cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
Efektivitas Bantuan Hukum Pro Bono oleh OBH Terakreditas di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Tambunan, Marsel Daniel; Laia, Juliana; Hutabarat, Gerhad Imanuel; Simanihuruk, Vianney; Datia, Muhamad Arsy Saktiansyah; Haryanti, Dewi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.632

Abstract

Studi ini menilai efektivitas layanan bantuan hukum gratis (pro bono) oleh LBH Tuah Negeri Nusantara dan YLBHK-DKI di Tanjungpinang berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 16 Tahun 2011. Dengan metode empiris kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa layanan pro bono, baik litigasi maupun non-litigasi, berperan penting dalam menjamin akses keadilan dan kesetaraan hukum bagi masyarakat miskin. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum, dan kendala geografis. Penguatan kolaborasi antara OBH, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan paralegal komunitas diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan dan kualitas layanan bantuan hukum.
Faktor Pendukung dan Penghambat Asas Keterbukaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Wisata: (Studi Kasus Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar) Idris, Aryani Rachmawati; Firdausy, Adriana Grahani; Achmad, Achmad
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.633

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, dengan latar belakang pentingnya transparansi pasca dugaan korupsi pada BUMDes. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan didukung oleh komitmen pemerintah desa, partisipasi masyarakat, kejelasan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, masih terdapat kendala berupa rendahnya literasi keuangan masyarakat, kompleksitas sosial, serta keterbatasan sarana penyebaran informasi.
Efektifitas Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Winayaka, I Gede Gana Palguna; Asawati, Ni Nyoman Juwita; Darma, I Made Wirya; Rusmana, I Putu Edi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.641

Abstract

Peningkatan mobilitas masyarakat seiring perkembangan zaman berdampak pada meningkatnya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab pelanggaran lalu lintas serta penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh faktor internal, seperti usia, kelelahan, dan rendahnya kesadaran hukum, serta faktor eksternal berupa peran keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Penerapan sanksi tindakan terhadap anak dinilai lebih tepat karena bersifat edukatif dan rehabilitatif serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Upaya Hukum Bagi Wisatawan Terhadap Praktik Overcharge Pada Transportasi Online di Indonesia Wedayanti, Made Widya Dewi; Ari Rama, Bagus Gede; Putra, Komang Satria Wibawa; Prasada, Dewa Krisna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.642

Abstract

Praktik overcharge dalam layanan transportasi online merugikan wisatawan, terutama di destinasi pariwisata Indonesia. Penelitian ini menganalisis landasan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan sebagai konsumen terhadap praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kepariwisataan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, yang menjamin hak atas transparansi tarif, keamanan, dan kompensasi. Praktik overcharge dilarang dengan ancaman sanksi administratif hingga Rp200 juta dan pidana penjara hingga lima tahun, serta penyelesaian sengketa melalui BPSK. Namun, implementasi masih menghadapi kendala berupa ketimpangan posisi tawar wisatawan, rendahnya kesadaran hukum pengemudi, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal.
Legal Construction and Obligations of Tourism Business Operators Towards the Principles of Sustainable Tourism in the Perspective of Tourism Law Permana, I Made Adi Ananda; Prasada, Dewa Krisna; Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.643

Abstract

This study discusses the legal framework and the obligations of tourism operators in implementing the principles of sustainable tourism in Indonesia. The main focus of this research is to analyze the implementation of sustainability principles within Law No. 10 of 2009 on Tourism and related international regulations such as ISO 21401 and the International Tourism Ethics Code. The methodology used is normative legal research with legislative and conceptual approaches, aiming to critique ambiguities in existing regulations and propose solutions regarding the obligations of tourism operators. The findings show that there is a lack of clarity in the legal provisions regulating sustainability, which may negatively impact social and environmental aspects. Therefore, this study suggests the need for revisions to clarify the obligations of tourism operators to conduct environmental and social impact assessments. In conclusion, the study advocates for a stronger integration of national regulations with international standards to ensure the development of tourism that is sustainable, equitable, and environmentally friendly.
Pertanggungjawaban Bank Terhadap Kerugian Nasabah Akibat Pencurian Dana Melalui Phising Widjana, Ni Putu Julietta Maheswari Putri; Antari, Putu Eva Ditayani; Kurniawan, I Gede Agus; Ari Rama, Bagus Gede
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.649

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah akibat pencurian dana melalui phishing sebagai bentuk kejahatan siber di sektor perbankan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi nasabah dan tanggung jawab bank dalam kasus pencurian dana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan POJK No.12/POJK.03/2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat umum dan belum mengatur secara tegas batas tanggung jawab antara bank dan nasabah. Tanggung jawab bank bersifat relatif, bergantung pada letak kelalaian yang menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi dan peningkatan literasi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang seimbang di era perbankan digital.
Peran Sertifikat Hak Milik Dalam Pembuktian Kepemilikan Tanah dan Implikasinya Terhadap Penyelesaian Sengeketa Agraria Deby Melati, Ni Putu Ayu Ica; Intan Puspadewi, Anak Agung Ayu; Agus Kurniawan, I Gede; Eviani Yuliantari, I Gusti Ayu
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.654

Abstract

Penelitian ini membahas meningkatnya sengketa pertanahan di Indonesia, khususnya penyerobotan tanah akibat tumpang tindih klaim, lemahnya administrasi, dan ketidakpastian hukum. Dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dan pendekatan regulasi, penelitian ini menganalisis dasar hukum Hak Milik, pendaftaran tanah, serta kedudukan sertipikat dalam sistem agraria nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan alat bukti terkuat karena diterbitkan secara sah dan diakui oleh UUPA dan peraturan pendaftaran tanah. Dalam proses peradilan, pemegang SHM memiliki posisi hukum paling kuat sepanjang sertipikat tersebut otentik dan tidak cacat hukum. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada pembeli beritikad baik, sehingga kekuatan pembuktian sertipikat dan prinsip perlindungan pembeli menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Indonesia.
Analisis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang pada Peralihan Hak Atas Tanah melalui Jual Beli dalam Suatu Kajian atas Unsur dan Akibat Hukumnya Yap, Chelsia; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Prasada, Dewa Krisna; Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.656

Abstract

Isu krusial dalam sistem hukum pertanahan Indonesia adalah maraknya sengketa Peralihan Hak Atas Tanah yang didasari Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang melampaui sengketa jual beli informal dan melibatkan rekayasa administrasi formal. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan sebagai sarana litigasi untuk menguji validitas akta otentik dan memulihkan hak korban. Studi kasus yang menjadi fokus adalah Putusan Nomor 1161/Pdt.G/2024/PN Dps, yang menonjol karena Tergugat menggunakan pemalsuan identitas dan penerbitan Kuasa Menjual Palsu serta Akta Jual Beli (AJB) pada hari yang sama. Keunikan ini menantang prinsip Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang mewajibkan otentikasi di hadapan PPAT. Melalui metode analisis hukum normatif serta studi kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian PMH oleh hakim serta mendalami bagaimana putusan litigasi mampu mengembalikan hak Penggugat (restitutio in integrum) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta ketidakhadiran fisik Penggugat di luar negeri menjadi bukti material yang meruntuhkan formalitas akta dan membuktikan cacat kehendak, sehingga sertipikat yang terbit harus dinyatakan batal demi hukum. Keputusan ini menegaskan bahwa integritas substansi hukum harus lebih diutamakan daripada legalitas administrasi semu, sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan akta otentik dalam praktik jual-beli tanah. Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum (PMH); Peralihan Hak Atas Tanah; Akta Jual Beli; Putusan Pengadilan; Kepastian Hukum.
Implikasi Pidana Terhadap Pergeseran Fungsi Tabuh Rah: Kajian Yuridis Kriminalisasi Perjudian Dalam Konteks Ritual Tabuh Rah di Bali Iswara, Putu Divia; Sawitri Nandari, Ni Putu; Budiana , I Nyoman; Prasada , Dewa Krisna
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.657

Abstract

Penelitian ini membahas konflik norma antara hukum positif dan hukum adat terkait pergeseran fungsi tabuh rah di Bali. Awalnya, tabuh rah merupakan ritual suci dalam upacara caru yang dilindungi UUD 1945 dan diatur dalam awig-awig desa adat, namun dalam praktik berkembang menjadi tajen yang mengandung unsur perjudian dan dikriminalisasi oleh KUHP serta UU Nomor 1 Tahun 2023. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan adanya kekaburan norma akibat ketiadaan regulasi daerah yang menetapkan batasan yuridis yang jelas, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan memicu resistensi masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membedakan tabuh rah ritual dari perjudian serta penguatan kewenangan desa adat guna mewujudkan harmonisasi hukum yang adil.
Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Berkedok Usaha Jasa Pijat: (Studi pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Bali) Nindi Lestari, Ni Kadek; Antari, Putu Eva Ditayani; Rusmana, Putu Edi; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.658

Abstract

Praktik prostitusi berkedok usaha jasa pijat semakin marak dan menantang penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap praktik tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah KUHP, Undang-Undang TPPO, dan regulasi perizinan usaha spa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 296 dan 506 KUHP secara normatif dapat menjerat pihak yang memfasilitasi prostitusi, namun efektivitasnya terhambat oleh kekosongan norma terhadap pengguna jasa, kendala pembuktian, tumpang tindih kewenangan pengawasan, serta lemahnya efek jera sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan pidana dan penguatan pengawasan perizinan secara terintegrasi guna menanggulangi praktik prostitusi terselubung secara lebih efektif.

Page 10 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December 2025 Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue