cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 1,226 Documents
 113   114   115   116   117 
WANPRESTASI ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BAITUL MAAL WAT-TAMWIL ALMUDARRIS DI KOTA PONTIANAK - A01110097, HAFIDZAL IMAM ZEINDIQA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengadakan usaha bersama dari orang-orang yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, guna untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi berubah menjadi koperasi simpan pinjam BMT Al-Mudarris di sesuaikan dengan perubahan Undang-Undang koperasi Nomor : 17 tahun 2012. Koperasi simpan pinjam BMT Al-Mudarris mempunyai simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 dan simpanan wajib bebas nominal, jasa disebut bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat akad pinjaman yang disetujui Administrasi pinjaman sebesar 1% dan wajib simpanan 2%. Pinjaman maksimal 4 kali simpanan yang diangsur maksimal 10 kali. Tujuan menjadi anggota koperasi simpan pinjam BMT Al-Mudarris adalah mengajukan kredit untuk modal usaha. Suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan jika terjadi salah satu pihak lalai dalam melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan maka pihak yang lalai tersebut dapat dikatakan cidera janji atau wanprestasi. Maka dari itu setiap perjanjian selalu ada jaminan untuk mengatasi terjadinya wanprestasi. Skripsi ini memuat rumusan masalah: Faktor Apakah Yang Menyebabkan Anggota Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Baitul Maal Wat-Tamwil AlMudarris Di Kota Pontianak ?. Adapun metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian metode penulisan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode deskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian. Selanjutnya mengenai pelaksanaan perjanjian antara pengurus dengan anggota dibuat secara tertulis, oleh sebab itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota Koperasi BMT. Adapun faktor penyebab anggota koperasi simpan pinjam Baitul Maal Wat-Tamwil Al-Mudarris yang wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam adalah dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, adanya keperluan mendesak dan mengajukan pinjaman dana di tempat lain. Akibat hukum yang ditimbulkan kepada debitur yang wanprestasi adalah diberi surat peringatan s/d 2 kali dan pemberian toleransi waktu untuk mengansur. Mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam Baitul Maal Wat-Tamwil Al-Mudarris terhadap adanya anggota yang wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah penyelesaian secara kekeluargaan yakni memberikan surat peringatan angsuran secara toleransi, membayar biaya administrasi dan denda yang belum terbayar dan perpanjangan waktu untuk pelunasan pinjaman. Keyword : Perjanjian Simpan Pinjam, Koperasi, Wanprestasi
WANPRESTASI PEMINJAM DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN KOPERSI USAHA MAJU BERSAMA DI KELURAHAN BANSIR LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA KOTA PONTIANAK - A11110104, PARIS
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam menjalani kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan dari orang lain, demikian juga dalam melakukan suatu usaha pekerjaan memerlukan suatu kerja sama dengan orang lain, hal inilah yang dilakukan oleh Koperasi Usaha Maju Bersama dengan pihak peminjam dalam menjalankan usahanya mengadakan suatu kerja sama dalam bentuk perjanjian pinjam meminjam uang. Untuk mengetahui mengenai bentuk dan akibat hukum dari pelaksanaan kerja sama antara Koperasi Usaha Bersama dengan pihak peminjam, penulis menggunakan metode Empiris dengan pendekatan diskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan dari data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan, dengan cara menyebarkan angkat kepada peminjam serta mengajukan pertanyaan langsung dengan ketua Koperasi Usaha Maju Bersama. Dalam menjalankan usahanya pihak Koperasi Usaha Maju Bersama menawarkan jasa peminjaman uang jangka pendek dengan sistem angsuran harian langsung kepada calon peminjam, dengan proses yang mudah, cepat dan tanpa harus memberikan jaminan, serta mengutamakan asas saling percaya sehingga perjanjian yang dibuat antara Koperasi Usaha Maju Bersama dengan Pihak Peminjam dilakukan secara lisan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian pihak peminjam melakukan wanprestasi dalam mengembalikan pinjaman, yang disebabkan oleh usaha peminjam mengalami kerugian, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Koperasi Usaha Maju Bersama. Untuk mengatasi wanprestasi yang dilakukan peminjam pihak Koperasi Usaha Maju Bersama memberikan peringatan kepada peminjam wanprestasi, bahkan apabila peminjam tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka pihak Koperasi Usaha Maju Bersama akan menarik suatu barang milik peminjam sebagai jaminan. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Koperasi Usaha Maju Bersama untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dengan mengadakan pendekatan secara kekeluargaan untuk mengetahui penyebab peminjam wanprestasi, adapun penarikan barang jaminan merupakan langkah akhir yang diambil kedua belah pihak dan atas kesepakatan kedua belah pihak.   Keyword : Perjanjian pinjam meminjam, Wanprestasi, Koperasi.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PESISIR PANTAI OLEH MASYARAKAT SEDANAU KECAMATAN BUNGURAN BARAT KABUPATEN NATUNA KEPULAUAN RIAU - A01110066, WIDIANA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hak milik tanah yang dikuasai oleh masyarakat pesisir pantai Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Kepulauan Riau harus melakukan pendaftaran tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten, namun yang menjadi masalah adalah Apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau Telah Mengabulkan Permohonan Sertifikat Tanah Oleh Pemegang Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang di dasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, faktor yang menyebabkan Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau belum mengabulkan permohonan sertifikat tanah,akibat hukum terhadap pemegang Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang belum di kabulkan permohonan sertifikat tanah, serta untuk mengungkapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) untuk mendapatkan sertifikat tanah. Hasil penelitian adalah masih ada pemegang Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang belum dikabulkan permohonan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna. Metode penelitian yang penulis pergunakan adalah Metode Empiris Dengan Pendekatan Deskriptif Analisis, dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian menganalisis fakta dan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan yang terahir. Kesimpulan penulis masih ada pemegang Surat Keteranagan Penguasaan Tanah (SKPT) di Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna Kepulauan Riau yang tidak dikabulkan permohonan sertifikat hak milik atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau, faktor penyebabnya adalah karena penguasaan tanah berada pada kawasan lindung (sempadan pantai), harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan dikhawatirkan merusak lingkungan dan ekosistem, dan akibat hukumnya tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilikan tanah yang hanya didasarkan pada surat keterangan penguasaan tanah (SKPT), upaya masyarakat adalah membuktikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan sempadan pantai tidak bertentangan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tataruang Wilayah dan tidak mengganggu fungsi alam. Keywords : Pendaftaran Tanah, Masyarakat, Pesisir Pantai, Hak Milik Tanah
EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PONTIANAK - A1011131130, YANUARIUS ERDY SELVIANTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di kota Pontianak untuk memperoleh data dan informasi tentang mengapa masih banyak wajib pajak atau pengguna kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak di Kota Pontianak dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak kendaraan bermotor di Kota pontianak.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Dengan jenis pendekatan dalam penelitian ini melalui pendekatan undang-undang. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data diolah dan dianalisi dengan menggunakan metode kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa banyaknya pemilik kendaraan bermotor roda dua di Kota Pontianak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak dengan alasan tidak memiliki waktu karena kesibukan wajib pajak itu sendiri dan kendaraan yang mereka gunakan hanya untuk berlalu lintas jarak dekat saja serta belum efektifnya kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Pontianak adalah dengan melakukan razia gabungan yang rutin dilaksanakan sebanyak 9 kali dalam 1 bulan serta berbagai inovasi pelayanan yang telah dilakukan dengan dibukanya Gerai Pajak, Samsat Corner, Samsat Keliling, dan yang terbaru yaitu samsat Drive True. Salah satu upaya dari kebijakan pemerintah yang telah berjalan dengan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraaan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik, terbukti dengan target pajak kendaraan bermotor untuk tahun 2016 sebesar 103,84% dari sisi pencapaian target sudah mencapai di atas 100%. Kata kunci : Efektivitas, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah. 
PERJUDIAN KOLOK-KOLOK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI SUDUT KRIMINOLOGI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA - A01109060, RONNY PARLINDUNGAN MARPAUNG
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyakit masyarakat atau penyakit sosial sangat bertentangan dengan norma dan aturan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bentuk perilaku yang dianggap sebagai penyimpangan merusak dan mempengaruhi fungsi dari kontrol sosial serta dinamika kehidupan masyarakat untuk berkembang kearah yang lebih maju. Seperti salah satu contoh yaitu perjudian kolok-kolok yang dilakukan masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang. Di Kecamatan Sungai Ambawang ini, masalah perjudian menurut penulis semakin mengkhawatirkan. Adanya perjudian kolok-kolok  ini hanyalah salah satu dari sekian banyak judi yang ada dan beraneka ragam. Tentunya jika dibiarkan secara terus-menerus, akan menjadi sesuatu hal yang sangat buruk. Dan lebih parahnya lagi bahwa anak-anak di daerah ini bila dilihat dari tingkat pendidikannya yang melakukan perjudian rata-rata masih duduk di bangku SMP dan SMA yang masih dibawah umur berusia antara 10-16 tahun yang sering melakukan permainan ini. Biasanya taruhan kolok-kolok yang dilakukan oleh anak mulai dari Rp 1.000,00, Rp 2.000,00, Rp 5.000,00, Rp 10.000,00 hingga Rp. 20.000,00 paling besar. Dalam penelitian ini adapun metode yang dipergunakan adalah Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan melihat, mengamati serta menganalisa fakta-fakta yang ada di lapangan sebagai mana adanya. Berdasakan pengamatan penulis melalui observasi dan wawancara serta terlibat langsung dari kasus perjudian Kolok-kolok di Kecamatan Sungai Ambawang bukanlah hal yang tertutup dan oleh karena itu kejahatan di daerah ini terutama perjudian masih belum terungkap dan masih menyisakan tanda tanya dari kalangan masyarakat yang kontra terhadap kejahatan ini serta ketegasan dari aparat dan pemerintah yang berwenang walapun mereka tahu bahwa perjudian di kawasan ini benar-benar ada dan sering terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa sangat jelas bahwa faktor lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat serta lingkungan pergaulan sangat dominan sekali mempengaruhi agar anak dapat melakukan permainan judi kolok-kolok serta kurangnya ketegasan Aparat dalam menangani kasus ini.   Keyword : anak, Perjudian Kolok-kolok
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PASAL 74 UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS - A11110146, DECY MARIANI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo PP No. 47 Tahun 2012, setiap PT yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung jawab untuk melaksanakannya ada pada Direksi, yang dianggarkan dalam rencana kerja tahunan serta wajib dilaporkan dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan tersebut, tidak secara jelas menentukan tanggung jawab hukum perdata serta bentuk sanksi-sanksinya apabila PT tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Oleh karena itu, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan itu digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian sistimatika hukum berkenaan dengan konsep dan pengertian hukum terhadap pengaturan tanggung jawab hukum perdata terhadap PT yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan. Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini didapatkan bahwa : Tanggung jawab hukum perdata terhadap PT yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berkaitan dengan kewajiban kontraktual dan perbuatan melawan hukum. Kewajiban kontraktual timbul bila PT membuat perjanjian dengan pihak lain untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sesuai pasal 1320 KUHPerdata. Sedangkan Tanggung jawab perbuatan melawan hukum timbul bila PT, yang diwakili Direksi, melakukan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata. Apabila perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh karyawan atau orang yang diberikuasa PT, maka terhadap perbuatan itu dapat dimintai tanggung jawab perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1367 KUHPerdata. PT yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sesuai pasal 74 ayat (3) UU Perseroan Terbatas jo pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012. Bentuk-bentuk sanksi itu dapat berupa : sanksi hukum perdata dan sanksi hukum administrasi negara. Sanksi hukum perdata berkenaan dengan ganti kerugian. Ganti kerugian dapat timbul karena perbuatan wanprestasi PT terhadap pihak lain atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ PT atau oleh karyawan PT terhadap pihak lain. Sanksi hukum adminsitrasi negara berkenaan dengan pencabutan ijin usaha, peringatan tertulis, pembatasan dan pembekuan kegiatan usaha serta sanksi lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait. Sanksi tersebut didasarkan atas pasal 34 UU Penanaman modal. Agar terdapat kepastian hukum dalam penegakan hukumnya, sebaiknya rumusan ketentuan pada pasal 74 UU Perseroan Terbatas atau pada PP No. 47 Tahun 2012 diperjelas berkenaan dengan jenis PT yang mengelola sumber daya alam atau berkait dengan sumber daya alam yang wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan serta besarnya anggaran biaya untuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Demikian juga bentuk sanksi bagi PT yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab sosiall agar diperjelas, baik dari segi hukum perdata dalam hal tuntutan ganti kerugian maupun hukum administrasi negara untuk pencabutan ijin atau pembatasan kegiatan usahanya. Keyword : Tanggung jawab hukum perdata Peseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
ANALISIS YURUDIS PENJATUHAN TALAK TIGA DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN ISLAM - A11107036, MELLY LISNIARTI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulis Melly lisniarti dengan judul :ANALISIS YURUDIS PENJATUHAN TALAK TIGA DITINJAU DARIHUKUM PERKAWINAN ISLAM. Skripsi FakultasHukum Untan tahun 2013 Didalampelaksanaan aturan dibidang perkawinan salah istri Hak inilah yang perlu kiranya untuk dikaji lebih jauh dalam pandangan hukum perkawinan Islam Rumus Masalah: Bagaimanakah Keabsahan penjatuhanTalak Tiga sekaligus Ditinjau Dari Hukum perkawian Islam sejak telak(2).Untukmegurakan dan menjelaskan tentang prosudur Penulis penjatuhan talak (3).Untuk menjelaskan keabsahan penjatuhan tala-talak tiga sekaligus dalam pandangan hukum perkawinan Islam ?” Metode penelitian yang digunakan yakni Metode penelitian hukum Nomatif ,yaitu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian pustakaan(library reseach)dengan menelitian bahan kepustakaanberupa datasejak dahuluprimer,sekunder dan tersier di nama penelitian hukum nomatif difopuskan pada asas hukum. Kesimpulan hukum.(1).Bahawa hukum talak sudah datasejak dahulu ketika ajaran Islam diturunkan’(2).Bahawa prosudur penjatuhan talak hurusmegikuti urutan yang talak ditentukan.(3).Bahawa sampai sekarang terjadi perbedaan pendapat tentang keabsan telah tiga sekaligus. Saran-saran (1).Hak talak ada pda suami hendaknya tidah digunakansecara berlebihan,(2).Talak yang dijatuhkan hendaknya mengacu pada aturan perkawinan Isdlam (3).Ketentuan hukum positip dalam hak penjatuhaqn talak harus dijadikan acuan dalam bertindak.Keyword : -
IMPLIKASI HUKUM KEBERADAAN TAP MPR DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA - A01110188, ANUM
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebelum dilakukan amandemen terakhir terhadap UUD NRI Tahun 1945, MPR dipandang sebagai lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat, namun berubah menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. MPR tidak dimungkinkan lagi untuk mengeluarkan ketetapan diluar kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. MPR pasca amandemen telah kehilangan wewenang untuk menciptakan peraturan yang bersifat regelling. Hal ini, berdampak pada status hukum Tap MPR/S yang pernah dikeluarkan terdahulu.  Berdasarkan Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang peninjauan  materi dan status hukum Tap MPR/S dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002,  ditemukan 8 Tap MPR yang masih relevan untuk diberlakukan. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menghilangkan Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun Tap MPR kembali dimasukkan dalam hierarki berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Tap MPR ditempatkan setingkat di atas UU dan setingkat di bawah UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan Tap MPR saat ini dapat menimbulkan implikasi hukum sehingga diperlukan suatu langkah untuk memposisikan Tap MPR/S secara ideal. Adapun dalam penulisan ini, digunakan penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis data melalui teknik deskriptif dan evaluatif sedangkan teori yang digunakan adalah Stufenbau Theorie, teori perundang-undangan dan teori lembaga negara. Penempatan kembali Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan akan menimbulkan sejumlah implikasi hukum. Pertama, dilihat dari sinkronisasi peraturan perundang-undangan bahwa Tap MPR telah mengaburkan sifat pembeda antara peraturan dan keputusan, dan jika dicermati dari segi sifat hukum dan materi muatan yang diaturnya Tap MPR bukanlah termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan bersifat regelling dan berlaku terus menerus sedangkan keputusan/ketetapan bersifat individual, konkrit dan final. kedua,berimplikasi terhadap kedudukan antar lembaga negara yang berwenang mengeluarkan peraturan, posisi Tap MPR saat ini, dapat menimbulkan konflik kewenangan antar sesama lembaga negara. Ketiga, berkaitan pula dengan kedudukan peraturan MA, MK dan peraturan lembaga lainnya yang sejajar karena seolah MPR tersebut masih memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Keempat, berimplikasi terhadap lembaga mana yang akan berwenang melakukan yudisial review. Dewasa ini, MK dan MA tidak memiliki dasar konstitusional, kecuali MK memperluas kewenangannya. Sehingga perlu dilakukan penyetaraan status hukum Tap MPR dengan UUD NRI Tahun 1945 atau UU. Akan jauh lebih efektif jika dilakukan penyetaraan status hukumnya dengan UU. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 4 Tap MPR No. I/MPR/2003 yang telah memberikan suatu ruang kepada Tap MPR untuk dapat disetarakan dengan UU. Sehingga perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2011. Produk hukum Tap MPR  gaya baru dalam revisi UU tersebut akan muncul dengan wujud berupa UU karena semua materi muatan Tap MPR  tersebut telah diatur ke dalam UU.   Keywords : implikasi hukum, Tap MPR, hierarki peraturan perundang-undangan
WANPRESTASI ANGGOTA KOPERASI KREDIT PANCUR DANGERI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG - A01112088, RUPINUS JUNAIDI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu koperasi yang ada di Kalimantan Barat Khususnya yang ada di Desam Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang yaitu Koperasi CU Pancur Dangeri (CUPD) dalam hal ini penulis mengangkat tentang Wanprestasi Anggota Credit Union Pancur Dangeri Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang, kenyataannya masih ada anggota koperasi yang wanprestasi dalam membayar uang pinjaman.Adapun metode penulisan skripsi penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata dengan menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Metode diskriptif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Dalam pelaksanaannya masih ada anggota koperasi yang wanprestasi dalam mengembalikan pinjaman uang menimbulkan kerugian bagi koperasi CU Pancur Dangeri (CUPD) faktor penyebab anggota CU Pancur Dangeri Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang melakukan kelalaian/wanprestasi dalam mengembalikan uang pinjaman adalah karena pengahasilan yang berkurang, tidak ada uang dan masih ada keperluan lain yang lebih mendesak. Akibat hukum bagi anggota CU yang tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam mengembalikan uang pinjaman ialah timbulnya kerugian yang menyebabkan pihak CU melakukan eksekusi dalam menilai kemampuan anggotanya untuk pinjaman uang selanjutnya. Upaya yang dilakukan oleh pengurus kopdit CU Pancur Dangeri Simpang Dua  terhadap anggota yang wanprestasi dalam mengembalikan uang pinjaman adalah memberikan peringatan dan serta menahan aset yang berharga sebagai barang jaminan dan jangka waktu kembali untuk segera melunasi uang pinjaman.  Kata Kunci     : Perjanjian Pinjam Meminjam, Wanprestasi 
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM HUKUM ADAT DAYAK KEBAHANT DI KECAMATAN KAYAN HULU KABUPATEN SINTANG - A01109141, ANTONIUS
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semua Negara mempunyai hukum sendiri-sendiri begitu juga setiap wilayah dan daerah memiliki aturan atau norma-norma dasar, begitu juga dengan adat, dimana daerah-daerah memiliki aturan adatnya masing-masing. Hukum adat merupakan sumber hukum yang masih hidup dan berkembang di dalam masyarakat sampai saat ini. Oleh karena itu, hukum adat atau aturan lain yang dianggap sah (legal) tidak boleh luput dari asas-asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan analisis deskriptif, yaitu untuk mengkaji kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan Nasional yang di gagas oleh  dewan Adat Dayak kebahant Kecamatan Kayan Hulu secara tertulis. Di samping itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dari kepustakaan yang kemudian dikelompokkan kepada data primer dan sekunder. Cara mendapatkan data diperoleh dengan cara membaca leteratur buku, makalah  dan majalah. Data mengenai hukum  adat dayak kebahant (Peradilan Adat dayak kebahant) lebih banyak bersumber dari buku pedemoman peraturan hukum adat  yang diterbitkan oleh dewan Adat dayak kebahant tahun 2004 di Kecamatan Kayan Hulu. Peneliti juga mengadakan hubungan langsung dengan sumber data (responden) melalui wawacara (interview) dengan para fungsinaris adat dan tua-tua adat yaitu temenggung koodinator dan temenggung desa serta tua-tua adat (orang-orang yang mengerti adat) Dayak Kebahant. Berdasarkan metode yang digunakan, hasil penelitian penulis, bahwa pelaksanaan Peradilan Adat dayak kebahant tidak jauh berbeda dengan sistem Peradilan Nasional, bahkan penyelesaian sengketa/perkara melalui peradilan adat sangat efektif dilaksanakan di masyarakat adat dayak kebahant untuk saat ini, ini di lihat dari banyaknya perkara yang diselesaikan oleh peradilan adat yaitu temenggung, dan sangat sedikit perkara/sengketa yang masuk ke peradilan Negara. Oleh karena itu, keberadaan peradilan adat perlu di lestarikan dalam rangka penyelesaian perkara/sengketa yang lebih bemartabat menuju keadilan yang lebih baik di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang.Keyword : Penyelesaian Tindak Pidana Adat

Page 115 of 123 | Total Record : 1226

 113   114   115   116   117 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue