cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
Kedudukan Hukum Bale Kertha Adhyaksa Dalam Sistem Hukum Indonesia Putri Sumartono, Ni Putu Gita Dewi Naraswari; Gorda, A.A.A. Ngurah Tini Rusmini; Putra, Komang Satria Wibawa; Rusmana, I Putu Edi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.596

Abstract

Bale Kertha Adhyaksa merupakan inovasi hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menerapkan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelesaian tindak pidana ringan di luar pengadilan. Lembaga ini berperan sebagai mekanisme mediasi antara pelaku, korban, dan negara guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bale Kertha Adhyaksa memperkuat prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan serta menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari retributif ke restoratif. Namun, diperlukan penguatan dasar hukum dan harmonisasi regulasi agar implementasinya lebih optimal dan berkelanjutan
Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pertalite Di Bawah Standarisasi dalam Perspektif Keadilan Puspitasari, Ni Putu Sintiya; Ari Rama, Bagus Gede; Ngurah Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu; Sutrisni, Ketut Elly
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.601

Abstract

The increase in the number of vehicles in Indonesia shows that there is a dynamic growth of public transportation in line with economic development. This growth requires more efficient fuel distribution management so that people's energy needs can be met according to standardization. The problem arose when Pertalite fuel allegedly caused damage to the engine of the consumer's vehicle, so the consumer demanded compensation. The purpose of this study is to analyze the form of consumer losses and legal remedies in the perspective of justice. This research uses normative research methods based on primary and secondary legal sources, as well as legislative, factual, and conceptual approaches. The results of this study confirm that losses experienced by consumers include technical, economic, and social aspects, as well as weak business actors' accountability. ha katas Compensation, the realization of compensation by business actors has not run optimally. Legal remedies can be pursued through litigation and non-litigation through BPSK which is faster and more efficient, but the challenge of proving it is an obstacle. The principle of corrective justice according to Aristotle emphasizes the importance of reparation for losses in proportion. To ensure substantive justice, the state needs to strengthen oversight and improve access to information for consumers.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penerjemahan Lirik Lagu Konco Turu dalam Perspektif Keadilan Rindyartini, Ni Made Ayu Sukma; Ari Rama, Bagus Gede; Agus Kurniawan, I Gede; Julia Mahadewi, Kadek
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.602

Abstract

The development of digital technology makes it easier for people to access and distribute musical works, including through the translation of lag or lyrics into various languages. Although it is considered a creative expression, this practice raises legal problems because it has the potential to violate copyright as stipulated in Law Number 28 of 2014 concerning copyright. This study aims to analyze the legal regulation of the translation of song lyrics without permission and the legal protection of translation from the perspective of justice. The method used is normative juridical law research with a legal and conceptual approach. The results of the study show that the translation of song lyrics without permission is a violation of the economic and moral rights of the creator as stipulated in article 9 paragraph (1). Based on the theory of legal protection by Philipus M. Hadjon, the copyright legal system has provided preventive and repressive protection through regulation and sanctions. Judging from Robert M. Sherwood's theory and Aristotle's justice, this study shows that the protection of copyright law has been aligned with the principle of justice, although it still requires increasing legal awareness of the community.
Kedudukan Hukum Non-Fungible Token Sebagai Objek Jaminan: Perspektif Kepastian Hukum Dwi Indah Jayanti, Ida Ayu; Ari Rama, Bagus Gede; Sri Rahayu Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah; Elly Sutrisni, Ketut
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.603

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain melahirkan Non-Fungible Token (NFT) sebagai aset digital bernilai ekonomis yang berpotensi digunakan dalam transaksi pembiayaan. Namun, belum adanya pengaturan khusus dalam hukum Indonesia menimbulkan ketidakpastian mengenai kedudukan NFT sebagai objek hukum dan objek jaminan. Penelitian ini menganalisis kualifikasi NFT sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta kedudukannya sebagai objek jaminan ditinjau dari perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NFT memenuhi kriteria sebagai benda bergerak tidak berwujud, namun belum dapat diakui secara optimal sebagai objek jaminan karena ketiadaan pengaturan eksplisit, sistem pendaftaran, dan mekanisme penegakan hukum yang memadai.
Perlindungan Hak Adat dalam Konflik Agraria Sihaporas: Analisis HAM dan Pluralisme Hukum Bahiyah, Khoridatul; Septiana, Yunita Dewi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.604

Abstract

Penelitian ini menelaah konflik agraria yang terjadi antara masyarakat adat Sihaporas dan PT Toba Pulp Lestari di Sumatera Utara, dengan fokus pada pelanggaran hak asasi manusia serta ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif dalam melindungi hak masyarakat adat. Pendekatan normatif digunakan dengan menganalisa regulasi, konsep hukum, dan studi kasus, serta metode kualitatif melalui telaah dokumen hukum primer dan sekunder. Hasil temuan mengindikasikan adanya ketidaksetaraan dalam pengakuan dan perlindungan tanah ulayat yang mengakibatkan marginalisasi masyarakat adat dan kegagalan negara memenuhi kewajibannya secara konstitusional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan agraria, penerapan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC), serta peningkatan peran lembaga pengawas dan partisipasi masyarakat adat dalam rangka menjamin perlindungan hak yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Ramadhan, Muhammad Fadlie; Irawan, Muhammad Akbar; Akramadji, Faisah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.615

Abstract

Indonesia menghadapi persoalan serius terkait meningkatnya kekerasan terhadap perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mencatat 11.294 kasus, namun hanya sebagian kecil yang memperoleh keadilan. Penelitian ini mengkaji penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) sebagai instrumen perlindungan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan. Kajian difokuskan pada mekanisme SPPT dalam penanganan perkara berdasarkan UU PKDRT dan Peraturan Bersama tentang SPPT-PKKTP, serta hambatan struktural dan kultural dalam penerapannya yang berperspektif gender. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berlandaskan teori integrated criminal justice system dan perlindungan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SPPT memiliki dasar hukum yang memadai, implementasinya masih terkendala lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta kuatnya budaya patriarki yang menghambat pemenuhan keadilan bagi korban.
Mewujudkan Desa Mandiri: Peran Regulasi Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal Lubis, Muharman; Artamevia, Mima
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal sebagai upaya mewujudkan desa mandiri, dengan studi kasus di Desa Bi’ih, Kabupaten Banjar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menelusuri keterkaitan antara kebijakan hukum, kapasitas kelembagaan, dan praktik tata kelola sumber daya desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang inovasi bagi desa dalam mengelola potensi lokal secara mandiri. Namun, implementasi kewenangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti disharmonisasi regulasi antar-tingkat pemerintahan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengelolaan aset digital desa. Di sisi lain, praktik baik berupa penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan digitalisasi sistem informasi desa menunjukkan potensi besar dalam memperkuat ekonomi lokal apabila didukung oleh regulasi yang harmonis dan kelembagaan yang adaptif. Penelitian ini merekomendasikan sinkronisasi regulasi antarlevel pemerintahan, pembentukan perangkat hukum desa yang responsif terhadap dinamika lokal, serta peningkatan kapasitas hukum aparatur desa sebagai strategi utama dalam mewujudkan kemandirian desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia Gosal, Ervina; Sirajuddin, Sirajuddin; Andriyanto, Andriyanto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.621

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia dari perspektif yuridis normatif. Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan khusus mengenai mekanisme mediasi medis, termasuk perlindungan hukum bagi mediator dan tenaga medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, serta dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada substansi, struktur, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sengketa medis belum efektif secara normatif akibat kelemahan substansi hukum, ketiadaan lembaga mediasi khusus di bidang kesehatan, dan rendahnya budaya penyelesaian sengketa non-litigasi di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi pelaksana khusus serta lembaga mediasi nasional di bidang kesehatan guna meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan publik.
Perampingan Struktur Kelembagaan Negara: Antara Efektivitas dan Efisiensi Day, George Soros Setiawan; Fatimah, Siti; Hamdi. R, Khairul
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.622

Abstract

Fokus dari aritkel ini menyoroti mengenai problematika yang terdapat di lembaga negara dilingkup legislatif dan eksekutif, menilik masih efektif dan efisiennya lembaga-lembaga negara tersebut. Selanjutnya, apakah perlu perampingan suatu lembaga dalam melihat efektivitas dan efisiensi dengan melihat pemerintahan saat ini, serta menawarkan model atas perampingan lembaga negara. penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menekankan pada studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: yang pertama, terdapat dua problematika yang menjadi fokus dikelembagaan negara saat ini mulai dari tugas dan wewenang yang sudah tidak efektif dilingkup kelembagaan legislatif sampai penambahan lembaga yang cenderung tidak efisien dilingkup eksekutif (kementerian); yang kedua, prinsip form follows function “bentuk mengikuti fungsi” menjadi landasan dalam mendesain lembaga-lembaga negara yang masih problemtik; dan yang ketiga, perampingan lembaga negara sangat penting dilaksanakan oleh pemangku kewenangan dengan tawaran model meleburkan lembaga-lembaga yang menjadi problematik sebelumnya, agar efektifitas dan efisiensi dapat terasa oleh masyarakat. The focus of this article highlights the problems that exist in state institutions in the legislative and executive circles, looking at the effectiveness and efficiency of these state institutions. Furthermore, whether it is necessary to downsize an institution in terms of effectiveness and efficiency by looking at the current government, as well as offering a model for downsizing state institutions. the writing of this journal uses normative juridical research methods, emphasizing literature study and analysis of relevant laws and regulations. In the results of the study, it can be concluded that: first, there are two problems that are the focus of the current state institutions, ranging from ineffective duties and authorities within the legislative institutions to the addition of institutions that tend to be inefficient within the executive (ministries); second, the principle of form follows function "form follows function" becomes the basis for designing state institutions that are still problematic; and third, downsizing state institutions is very important to be implemented by the authorities by offering a model of merging institutions that have become problematic before, so that effectiveness and efficiency can be felt by the community.
Perlindungan Hukum Terhadap Informan Pasif Undercover Buy Narkotika Yang Gagal Widhiadnyani, Pande Ketut Ratih; Darma, I Made Wirya; Budiana, I Nyoman; Rusmini Gorda, A.A.A Ngurah Tini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December 2025
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.631

Abstract

Peran masyarakat sebagai informan pasif undercover buy narkotika yang gagal terbukti seringkali menimbulkan ancaman kriminalisasi akibat kurang tegasnya implementasi perlindungan hukum dari penegak hukum. Penelitian ini mengkaji norma kabur yang ditimbulkan pasal 106 huruf (e) undang-undang narkotika terhadap kerahasiaan data informan pasif dan penyempurnaan cakupan hak yang semestinya dijamin dengan perlindungan hukum karena menjalankan tanggungjawab berdasarkan amanat undang-undang. Penelitian ini mengaplikasikan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasilnya menunjukan bahwa perlunya pembenahan dan penyempurnaan implementasi perlindungan hukum yang diamanatkan pasal 106 Undang-Undang Narkotika berupa penjaminan kerahasiaan identitas informan pasif, pendampingan hukum, dan pemerataan standar operasional untuk menjamin kepastian hukum formal dan materiil dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kata Kunci: Undercover Buy Narkotika, Informan Pasif, Perlindungan Hukum.

Page 9 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025): December 2025 Vol 5 No 2 (2025): July Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue