cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,794 Documents
 197   198   199   200   201 
Peran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana: The Role of the Central Java High Prosecutor's Office in Prosecuting Criminal Cases Kastubi; Agus Wibowo
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8428

Abstract

Kejaksaan sebagai unsur penegak hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional. Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum. Dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada landasan teoritis hukum positif di Indonesia. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor: The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law Karolus Charlaes Bego; Johari; Yudi Krismen; Zulkarnain S; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8429

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.
Pengaruh Strategi Pemasaran Berbasis Komunitas Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pada Akun Instagram @local.brandindonesia: The Influence of Community-Based Marketing Strategy and Brand Image on Product Purchasing Decisions on the Instagram Account @local.brandindonesia Ilham Nur Pratama
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran berbasis komunitas terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk melalui akun Instagram @local.brandindonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei dan kuesioner yang disebarkan kepada pengikut akun @local.brandindonesia. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 103 orang. Metode analisis data menggunakan regresi linier guna mengetahui hubungan antara keterlibatan komunitas dan keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran berbasis komunitas dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelengkapan Imunisasi Berdasarkan Umur Bayi Di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo: Factors that influence the completeness of immunization based on the age of the baby at the Sipatana Health Center, Gorontalo City Tahala, Wilyun; Sylva Flora Ninta Tarigan; Moh Rivai Nakoe
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.7742

Abstract

Imunisasi atau vaksinasi merupakan proses dimana seseorang dibuat kebal atau resisten terhadap penyakit menular khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi berdasarkan umur bayi di Puskesmas Sipatana. Metode penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki bayi berusia 0-12 bulan yang tercatat berdasarkan data sekunder Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo yaitu sebanyak 96 responden. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji statistik Chi- Square. Hasil penelitian untuk variabel pekerjaan ibu dalam kategori bekerja sebanyak 21 responden (21,9%), variabel pendidikan ibu dalam kategori rendah sebanyak 29 responden (30,2%), variabel jarak tempuh dalam kategori jauh sebanyak 65 responden (67,7%), variabel dukungan keluarga dalam kategori tidak mendukung sebanyak 40 responden (41,7%), variabel jumlah anak dalam kategori banyak sebanyak 50 responden (52,1%), dan variabel kelengkapan imunisasi dalam kategori tidak lengkap sebanyak 49 responden (51,0%). Simpulan penelitian berdasarkan perhitungan menggunakan uji statistik Chi- Square bahwa ada hubungan antara pekerjaan ibu, pendidikan ibu, jarak tempuh, dukungan keluarga, dan jumlah anak dengan kelengkapan imunisasi Dasar pada Bayi Di Puskesmas Sipatana Kota Gorontalo. Saran untuk ibu yang memiliki bayi, agar lebih semangat untuk membawa anaknya ke posyandu untuk melakukan imunisasi dasar lengkap.
Kajian Pustaka : Antioksidan Alami dari Ulva spp. dan Implikasinya terhadap Perlindungan Seluler: Literature Review: Natural Antioxidants from Ulva spp. and Their Implications for Cellular Protection Setyaning Pawestri; Elmia Kharisma Arsyi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 9: September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.7920

Abstract

Radikal bebas adalah zat berbahaya yang dapat merusak sel dan memicu berbagai penyakit. Ulva spp., jenis alga hijau yang banyak ditemukan di laut, mengandung senyawa alami seperti polifenol, flavonoid, karotenoid, vitamin, dan polisakarida ulvan yang berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa-senyawa ini bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas, mengikat logam pemicu stres oksidatif, serta membantu meningkatkan sistem pertahanan tubuh. Mekanisme perlindungan zat antioksidan terhadap stres oksidatif, mencakup aktivitas scavenging, kelasi logam, aktivasi jalur transduksi sinyal antioksidan (NrF2-ARE, NF-?B), dan peningkatan ekspresi enzim pelindung seluler. Kajian literatur ini menyajikan informasi mengenai Ulva spp., kandungan senyawa antioksidan yang dimilikinya, serta mekanisme kerjanya dalam mendukung perlindungan seluler.
Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Umum: The Jurisdiction of Military Courts in Prosecuting Members of the Indonesian Armed Forces for General Crimes Suprobo Rini; Suprapto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8018

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan peradilan militer dalam menindak anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum. Dalam praktik sistem hukum Indonesia, peradilan militer tetap memegang yurisdiksi terhadap prajurit aktif, bahkan ketika mereka melakukan kejahatan yang tidak terkait langsung dengan kedinasan militer. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang memperkuat posisi hukum peradilan militer sebagai lembaga yang memiliki kekhususan terhadap subjek hukum militer. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka untuk mengkaji dasar yuridis, implikasi hukum, serta kritik terhadap praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa selain sanksi pidana, prajurit juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang membawa konsekuensi terhadap status sosial dan hak-hak administratif. Di sisi lain, penggunaan yurisdiksi militer untuk tindak pidana umum menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas, keterbukaan persidangan, dan perlindungan hak-hak korban, terutama yang berasal dari masyarakat sipil. Oleh karena itu, reformasi hukum peradilan militer dipandang mendesak guna menjamin keadilan substantif dan kesetaraan di hadapan hukum.
Perlindungan Hukum Atas Hak Pertunjukan Langsung Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu: Legal Protection of Live Performance Rights in Ensuring the Economic Entitlements of Song Creators Muhammad Satria Budi Utama; Lena Hanifah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8033

Abstract

Penelitian ini membahas penyelesaian sengketa hak cipta dalam pertunjukan musik langsung yang menjadi isu krusial seiring meningkatnya kesadaran akan nilai ekonomi ciptaan musik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jalur penyelesaian hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, dalam menghadapi pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks pertunjukan langsung. Dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, studi ini menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 95 dan 113, serta mengaitkannya dengan praktik penyelesaian kasus di pengadilan maupun di luar pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa jalur litigasi lebih menekankan pada pemulihan hak ekonomi dan efek jera terhadap pelanggar, sementara jalur non-litigasi seperti mediasi dan negosiasi lebih diutamakan karena kecepatan, efisiensi, serta potensi menjaga hubungan baik antar pelaku industri musik. Studi ini menyimpulkan bahwa mekanisme non-litigasi lebih efektif untuk industri kreatif yang mengedepankan kolaborasi. Namun, jalur litigasi tetap dibutuhkan sebagai ultimum remedium jika upaya damai gagal. Implikasi dari penelitian ini memberikan landasan yuridis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk mengembangkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dan preventif.
Kewenangan Penyidik Mengakses Sistem Elektronik Seseorang Pada Suatu Tindakan Penggeledahan Dalam Perspektif Kepastian Hukum: Investigators' Authority to Access Electronic Systems in Search Procedures: A Legal Certainty Perspective Ahmad Fajar Firdaus; Mulyani Zulaeha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8038

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan tantangan baru dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait penggeledahan sistem elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan penyidik dalam melakukan penggeledahan sistem elektronik berdasarkan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, serta menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh individu yang merasa hak privasinya dilanggar. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggeledahan sistem elektronik, seperti pemeriksaan telepon genggam, pada dasarnya termasuk dalam tindakan upaya paksa dan wajib memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, termasuk adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Penyidik dilarang memeriksa atau menyita data yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana. Jika penggeledahan dilakukan secara sewenang-wenang, individu yang dirugikan dapat mengajukan upaya hukum berupa praperadilan, serta menempuh banding, kasasi, atau peninjauan kembali apabila pelanggaran tersebut berdampak pada putusan pidana. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengaturan yang lebih spesifik terkait prosedur penggeledahan sistem elektronik dalam KUHAP agar kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dapat lebih terjamin di era digital.
Pemberhentian Jabatan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Akibat Kepailitan: Termination of Office of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) Due to Bankruptcy Nurullah Amin; Mulyani Zulaeha
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 9: September 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i9.8039

Abstract

Penelitian ini membahas kepastian hukum terhadap kedudukan jabatan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap norma hukum positif dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan regulasi, di mana Notaris yang diputus pailit diberhentikan tidak dengan hormat, sedangkan PPAT diberhentikan dengan hormat, meskipun keduanya mengalami peristiwa hukum yang sama. Selain itu, meskipun rehabilitasi memberikan pemulihan terhadap kecakapan hukum atas harta, namun tidak serta merta memulihkan jabatan publik yang telah hilang. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi.
Studi Literatur: Pengaruh Kebijakan Dividen dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan: Literature Study: The Effect of Dividend Policy and Profitability on Company Value Alwi, Miftahul Jannah; Iskandar, Rizkiani; Jusmawati; Nini Andriani; Muhammad Isra Iradat
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 8: Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8054

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan melalui pendekatan literature review terhadap berbagai studi empiris yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Dalam dunia korporasi, kebijakan dividen dan profitabilitas menjadi dua faktor penting yang tidak hanya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga nilai-nilai intrinsik seperti kepercayaan, tanggung jawab, dan prospek keberlanjutan usaha. Hasil review menunjukkan bahwa mayoritas penelitian menemukan hubungan atau pengaruh positif antara kebijakan dividen dan nilai perusahaan, di mana pembagian dividen yang konsisten memberi sinyal keuangan yang sehat dan meningkatkan kepercayaan investor. Begitu pula dengan profitabilitas, yang dinilai mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui efisiensi operasional dan potensi pertumbuhan laba. Meskipun terdapat beberapa hasil penelitian yang menyatakan sebaliknya, secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen dan profitabilitas merupakan indikator efektif dalam mencerminkan serta meningkatkan nilai perusahaan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi manajemen perusahaan dalam merumuskan kebijakan keuangan strategis, dan bagi investor dalam menilai potensi serta kualitas perusahaan di pasar modal.

Page 199 of 280 | Total Record : 2794

 197   198   199   200   201 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 3: Maret 2026 Vol. 9 No. 2: Februari 2026 Vol. 9 No. 1: Januari 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 Vol. 8 No. 11: November 2025 Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 Vol. 8 No. 9: September 2025 Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 Vol. 8 No. 7: Juli 2025 Vol. 8 No. 6: Juni 2025 Vol. 8 No. 5: Mei 2025 Vol. 8 No. 4: April 2025 Vol. 8 No. 3: Maret 2025 Vol. 8 No. 2: Februari 2025 Vol. 8 No. 1: Januari 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 Vol. 7 No. 11: November 2024 Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 Vol. 7 No. 9: September 2024 Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 Vol. 7 No. 7: July 2024 Vol. 7 No. 6: Juni 2024 Vol. 7 No. 5: MEI 2024 Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 Vol. 7 No. 3: MARET 2024 Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 Vol. 6 No. 7: JULI 2023 Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 Vol. 6 No. 5: MEI 2023 Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 Vol. 6 No. 3: MARET 2023 Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2022 Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 7: JULI 2022 Vol. 5 No. 6: JUNI 2022 Vol. 5 No. 5: MEI 2022 Vol. 5 No. 4: APRIL 2022 Vol. 5 No. 3: MARET 2022 Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2022 Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2021 Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2021 Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2021 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2021 Vol. 4 No. 7: JULI 2021 Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 Vol. 4 No. 5: MEI 2021 Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 Vol. 4 No. 3: MARET 2021 Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2021 Vol. 4 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2020 Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2020 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2020 Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 Vol. 3 No. 4: JULI 2020 Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 Vol. 3 No. 2: MEI 2020 Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 More Issue