cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
collegiumawl@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Jl. Bukit Raya No. 25, Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Collegium Studiosum Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 27974332     EISSN : 27973751     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Collegium Studiosum Journal adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Collegium Studiosum Journal memilik e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332. Pemilihan dan penggunaan kata Collegium Studiosum Journal dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai penelitian di tingkat nasional maupun international. Collegium Studiosum Journal terbit dalam setahun sekali yaitu pada bulan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Collegium Studiosum Journal menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 326 Documents
 17   18   19   20   21 
RESTORATIVE JUSTICE: SAAT HUKUM MENDENGARKAN KORBAN Nahor, T. Banjar
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1621

Abstract

This paper explores restorative justice as a response to the limitations of the conventional criminal justice system, which has traditionally focused more on punishing offenders than on restoring victims. Restorative justice shifts the paradigm by placing victims at the center of the legal process, allowing their voices to be meaningfully heard. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach, analyzing legal frameworks, theories, and current practices in Indonesia. The findings indicate that while policies such as the Prosecutor’s Regulation No. 15 of 2020 and the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 have opened pathways for restorative justice, practical challenges remain—ranging from institutional resistance and public misunderstanding to potential misuse. Thus, there is a pressing need to strengthen the justice system’s capacity to become more empathetic and victim-centered, emphasizing healing over retribution. impact on the contractor or individual/private legal entity.
ANALISIS PUTUSAN PTUN NO. 403/G/2024/PTUN.JKT: DISKREPANSI ANTARA LEGALITAS FORMAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF Sirait, Timbo Mangaranap; Khalimi; Hatta, Ignatius Bambang Sukarno
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1625

Abstract

Semakin bertambahnya jumlah penduduk, tanah dari sudut ekonomi sangat berfungsi baik bagi masyarakat maupun negara sehingga seringkali terjadi sengketa atas tanah karena pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan administratif sebagaimana dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT. Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Normatif melalui studi kepustakaan dan analisa kasus, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT?, (2) Bagaimana analisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum?, dan disimpulkan bahwa, Pertama, bentuk diskrepansi antara legalitas formal dan keadilan substantif dalam Putusan PTUN No. 403/G/2024/PTUN.JKT, di mana suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sehingga tidak dapat diganggu gugat secara hukum. Namun dalam praktiknya diabaikan, dan justru Putusan yang lain menjadi dasar administratif penerbitan sertifikat. Kedua, dalam hal dianalisis teori hukum responsif menjelaskan ketidaksesuaian antara tindakan administratif dengan prinsip keadilan hukum dalam perkara tersebut, ditemukan hal mana dalam penegakkan hukum administrasi di Indonesia konsep hukum responsif akan jauh lebih relevan untuk diterapkan.
VALIDITAS PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. JUSUF SK KALIMANTAN UTARA Sirait, Timbo Mangaranap; Khalimi; Sudrajat, Maman
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1626

Abstract

Aspek hukum yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/G/2023/PTUN.SMD akibat gugatan terhadap Gubernur Kalimantan Utara akibat terbitnya Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 824/167/2-2-BKD tentang Pemberhentian Dr. Rustan Samsuddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK Kaltara pada tanggal 7 Maret 2023 sehingga menjadi objek sengketa KTUN. Gubernur Kalimantan Utara menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian Dr. H. Rustan Samsuddin dari jabatannya sebagai Direktur RSUD dr. H. JUSUF SK Provinsi Kalimantan Utara dan dipindahtugaskan pada jabatan baru sebagai analis kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian Yuridis Normatif digunakan dengan menganalisis putusan Gubernur Kalimantan Utara. Pencabutan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 824/167/2-2-BKD yang berisi pemberhentian dr. RS dari jabatan direktur Rumah Sakit Umum Daerah tanggal 7 Maret 2023 mengabulkan seluruh permohonan pemohon dalam membatalkan dan mengharuskan keputusan Gubernur tersebut dicabut dan mengembalikan jabatan penggugat sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. JUSUF SK Kalimantan Utara serta memulihkan harkat dan kehormatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan tersebut dinyatakan batal demi hukum.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH Agustin, Elvan; Fahmi; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1630

Abstract

The Cancellation of Land Sale and Purchase Deeds through Court Decisions Has Complex Implications. It not only alters the legal status of land ownership but also affects the civil rights of the parties involved, the legal responsibilities of the Land Deed Official (PPAT), and administrative arrangements at the National Land Agency (BPN). Therefore, the cancellation process must be carried out carefully and based on strong evidence to avoid creating new legal uncertainties in society. The method used is normative legal research. Based on the research findings, Legal Protection for Good Faith Buyers emphasizes that every land sale and purchase transaction must comply with applicable legal provisions. A good faith buyer—one who purchases land honestly and without knowledge of legal defects in the transaction—is entitled to legal protection. If a land sale and purchase deed is cancelled by a court decision, the good faith buyer must be protected through compensation or a refund to ensure their rights are not neglected. The Legal Consequences of the Cancellation of a Land Sale and Purchase Deed through a Court Decision impact the ownership status of the land. Such cancellation causes the land rights to revert to the seller, and the buyer can no longer claim ownership. In this case, a refund or compensation becomes an essential step to restore the good faith buyer’s position. Additionally, the land administration process must be updated to reflect the new status of the land in accordance with the court's decision.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Novianti; Sambas, Nandang
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1641

Abstract

Legal regulation of defamation through social media is becoming an increasingly complex issue because it is carried out in a digital space that does not recognize territorial and time boundaries. The purpose of this study is to find out what are the legal regulations regarding criminal acts of defamation on social media based on Law Number 11 of 2008. The research method used is a normative research type because this study describes existing problems, to be further discussed with studies based on legal theories and then linked to applicable laws and regulations in legal practice. Article 27 Paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning the ITE Law states that anyone who intentionally and without the right distributes and / or transmits and / or makes accessible electronic information that contains insults and / or defamation. Criminal sanctions for violations of this article are regulated in Article a maximum of 4 (four) years imprisonment and / or a maximum fine of Rp. 750,000,000.00 (seven hundred and fifty million rupiah.”
EFEKTIVITAS RESTITUSI DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG BERULANG: TINJAUAN HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN KORBAN Oktadiana, Viri; Sambas, Nandang
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1644

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Salah satu instrumen hukum yang ditawarkan untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan berulang adalah restitusi. Makalah ini mengkaji efektivitas restitusi dalam konteks hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada perlindungan dan pemulihan korban. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap kasus-kasus relevan, makalah ini menemukan bahwa meskipun secara normatif restitusi diakui dalam sistem hukum, penerapannya masih terbatas dan belum maksimal dalam mencegah kekerasan berulang. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana serta penguatan mekanisme perlindungan korban yang berkelanjutan agar restitusi tidak hanya bersifat simbolik, melainkan fungsional dan transformatif.
ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN KEPALA DESA YANG MENJADI TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KABUPATEN CILACAP Persada, Galang Bakti; Samhudi, Gamalel Rifqi
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1645

Abstract

The dismissal of the village head is an important aspect in the running of the village government. Village heads are dismissed for violating the provisions stipulated in the law, one of which is corruption. The dismissal mechanism is often not aligned between the rules and practices in the field. Therefore, this study discusses the mechanism for dismissing village heads who are caught in corruption cases. This study aims to analyze the suitability of the mechanism for dismissing village heads with applicable legal provisions and evaluate its application in practice. The method used is an empirical juridical approach, which examines relevant laws and regulations and combines them with the results of field observations and interviews. The object of this research is the process of dismissal of the Panisihan Village Head, who was permanently dismissed in 2021 before a court decision with permanent legal force in 2023. The results show that administratively, the dismissal process has followed formal procedures through the authorized institution. However, juridically, the permanent dismissal raises issues in the application of the principle of legal certainty because there was no legal basis in the form of a court decision when the dismissal was made. This study concludes that although the government's steps are considered quick in maintaining the stability of the village government, they have not fully fulfilled the requirements of the legal certainty principle.
EXTRAJUDICIAL KILLING OLEH APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Anan, Moh. Shofi; Sambas, Nandang
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1647

Abstract

Extrajudicial killings committed by police officers in Indonesia in the context of the principle of due process of law and protection of human rights (HAM). The rule of law guarantees that every law enforcement action must be carried out fairly, transparently, and in accordance with legal procedures, but in reality, acts of extrajudicial killings still often occur. Cases of shootings by police officers, such as the shooting of students in Semarang and various other incidents in several regions, indicate serious violations of the principles of law and human rights. This study uses a qualitative normative approach by examining relevant national and international legal provisions, including Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Regulation of the Chief of Police on the use of force in police actions. Data were obtained from laws and regulations, human rights institution documents, and related scientific literature. (1) The results of the study indicate that acts of extrajudicial killings constitute a serious violation of the principle of due process of law, reflect abuse of authority and damage the credibility of law enforcement officers. (2) This violation also has a serious impact on the protection of human rights in Indonesia, especially the right to life which is non-derogable. The legal accountability mechanism for this practice is still weak, so it is necessary to reform the monitoring system and increase the accountability of law enforcement officers.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Amri, Qoonitah; Sambas, Nandang
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1648

Abstract

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution emphasizes that the State of Indonesia is a State of Law. Regulations begin in every aspect of the life of the Unitary State of the Republic of Indonesia, according to these rules. The lives of people all over the world are influenced by very important rules. Law enforcement is the only place where regulations can be implemented naturally and effectively. From various information in the news media, issues related to sexual violence continue to be a hot topic of discussion. The increase in cases of sexual violence in various levels of society has led to more and more reports regarding this problem. However, in practice, we often find that many children become victims of unethical behavior carried out by men. The formulation of the problem that will be discussed is 1. What is the legal protection for victims of sexual harassment committed by Herry Wirawan, 2. What is the criminal responsibility for cases of sexual harassment committed by Herry Wirawan. This research uses normative juridical legal research. Soerjono Soekanto defines the normative juridical approach as a legal research method that focuses on library materials or secondary data. The increasing number of violent crimes is a serious concern for the government. The community also shows a deep sense of anger towards the high rate of violence that often occurs in various aspects of life in Indonesia.
TINJAUAN PENERAPAN UUK-PKPU TERHADAP HAK KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI AGUNAN Sihotang, Biner; Naiborhu, Mesa Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1650

Abstract

The Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Law (UUK-PKPU) provides space for debtors to postpone debt payments and restructure their obligations. However, the existence of a 90-day stay provision in the PKPU process has caused serious problems with the rights of creditors holding mortgage rights, especially in efforts to carry out collateral execution. This study aims to analyze the application of the provision in the context of legal protection of creditors, review its compatibility with the principles of legal certainty and justice, and criticize the potential for legal smuggling that may occur in practice. Through a normative approach and literature study, including linking the conflict of norms between UUK-PKPU and the Mortgage Rights Law (UUHT), this article shows that the dominance of the lex posterior derogat legi priori principle in this context often ignores substantive justice for creditors. The results of this study emphasize the need for legal reform of the PKPU stay period and the balancing of protection between debtors and creditors in the process of postponing debt payment obligations. These findings reinforce the urgency of regulatory reorganization to prevent irregularities in the implementation of bankruptcy law in Indonesia.

Page 19 of 33 | Total Record : 326

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 1 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 2 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 1 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 2 No 1 (2019): Collegium Studiosum Journal Vol 1 No 1 (2018): Collegium Studiosum Journal More Issue