cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 1,226 Documents
 25   26   27   28   29 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA - A11110020, CHRISTIYANTI SIMANJUNTAK
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun  Judul  dalam  Skripsi  ini  adalah  :  Analisis  Yuridis  Perlindungan Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Beda Agama. Rumusan Masalah yakni Bagaimanakah perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama  ?.  Tujuan  Skripsi  ini  sebagai  berikut  :  Untuk  mendapatkan  data  dan informasi  tentang  analisis  yuridis  perlindungan  anak  akibat  perceraian  dari perkawinan beda agama dan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap akibat hukum anak akibat perceraian dari perkawinan beda agama. Perkawinan  antar  agama  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat, seharusnya  tidak  terjadi  jika  dalam  hal  ini  negara  atau  pemerintah  secara  tegas melarangnya  dan  menghilangkan  sikap  mendua  dalam  mengatur  dan melaksanakan  suatu  perkawinan  bagi  rakyatnya.  Sikap  ambivalensi  pemerintah dalam perkawinan beda agama ini terlihat dalam praktek bila tidak dapat diterima oleh  Kantor  Urusan  Agama,  dapat  dilakukan  di  Kantor  Catatan  Sipil  dan menganggap sah perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negeri. Dari kenyataan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  terhadap  perkawinan  beda  agama, menurut aturan perundang - undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki. Mengenai  analisis  yuridis  perlindungan  anak  akibat  perceraian  dari perkawinan  beda  agama  yakni  adanya  perceraian  beda  agama  berdampak  pada anak  yang  dilahirkan  misalnya  kalau  ditelantarkan  padahal  ada  pasal  yang mengatur bahwa orang tua wajib memberi nafkah sesuai UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana setiap anak berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar. Selanjutnya,  mengenai  akibat  hukum  anak  akibat  perceraian  dari perkawinan  beda  agama  kedudukan  anak  dengan  ikatan  perkawinan  yang  sah akan membawa akibat hukum yang sah pula, termasuk anak-anak yang dilahirkan. Maka  jika  dikaitkan  dengan  perkawinan  beda  agama  maka  perkawinan  beda agama tidak sah menurut undang-undang perkawinan sehingga membawa akibat juga  terhadap  anka-anak  yang  dilahirkan.  Anak-anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan  beda agama adalah anak tidak  sah karena perkawinan orang tuanya bukan perkawinan yang sah. Sehingga anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum  dengan  ayahnya  melainkan  hanya  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja. Hal  ini  juga  terkait  masalah  kewarisan  dimana  si  anak  tidak  mendapatkan  hak mewaris dari ayahnya tetapi hanya dengan ibunya saja   Kata Kunci : Perkawinan beda agama, Perceraian, Perlindungan anak
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002 - A01110041, SYAHRUL RAMADHAN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan suatu lembaga yang dikenal dalam industri musik dalam negeri. Yayasan Karya Cipta Indonesia memiliki kewenangan yang diberikan Pencipta untuk penggunaan hak ekonomi dari ciptaan yang dimiliki pencipta. Kewenangan  yang diberikan pencipta kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia merupakan kewenangan yang didasari dengan adanya kontrak. Kewenangan yang diberikan berupa kuasa untuk mengelola Hak Ekonomi yang dimiliki pencipta dari ciptaannya yaitu khusus pada ciptaan berupa dalam bidang seni musik. Namun dengan dasar kontrak ini kewenangan yang dimiliki Yayasan Karya Cipta Indonesia menjadi kurang diketahui masyarakat luas, sehingga sebagaian besar pencipta  dalam bidang seni musik kurang mengetahui keberadaan dan kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia. Permasalahan yang diteliti dalam penelitaian beserta tujuannya yaitu untuk mengetahui kewenangan-kewenangan yang dimiliki Yayasan Karya Cipta Indonesia ditinjau dari dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap norma-norma hukum dalam masyarakat yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Penelitian demikian dapat dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang mengandung norma-norma hukum. Tidak semua pasal salam suatu perundang-undangan mengandung norma hukum, ada pasal-pasal yang hanya memberikan batasan atau definisi saja seumpamanya yang biasanya ditemukan pada bab ketentuan-ketentuan umum dalam suatu perundang-undangan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Yayasan Karya Cipta Indonesia memiliki kewenangan dalam mengelola serta mengeksploitasi ciptaan dibidang seni musik. Kewenangan ini terkait dengan adanya pemberian kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta. Yayasan Karya Cipta Indonesia memiliki dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang  dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (3) bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan kuasa pada organisasi profesi. Jadi kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan   kewenangan yang diberikan Pencipta atau pemegang hak cipta kepada organisasi profesi. Dalam penelitian ini diharapkan agar pemerintah mempertegas kedudukan Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai organisasi profesi agar lebih mudah diketahui sebagian besar masyarakat terhadap kewenangan yang dilakukan Yayasan  Karya Cipta Indonesia.   Keyword : Hak Cipta, YKCI, Organisasi Profesi, Kewenangan
WANPRESTASI PEMILIK D’JAU FUTSAL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI KECAMATAN PONTIANAK BARAT - A11112069, MUHAMMAD IRDIAN
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu perjanjian yang muncul dalam praktek sehari-hari ialah perjanjian sewa menyewa lapangan futsal yang dilakukan antara pihak pemilik lapangan futsal dengan pihak menyewa yang dilakukan secara lisan. Perjanjian sewa menyewa lapangan futsal merupakan suatu persetujuan kedua belah pihak dimana pemilik lapangan futsal memberikan waktu sewa sesuai perjanjian kepada pihak penyewa dan penyewa melaksanakan kewajiban dengan membayar uang sewa sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnnya. Namun pada pelaksanaannya pemilik lapangan futsal melakukan kesalahan dalam pemberian waktu sewa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor Apa yang Menyebabkan Pemilik Lapangan Futsal Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal di Kecamatan Pontianak Barat”. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan secara deskriptif analisis dengan mengungkapkan fakta yang ditemukan di lapangan. Bahwa faktor yang menyebabkan pemilik lapangan futsal wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa lapangan futsal di Kecamatan Pontianak Barat adalah karena kelalaian dari petugas pencatat waktu sewa dan karena kesalahan teknis seperti mati lampu. Sebagai akibat hukum terhadap pihak pemilik lapangan futsal yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam pemberian waktu sewa lapangan adalah pemilik lapangan futsal dapat dituntut ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami pihak penyewa. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penyewa yang dirugikan atas kelalaian atau kesalahan pemilik lapangan futsal dalam pemberian waktu sewaadalah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan menuntut ganti kerugian yang sesuai kepada pihak pemilik lapangan futsal di Kecamatan Pontianak Barat. Akan tetapi, pengguna jasa belum pernah melakukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri, karena penyelesaian klaim oleh pengguna jasa dilakukan langsung dengan pihak pemilik lapangan futsal di Kecamatan Pontianak Barat. Kata Kunci:  Perjanjian Sewa Menyewa, Tanggung Jawab, Pemilik Lapangan, Wanprestasi  
PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH DALAM PEMBIAYAAN PADA BANK MUAMALAT CABANG PONTIANAK - A01108002, NENI SURYANI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dalam penulisan skripsi ini adalah Penerapan Akad Musyarakah Dalam Pembiayaan Pada Bank Muamalat Cabang Pontianak. Latar belakang dari skripsi ini bahwa Bank Muamalat merupakan bank murni syariah yang dalam prakteknya harus sesuai dengan dasar hukum dalam islam yaitu Al Quran, As Sunnah, Ijma dan Qiyas. Pada perbankan syariah, terdapat salah satu produk yang dikenal dengan sistem pembiayaan. Pada produk pembiayaan, terdapat banyak akad yang diterapkan berdasarkan syariat Islam salah satunya akad Musyarakah. Akad Musyarakah ini menjalankan prinsip bagi hasil dimana antara bank dan nasabah sama-sama menanamkan modalnya untuk menjalankan suatu kegiatan usaha dan keuntungan dari hasil usaha bersama ini dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). Jika terjadi kerugian, maka pertanggung jawaban kerugian ditanggung oleh para pihak selaku pemilik modal sesuai dengan batas modal masing-masing. Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah apakah penerapan akad musyarakah dalam pembuatan perjanjian pada pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat cabang Pontianak sesuai dengan hukum perbankan syariah sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan penerapan akad musyarakah pada sistem pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat sesuai dengan Hukum Perbankan Syariah. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Jenis data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ini. Selain itu penulis juga menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Penulis mewawancari pihak Bank Muamalat cabang Pontianak untuk menambah data. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pada pembagian kerugian yang diterapkan di Bank Muamalat sepenuhnya sudah sesuai dengan syariat islam. Ini dilihat dari sistem pembagian kerugian yang diterapkan pada Bank Muamalat cabang Pontianak yang melihat dari aspek penyebab kerugian. Jika kerugian dari kegiatan usaha berasal dari nasabah, maka bank tidak ikut bertanggung jawab dalam kerugian atas usaha bersama tersebut. Sebaliknya jika kerugian berasal dari bank, maka nasabah tidak ikut bertanggung jawab mengganti kerugian. Hal ini sesuai dengan hadist Qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Allah SWT telah berkata : Saya menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduaya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut. (HR. Daud). Adapun saran yang dapat penulis berikan, pertahankan dan tingkatkan terus penerapan prinsip syariah islam dalam segala aspek kegiatan usaha pada Bank Muamalat. Karena Bank Muamalat merupakan cerminan Bank Syariah dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah.Keyword : .................
TINJAUAN TERHADAP SENGKETA BLOK TIMUR AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL - A01111231, MANTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua Negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.      Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pengaturan hukum internasional dalam menetapkan batas laut wilayah Indonesia dengan Malaysia. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam hal menyelesaikan masalah perbatasan blok timur ambalat dengan Malaysia.      Dari hasil penelitian menunjukan bahwa persoalan klaim blok ambalat muncul setelah tahun 1967 dengan dilakukan pertemuan teknis pertama kali mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Pada tanggal 27 Oktober 1969 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia, yang disebut sebagai Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia dan Malaysia. kedua negara masing-masing melakukan ratifikasi pada 7 November 1969. Kemudian pada tanggal 17 Maret 1970 kembali ditanda tangani Persetujuan Tapal batas Laut Indonesia dan Malaysia. Akan tetapi pada tahun 1979 pihak Malaysia membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim yang dengan secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya yaitu dengan memajukan koordinat 4° 10′ arah utara melewati Pulau Sebatik. Indonesia tentuna melakukan protes atas dasar bahwa merujuk pada perjanjian yang telah ditandatangani pada tahun 1969 dan tahun 1970. Peta baru Malaysia 1979 diduga kuat peta didasarkan pada ketentuan Konvensi 1958 (UNCLOS I), padahal dengan keluarnya United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, peta baru Malaysia 1979 sudah tidak bisa diberlakukan lagi karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini. Pasal 311 United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menyebutkan bahwa konvensi ini harus diutamakan dari konvensi-konvensi sebelumnya. Dan juga dengan adanya peta baru tersebut Malaysia tidak menghargai Indonesia sebagai negara kepulauan. Malaysia merupakan negara pantai biasa jadi mereka tidak berhak menentukan tapal batas laut semaunya. Kata Kunci : Sengketa, Blok Timur Ambalat, Indonesia  dan 
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK - A01112125, IKRIMA ROZA PUTRIANTIWI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, menentukan bahwa setiap peijanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuat peijanjian tersebut, hal ini bermakna  bahwa  setiap  peijanjian  yang  dibuat  memenuhi  syarat  sahnya peijanjian  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  maka peijanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang mengadakan peijanjian untuk dilaksanakan. Demikian  pula  halnya  seharusnya  pada  peijanjian  bagi  hasil pemeliharaan  sapi  potong,  karena  peijanjian  tersebut  sah,  maka  apa  yang dipeijanjikan  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  kedua  belah  pihak  dalam peijanjian, di mana pihak pemelihara sapi senantiasa memelihara sapid an tidak boleh menjual sapi yang dipeliharanya tanpa seizing pemilik sapi, dan pemilik berkewajiban membagi hasil penjualan sapi dengan perbandingan sama besarnya. Namun pada kenyataannya masih ada pihak pemelihara sapi yang belum  melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  yang  telah  disepakati dalam peijanjian bagi hasil pemeliharaan ternak sapi di Kelurahan Saigon, sebagai  faktor  penyebab  pemeliharaan  sapi  tidak melaksanakan  peijanjian bagi  hasil  yang  telah  disepakati  adalah  karena  Tidak  sempat memberitahukan  kepada  pemilik  sapi,  sementara  ada  pembeli  yang mendesak memerlukan sapid an dengan tawaran harga yang tinggi, karena yang hasil penjualan sapi akan dipergunakan untuk keperluan keluarga yang mendesak apabila diberitahukan kepada pemilik sapi tentu tidak akan dapat mempergunakan seluruh hasil penjualan sapi tersebut. Akibat hukum bagi para pemelihara sapi yang tidak melaksanakan peijanjian  bagi  hasil  yang  telah  disepakati  adalah  pemilik  sapi menghentikan  peijanjian  bagi  hasil  pemeliharaan  sapi,  dan  pemilik  sapi meminta seluruh hasil penualan sapi. Pemilik  sapi  belum  melakukan  upaya  apapun  salam  usaha untuk  pemenuhan  haknya  yang  tidak  dipenuhi  oleh  pihak  pemelihara sapi,  selain  hanya  memberikan  peringatan  kepada  pemeliharaan  sapi untuk  memenuhi  kewajibannya  secara  sukarela  dan  menghentikan perjanjian bagi hasil pemeliharaan sapi. Kata kunci: Bagi hasil, pemeliharaan sapi, wanprestasi
STUDI KOMPARATIF PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 - A01110066, VISIASTRI FATMA HALIDA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah perceraian menurut Hukum Islam dengan Hukum Positif terdapat perbedaan. Perceraian atau jatuhnya talak dalam Hukum Islam seperti, suami yang sengaja atau tidak sengaja melontarkan kata-kata yang mengandung unsur talak, dapat dinyatakan menjatuhkan talak kepada istrinya. Akan tetapi, meskipun secara fiqhiyyah kata-kata itu telah sah, secara yuridis belum dikatakan sah, karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dikatakan sah secara yuridis formal apabila dilakukan di depan Pengadilan, dan setiap putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya perceraian di bawah tangan menyebabkan keabsahan diragukan serta tidak mempunyai kekuatan hukum. Rumusan masalah : Bagaimana perbandingan perceraian di bawah tangan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan berupa data primer, sekunder, dan tersier. Adapun jenis pendekatan yang digunakan melalui studi komparatif (perbandingan) yang bermaksud mencari persamaan dan perbedaan dari satu objek atau lebih. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (literature research) mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan adalah sah menurut Hukum Islam apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Namun, tidak berlaku dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang dengan jelas menyatakan bahwa perceraian sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di depan sidang Pengadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991) juga menegaskan bahwa bagi yang beragama Islam, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama. Akibat hukum dari perceraian di bawah tangan yakni tidak memiliki kepastian hukum, kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara. Upaya dalam menyelesaikan permasalahan perceraian di bawah tangan yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara bawah tangan, kemudian ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama harus terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah, apabila telah mendapat ketetapan, maka selanjutnya dilakukan itsbat sekaligus perceraian untuk mengesahkan perceraian tersebut. Kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya mengesahkan perceraian tersebut secara hukum, tatapi juga untuk memeriksa perkara tersebut. Keywords: Perceraian, di bawah tangan, Hukum Islam
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN DOKUMEN AMDAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUB 2009 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2012 DI KABUPATEN MEMPAWAH - A01110022, JULIANTI KURNIA PRADITA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah landasan  bagi setiap pelaku usaha untuk tetap melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran akibat dari usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan. Tak dapat dipungkiri, saat ini perkembangan perkebunan kelapa sawit sedang marak dikembangkan di Indonesia dan juga menambah pendapatan daerah serta membantu pembangunan daerah. Perlu adanya upaya pengelolaan lingkungan yang rasional terhadap segenap komponen lingkungan yang mengalami dampak perubahan besar dan penting. Oleh karena itu perlu adanya upaya terpadu dan terkoordinasi dalam melestarikan fungsi lingkungan yang ada di wilayah sekitar, dengan melakukan pengawasan lingkungan terhadap penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan merupakan faktor yang sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan dan mewujudkan masyarakat sadar hukum. Tanpa pengawasan, hukum lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan. Meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan Nomor 27 Tahun 2012 serta beberapa peraturan pelaksananya, efektivitas pelaksanaan pengawasannya masih perlu diuji. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Mengapa jumlah pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Amdal perusahaan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 di Kabupaten Mempawah belum berjalan secara maksimal. Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif  Analisis, dimana meneliti dan menganalisa dengan mengambarkan keadaan atau fakta-fakta yang di ditemukan pada saat dilakukanya penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat menjelaskan pada dasarnya perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terhadap Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal telah cukup baik namun implementasinya dilapangan kurang berjalan dengan baik.       Keyword: Perkebunan Kelapa Sawit, AMDAL, Perbuatan Melanggar Undang-Undang
PELAKSANAAN ADAT NIBAKNG/NYOBENG DAYAK BIDAYUH DI DESA SEBUJIT KECAMATAN SIDING KABUPATEN BENGKAYANG - A01111040, APRIANUS
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upacara Adat Nibakng/Nyobeng Suku Dayak Bidayuh berlangsung selama tiga hari, mulai 15 – 17 juni yang harus di laksanakan setiap tahun. Ritual Adat Nibakng Suku Dayak Bidayuh merupakan ritual memandikan atau membersihkan tengkorak kepala manusia hasil mengayau oleh nenek moyang Suku Dayak Bidayuh. Adat Nibakng/Nyobeng Suku Dayak Bidayuh ini merupakan kegiatan tahunan yang paling besar merupakan ritual untuk menghormati kepala manusia hasil mengayau merupakan tujuan sesungguhnya dari ritual Nibakng/Nyobeng itu sendiri. Metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode empiris dengan pendekatan  deskriptif analisis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada pelaksanaan masih dilaksanakan sebagaimana mestinya dan untuk mengetahui akibat hukum Adat Nibakng/Nyobeng Dayak Bidayuh Di Desa Sebujit Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang. Pengumpulan data menggunakan data primer diperoleh melalui informasi  yang penuli  peroleh  di  lapangan melalui  wawancara  dengan  pihak  yang  berwenang,  dalam  hal ini kepala dusun selaku tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui dan memahami Upacara Adat Nibakng/Nyobeng.Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Dayak Bidayuh Di Desa Sebujit Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang yang melakukan Adat Nibakng/Nyobeng. Bahwa pelaksanaan Adat Nibakng/nyobeng Pada Masyarakat Suku Dayak Bidayuh Di Desa Sebujit Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang. Inti dari ritual Adat Nibakng Suku Dayak Bidayuh yakni, memandikan tengkorak kepala manusia hasil mengayau yang disimpan dalam rumah Baluq. Dilaksanakan dengan mengalami perubahan Upacara Adat Nibakng/nyobeng Suku Dayak Bidayuh di Desa Sebujit. Hasil perang antara suku yaitu memandikan tengkorak kepala manusia hasil mengayau yang disimpan dalam rumah Baluq dan disertai dengan bunyian alat musik disesuaikan dengan alat musik yang ada serta pakaian adat yang ditentukan dalam upacara adat. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada pelaksanaan Adat Nibakng/nyobeng Dayak Bidayuh Di Desa Sebujit Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang yaitu adat Gawai Nibakng/nyobeng dikarenakan faktor ilmu pengetahuan dan pendidikan dan faktor agama. Bahwa akibat Hukum bagi pelanggar Adat Nibakng/nyobeng Dayak Bidayuh Di Desa Sebujit Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang dikenakan hukum adat berupa sanksi yaitu pembayaran denda berupa uang, barang dan permintaan maaf dengan penyembahan hewan.Upaya  Ketua adat untuk tetap melastarikan upacara adat nibakng/nyobeng. Kata Kunci : Suku Dayak Bidayuh, Adat Nibankng/Nyobeng dan Baluq.
PELAKSANAAN PASAL 20 (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN KTP DAN KK DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA - A01109058, EKA RATNASARI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul PELAKSANAAN PASAL 20 (1) UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGURUSAN KTP DAN KK DI KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA Masalah yang diteliti Bagaimanakah Pelaksanaan dalam kaitannya dengan pengurusan KTP dan KK di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Sesuai Pasal 20 (1) Undan-Undang Nomor 25 Tahun 2009? Metode yang di gunakan Deskriptif Analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi saat penelitian dilakukan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pelayanan publik dalam kaitannya dengan pengurusan KTP dan KK di Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara belum sesuai dengan peraturan yang ada karena tidak mempunyai standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan, dan Faktor Faktor yang memhambat adalah kurangnya fasilitas/sarana yaitu komputer, listrik sering padam, pegawai dan pihak terkait di Kecamatan bagian pelayanan publik khusnya KTP dan KK tidak disiplin, meninggalkan kantor di jam kerja, dan tidak ada Atasan yang melakukan pengawasan. Dan upaya yang di lakukan atasan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik adalah memberikan pengawasan dan mengkontrol cara kerja bawahannya dalam menjalankan tugas kantor, menegur atau mengkritik bagi karyawan yang tidak displin ataupun yang melakukan pelanggaran, menciptakan suasana harmonis untuk meningkatkan cara kerja agar mendapatkan hasil yang maksimal. Rekomendasi atau saran yang penulis sampaikan adalah hendaknya ada pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai dan pihak terkait bagian pelayanan khususnya pembuatan KTP dan KK di Kecamatan Seponti, perlu penambahan fasilitas sarana yaitu komputer, dan seharusnya menetapkan standar pelayanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik supaya dapat memuaskan masyrakat dan menerapkan kedisiplinan. Keyword : Pembuatan KTP dan KK, Pasal 20 (1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, Kabupaten Kayong utara

Page 27 of 123 | Total Record : 1226

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue