1993) yaitu : Regulatory Role, Enabling Role, dan Direct Provision of Goods and Service. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Mual Natio belum maksimal dalam menerapkan Sistem Penyediaan Air Minum, ketidakmaksimalam tersebut dilihat dari unit air baku, unit produksi, unit distribusi, serta unit pelayanan yang satiap unitnya masih belum melengkapi infrastruktur yang sudah ditetapkan pada kebijakan Sistem Penyediaan Air Minum. Ketidakmaksimalan ini mengakibatkan kualitas air yang buruk dan keruh serta terhambatnya proses distribusi air kepada pelanggan. Perusahaan Daerah Air Minum sebagai penyedia layanan juga belum mampu meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih
STRATEGI BUMDESA MEWUJUDKAN DESTINASI WISATA UNGGULAN Shabella, Mayga Putri; Wahyudi, Kalvin Edo
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i3.8510

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam strategi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Maju Sejahtera” dalam upaya pengembangan Wisata Pandansili Desa Ngampungan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Jenis penelitian menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memaparkan bahwa strategi pengembangan Wisata Pandansili: a) Fokus daya tarik wisata telah terpenuhi dengan baik berupa pemanfaatan pesona alam di sekitar Wisata Pandansili, kolam renang tanpa kaporit dari sumber mata air alami, serta adanya Jembatan Cinta dan spot - spot foto menarik. b) Fokus atraksi wisata telah terpenuhi dengan baik berupa event motor trail dan ritual buka Sumber Pandansili yang disertai pergelaran wayang kulit. c) Fokus fasilitas wisata dan fasilitas umum berupa asuransi pengunjung, gazebo, Jembatan Cinta, Wi – Fi area, pujasera, area permainan anak, wahana perkemahan, balai pertemuan, tempat parkir, dan mushola, namun fasilitas umum seperti tempat parkir dan kamar mandi masih belum memadai, sehingga belum terpenuhi dengan baik. d) Fokus aksesibilitas berupa papan penunjuk arah dan publikasi di beragam media online yang dimiliki oleh wisata, terdapat kendala pada sarana transportasi masih belum memadai untuk mendukung perjalanan wisatawan ke lokasi wisata.
PERAN PEMERINTAH MENINGKATKAN KUALITAS PROFIL PELAJAR PANCASILA Azizah, Deviana Nur; Kartini, Dede Sri
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8698

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak guna meningkatkan kualitas Profil Pelajar Pancasila di sekolah dasar pada 2021-2023. Permasalahan utamanya adalah belum optimalnya pengimbasan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila pada ekosistem pendidikan secara luas. Faktor penyebab yang menghambat keberlangsungan peran pemerintah dalam penerapan Program Sekolah Penggerak adalah kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait pembelajaran paradigma baru, keterbatasan sarana prasarana, kesenjangan keterampilan teknologi, kurangnya anggaran, mindset pendidik yang sulit berubah, serta sebagian kepala sekolah yang mendekati masa pensiun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori peran pemerintahan yang mencakup lima aspek: pelayan masyarakat, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana. Data dikumpulkan melalui studi literatur, studi lapangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Kepala Sekolah Penggerak, Fasilitator, serta Wali Murid. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menjalankan perannya melalui penyediaan informasi, penguatan sarana prasarana, pelatihan guru, supervisi rutin, pengalokasian dana, serta kolaborasi dengan masyarakat dan instansi terkait. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa, yang sejalan dengan tujuan Program Sekolah Penggerak dalam mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
EVALUASI PROGRAM CSR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Miranda, Karina; Aisyah, Dara
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan tumbuhan hidroponik di Desa Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2003). Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Divisi TJSL PT. Inalum, Staff Divisi TJSL PT. Inalum, Kepala Desa Kuala Tanjung, dan Peserta Program Pemberdayaan Tumbuhan Hidroponik. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program pemberdayaan tumbuhan hidroponik di Desa Kuala Tanjung dari segi context, program sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan kriteria peserta program. Namun yang menjadi kelemahan program yaitu tidak memiliki pedoman atau panduan petunjuk teknis pelaksanaan program corporate social responsibility pada perusahaan. Kemudian dari segi input, Palang Merah Indonesia Sumatera Utara tidak memberikan pembekalan terkait cara pembuatan nutrisi yang alami serta tidak transparansi terkait tempat pembelian nutrisi dan jenis nutrisi yang diberikan, memiliki tim lapangan sebagai evaluator dengan jumlah yang masih sangat minim. Lalu dari segi process, program berhenti untuk sementara waktu, program pemberdayaan tumbuhan hidroponik sulit untuk berkembang karena faktor cuaca, harga jual yang tidak sesuai dan target pasar yang tidak pasti, dan permasalahan teknis terkait media tanaman. Terakhir dari segi product, program ini tidak mampu meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian peserta program namun cukup terbantu dalam menambah penghasilan perekonomian
KOMUNIKASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA Ginting, Keisha Anabel br
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8616

Abstract

Konflik agraria merupakan salah satu masalah yang marak terjadi di Indonesia. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 03 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan dan Penyediaan Kawasan Pengembalaan Umum yang bertujuan untuk mengatasi konflik horizontal di tanah tersebut, ternyata menyumbangkan satu konflik agraria yang terjadi antara Masyarakat Mbal-Mbal Petarum dan Pemerintah Kabupaten Karo. Hal ini menyebabkan masyarakat dan masyarakat adat atau simantek kuta yang menggantungkan hidupnya ditanah tersebut kehilangan sumber kehidupannya. Maka Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci komunikasi dan advokasi kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Mbal-Mbal Petarum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mewawancarai, mengamati dan mencatat dokumen yang berkaitan dengan advokasi dan komunikasi kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan meninjau semua data yang dikumpulkan yang didukung oleh hasil wawancara dengan teori komunikasi dan advokasi kebijakan yang dikemukakan oleh John Hopkins, 1988 melalui tahapan analisis, strategi, mobilisasi, aksi, evaluasi dan kesinambungan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria antara Pemerintah Kabupaten Karo dan Masyarakat Desa Mbal-Mbal Petarum dinilai dari beberapa tahapan. Tahap analisis dilakukan dengan menganalisis masalah dan penyebab masalah konflik agraria. Tahap strategi dibangun dengan forum diskusi Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS)  Sumatera Utara bersama masyarakat dan menggiring opini publik melalui media massa KontraS. Pada mobilisasi masyarakat bekerja sama dengan KontraS dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kemudian hubungan dengan pemerintah berhasil dibangun dengan Komnas HAM dan DPRD Kabupaten Karo. Dalam tahap aksi DPRD Kabupaten Karo merespon gerakan yang dilakukan masyarakat bersama KontraS untuk menyelesaikan konflik dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat. Evaluasi menunjukkan perjuangan masyarakat dan GMNI belum maksimal, selain itu Dinas Pertanian Kabupaten Karo juga belum menunjukan perhatian serius dalam masalah ini, dilihat dari rekomendasi kebijakan yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya. Pada kesinambungan Dinas pertanian Kabupaten Karo melakukan sosialisasi terkait penggunaan perhutanan sosial bagi petani kemudian KontraS menghubungi Komnas HAM untuk turut serta hadir dalam penanganan konflik.
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Firmanda, Adhitya Novrizal; Hardjati, Susi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8538

Abstract

Desa Kembangbelor ditetapkan menjadi salah satu desa wisata percontohan di Kabupaten Mojokerto sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat Desa Kembangbelor dari adanya objek wisata Bernah De Vallei tersebut. Dalam fokus penelitian, peneliti menggunakan 4 aspek lingkup pemberdayaan yakni: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Kelembagaan.  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayan masyarakat melalui Pengembangan objek wisata Bernah De Vallei Desa Kembangbelor Kecamatan Pacet Mojokerto,  dimana  peneliti  mendeskripsikan  fenomena-fenomena  secara  mendalam  dan  menyeluruh  sehingga  data  yang  dianalisis  berbentuk deskriptif. Sumber  data  yang  digunakan  berupa  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer yaitu melalui  informan  Ketua BUMDES dan Ketua Karang Taruna serta  catatan lapangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui upaya bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, serta bina kelambagaan telah berhasil berdaya namun masih menemui beberapa tantangan pada upaya bina manusia serta bina lingkungan seperti adanya variasi tingkat pemahaman di antara pengelola serta tantangan pengunjung yang kurang sadar akan kebersihan. 
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM PELAYANAN RAKYAT SIDOARJO (SIPRAJA) Nurlitha, Rahma Ayu; Mursyidah, Lailul
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8711

Abstract

Pelayanan publik yang efisien dan transparan menjadi kebutuhan esensial dalam sistem pemerintahan modern. Salah satu inovasi yang diadopsi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah aplikasi SIPRAJA, sebuah platform digital yang bertujuan menyederhanakan proses administrasi masyarakat. Namun, di Desa Balonggabus, tingkat pemanfaatan aplikasi ini masih rendah, terutama di kalangan masyarakat lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala implementasi SIPRAJA serta merumuskan solusi strategis guna meningkatkan efektivitas penggunaannya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini menggali data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, petugas pelayanan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam edukasi bagi warga lanjut usia. Dari aspek sumber daya, tenaga kerja dan fasilitas telah memadai, tetapi ketiadaan anggaran khusus menjadi kendala utama. Sementara itu, petugas pelayanan menunjukkan sikap responsif dan struktur birokrasi telah berjalan sesuai prosedur. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi berbasis pendekatan komunitas, optimalisasi pelatihan petugas, serta dukungan anggaran yang lebih konkret. Implementasi strategi ini diharapkan dapat meningkatkan adopsi SIPRAJA dan mendukung transformasi digital pelayanan publik di tingkat desa.
DINAMIKA KEBIJAKAN SOSIOLOGI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA Herlita, Resna; Christiana, Dwi May; Levony, Winda; Daeng M, Mohd. Yusuf
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8691

Abstract

Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat memiliki peranan penting dalam memahami dinamika penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, dan struktur masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sosiologi berkontribusi terhadap upaya penegakan hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman terhadap norma sosial, interaksi antarindividu, dan struktur kekuasaan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana sekaligus mengurangi ketidakadilan sosial. Selain itu, ditemukan bahwa integrasi antara pendekatan hukum formal dengan norma sosial lokal mampu menciptakan harmoni dalam masyarakat. Artikel ini juga mengusulkan pendekatan berbasis komunitas dan keadilan restoratif sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan pendekatan hukum retributif. Dengan demikian, sosiologi menawarkan perspektif holistik yang dapat digunakan untuk memahami dan meningkatkan penegakan hukum pidana dalam berbagai konteks masyarakat
JEJARING KEBIJAKAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER Rahadi, Farina Mahmuda; Priambodo, Bayu
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8692

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu kesenjangan gender dalam kehidupan publik terutama pada aspek pembangunan yang masih seringkali ditemukan baik di skala nasional, regional, maupun wilayah perkotaan. Surabaya menjadi salah satu kota yang masih mengupayakan terwujudnya kesetaraan gender dalam aspek pembangunan. Pemerintah Kota Surabaya melalui DP3APPKB Kota Surabaya telah merespon isu kesenjangan gender dengan membangun Policy Network dalam penyelenggaraan program KAS-RPA. Policy Network pada program KAS-RPA memiliki keterlibatan dari berbagai aktor mulai dari pemerintah, akademisi, komponen masyarakat, swasta, dan NGO. Penelitian ini ditulis bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Policy Network dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui program KAS-RPA di Kecamatan Rungkut. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif-deskriptif yang memiliki fokus penelitian Policy Network menurut (Frans Van Waarden, 1992) yang dilihat dari 7 dimensi yaitu aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan dan strategi aktor. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Policy Network dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui program KAS-RPA di Kecamatan Rungkut telah berjalan dengan baik namun tetap perlu dioptimalkan.
MODEL TATA KELOLA PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA Rahmadini, Fadiyah Suci; Hardjati, Susi
Jurnal Kebijakan Publik Vol 15, No 4 (2024)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jkp.v15i4.8553

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis model tata kelola pengembangan BUMDes Simo Djojo Makmur di Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, arti yang dimaksudkan yakni untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenaiperan pemerintah desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dengan menggunakan model interaktif (interactive model of analysis). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolan Wisata kelengkeng oleh BUMDes Simo Djojo Makmur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sudah dilakukan dengan baik. Secara empiris, BUMDes Simo Djojo Makmur sudah melakukan prinsip- prinsip pengelolaan BUMdes. BUMDes sudah menerapkan prinsip kooperatif pada Wisata kelengkeng dengan melakukan kerjasama yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa, masyarakat maupun pihak ketiga seperti Agen BNI46 dan perguruan tinggi. BUMDes Simodjojo Makmur telah mengadopsi prinsip emansipatif dengan baik dalam beberapa aspek BUMdes sudah menerapkam prinsip akuntable pada Wisata kelengkeng dengan bertanggung jawab terhadap keuangan Wisata kelengkeng yang dibuktikan dengan laporan keuangan dan administrasi yang rutin dilaporkan setiap dua kali dalam setahun meliputi pertanggungjawaban pada laporan keuangan yaitu Laporan Laba Rugi, Neraca, Arus Kas dan lain-lain. BUMdes sudah menerapkam prinsip sustanable pada Wisata kelengkeng dengan adanya pemasaran dari mulut ke mulut antar masyarakat desa dengan pengunjung sehingga kunjungan wisatawan terus meningkat setiap tahunnya.

Page 34 of 38 | Total Record : 371

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 3 (2025) Vol 16, No 2 (2025) Vol 15, No 4 (2024) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 4 (2023) Vol 14, No 3 (2023) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 4 (2022) Vol 13, No 3 (2022) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 7, No 1 (2016) Vol 5, No 3 (2014) Vol 4, No 01 (2013) Vol 4, No 2 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 1, No 01 (2010) Vol 1, No 2 (2010) More Issue