cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,264 Documents
 315   316   317   318   319 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat melalui Pengelolaan Sanitasi di wilayah pesisir: The Community Empowerment in Creating a Healthy Environment through Sanitation Management in Coastal Areas Iswandi Fataruba; Luthfy Latuconsina; Suryanti Tukiman; Sunik Cahyawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i11.10912

Abstract

Wilayah pesisir merupakan zona transisi antara ekosistem darat dan laut yang secara ekologis bersifat dinamis dan kompleks. Interaksi yang berlangsung dalam wilayah ini melibatkan proses fisik dan biologis dari kedua ekosistem, seperti sedimentasi, aliran air tawar, pasang surut, dan perembesan air asin. Kegiatan utama untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat di daerah pesisir melalui kegiatan teknis penyehatan lingkungan, pengamanan dan pengendalian pada media air, udara, dan tanah. Aktivitas masyarakat sehari-hari yang menghasilkan limbah domestik, ditambah dengan rendahnya kesadaran dalam menjaga sanitasi lingkungan, menyebabkan masih banyak permasalahan kesehatan lingkungan yang perlu ditangani. Oleh karena itu, maka perlu adanya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak dari sanitasi buruk dan infeksi penyakit menular karena sangat berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sanitasi lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 September 2023, adapun metode pelaksanaan menggunakan ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi, simulasi, serta praktik lapangan. Hasil yang didapatkan dari kegiatan pengabdian ini yaitu terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang cara pengelolaan sampah dan limbah domestic yang dihasilkan oleh masyarakat setempat
Edukasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga untuk Mendukung Kesehatan Lingkungan: The Education on Household Waste Management to Support Environmental Health Sunik Cahyawati; Iswanti Surachmo; Abd. Rijali Lapodi; Fitria Umagapi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i4.10955

Abstract

Sampah rumah tangga merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah rumah tangga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain pencemaran tanah, air, dan udara, penyumbatan saluran drainase yang berpotensi menyebabkan banjir, serta menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan akan terjadi perubahan perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sampah rumah tangga untuk mendukung kesehatan lingkungan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 dengan metode pelaksanaan menggunakan ceramah interaktif, diskusi, demonstrasi, simulasi, serta praktik lapangan. Hasil yang didapatkan dari kegiatan pengabdian ini yaitu terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang cara pengelolaan sampah rumah tangga.
Peningkatan Pengetahuan Petani tentang Penggunaan APD untuk Pencegahan Dampak Pestisida Wilayah Pesisir Desa Waimital: Improving Farmers' Knowledge of Personal Protective Equipment (PPE) Use for Preventing Pesticide Exposure in the Coastal Area of Waimital Village Ilyas Ibrahim; Sahrir Sillehu; Iswandi Fataruba; Sunik Cahyawati; Lutfi Latukonsina
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i5.11084

Abstract

Latar Belakang: Penggunaan pestisida dalam kegiatan pertanian berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan apabila tidak disertai dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai. Rendahnya pengetahuan petani mengenai bahaya pestisida dan pentingnya penggunaan APD masih menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko paparan pestisida, khususnya pada masyarakat petani di wilayah pesisir. Tujuan: Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan petani mengenai penggunaan APD sebagai upaya pencegahan dampak paparan pestisida di wilayah pesisir Desa Waimital, Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode: Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2023 dengan pendekatan pendidikan kesehatan menggunakan desain pretest–posttest terhadap 30 petani. Intervensi dilakukan melalui penyuluhan, diskusi interaktif, demonstrasi penggunaan APD, dan praktik langsung. Tingkat pengetahuan peserta diukur menggunakan kuesioner sebelum dan sesudah penyuluhan, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan perubahan nilai rata-rata dan kategori pengetahuan. Hasil: Nilai rata-rata pengetahuan meningkat dari 61,8 pada pretest menjadi 86,7 pada posttest. Persentase peserta dengan kategori pengetahuan baik meningkat dari 20,0% menjadi 80,0%, sedangkan kategori pengetahuan kurang menurun dari 43,3% menjadi 0%. Selain itu, sebanyak 86,7% peserta mampu mempraktikkan penggunaan APD secara lengkap sesuai prosedur keselamatan kerja setelah mengikuti demonstrasi. Simpulan: Penyuluhan kesehatan yang dipadukan dengan demonstrasi penggunaan APD efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penggunaan APD sebagai upaya pencegahan dampak paparan pestisida. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah desa, puskesmas, dan penyuluh pertanian untuk membangun budaya keselamatan kerja di sektor pertanian.
Pemberdayaan Kader dalam Mendukung Upaya Pengendalian Malaria di Desa Tenga-Tenga Wilayah Pesisir: Empowering Cadres to Support Malaria Control Efforts in Coastal Villages Sahrir Sillehu; Suryanti Tukiman; Maryam Lihi; Ilyas Ibrahim; Iswandi Fataruba; Mariene Wiwin Dolang
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i12.11091

Abstract

Malaria masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia akibat kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Anopheles serta rendahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Pemberdayaan kader kesehatan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian malaria. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan peran kader kesehatan dalam mendukung pengendalian malaria berbasis masyarakat di Desa Tenga-Tengah. Metode yang digunakan adalah pendekatan Community Empowerment melalui pelatihan, penyuluhan, demonstrasi, simulasi, pendampingan lapangan, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Kegiatan diikuti oleh 20 kader kesehatan yang memperoleh materi mengenai penyebab, penularan, gejala, pencegahan malaria, penggunaan kelambu berinsektisida, pengendalian lingkungan, serta teknik komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2023. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pengetahuan kader dari 59,2% pada pre-test menjadi 95,8% pada post-test. Selain itu, kader menunjukkan peningkatan keterampilan dalam melaksanakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Tingkat partisipasi kader selama kegiatan mencapai 100%, sedangkan partisipasi masyarakat dalam penyuluhan melebihi 90%. Program ini juga memperkuat kolaborasi antara kader kesehatan, pemerintah desa, dan Puskesmas dalam pelaksanaan pengendalian malaria berbasis masyarakat. Pemberdayaan kader kesehatan terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas kader serta mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, program ini direkomendasikan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung percepatan eliminasi malaria di wilayah pesisir dan kepulauan Indonesia.
Pasta Udang dan Cemaran Logam Berat : Pasar Global, Risiko Kesehatan dan Regulasi Keamanan Setyaning; Lingga Gita Dwikasari; Zuhdiyah Matienatul Iemaaniah; Lalu Unsunnidhal
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11370

Abstract

Pasta udang merupakan produk fermentasi tradisional dari udang atau krill yang bernilai ekonomi tinggi di pasar global, dengan proyeksi mencapai USD 500 juta pada tahun 2025. Namun, di balik peluang pasar tersebut, terdapat tantangan serius terkait cemaran logam berat pada produk akhir diakibatkan bahan utama yang digunakan. Spesies udang seperti Penaeus vannamei dan Penaeus monodon diketahui mengakumulasi logam berat seperti kadmium (Cd), timbal (Pb), arsenik (As), dan merkuri (Hg), sehingga terasi dapat menjadi jalur paparan bagi manusia. Kajian literatur ini menggunakan basis data ilmiah (Sinta, ResearchGate, PubMed, Wiley, ScienceDirect) dengan kata kunci terpilih. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat dalam jaringan udang sering melebihi kadar lingkungan, dengan variasi distribusi menurut jenis logam dan jaringan. Paparan logam berat menimbulkan risiko kesehatan kronis seperti nefrotoksisitas, neurotoksisitas, dan karsinogenisitas. Regulasi internasional (Codex, EU, FDA, MHLW Jepang) serta regulasi nasional (BPOM, SNI) menetapkan ambang batas logam berat untuk menjamin keamanan pangan. Kajian ini pentingnya pengawasan, kontrol kualitas, dan penerapan regulasi ketat untuk mempertahankan daya saing produk pasta udang di perdagangan global.
Analisis Hukum Kasus Sertifikasi Halal Ayam Goreng Widuran Solo: Legal Analysis of the Widuran Solo Fried Chicken Halal Certification Case Edria Intan Rucita; Fionna Anda Olivia; Fatimmatulassrarr; Nirmawati; Aulia Syafitri
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11593

Abstract

Sengketa status kehalalan produk kuliner antara Ayam Goreng Widuran Solo dengan konsumen Muslim di Kota Surakarta merupakan salah satu contoh konflik perlindungan konsumen yang mencerminkan ketegangan antara kepentingan bisnis dan jaminan hak batiniah keagamaan. Isu ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan implementasi prinsip keterbukaan informasi dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, terutama mengenai pemenuhan hak atas jaminan produk halal, akuntabilitas pelaku usaha, dan penegakan hukum melalui otoritas jaminan produk halal. Kasus ini mencuat setelah hasil uji laboratorium resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan menu kremesan restoran tersebut positif mengandung unsur babi (porcine), padahal telah beroperasi selama puluhan tahun dan memiliki basis pelanggan Muslim yang besar. Studi-studi sebelumnya banyak membahas sertifikasi halal secara administratif, namun masih terdapat gap dalam pemahaman mengenai efektivitas pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian immateriil konsumen serta penerapan prinsip tanggung jawab hukum yang berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua fokus utama: (1) bagaimana pelaksanaan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kasus status kehalalan produk makanan serta (2) bagaimana konsep tanggung jawab hukum pelaku usaha seharusnya dikembangkan antara berbasis kesalahan (fault liability) atau diperkuat dengan tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam sengketa yang berdampak luas pada masyarakat . Penelitian ini merupakan studi yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta analisis doktrin perlindungan konsumen. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tahapan analisis dilakukan melalui interpretasi yuridis terhadap norma hukum perlindungan konsumen, regulasi jaminan produk halal, serta asas pertanggungjawaban mutlak. Temuan penting menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen atas informasi kehalalan belum berjalan optimal akibat adanya ketimpangan informasi (asymmetric information), dimana pelaku usaha bersikap reaktif baru mencantumkan keterangan non-halal setelah kasusnya viral di media sosial. Selain itu, sistem pertanggungjawaban hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada praktiknya masih dominan menggunakan prinsip berdasarkan kesalahan (fault liability) dengan praduga bertanggung jawab, sehingga menyulitkan konsumen dalam pembuktian kerugian batiniah. Rekomendasi yang diberikan meliputi penguatan sistem pengawasan dan inspeksi berkala oleh BPJPH, penerapan sanksi pidana dan administratif yang tegas terhadap manipulasi informasi pangan, serta perlunya penegakan prinsip strict liability secara penuh untuk menjamin perlindungan spiritual maksimal bagi konsumen Muslim ke depan. ABSTRACT The dispute over the halal status of a culinary product between Ayam Goreng Widuran Solo and Muslim consumers in Surakarta City is an example of a consumer protection conflict that reflects the tension between business interests and the guarantee of spiritual religious rights. This issue is important to examine because it relates to the implementation of the principle of information transparency in Indonesian consumer protection law, particularly regarding the fulfillment of the right to halal product assurance, business actor accountability, and law enforcement through the halal product assurance authority. This case arose after official laboratory tests from the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) stated that the restaurant's kremesan menu tested positive for pork (porcine), despite having been in operation for decades and having a large Muslim customer base. Previous studies have largely discussed halal certification administratively, but there is still a gap in understanding the effectiveness of business actors' accountability for consumers' immaterial losses and the application of the principle of equitable legal responsibility. Based on this, this study formulated two main focuses: (1) how to implement consumers' rights to obtain correct, clear, and honest information based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding cases of halal status of food products and (2) how the concept of legal responsibility of business actors should be developed between fault-based or strengthened with absolute responsibility (strict liability) in disputes that have a broad impact on society. This research is a normative juridical study using a statute approach, a case approach, and an analysis of consumer protection doctrine. Data collection was carried out through tracing primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis stage was carried out through juridical interpretation of consumer protection legal norms, halal product guarantee regulations, and the principle of absolute responsibility. Important findings show that the fulfillment of consumers' rights to halal information has not been optimal due to information asymmetry, where business actors are reactive and only include non-halal information after the case goes viral on social media. Furthermore, the Indonesian consumer protection legal accountability system still predominantly relies on the principle of fault liability with a presumption of responsibility, making it difficult for consumers to prove their personal losses. Recommendations include strengthening the BPJPH's monitoring and periodic inspection system, implementing strict criminal and administrative sanctions against food information manipulation, and fully enforcing the principle of strict liability to ensure maximum spiritual protection for Muslim consumers going forward.
Kebebasan Berekspresi dan Hak Warga Negara dalam Perspektif Pancasila: Kajian Yuridis terhadap Pembubaran Pemutaran Film Dokumenter "Pesta Babi" di Ruang Akademik: Freedom of Expression and Citizens’ Rights from the Perspective of Pancasila: A Legal Analysis of the Cancellation of the Screening of the Documentary Film “Pesta Babi” in an Academic Setting Angel Sarah Puspa Kairupan; Aulia Syafitri; Farada Nur Aini; Syanin Ayuputri Kusworo
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11594

Abstract

Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen hak asasi manusia internasional. Namun dalam praktiknya, pembatasan terhadap kebebasan tersebut masih terjadi, salah satunya melalui pembubaran pemutaran film dokumenter "Pesta Babi" di ruang akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang timbul dari pembubaran tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hak asasi manusia dalam hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembubaran pemutaran film dokumenter tersebut merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang berpotensi bertentangan dengan nilai sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila yakni kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial serta Pasal 19 ICCPR, karena dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan tidak memenuhi persyaratan legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. ABSTRACT Freedom of expression is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights instruments. In practice, however, restrictions on this freedom continue to occur, as illustrated by the dissolution of the screening of the documentary film "Pesta Babi" in academic settings. This study aims to analyze the forms of restriction on freedom of expression arising from that dissolution and to assess their compatibility with the values of Pancasila and the human rights provisions under Indonesian law. The research method employed is normative legal research using a legislative approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 12 of 2005 on the Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and relevant academic literature. The findings indicate that the dissolution of the film screening constitutes a restriction on freedom of expression and academic freedom that potentially contravenes the principles of the second, fourth, and fifth precepts of Pancasila namely humanity, democracy, and social justice as well as Article 19 of the ICCPR, insofar as it was conducted without a clear legal basis and failed to satisfy the requirements of legality, legitimate aim, and proportionality.
Pengambilan Keputusan dalam Kajian Administrasi Publik: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) dalam Mendorong Pariwisata Berkelanjutan: Decision-Making in Public Administration Studies: The Implementation of the Electronic-Based Government System (Spbe) in Promoting Sustainable Tourism Eva Kristiani Meno; Dheaslyne Natalya Daris Raga Lay
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11617

Abstract

Pengambilan keputusan merupakan inti dari proses administrasi publik, karena setiap kebijakan dan pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah pada dasarnya bermula dari proses penentuan pilihan atas berbagai alternatif tindakan berdasarkan informasi yang tersedia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran dan kontribusi implementasi SPBE dalam mendorong pariwisata berkelanjutan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang pengoptimalannya, dengan menempatkan proses pengambilan keputusan dalam administrasi publik sebagai sudut pandang analisis utama. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data berasal dari jurnal nasional dan internasional bereputasi, laporan kebijakan, serta dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2025. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan untuk menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori good governance, e-government adoption, dan sustainability tourism framework. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPBE berkontribusi signifikan dalam mendorong pariwisata berkelanjutan melalui digitalisasi layanan perizinan dan promosi destinasi, integrasi data pariwisata berbasis teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan sistem monitoring dampak lingkungan dan sosial. Namun demikian, implementasi SPBE masih menghadapi kendala berupa kesenjangan infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi birokrasi, fragmentasi sistem antarinstansi, serta isu keamanan dan perlindungan data. Studi ini menegaskan bahwa optimalisasi SPBE memerlukan pendekatan holistik yang mencakup sinergi pusat–daerah, penguatan kapasitas aparatur, literasi digital masyarakat, serta regulasi yang adaptif guna mewujudkan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas pengambilan keputusan dalam administrasi publik secara keseluruhan. ABSTRACT Decision-making is at the heart of the public administration process, as every policy and service produced by the government essentially stems from the process of selecting among various alternative courses of action based on available information. This article aims to comprehensively examine the role and contribution of SPBE implementation in promoting sustainable tourism in Indonesia, while identifying the challenges and opportunities for its optimization, by focusing on the decision-making process in public administration as the primary analytical perspective. This study employs a systematic literature review using a qualitative-descriptive approach. Data sources include reputable national and international journals, policy reports, and official government documents published between 2020 and 2025. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, thematic presentation, and drawing conclusions to link empirical findings to the theoretical frameworks of good governance, e-government adoption, and sustainable tourism. The study’s findings indicate that the implementation of SPBE significantly contributes to promoting sustainable tourism through the digitization of licensing services and destination promotion, technology-based integration of tourism data, increased participation of local communities, and the strengthening of systems for monitoring environmental and social impacts. However, the implementation of SPBE still faces challenges in the form of digital infrastructure gaps, limited human resource capacity, bureaucratic resistance, system fragmentation across agencies, and data security and protection issues. This study emphasizes that optimizing SPBE requires a holistic approach that encompasses central–local government synergy, capacity building for public officials, public digital literacy, and adaptive regulations to achieve inclusive and sustainable tourism, while simultaneously enhancing the quality of decision-making in public administration as a whole.
Analisis Pengambilan Keputusan Pemerintah dalam Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Analysis of Government Decision-Making in the Implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) Program Maria Viviliana Ledho; Stefen I Benu
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11618

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada Januari 2025 dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp71 triliun. Program ini menyasar pemenuhan kebutuhan gizi bagi kelompok rentan, khususnya anak usia sekolah, ibu hamil, dan balita. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pengambilan keputusan pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan program MBG, mengidentifikasi model dan aktor kunci yang paling berpengaruh, mengevaluasi hambatan operasional yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, bersumber dari jurnal ilmiah bereputasi, dokumen kebijakan resmi, dan laporan lembaga pemerintah yang ditelusuri melalui Google Scholar, Portal Garuda, dan SINTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan MBG lebih mencerminkan model bounded rationality dengan nuansa kelembagaan yang kuat, di mana keterbatasan informasi dan tekanan politik mewarnai setiap tahap keputusan. Aktor kunci meliputi Kemenko PMK, Bapanas, dan Kemenkes di tingkat pusat, serta Bappeda dan Dinas Ketahanan Pangan di daerah. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah fragmentasi logistik, inkonsistensi data penerima manfaat, dan lemahnya koordinasi lintas kementerian. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka analitik pengambilan keputusan kebijakan sosial di Indonesia, dengan menawarkan model desentralisasi adaptif sebagai alternatif solusi. ABSTRACT The Free Nutritious Meals Program (MBG) is one of the flagship programs of President Prabowo Subianto’s administration, launched in January 2025 with an initial budget allocation of Rp71 trillion. This program aims to meet the nutritional needs of vulnerable groups, particularly school-age children, pregnant women, and toddlers. This study aims to analyze the government’s decision-making process in formulating and implementing the MBG program, identify the most influential models and key actors, evaluate the operational obstacles encountered, and formulate strategic policy recommendations. The method used was qualitative research employing a literature review approach, drawing from reputable scientific journals, official policy documents, and government agency reports sourced through Google Scholar, the Garuda Portal, and SINTA. The research findings indicate that MBG decision-making more closely reflects a model of bounded rationality with strong institutional nuances, where information constraints and political pressures shape every stage of the decision-making process. Key actors include the Coordinating Ministry for Human Development and Culture (Kemenko PMK), the National Food Agency (Bapanas), and the Ministry of Health (Kemenkes) at the central level, as well as Regional Development Planning Agencies (Bappeda) and Food Security Offices at the regional level. The main obstacles identified are logistical fragmentation, inconsistencies in beneficiary data, and weak inter-ministerial coordination. This study contributes to strengthening the analytical framework for social policy decision-making in Indonesia by proposing an adaptive decentralization model as an alternative solution.
Analisis Kritis Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Dan Implikasi Terhadap Akuntabilitas Publik: Kajian Literatur Perspektif Good Governance Ria Aprian Hamadi; Vivi Oktari
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i7.11619

Abstract

Pengawasan pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendorong penerapan prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara konsep yang berkembang dalam literatur dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini berfokus pada upaya memahami kesenjangan tersebut dengan menelaah berbagai kajian teoritis dan temuan empiris terkait peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan pelayanan publik. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur, dengan memanfaatkan buku, jurnal ilmiah dan dokumen hukum sebagai sumber data. Data dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk melihat keterkaitan pola, keterbatasan kajian dan beberapa aspek yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai lembaga pengawas yang mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Akan tetapi, dalam praktiknya peran tersebut belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan rekomendasi serta belum adanya indikator yang seragam dalam mengukur efektivitas pengawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi masih diperlukan agar prinsip good governance dapat terwujud secara lebih nyata.

Page 317 of 327 | Total Record : 3264

 315   316   317   318   319 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 7: Juli 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 6: Juni 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 5: Mei 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 4: April 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 3: Maret 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 2: Februari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 1: Januari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Februari 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) April 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 11: November 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 9: September 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 6: Juni 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 5: Mei 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 7: July 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 3: MARET 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 7: JULI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 6: JUNI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 5: MEI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 4: APRIL 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 3: MARET 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 1: JANUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2021 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 4: JULI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 2: MEI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) More Issue