cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
collegiumawl@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Jl. Bukit Raya No. 25, Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Collegium Studiosum Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 27974332     EISSN : 27973751     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Collegium Studiosum Journal adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Collegium Studiosum Journal memilik e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332. Pemilihan dan penggunaan kata Collegium Studiosum Journal dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai penelitian di tingkat nasional maupun international. Collegium Studiosum Journal terbit dalam setahun sekali yaitu pada bulan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Collegium Studiosum Journal menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 326 Documents
 16   17   18   19   20 
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING OLEH PENYIDIK TNI AL Ardhana, Deny
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1490

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing oleh penyidik TNI AL, dengan studi kasus KM. HAI FA yang ditangani oleh Lantamal IX Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL dan efektivitas pendekatan hukum yang diterapkan dalam penanganan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum oleh penyidik Lantamal IX Ambon telah sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP RI, TNI AL, dan Polri, serta berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penanganan kasus KM. HAI FA dianggap kritis karena berpotensi mempengaruhi hubungan internasional dan mengancam kedaulatan negara di wilayah laut. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan penegakan hukum dalam kasus ini memerlukan keterpaduan dan keharmonisan antara norma-norma nasional dan peraturan internasional. Norma-norma nasional yang relevan termasuk UU No. 31 Tahun 2004 juncto UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara itu, peraturan internasional yang mendukung termasuk UNCLOS, CCRF, IPOA – IUU, IMO, dan SOLAS. Pendekatan yang integratif dan harmonis juga diperlukan dalam fungsi kelembagaan penegak hukum serta dalam sistem peradilan yang beroperasi pada tingkat nasional dan internasional.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PENERAPAN MENS REA DALAM TINDAK PIDANA INTERSEPSI DI INDONESIA Prasetyo, Ekky Aji; Lasmadi, Sahuri; Erwin
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1491

Abstract

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisi penemuan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi, dan untuk mengetahui dan menganalisi formulasi norma kedepan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi. Adapun yang menjadi perumusan masalah ialah bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea dalam tindak pidana intersepsi? dan bagaimana formulasi norma kedepan tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan mens rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal adalah penelitian – penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau pengembangannya. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan konseptual (conseptual approach), Pendekatan perundang–undangan (statute approach), dan Pendekatan komparatif (comparative approach). Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan Teknik Inventarisir, Teknik Sistematisasi, dan Teknik Interpretasi. Hasil dari penelitian ini adalah perlu dibedakan mens rea terhadap saksi pelaku yang melakukan intersepsi atau penyadapan sehingga perbuatannya tidak dapat dikategorikan ke dalam pertanggungjawaban pidana, serta perlu adanya perlindungan khusus bagi masyarakat yang melakukan intersepsi atau penyadapan dalam rangka kepentingan umum terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana khusus lainnya.
PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL Maulana, Arif; Rahman, Ali; Aulia, Nur Afti; Nur, Alqadri; Firmansyah, Muhammad; Gunawan, Bambang Ady
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1495

Abstract

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma penanggulangan bencana di Indonesia, dari penanganan tanggap darurat yang bersifat reaktif menuju mitigasi bencana yang bersifat antisipatif sebagai bagian dari manajemen risiko. Konsep mitigasi tersebut berbasis adaptasi kearifan lokal, dengan menyesuaikan karakteristik suatu wilayah dan jenis bencana yang terjadi. Perlindungan atas ancaman bencana menjadi hak asasi rakyat, sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab serta wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, terutama terkait implementasi mitigasi berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan data sekunder dan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan fenomena sosial mengenai penanggulangan bencana secara komprehensif dan menelaah keterkaitannya dengan penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran paradigma menuju mitigasi bencana berbasis adaptasi kearifan lokal perlu didukung oleh kolaborasi antarpemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Upaya ini mencakup penyusunan regulasi yang responsif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi masyarakat mengenai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dapat secara efektif mengurangi risiko bencana dan melindungi hak-hak masyarakat di wilayah rawan bencana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRES DUMAI R., Fransiskus Putra P.; Triana, Yeni; Afrita, Indra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1445

Abstract

Banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Jika kita bandingkan dengan para pelaku tindak pidana berat misalnya koruptor, tentu hal ini menimbulkan reaksi yang membuat geram masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara sering dihadapkan pada suatu ketentuan bahwa kasus tersebut belum diatur dalam suatu peraturan, yang menyebabkan terhambatnya upaya mewujudkan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan peraturan terdahulu tidak lengkap dan sudah ketinggalan dengan dinamika perubahan zaman. Mau tidak man Hakim harus mampu mengatasi problem tersebut dengan kewajiban mencari, menggali fakta, serta menemukan hukum sesuai nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih adanya kasus tindak pidana pencurian ringan yang masih menggunakan KUHP. Meskipun KUHP memberikan dasar hukum yang jelas, pendekatan ini sering kali kurang memperhatikan konteks kasus tertentu, seperti keadaan ekonomi pelaku atau nilai barang yang dicuri, yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi yang lebih proporsional. Penanganan kasus pencurian ringan sering kali tidak konsisten. Ada pelaku yang diproses secara hukum penuh, sementara pelaku lain mendapatkan keringanan atau penyelesaian di luar pengadilan. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas penunjang yang dimiliki aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat karena banyak masyarakat yang enggan melaporkan tindak pidana pencurian ringan dengan alasan barang yang dicuri tidak bernilai tinggi atau mereka takut menghadapi proses hukum yang dianggap rumit dan memakan waktu, dan proses hukum yang dirasa tidak adil atau tidak memberikan efek jera karena hukuman ringan, atau bahkan ada kesempatan untuk dibebaskan atau dihakimi dengan cara yang lebih ringan karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai kejahatan kecil. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Hukum Polres Dumai adalah meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mempercepat proses administrasi dan meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan menegakkan hukuman yang tegas dan adil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERKARA PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN YANG MENGANCAM KEAMANAN, INTEGRASI NKRI SERTA KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Iwari, Dian Puspa; Febryani, Evy; Aprita, Serlika
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1386

Abstract

Pertambangan sangat memegang peran penting dalam perekonomian global, maupun nasional. Namun dalam implementasinya, negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif.Penegakan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari sistem yang di dalamnya terdapat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yudikatif, Badan Peradilan dibantu oleh Advokat; dan yang Independen adalah Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, tetapi isitilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menggalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam bentuk organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.Sesuai dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba pihak aparat penegak hukum harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Polisi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terdapat kendala dikarenakan akses ke tempat kejadian tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat sehingga hasil penyidikan yang tidak maksimal.
IMPLIKASI HUKUM ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM TINJAUAN HUKUM KEIMIGRASIAN Kondorura, Jay Joshua; Muhammad Arief Hamdi; Muhammad Alvi Syahrin
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1556

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peranan Hukum Keimigrasian dalam menyesuaikan keberadaan Tenaga Kerja Asing, serta menganalisis implikasi hukum yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Asing sebagai akibat dari penerapan kebijakan dan peraturan Keimigrasian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif melalui studi literatur. Temuan penelitian ini menyoroti peran Hukum Keimigrasian dalam mengatur keberadaan Tenaga Kerja Asing, yang mencakup pemberian Visa dan Izin Tinggal, keberadaan penjamin, pengawasan terhadap kegiatan Tenaga Kerja Asing, hingga tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran oleh Tenaga Kerja Asing. Tenaga Kerja Asing juga memiliki kewajiban hukum seperti masuk dan keluar melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi resmi, memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku, memberikan informasi kepada pejabat imigrasi, bekerja sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN TERHADAP OKNUM TNI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Nahor, T. Banjar; Ngadiyanto; Yusuf, Ahmad
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1614

Abstract

This study aims to determine the law enforcement mechanism against TNI members involved in narcotics abuse, sentenced to additional punishment of dismissal from military service and the impact of imposing additional punishment of dismissal from military service can reduce the level of narcotics abuse in the TNI environment. This study is a type of normative legal research. The results of the study concluded that law enforcement against TNI soldiers who commit narcotics abuse crimes are sentenced to additional punishment of dismissal based on Article 127 Paragraph (1) letter a of the Republic of Indonesia Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Juncto Article 26 of the Criminal Code Juncto Article 190 Paragraph (1), Paragraph (3) and Paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice and other relevant statutory provisions, then the defendant Peltu Mulyawan should be punished and additionally dismissed from military service. The imposition of additional criminal penalties of dismissal can reduce the number of drug abuse in the TNI environment by imposing a principal prison sentence and an additional sentence in the form of dismissal from military service, as has been decided by the Panel of Judges against the Defendant Peltu Mulyawan. If in a settlement of a narcotics crime case committed by a TNI soldier, the judge does not impose an additional criminal sentence of dismissal, then this will actually have the effect of disrupting discipline and greater military interests with the presence of soldiers who commit narcotics crimes on duty, because the negative impacts caused by narcotics in the form of nerve damage and mental health as well as physical decline due to narcotics, will make devotion less than optimal.
TINJAUAN IMPLEMENTASI HAK-HAK NORMATIF PEKERJA Buwana, Sudibyo Aji Narendra; Santoso, Aris Prio Agus; Guntara, Peter
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1617

Abstract

Workers' normative rights are one of human rights on nickel mining company. The formulation of the problem is how the implementation of the normative rights of workers on national strategic projects while the purpose of the research is to analyse the implementation of the rights of workers on national strategic projects. The type of research used by researchers in this study is empirical juridical. The research approach used in this research is a juridical sociological approach. Data collection techniques using in-depth interviews and observation. All primary and secondary data in this study were collected and analysed qualitatively. The results show that the implementation of workers' normative rights has been well implemented. The conclusion is that the implementation of normative rights in national strategic projects has gone well. This is evidenced by the fact that the national strategic project has fulfilled the normative rights of workers, including the right to wages based on UMP, the provision of THR rights, the right to menstrual/haid leave, the right to maternity leave, the right to miscarriage leave, the right to special facilities at certain hours for female workers, the right to annual leave, the right to sabbatical leave, the right to roster leave for workers from outside the area, the right to leave work with pay, the right to special facilities at certain hours for female workers, the right to occupational safety & health, the right to get BPJS Employment benefits JHT, JKK, JK, JP, and the right to health maintenance insurance.
TINJAUAN IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN Buwana, Sudibyo Aji Narendra; Damanik, Nadya; Habib, Muhammad
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1618

Abstract

Marriage is the literal nature of living beings, especially humans. When the prospective husband or prospective wife is not yet 19 years old, either one or both of them, a marriage dispensation must be requested to the local religious court. The type of research used by researchers in this study is normative juridical. In this study, data processing and analysis used qualitative descriptive analysis. The conclusion is drawn deductively. The result of the research as a conclusion is the implementation of the implementation of marriage dispensation in Decision Number 3/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg reviewed based on Law No. 16 Th. 2019 is in accordance with Article 7 paragraphs 1 and 2 of Law No. 16 th. 2019 which reads “marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years and reads ‘In the event of a deviation from the age provisions as referred to in paragraph (1), the parents of the male party and/or the parents of the female party may request dispensation to the Court on very urgent grounds accompanied by sufficient supporting evidence. The suggestions given by the researchers are that parents should always supervise and provide education to their respective children who are entering puberty so that they do not fall into promiscuity so that children avoid underage marriage so that parents do not apply for marriage dispensation, the Religious Court and the Regional Government of Malang Regency are expected to increase counseling efforts related to the impact that will arise as a result of the implementation of underage marriage and the judges who hear applications for marriage dispensation to be more thorough and careful, so that this application for marriage dispensation is treated as an emergency, so that it cannot be decided arbitrarily.
MOTIF IDEOLOGI, POLITIK, KEAMANAN: TINJAUAN ASPEK PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Saragih, Yasmirah Mandasari; Assegaf, Tengku Muhammad Reza Fikri Dharmawan; Pangaribuan, Christine Natalia; Aruan, Yulia Christy Shintara; Silalahi, Bonari Tua
Collegium Studiosum Journal Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v8i1.1620

Abstract

Law Number 5 of 2018 concerning Terrorism (Law No. 5/2018) incorporates the element of motive ideology, politics, or security disturbance within the definition of terrorism, signifying a crucial assertion in Indonesian penal policy. This research, employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and limited secondary data-based case analysis approaches, scrutinizes the fundamental problematics associated with said motive element. The findings indicate that the absence of an operational definition for the motive phrase in the Law's elucidation engenders ambiguity. Regarding its legal status, it remains debatable whether it functions as a general qualification or a constitutive element of the offense (delict) that necessitates proof under each criminal provision. Furthermore, the substantiation of subjective motive presents a significant challenge in judicial practice. Consequently, the implementation of this motive element potentially fosters legal uncertainty and the risk of subjectivity in law enforcement. This study recommends limited amendments to the Law, the issuance of interpretative guidelines by the Supreme Court, and internal directives for law enforcement agencies to ensure legal certainty and the observance of Human Rights in combating terrorism.

Page 18 of 33 | Total Record : 326

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 1 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 2 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 1 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 2 No 1 (2019): Collegium Studiosum Journal Vol 1 No 1 (2018): Collegium Studiosum Journal More Issue