cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Berisi Jurnal-Jurnal Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Hukum UNTAN (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional)
Arjuna Subject : -
Articles 1,226 Documents
 89   90   91   92   93 
WANPRESTASI NASABAH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG PONTIANAK - A01112138, RADEN MAULANA WIDYANTO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, demikian pula pada perjanjian kredit pemilikan rumah, perjanjian kredit pemilikan rumah telah terjadi pada saat tercapainya kata sepakat diantara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian kredit pemilikan rumah yang dibuat secara sah pada umumnya hendaknya memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian. Yang menjadi rumusan masalah adalah “Faktor Apa Yang Menyebabkan Nasabah Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak.?” Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris dan jenis pendekatan secara deskriptif analisis yaitu meneliti dengan mengungkapkan fakta secara obyektif pada saat penelitian di lapangan. Mengenai pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak dengan nasabah tentu saja ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, akan tetapi nasabah tidak memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan maka hal ini dapat dikatakan wanprestasi. Adapun faktor penyebab nasabah wanprestasi adalah dikarenakan nasabah tidak memiliki pekerjaan lagi sehingga tidak mampu membayar angsuran tepat pada waktunya. Akibat hukum yang ditimbulkan dikarenakan nasabah yang wanprestasi adalah pembatalan perjanjian, peralihan resiko serta membayar kerugianberupa denda. Dan upaya hukum yang  dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pontianak kepada nasabah yang wanprestasi adalah mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri serta membayar semua kerugian yang timbul atas perkara tersebut. Kata Kunci: Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, Nasabah, Wanprestasi.  
PENERAPAN PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NO 5 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERTENTU (STUDY RUMAH KOST DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA) - A1012131052, AGUS UTOMO
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minimal  : 1000 karakter              Untuk MAHASISWA PENERAPAN PASAL 3 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KOTA  PONTIANAK  NO  5  TAHUN  2012  TENTANG PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  DAERAH  NOMOR  2 TAHUN  2011  TENTANG  RETRIBUSI  TERTENTU (STUDY  RUMAH  KOST  DI  KECAMATAN  PONTIANAK TENGGARA) Agus Utomo agus.untan@gmail.com 081256098500 Penelitian Hukum NORMATIF / EMPIRIS Izin  Mendirikan  Bangunan  atau  biasa  dikenal  dengan  IMB adalah  perizinan  yang  diberikan  oleh  Kepala  Daerah  kepada  pemilik bangunan  untuk  membangun  baru,  mengubah,  memperluas, mengurangi,  dan/atau  merawat  bangunan  sesuai  dengan  persyaratan administratif  dan  persyaratan  teknis  yang  berlaku.  IMB  merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta  ketertiban,  keamanan,  keselamatan,  kenyamanan,  sekaligus kepastian  hukum.  Kewajiban  setiap  orang  atau  badan  yang  akan mendirikan bangunan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan Oleh sebab itu untuk mengatasi permasala perizinan ini. maka Pemerintah Kota Pontianak telah mengeluarkan ketentuan dalam bentuk Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Retribusi  Perizinan  Tertentu,  khususnya  di  Kecamatan  Pontianak Tenggara,  Kelurahan  Bansir  Laut,  dan  di  maksudkan  agar  menjadi arahan  bagi  Pemerintah  Kota  Pontianak  dalam  Memberikan  dasar hukum  bagi  Perizinan  usaha  kost-kostan  di  Kecamatan  Pontianak Tenggara, Kelurahan Bansir Laut  Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat yang memiliki  rumah  kost-kostan  di  Kecamatan  Pontianak  Tenggara, Khususnya di Kelurahan Bansir Laut, didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat  Pemilik  rumah  Kost-kostan  dalam  melakukan  renovasi bangunan  rumah  tidak  memiliki  izin  mendirikan  bangunan  terlebih dahulu,  sehingga  Pasal  3  ayat  2  Peraturan  Daerah  Kota  Pontianak Nomor  5  Tahun  2012  masih  dirasakan  belum  efektif.  Hal  ini dikarenakan  sebagian  besar  masyarakat  belum  memahami  dan mengetahui adanya kewajiban untuk memiliki Izin merubah, rehabilitasi dan atau memugar bangunan kembali atau merenovasi bangunan rumah, disamping itu pihak yang berwajib belum pernah melakukan sosialisasi dan  memberikan  teguran,  apabila  terjadi  pelanggaran  Izin  Mendirikan Bangunan,  dan  serta  belum  maksimalnya  pengawasan  yang  dilakukan oleh aparat, terbatasnya sarana dan fasilitas yang menunjang. Dengan  demikian,  karena  Izin  Mendirikan  Bangunan  menjadi hal  yang  sangat  penting.  dalam  hal  seperti  mahalnya  pembuatan  IMB, lamanya  pemrosesan  pelayanan  perizinan  diharapkan  tidak  lagi menjadi kendala yang dapat menjadi penghambat bagi masyarakat yang ingin mengurus IMB Adapun  skripsi  ini  dengan  judul  Penerapan  Pasal  3  ayat  2  Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tertentu (Study Rumah Kost Di Kecamatan Pontianak Tenggara) pada Peraturan Daerah  Kota  Pontianak,  Kecamatan  Pontianak  Tenggara,  Kelurahan Bansir Laut Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  perlu  untuk  mengoptimalkan pengawasan  terhadap  perkembangan  bangunan  terutama  pada Perumahan kost-kostan yang banyak terjadi renovasi bangunan rumah, kemudian  melakukan  sosialisasi  yang  merata  ke  semua  lapisan masyarakat  dan  meningkatkan  sarana  dan  fasilitas  yang  dapat menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak No 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tertentu. Yaitu: Pasal 3 ayat 2.   Kata Kunci : Penerapan, Peraturan Perizinan Usaha Kost, IMB
PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PENGGUNA NARKOBA(UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009) DI KOTA PONTIANAK - A011O8081, SY.SALMAN ALFARISI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman ,baik sintetis ataupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilang nya rasa sakit ,mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ktergantungan. Di satu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan,pelayanan,kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang seksama .pada dasarnya penggunaan narkotika di indonesia apabila di tinjau dari aspek Yuridis adalah sah keberadaannya. Undang- Undang Narkotika hanya melarang penggunaan tanpa izin undang undang yang di maksud ,keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya ,penggunaan Narkoba sering  disalahgunakan ,bukan untuk kepentingan obat dan pengembangan ilmu pengetahuan , akan tetapi narkotika tersebut di jadikan ajang bisnis  yang menjanjikan dan berkembang pesat yang mana kegiatan ini akan merusak fisik bahkan psyikis pengguna narkotika khususnya oleh generasi muda. rehabilitasi bagi pecandu  narkotika juga merupakan salah satu perlindungan yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tak lagi melakukan penyalahgunaan Narkotika . Berdasrkan Undang- Undang ada dua jenis rehabilitasi , rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permasalahan yang di teliti adalah ‘Mengapa Pelaksanaan Rehabilitasi medis terhadap pengguna narkotika (berdasarkan undang- undang nomor 35 tahun 2009) belum  terlaksana sebagaimana mestinya . syarat utama agar pecandu narkotika dapat di rehabilitasi adalah dengan di dasari kemauan sendiri,tanpa adanya paksaan dari pihak manapun .BNN Kota pontianak pun banyak mengalami kendala dalam upaya agar bisa menyakinkan pecandu dan pihak keluarganya agar mau di rehabilitasi adalah dengan minimnya sarana dan pra sarana yang akan menunjang proses rehabilitasi itu sendiri.serta personil yang di angkap kurang berkompeten dalam hal rehabilitasi bagi para Pecandu narkotika.guna perbaikan ke depannya BNN kota pontinak mengeluarkan kebijakan rehabilitasi secara pasti serta tentang pelaksanaanya.BNN menegeluarkan peraturan tentang tata  kerja BNN, BNNP.Dan BNNK / kota , dan perlu di bentuknya sebuah aturan tentang syarat  dan penetepan pecandu narkotika yang bisa di rehabilitasi agar BNNk Kota pontinak memiliki kepengurusan  dan keanggotaan yang mampu melakukan pendekatan yang lebih dalam serta efektif dalam rangka merehabilitasi pecandu serta memberikan pemahaman yang humanis agar pihak kelurga pecandu pun merasa aman anggota kelurga nya ikut dalam rehabilitasi.     Kata kunci ;Pecandu, BNN , Rehabilitasi
WANPRESTASI PEDAGANG ECERAN PADA AGEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI AYAM BROILER DI DESA TANJUNG LAY KM. 5 KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI - A1012131016, GITA IRNANDA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang - undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini. Perjanjian jual beli merupakan perjanjian timbal balik, dimana kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli dan sebaliknya kewajiban pembeli merupakan hak dari penjual.Adapun Rumusan masalah dalam penulisan judul skripsi ini adalah Faktor Apakah Yang Menyebabkan Pedagang Eceran Wanprestasi Pada Agen Dalam Perjanjian Jual Beli Ayam Broiler di Desa Tanjung Lay KM. 5 Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada dan terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.Dalam pelaksanaannya Perjanjian jual beli ayam broiler antara agen dengan pedagang eceran ini dilakukan secara lisan dengan sistem pedagang eceran harus mengambil ayam secara borongan 1 (satu) kandang. Pembayaran baru akan dilakukan 1- 3 hari setelah pedagang eceren selesai melakukan pengambilan ayam broiler. Dalam pelaksanaannya, pedagang eceran wanprestasi yaitu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.Faktor yang menyebabkan pedagang eceran terlambat melakukan pembayaran karena uang hasil penjualan ayam tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan pedagang eceran wanprestasi hal ini mengakibatkan agen mengalami kerugian dalam perputaran modal usahanya.Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh agen terhadap pedagang eceran yang wanprestasi adalah dengan musyawarah secara kekeluargaan tidak melalui jalur hukum, hal ini dilakukan dikarenakan agen mengutamakan hubungan baik juga karena pedagang eceran telah lama berlangganan dengan agen. Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Pembayaran, Agen, Pedagang    Eceran
WANPRESTASI PENGUSAHA TOKO MAKMUR ABADI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI BUBUK MERK DUA OBOR PADA PENGUSAHA PD. KAWI JAYA KOTA PONTIANAK - A1011131107, ARROBI DARMALA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual, sehingga menimbulkan suatu hubungan timbal balik antara kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis serta menggunakan Analisis Kualitatif, yaitu dengan menganalisa keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh secara nyata dilapangan pada saat penelitian, dimana Analisis data ini bertujuan untuk memaparkan data yang didapat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Perjanjian jual beli kopi bubuk merk Dua Obor yang dilakukan oleh pihak pengusaha PD. Kawi Jaya dan pihak pengusaha Toko Makmur Abadi dilakukan secara lisan, dengan cara pembayaran secara tunai dengan tenggang waktu satu bulan, dimana pihak Toko Makmur Abadi di wajibkan melunasi pembayaran atas pembelian kopi bubuk merk Dua Obor terhadap pihak PD. Kawi Jaya setelah tanggal jatuh tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam kenyataannya pihak Toko Makmur Abadi terlambat melunasi pembayaran sehingga pihak PD. Kawi Jaya mengalami kerugian. Dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran oleh pihak Toko Makmur Abadi adalah pihak Toko Makmur Abadi dihutangkan lagi oleh pihak atau kreditur lain dari Toko Makmur Abadi. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak PD. Kawi Jaya terhadap pihak Toko Makmur Abadi adalah dengan cara menegur, memberi peringatan, serta meminta agar pihak Toko Makmur Abadi untuk melunasi pembayaran hutangnya. Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli
EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 STUDI KASUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PUSKESMAS SUBAH KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS - A01110155, I WAYAN BISMA PRAMANTA
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi  ini membahas tentang  Efektivitas Penjatuhan Sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,studi kasus Pegawai Negeri Sipil Di Puskesmas Subah,Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Permasalahan yang ada mengenai pelanggran disiplin yang di lakukan oleh pegawai di lingkungan puskesmas Subah kecamatan Subah kabupaten Sambas yaitu pelanggaran yang di lakukan oleh seorang dokter di puskesmas terebut dengan tidak pernah masuk kerja semenjak penempatan di kerja di puskesmas tersebut dan seorang perawat yang juga jarang masuk kerja tanpa keterangan yang jelas, dan yang di mana pada saat ini proses tersebut masih berjalan. Kerena pada dasarnya disiplin merupakan  sikap mental yang tercermin dalam perbuatan,tingkahlaku perorangan,kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang di tetapkan pemerintah atau etik norma serta kaidah yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat dan memiliki arti penting di dalam tercapainya tujuan kerja yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian dengan bersifat deskriptif analisis dan  jenis penelitian Hukum Empiris/Sosiologis. Kerena dalam penulisan ini penulis mengambil dari fakta-fakta pelanggran disiplin  yang ada di dalam ruanglingkup badan pemerintahan mengenai berlakunya hukum di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas itu sendiri khususnya di Puskesmas Subah ini. Hasil menunjukan bahwa masih terjadinya pelanggran disiplin jam kerja yang di lakukan oleh pegawai negeri dengan di dasari kurangnya kesadaran diri dan jarak tempuh yang lumayan jauh untuk mencapai puskesmas. Menyarankan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas hendaknya meningkatkan monitoring dan sosialisasi disiplin pegawai negri sipil di setiap satuan kerja yang ada di pemerintah Kabupaten Sambas melalui penyuluhan. Selain dari pada itu pemerintah daerah harusnya membentuk tim kerja sama untuk menanggulanggi masalah pelanggaran hukum ini melalui ikatan kerja sama dinas yang bergerak dimasing-masing intansi yang terkait terkait dengan penjatuhan hukuaman yang lebih tegas berupa pemotongan gaji, penundaan kenaikan pangkat dan penurunan pangkat ataupun pemberentian atas status kepegawian yang di miliki aparatur negara tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 19 Tahu 2012 pasal 7 tentang saksi administratif dan peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.   Kata Kunci: Disiplin Pegawai Negeri Sipil
TINJAUAN YURIDIS AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK PADA KONTRAK BAKU FIDUSIA - A11112054, TRIA NURHASANAH
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan perkembangan kegiatan pembangunan dan transaksi jual beli yang semakin maju, manusia sebagai konsumen juga semakin membutuhkan uang atau dana untuk memenuhi segala kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam dan berkembang, maka tidak jarang pula masyarakat memperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Tidak sedikit pula yang meminjam pada rentenir bunga yang cukup tinggi, dikarenakan sulitnya memenuhi persyaratan peminjaman uang kepada bank. Selain harus memenuhi berbagai persyaratan untuk meminjam kepada bank, masyarakat sebagai debitur juga harus memenuhi berbagai macam persyaratan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif yaitu penelitian hukum terhadap data sekunder berupa penelitian kepustakaan (Library Research) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan berupa data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang. menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif mencakup: a) Invetarisir Hukum Positif b) Menemukan asas dan doktrin hukum c) Menemukan hukum untuk suatu perkara in concerto d) Penelitian terhadap sistematika hukum e) Penelitian taraf sinkronisasi f) Penelitian sejarah hukum. Bahwa dalam suatu pelaksaanaan perjanjian, pada umumnya tidak terlepas dari beberapa asas perjanjian yang berlaku di Indonesia, adapun asa-asas dari suatu perjanjian adalah asas: -      Asas kebiasaan -      Asas kebebasan berkontrak -      Asas kepatutan -      Asas kepastian hukum -      Asas persamaan hukum -      Asas kekuatan mengikat -      Asas Kepercayaan -      Asas konsesualisme     Kata Kunci  : Jaminan Fidusia, Asas Kebebasan, Kontrak Baku
PENERAPAN PASAL 4 AYAT (2) PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NO. 12 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PENGOPERASIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK - A11109184, RUDI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Pontianak. Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman dan effisien. Dinas Perhubungan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam melakukan pengawasan dan pengendalian mobil angkutan barang khususnya yang melewati Jembatan Kapuas I pada jam tertentu. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Pontianak, untuk mengatasi kemacetan dan mengendalikan pengoperasian kendaraan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kota Pontianak dalam rangka pengawasan dan pengendalian Peraturan Walikota Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Pontianak melakukan koordinasi antara Dinas Perhubungan, Sat Lantas Polresta Pontianak Kota, Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar dan Sat Pol PP Kota Pontianak secara bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian kendaraan angkutan barang yang melewati Jembatan Kapuas I Pontianak yang usianya sudah puluhan tahun serta untuk mengurangi kemacetan. Masih adanya beberapa factor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Walikota serta untuk mengatasi kemacetan dan mengendalikan pengoperasian kendaraan, membuat pelaksanaan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Dalam Wilayah Kota Pontianak belum berjalan dengan maksimal. Keyword : Perwako No. 12 Tahun 2010, Pengoperasian Kendaraan Barang, Tata Negara
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN DIRINYA DAN PEKERJANYA MENJADI PESERTA DALAM PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DIKOTA PONTIANAK - A011080110, RICHARD ARITONANG
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jaminan sosial ditetapkan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) melalui Konvensi Nomor 102 Tentang hak jaminan sosial International Labour Organization (ILO) dimana melalui Konvensi tersebut menganjurkan agar setiap negara di dunia memberi perlindungan dasar kepada setiap warga negaranya. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial dengan membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau biasa disingkat dengan SJSN. Melalui undang-undang tersebut pemerintah menyelenggarakan jaminan sosial bagi tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama PT Jamsostek. Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana di dalam undang-undang ini mewajibkan seluruh pemberi kerja/perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rendahnya kesadaran pemberi kerja/perusahaan akan hukum membuat penegakan hukum harus dilakukan secara maksimal. Namun tanpa adanya pengawasan, kerjasama BPJS Ketenagakerjaan pontianak dengan lembaga penegak hukum yang ada di pontianak, sarana dan prasarana dalam penegakan hukum membuat penegakan hukum terhadap pemberi kerja/perusahaan yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dikota Pontianak menjadi kurang maksimal.   Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Jaminan Sosial, Tenaga Kerja   ngon   nak.  Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha PT. Perdana Perkasa Elastindo kota Pontianak juga tidak memenuhi dan mengikuti praturan perudang-undangan yang ada, khususnya pada Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETERLIBATAN MILITER ASING DALAM ARMED CONFLICT DI NEGARA MALI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI) - A01109088, MUTIA ANDARI
Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Mali yang berada di Afrika Barat sedang mengalami sebuah konflik bersenjata antara pemberontak dengan pemerintah Mali. Terjadinya konflik bersenjata di Negara Mali disebabkan adanya sebuah ketidakadilan yang dirasakan oleh suatu kelompok etnis yang berada di Negara Mali, kelompok etnis tersebut bernama Tuareg. Kaum Tuareg merasa terpinggirkan karena etnis mereka tidak ikut dilibatkan dalam aktivitas pemerintahan dan kaum Tuareg juga merasa kalau kebijakan reformasi lahan dari pemerintah pusat akan mengancam kepemilikan lahan mereka. Resolusi intervensi militer ke Mali diperkenalkan oleh Perancis yang disepakati oleh Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) dan tidak akan melibatkan intervensi langsung oleh pasukan barat. Pada tanggal 11 Januari 2013, Perancis menyerang Mali tanpa legitimasi dari PBB. Sekjen PBB mengeluarkan legitimasi setelah Perancis menyerang Mali. Intervensi militer asing yang melibatkan Perancis, Inggris, Denmark, Belgia, Kanada, dan negara barat lainnya ini beralasan untuk membantu anggota militer Mali melawan dan menghentikan tindakan pemberontakan. Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai sejarah dan kronologis konflik bersenjata di Mali, faktor penyebab terjadinya konflik bersenjata di Mali, dan keterlibatan militer asing dalam armed conflict di Negara Mali berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Obyek dalam penelitian ini adalah keterlibatan militer asing dalam armed conflict di NegaraMali yang dilihat dari segi Hukum Humaniter Internasional. Teknik dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (literature research), yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, skripsi, jurnal, serta website, setelah itu teori yang ada disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari penelitian ini diperoleh hasil mengenai keterlibatan militer asing dalam armed conflict di Negara Mali yang dilihat dari Hukum Humaniter Internasional. Berdasarkan salah satu sumber Hukum Humaniter Internasional yaitu Hukum Den Haag 1907 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 serta didukung oleh Piagam PBB dan beberapa doktrin-doktrin Ius Ad Bellum, bahwa keterlibatan militer asing dalam konflik bersenjata di Negara Mali tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Intervensi selalu menyinggung kepada kedaulatan suatu negara. Keterlibatan militer asing ini memerlukan strategi-strategi intervensi tanpa senjata yang bertujuan mengurangi penderitaan kemanusiaan. Suatu tindakan intervensi tidak diperbolehkan dengan alasan apapun dan tidak ada alasan yang dapat dibuat sebagai pembenaran karena suatu intervensi akan menimbulkan atau akan membuat suatu keadaan menjadi lebih buruk. Keywords : Konflik Bersenjata, Intervensi Militer Asing, Hukum Humaniter Internasional, Negara Mali.

Page 91 of 123 | Total Record : 1226

 89   90   91   92   93 

Filter by Year

2012 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 3 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 6, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 3 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 2 (2017): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 4 (2017): JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 5, No 1 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 4 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 3 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 2 (2016): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 4, No 1 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 4 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 3 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 2 (2015): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 3, No 1 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 4 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 3 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 2 (2014): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 2, No 1 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 3 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 2 (2013): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN Vol 1, No 1 (2012): JURNAL MAHASISWA S1 FAKULTAS HUKUM UNTAN More Issue