cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
collegiumawl@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Jl. Bukit Raya No. 25, Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Collegium Studiosum Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 27974332     EISSN : 27973751     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Collegium Studiosum Journal adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Collegium Studiosum Journal memilik e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332. Pemilihan dan penggunaan kata Collegium Studiosum Journal dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai penelitian di tingkat nasional maupun international. Collegium Studiosum Journal terbit dalam setahun sekali yaitu pada bulan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Collegium Studiosum Journal menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 326 Documents
 11   12   13   14   15 
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN ORANG DI INDONESIA Sitorus, Samson Hasonangan; Afrita, Indra; Winstar, Yelia Nathassa
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1269

Abstract

The purpose of this research is to analyze the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia, and to examine the legal consequences of applying these sanctions. The method used is sociological legal research. Based on the research findings, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia demonstrates the state's commitment to protecting victims and combating human trafficking crimes. Existing laws provide a strong legal basis for firmly addressing offenders, yet in the application of judicial decisions based on the above, judges and prosecutors impose lower penalties, namely Articles 81, 82, 83, and 86 of Indonesian Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Articles 2, 3, 4, and 10 of Indonesian Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking. However, more severe penalties aimed at deterrence should ideally be stipulated under Article 120 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Human smuggling crimes are classified as serious offenses threatening security and human rights. The legal consequences of applying criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia include severe punishments such as imprisonment and fines commensurate with the severity of the crimes committed. Moreover, offenders may face additional sanctions such as asset confiscation obtained from illegal activities. The imposed penalties aim to deter both the perpetrators and the general public, serving as a preventive measure against the recurrence of similar crimes and as a warning to those involved in illegal activities. Handling human trafficking crimes also involves aspects of victim protection. Thus, the application of criminal sanctions against human trafficking offenders in Indonesia not only impacts the individual perpetrators but also reflects the state's efforts to strengthen legal protection of human rights and national security.
AKIBAT HUKUM KETIDAK HADIRAN PRINSIPAL DALAM PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA Aini, Norlaili
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1274

Abstract

Tujuan penelitian ini yang berjudul Akibat Hukum Ketidak Hadiran Prinsipal Dalam Proses Persidangan Gugatan Sederhana. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Akibat hukum yang di timbulkan di karenakan ketidak hadiran prinsipal pada sidang gugatan sedarhana yaitu Apabila penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut, Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara secara verstek,terhadap putusan tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan, Dalam hal tergugat hadir pada sidang pertama dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradiktoir, akibat hukum tersebut erat kaitanya dengan angka waktu penyelesaian gugatan sederhana yang singkat maksimal paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Kedua Kedudukan kuasa hukum yang mewakili prinsipal di peridangan dalam gugatan biasa, berbeda dengan pengaturan tata cara penyelesaian gugatan sederhana/ small claim court, dalam gugatan sederhana/ small claim court ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Gugatan Sederhana 2019 membatasi hak tersebut. Para Pihak wajib untuk hadir secara langsung di sidang baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Sehingga jika pihak (prinsipal) sudah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara gugatan sederhana/ small claim court prinsipal harus tetap hadir di setiap persidangan. Kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi hanya “mendampingi” prinsipal di persidangan. gugatan sederhana merupakan pelaksaan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugatan sederhana terdapat pada sederhananya pembuktian, kemudian cepat merujuk pada waktu jalannya peradilan yang mana penyelesaian menggunakan gugatan sederhana memakan waktu yang lebih sedikit karena proses pembuktiannya yang sederhana, sehingga penyelesaian perkaranya tidak berbelit-belit dan memakan waktu lama, selain itu juga telah ditentukan bahwa waktu penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana. adalah 25 hari lebih cepat dibandingkan dengan peradilan dengan cara biasa yaitu 5 bulan, dengan sederhananya dan cepatnya penyelesaian perkara maka biaya yang dikeluarkan tidak banyak.
ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM KETENTUAN PERSIDANGAN HYBRID PERKARA PERDATA Syarif, Zulfadin
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1275

Abstract

The aim of this research is entitled Principles of Simple, Fast and Low Cost Justice in Hybrid Trial Provisions for Civil Cases. The type of research that the author uses is normative legal research. The approach in this research uses a statutory approach and a conceptual approach. The research results obtained are: Firstly, in general hybrid trials are a modernization of trial procedures by utilizing digital technology, but for certain evidentiary stages it still refers to the conventional trial arrangements that apply, this raises the question of why comprehensive arrangements are not carried out, it is very important to ensure that hybrid trials are held in accordance with the principles of simple, fast and low-cost justice. Failure to do so could result in serious legal consequences and reduce public confidence in the justice system. Second, in relation to the position of statutory regulations that are recognized for their existence and have binding legal force but are outside the hierarchy, this will of course affect the smooth running of the justice system and will affect the efficiency, effectiveness and productivity of the judiciary itself. So, to ensure this, there needs to be clarity regarding the position of the Supreme Court Regulations in the hierarchy to avoid overlapping between legal regulations whose types are recognized in the law. Clarity regarding this position also influences regulatory products that will be issued between institutions or bodies that have the same authority in making laws and regulations, so that legal certainty is realized in the context of accommodating so many types of positive regulations and their regulations.
EKSISTENSI CALON NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN MAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Giovandre Diputra, Muhammad Dimas; Rahmida Erliyani
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1279

Abstract

Penelitian ini membahas eksistensi calon Notaris dalam melaksanakan magang menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan calon Notaris yang diperkenankan dalam pembuatan akta serta untuk menganalisis tanggung jawab seorang calon Notaris ketika melaksanakan magang di kantor Notaris penerima magang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dengan menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian Pertama : Keterlibatan calon Notaris magang dalam proses pembuatan akta Notaris diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris, yang menyatakan bahwa calon Notaris yang menjalani program magang di kantor Notaris telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta. Lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Magang Bagi Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), bahwa Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). Kedua : Tanggung jawab calon Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, harus berpedoman kepada Pasal 6 Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, yang mengatur lebih jelas mengenai persyaratan peserta magang yang diwajibkan untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan serta dokumen lainnya yang terkait dengan pembuatan akta.
PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Amalia, Berlianny; Erliyani, Rahmida
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1282

Abstract

Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides new legal politics, namely that a marriage agreement can be made after marriage. The verdict gives certainty and responsibility to marriage registration officers or notaries to ratify collective agreements, namely marriage agreements after the marriage is held. This research examines the regulation of the ratification of marriage agreements after the issuance of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015; as well as the implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on the authority of notaries in the ratification of marriage agreements. The type of research used is normative, with a statutory approach and a conceptual approach. Prior to Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XXI/2015, marital agreements were regulated in Law No. 1 Year 1974, where marital agreements could only be made before the marriage took place. After the birth of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, a marriage agreement can not only be made before marriage but can also be made after marriage. The ratification of the marriage agreement can not only be done by the marriage registration officer, but also by a notary. So that with the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, it adds to the authority of notaries to ratify marriage agreements. The ratification of a marriage agreement by a notary is carried out by pouring the contents of the agreement between husband and wife into an authentic deed. Then the parties are obliged to register it at the local Civil Registry Office to obtain a marriage contract.
KEPASTIAN HUKUM AKTA NOTARIS PENGGANTI: TINJAUAN ATAS LEGALITAS DAN KEABSAHAN Klau, Ricardo Goncalves; Muhammad Saiful Fahmi; Andi Ervin Novara Jaya
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1301

Abstract

Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh Negara dan diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, “Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab hukum dan kepastian hukum akta yang sudah dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Pengganti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Konsep Notaris Pengganti berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Jabatan Notaris (Pengganti No. 2 Tahun 2014) adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan sebagai Notaris.
PENERAPAN SANKSI PIDANA KETENAGAKERJAAN TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH KARYAWAN SESUAI HUKUM KETENAGAKERJAAN Permana, Yana Sukma
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1312

Abstract

Wages are the rights of workers or employees that are received and expressed in the form of money as compensation from entrepreneurs or employers to workers which are determined and paid according to work agreements or statutory regulations. There are criminal sanctions against companies that pay minimum wages. and minimum enforcement of criminal sanctions against companies that pay workers' wages below the minimum wage, enforcement of criminal labor sanctions against business actors who do not pay their workers' wages in accordance with labor law. Wages are a fundamental element in the employment relationship between workers and employers. In the context of labor law in Indonesia, employers are obliged to pay workers' wages in accordance with the provisions set by the government. This obligation is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Employment and strengthened through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Enforcement of criminal law sanctions in employment cases related to employee wages faces various complex obstacles. Even though there are strict legal instruments, as regulated in Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, the application of criminal sanctions for companies that violate minimum wage provisions is still rare. These obstacles are not only caused by legal factors themselves, but also by other factors such as weak law enforcement, limited facilities and infrastructure, as well as the influence of culture and community structure. Overall, law enforcement is an effort to realize the values ​​of justice and legal certainty.
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM Pelu, Handika; Wijaya, Nasri
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1313

Abstract

The institutional capacity of Bawaslu as a dispute resolver, starting from the personal commissioner of Bawaslu who has a strong vision regarding the design of dispute resolution as well as the carrying capacity of an organization that is capable of operationalizing its authority. Bawaslu itself has been strengthened by the existing electoral legal system, of course there are still various evaluations in strengthening the Bawaslu institution in order to achieve general elections that are not only democratic but also have integrity. This research aims to determine the Authority of the Election Supervisory Body Based on Legislative Mechanisms. In line with the problems to be researched, this research includes normative legal research using a Normative Juridical approach which takes primary data by conducting a literature review and secondary data by processing it from legal materials. primary, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Bawaslu's authority in accordance with law number 7 of 2017 concerning general elections is weak, the existence of Bawaslu in previous elections seems to have been limited to "complementary" because the authority given to this institution was inadequate in contributing to upholding election justice.
PERAN KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE DI ERA DEMOKRASI Jasmadi; Yamin, Mohd.; Febriansyah; Oktapani, Silm
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1314

Abstract

Konstitusi memiliki peran krusial dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di era demokrasi. Konstitusi biasanya menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak privasi, dan hak atas informasi. Dalam konteks UU ITE, konstitusi memastikan bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak melanggar hak-hak ini.Misalnya, jika UU ITE digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan, konstitusi harus melindungi hak individu dari tindakan tersebut. Konstitusi menjamin prinsip legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) yang mengharuskan adanya peraturan yang jelas dan tegas sebelum seseorang dapat dikenai sanksi. UU ITE harus disusun dan diterapkan sesuai dengan prinsip ini. Kepastian hukum juga harus diberikan agar hak-hak individu tidak dilanggar secara sewenang-wenang. Konstitusi mengatur mekanisme pengawasan, baik melalui lembaga peradilan maupun komisi hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa penerapan UU ITE sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut perlindungan konstitusional melalui jalur hukum jika mereka merasa hak-haknya terlanggar akibat penerapan UU ITE. Konstitusi biasanya mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus bersifat proporsional dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. UU ITE harus diterapkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip proporsionalitas, yaitu tidak membatasi hak asasi manusia lebih dari yang diperlukan untuk melindungi kepentingan umum. Dalam era demokrasi, keseimbangan antara keamanan, ketertiban, dan hak asasi manusia adalah penting. Konstitusi berperan sebagai panduan dan pengawas untuk memastikan bahwa undang-undang seperti UU ITE diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HAM. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi bahwa konstitusi memainkan peran vital dalam melindungi hak asasi manusia dalam penerapan UU ITE di era demokrasi. Jaminan konstitusi terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan hak atas informasi harus dijaga agar tidak terlanggar oleh penerapan undang-undang tersebut. UU ITE harus memenuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum yang dijamin konstitusi. Setiap tindakan hukum yang diambil berdasarkan UU ITE harus jelas dan dapat diprediksi agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap hak individu. Konstitusi menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk melalui lembaga peradilan dan komisi hak asasi manusia. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa UU ITE diterapkan sesuai dengan prinsip konstitusi. Pembatasan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam UU ITE harus proporsional dan tidak melebihi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar tidak terabaikan demi kepentingan keamanan atau ketertiban.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE Roswitha, Aji Titin; Kursiswanti, Eli Tri; Japri, Muhammad; Kristian , Agata
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1319

Abstract

Easy credit loans online are becoming popular, but many cases have also arisen because of this. People are currently liking easy online credit loans because the process is easy and very helpful when you are in dire need and there are no funds yet. Online loans, which are usually driven by fintech companies, are also often used as loans for shopping for consumer goods in the community. Unfortunately, there are many cases of online loans that harm users. People no longer need to go to the bank to apply directly to get a loan, the process of borrowing money can simply be accessed via a smartphone, such as the Apple Store (IOS) or Google Play Store (Android) or a laptop connected to the internet. In this article the author uses a juridical approach normative, because of its approach, this model of legal research is called normative legal research. By using Primary Legal materials, the legal basis for Online Loans is regulated in Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services.

Page 13 of 33 | Total Record : 326

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 1 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 2 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 1 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 2 No 1 (2019): Collegium Studiosum Journal Vol 1 No 1 (2018): Collegium Studiosum Journal More Issue