cover
Contact Name
saifudinn yusuf
Contact Email
saifudinyusuf72@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsinda@gmail.com
Editorial Address
Jalan Masjid 22 Blitar, East Java, Indonesia, Website: www.unublitar.ac.id
Location
Kab. blitar,
Jawa timur
INDONESIA
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies
ISSN : 27766489     EISSN : 27970612     DOI : https://doi.org/10.28926/sinda
Core Subject : Religion, Education,
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies adalah jurnal Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang mewadahi penelitian akademisi untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, Terutama dalam bidang Jurnal Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Hukum Keluarga Islam, Psikologi Islam, PIAUD, Ilmu Al Quran Dan Tafsir, Komunikasi Penyiaran Islam dan ilmu pendidikan lain serta pengajarannya dengan membuat jurnal ilmiah terkait bidang keilmuan tersebut. Adapun tujuan dari publikasi ini adalah mensosialisasikan hasil temuan dari kajian atau penelitian berdasarkan evidence (bukti/kebenaran/fakta/data) di lapangan baik di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Banyak sekali fakta hasil kajian dan penelitian yang sebetulnya sangat penting dan menarik untuk diakses dan dijadikan bahan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan, tetapi sulit untuk diperoleh/diakses/dijangkau oleh pengambil kebijakan atau pihak pengguna lainnya. Hal ini disebabkan karena hasil kajian/penelitian para peneliti, dosen, mahasiswa tidak dipublikasikan secara luas. Jurnal SINDA Diterbitkan selama 3 kali setahun, yakni pada April, Agustus dan Desember oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 203 Documents
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP KEPOLISIAN: TINJAUAN MEKANISME KOMPENSASI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Wahyu Nur Wahid; M. Komarudin
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 6 No 1 (2026): Vol.6 No.1 April 2026
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v6i1.2647

Abstract

Tindakan salah tangkap oleh kepolisian merupakan permasalahan serius dalam penegakan hukum yang berimplikasi langsung pada pelanggaran hak asasi manusia. Praktik tersebut tidak hanya mencederai asas praduga tidak bersalah, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Negara sebagai pemegang kewenangan tertinggi dalam penegakan hukum memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban melalui mekanisme kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberian kompensasi kepada korban salah tangkap oleh kepolisian serta penelitian ini menelaah bagaimana negara bertanggung jawab dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia. Riset dilakukan secara kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat dengan studi kasus, di mana analisis dilakukan terhadap regulasi hukum, vonis pengadilan, dan berbagai rujukan akademis terkait. Temuan dari riset ini memperlihatkan bahwa walaupun sistem kompensasi sudah tercantum di dalam KUHAP beserta aturan turunannya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait aksesibilitas, keterlambatan pembayaran, dan minimnya pemulihan non-materiel. Oleh karena itu, kompensasi tidak seharusnya dipahami semata sebagai ganti rugi finansial, melainkan sebagai instrumen pemulihan hak dan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia korban salah tangkap.
Ketimpangan Gender sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Struktur Sosial Patriarkal Raysya Azhra Alfathia; M. Komarudin
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 6 No 1 (2026): Vol.6 No.1 April 2026
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v6i1.2648

Abstract

dalam pemenuhan hak asasi manusia. Fenomena ini tidak terlepas dari keberadaan struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan melanggengkan relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan gender sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks struktur sosial patriarkal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga nasional dan internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kerangka hukum yang menjamin kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kuat. Budaya patriarkal memengaruhi pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum, sehingga ketimpangan gender terus direproduksi dalam praktik sosial dan institusional. Oleh karena itu, ketimpangan gender tidak dapat dipandang semata sebagai masalah sosial, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan penanganan komprehensif melalui reformasi hukum, kebijakan publik berperspektif gender, serta transformasi nilai sosial masyarakat.
Studi Gender terhadap Catcalling dalam Pelecehan Seksual Non Fisik sebagai Pelanggaran Kehormatan Perempuan Perspektif UU TPKS Aina Naza Nisa; Arum Ayu Lestari
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 6 No 1 (2026): Vol.6 No.1 April 2026
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v6i1.2649

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual non fisik yang melanggar martabat dan kehormatan perempuan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan gender. Catcalling dipandang bukan sekadar perilaku sosial yang bersifat verbal, melainkan manifestasi dari struktur patriarki yang mengobjektifikasi tubuh perempuan dan menegaskan ketimpangan relasi kekuasaan berbasis gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis studi gender dan HAM. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, CEDAW, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hasil analisis menunjukkan bahwa cat calling dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, karena memiliki unsur seksual dan menyebabkan rasa tidak nyaman pada korban serta rasa terhina. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kasus cat calling masih menghadapi hambatan struktural, seperti minimnya pemahaman aparat hukum dan kuatnya budaya patriarki yang menormalisasi pelecehan verbal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan perspektif gender dalam implementasi UU TPKS serta pendidikan publik yang berkelanjutan untuk membangun budaya hukum yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan gender.
Korelasi antara Konsep dan Eksistensi Sholat: Analisis Tafsir Al-Munir terhadap QS. An-Nisa [4]:103 Ahmad Wafi Nur Sasfaat; Ferga Ruqiya Saputri
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 6 No 1 (2026): Vol.6 No.1 April 2026
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v6i1.2771

Abstract

Artikel ini menganalisis korelasi antara konsep dan eksistensi sholat dalam QS. An-Nisa [4]:103 melalui perspektif penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Kajian berfokus pada frasa kunci kitaban mawqutan yang secara bersamaan merepresentasikan dimensi normatif kewajiban dan dimensi praktis pelaksanaan sholat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i), penelitian ini mengidentifikasi bahwa kata kitaban merangkum sholat sebagai kewajiban teologis mutlak yang ditetapkan Allah tanpa ruang negosiasi, sementara mawqutan mengikat eksistensinya dalam batas waktu tertentu yang tidak bisa digeser sesuka hati. Eksistensi sholat dalam konteks sholat khauf memperlihatkan bahwa pelaksanaannya bersifat adaptif secara tata cara, namun permanen secara kewajiban. Perbandingan dengan penafsiran Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa az-Zuhaili menghadirkan pendekatan yang lebih integratif dan menjembatani dimensi fikih, teologi, dan hikmah praktis. Kerangka korelasi konsep-eksistensi yang diusulkan penelitian ini disajikan sebagai metodologi analitik baru yang berpotensi diterapkan pada kajian ayat-ayat ibadah lain dalam Al-Qur'an. Penelitian ini berkontribusi memberikan perspektif sistematis dalam memahami relasi antara perintah ilahi dan praktik ibadah dalam khazanah keilmuan Islam kontemporer.
Ecological Heritage in the Family as an Effort to Support Environmental Sustainability Policies from the Perspective of Fiqh al-Bi'ah Zulia Khoirun Nisa
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol 6 No 1 (2026): Vol.6 No.1 April 2026
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v6i1.2788

Abstract

This study aims to analyze the concept of ecological inheritance within the family, the role of families in supporting environmental sustainability policies through ecological inheritance practices, and the perspective of Fiqh al-Bī'ah on ecological inheritance as an effort to promote environmental sustainability. This research integrates the concept of family ecological inheritance with the perspective of Fiqh al-Bī'ah as a normative framework to strengthen the role of families in supporting environmental sustainability policies and sustainable development. The study employs a normative legal research method using conceptual, statutory, and Islamic legal approaches. Data were collected through library research involving the Qur'an, Hadith, legislation, books, and relevant scientific journals, and were analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings reveal that ecological inheritance is a process of transmitting environmental values, knowledge, attitudes, and conservation practices from parents to future generations through role modeling, habituation, and the development of environmentally friendly family cultures. These practices are manifested through waste management, energy and water conservation, greening activities, and responsible consumption patterns, thereby supporting the implementation of environmental sustainability policies and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). From the perspective of Fiqh al-Bī'ah, ecological inheritance represents the implementation of the principles of khalifah fil ardh (stewardship of the earth), amanah (trust), tawāzun (balance), and hifẓ al-bī'ah (environmental preservation), which aim to realize public welfare (maslahah) and prevent environmental degradation.
Transformasi Pola Konsumsi Rumah Tangga Santri terhadap Produk Digital Ekonomi Syariah pada Masa Pembatasan Sosial Covid-19 Eni Susilowati; Siti Anasatul Nur Alifah; Endira May Susanti
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol. 1 No. 2 (2021): Volume 1, Number 2, Agustus 2021
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v1i1.41

Abstract

The COVID-19 pandemic and social distancing policies have triggered significant changes in the household consumption patterns of Islamic boarding school students (pesantren). This study aims to analyze the transformation of Islamic boarding school household consumption patterns towards digital Islamic economic products and the factors influencing their acceptance during the social restrictions period. The study used a qualitative approach with a case study at the Nurul Iman Islamic Boarding School in Blitar City. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, then analyzed using reduction, presentation, and conclusion-drawing techniques. The results show that limited mobility has accelerated the use of halal marketplaces, Islamic digital wallets, and digital Islamic banking services. This transformation is adaptive and pragmatic, yet remains grounded in Sharia compliance. The research findings confirm that the Islamic digital economy has high adaptability and has the potential to strengthen the resilience and economic independence of Islamic boarding school households in a sustainable manner
Perfilman Menelusuri Kontroversi: Film Indonesia yang Mendunia namun Dicekal di Tanah Air: Kebijakan dan perundangan film menjadi penting untuk diterapkan dan dikaji ulang. Hanna Aulia
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 April 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v5i1.1852

Abstract

Film merupakan sebuah produk industri yang saat ini mengalami kemajuan pesat di Indonesia. Namun dengan kemajuan itu, film juga mengalami banyak kendala yang dihadapi, contohnya yaitu mengenai penyensoran bahkan pemblokiran yang terjadi pada film yang dianggap tidak layak tayang di Indonesia. Film-film yang tergolong tidak layak tersebut mayoritas memiliki visualisai yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi, selain itu terdapat film yang diblokir untuk tayang di Indonesia karena alur cerita yang dianggap akan melukai bangsa Indonesia. Kebijakan dan perundangan film pada posisi ini menjadi penting untuk diterapkan dan dikaji ulang.
PARADIGMA KETIDAKSETARAAN GENDER PENYEBAB KEKERASAN RUMAH TANGGA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM AGAMA DAN ADAT Mohammad Khomarudin; Arum Ayu Lestari; Hanin Alya’ Labibah; Yaoma Tertibi
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 April 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v5i1.2093

Abstract

Perbedaan gender menjadi salah satu penyebab diskriminasi terhadap kaum perempuan (patriarki), Sehingga tidak jarang perempuan mendapat perlakuan tidak adil dalam berbagai hal. Dalam kerangka hukum Islam, rumah tangga dipandang sebagai unit fundamental dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip yang diturunkan dari Al-Quran dan Hadis. Konsep-konsep dalam al-qur’an dan hadis seperti kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, kemudian kewajiban saling menghormati dan mendukung antara suami istri hal tersebut bertolak belakang dengan implementasinya, hal tersebut mengarah pada ketidakseimbangan kekuasaan, penindasan, dan ketidakadilan gender. Berbagai kekerasan dialami oleh perempuan baik kekerasan secara fisik, verbal maupun seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori segitiga kekerasan yang digagaskan oleh Johan Galtung yaitu, dan direct violence, structural violence cultural violence. Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa pentignya pemahaman gender yang perlu diatur lebih jelas dalam regulasi karena hukum karena untuk meminimalisir stigma yang telah menjadi adat budaya dalam masyarakat serta di dalam agama islam sendiri perempuan mendapatkan kehormatan untuk mereka diberikan kasih sayang, perlindungan serta keamanan
Membangun Kebersamaan Melalui Makan Kembul Bujana: Strategi Pengembangan Komunitas Berbasis Budaya di MWC NU Garum Kabupaten Blitar Siti Uswatun Kasanah; Zainal Rosyadi; Asyharul Muttaqin
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 April 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v5i1.2149

Abstract

This study explores the tradition of Kembul Bujana at MWC NU Garum Blitar Regency. The research aims to understand the meaning, values, and social impact of this communal dining tradition within the local religious community. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through observation, interviews, and documentation, involving religious leaders, members of the autonomous bodies, and community participants. The findings reveal that Kembul Bujana serves not only as a medium for strengthening social bonds and fostering a sense of togetherness but also as a platform for transmitting religious teachings, cultural values, and collective identity. The discussion highlights the stages of the tradition, the integration of religious rituals with cultural practices, and the role of shared meals in reinforcing community cohesion. The study concludes that Kembul Bujana functions as an effective form of social and religious education, suggesting that such traditions should be preserved and adapted to modern contexts while maintaining their core values. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna kegiatan kembul bujana yang dilaksanakan MWC NU Garum Kabupaten Blitar, serta mengkaji nilai-nilai sosial, religius, dan kultural yang terkandung di dalamnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kembul bujana bukan hanya tradisi makan bersama, tetapi juga sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan solidaritas jamaah, serta menjadi media internalisasi ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah yang ramah dan toleran. Tradisi ini memadukan nilai religius, seperti syukur dan kebersamaan dalam berbagi rezeki, dengan nilai sosial seperti gotong royong dan keterbukaan. Dalam perspektif kultural, kembul bujana menjadi bentuk pelestarian tradisi lokal yang selaras dengan prinsip dakwah kultural Nahdlatul Ulama. Penelitian ini menegaskan bahwa kegiatan kembul bujana berkontribusi terhadap penguatan kohesi sosial dan transmisi nilai keislaman di tengah masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan strategi dakwah kultural yang efektif dan kontekstual, serta memberikan kontribusi terhadap pelestarian tradisi lokal yang bernilai positif.
Sustainability Business Strategy in the Era of VUCA: Dynamic Capability Perspective Denny Rakhmad Widi Ashari; Gautama Sastra Waskita
SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 April 2025
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28926/sinda.v5i1.2180

Abstract

Sustainability Business Strategy in the Era of VUCA: Dynamic Capability Perspective. The increasing uncertainty and complexity in the business environment, often described as the VUCA (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity) era, pose significant challenges for small and medium-sized enterprises (SMEs) in sustaining their competitive advantage. While sustainability-driven business strategies have been widely acknowledged as a means to enhance long-term resilience, the role of dynamic capabilities in enabling SMEs to navigate sustainability challenges remains underexplored. This study aims to investigate how SMEs develop sustainable business strategies through dynamic capability mechanisms (sensing, seizing, and transforming), using Kedai Kosim, Indonesia, as a case study. Employing a qualitative approach with in-depth interviews and document analysis, this research reveals that strategic agility, stakeholder collaboration, and digital transformation are key enablers of sustainability in resource-constrained firms. The findings extend the dynamic capability theory by contextualizing it within SME sustainability strategies and offer practical insights for business practitioners and policymakers. The study suggests that SMEs can achieve sustainability by embedding it into core business models, leveraging technology, and fostering ecosystem partnerships. This research contributes to the ongoing discourse on sustainability and strategic agility in SMEs, highlighting the need for further empirical exploration across different industries and cultural contexts.