cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Basid Fuadi
Contact Email
jurnalkonstitusi@mkri.id
Phone
+6281215312967
Journal Mail Official
jurnalkonstitusi@mkri.id
Editorial Address
Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta 10110 Telp: (021) 23529000 Fax: (021) 3520177 E-mail: jurnalkonstitusi@mkri.id
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Konstitusi
Published by Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
ISSN : 18297706     EISSN : 25481657     DOI : https://doi.org/10.31078/jk1841
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Constitutional Law and another section related contemporary issues in law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 21 No. 3 (2024)" : 9 Documents clear
The Role of NGOs in Environmental Governance in Indonesia: Peran Ornop dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup di Indonesia Sorik, Sutan; Nurhidayah, Laely
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2134

Abstract

The role of non-governmental organizations (NGOs) needs to be strengthened to enhance the capacity for environmental governance in Indonesia, as natural resources cannot be effectively protected, and environmental problems cannot be resolved without collaboration between the government and civil society. This research aims to explain the concept and role of NGOs as actors in environmental governance. The research was conducted through a literature review. The results show that NGOs play a significant role in protecting natural resources and assisting in solving environmental issues. In Indonesia, the role of NGOs has been legally strengthened. However, due to the restrictive nature of the environmental legal system, not all NGOs have legal standing to bring lawsuits before the courts. To preserve the environment, the legal standing of NGOs should not be limited, as environmental lawsuits involve the broader public interest and the sustainability of natural resources, both of which must be safeguarded.
STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OMNIBUS: Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Perkara Pengujian Undang-Undang Omnibus Jufri, Muwaffiq; Fahmi, Agung Ali; Aidonojie, Paul Atagamen; Asyiqoh, Lin; Ikubanni, Oluwaseye Oluwayomi
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2132

Abstract

The re-examination of the Job Creation Law in 2023 highlights a serious issue in the national legislative system, specifically the follow-up to the Constitutional Court’s (MK) decisions in judicial review cases (PUU) concerning the Omnibus Law. The urgency of this research stems from the high demand among lawmakers for drafting laws in the omnibus format and the potential for judicial review of such laws. This research contributes to addressing the follow-up to the Constitutional Court’s decisions by focusing on the choice of legislative forms as a response to these rulings. The research employs normative legal methods with conceptual, legislative, and case-based approaches. The findings emphasize the need to standardise the type of regulation to ensure the executability of the Constitutional Court’s decisions. The ideal regulatory form for implementing the Court’s rulings on the Omnibus Law is a law. Therefore, it is necessary to legitimise the use of laws as the standard form of follow-up to the Constitutional Court’s decisions on the Omnibus Law to maximise the executability of these rulings.
Antara Otoritas dan Otonomi : Pertautan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Suciani Putri, Viorizza; Ahmad, Ahmad; Muhtar, Mohamad Hidayat
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2133

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan upaya paksa eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diketahui, Penguatan eksekusi putusan pengadilan tata terus diperkuat melalui perubahan Undang-Undang tentang PTUN tahun 2005 dan terakhir 2009 melalui Upaya paksa serta pengenaan sanksi administratif terhadap tergugat yang dalam hal ini adalah pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tulisan ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan dianalisis menggunakan Teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal yang penting dalam menyelesaikan pelaksanaan eksekusi paksa putusan PTUN agar eksekusi dapat memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip negara hukum yang berkeadilan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Kendala Pelaksanaan Eksekusi Paksa Putusan PTUN dalam mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia yaitu Kurangnya kerjasama atau permohonan upaya paksa dari pihak penggugat ke PTUN, kurangnya Kesadaran Pejabat, dan kurangnya aturan pelaksana. Pada akhirnya, penulisan ini menawarkan solusi perlunya payung hukum yang lengkap dan tidak bertentangan satu sama lainnya untuk pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, dan peningkatan efisiensi sistem birokrasi dan kapabilitas aparatur pemerintah. Implementasi dari solusi-solusi ini diharapkan dapat memperbaiki proses eksekusi putusan PTUN, menjadikannya lebih berkeadilan, serta berkontribusi positif pada penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
The SISTEM PRESIDENSIL DAN KEBANGKITAN NEO-OTORITARIANISME: KEGAGALAN REFORMASI KONSTITUSI DI INDONESIA? Dramanda, Wicaksana; Kabir, Syahrul Fauzul; Zakiran, Asep Hakim
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2131

Abstract

Artikel ini mencoba mengidentifikasi bagaimana peran desain sistem pemerintahan memberikan pengaruh terhadap pembusukan demokrasi dan kebangkitan otoritariansme di Indonesia.Terdapat dua identifikasi masalah yang akan coba dijawab, yakni Pertama, apakah desain sistem presidensil di dalam UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap kemerosotan demokrasi dan kebangkitan otoritarianisme? Kedua, bagaimana aktor politik memanfaatkan celah di dalam sistem presidensil, untuk melemahkan demokrasi dan membangkitkan otoritarianisme? Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang memadukan pendekatan doktriner dengan pendekatan empiris. Artikel ini berhasil menyimpulkan bahwa desain sistem presidensil di dalam UUD 1945 pasca perubahan, gagal mencegah otoritarianisme untuk bangkit, akibat lemahnya pembatasan kekuasan presiden di level politik formal yang mengakibatkan pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Di level informal, UUD 1945 gagal menghadirkan partai politik sebagai salah satu pranata demokrasi yang demokratis. Artikel ini juga berhasil mengidentifikasi penggunaan instrumen hukum untuk melemahkan demokrasi yang sekaligus memicu kebangkitan otoritarianisme oleh para aktor politik.
Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy: Judicial Activism: Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy Ni Luh Dewi Sundariwati
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2135

Abstract

The Constitutional Court tends to choose to conduct judicial activism as a response to the inability of the law to realize the essence of substantive justice. This study aims to examine judicial activism in its position as a bulwark to protect the supremacy of the constitution or as a sign of the beginning of the transition to a juristocracy regime. The research method uses normative juridical research. The results showed that the Constitutional Court has the authority to test and even annul a law formed based on the will of the majority which is intended to ensure that the law formed based on the will of the majority does not ignore or limit the basic rights of individuals in their status as individuals or in their status as citizens. Judicial activism will provide protection for the supremacy of the constitution if it is carried out to expand the protection of the basic rights of vulnerable groups from actions or policies formed by the will of the majority. But on the other hand, judicial activism intersects with the vulnerability of the transition to juristocracy, which is characterized by increased court intervention to decide issues that are the domain of authority of other branches of state power.
RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BIDANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP POLITIK KRIMINAL INDONESIA : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia Akbar, Muhammad Fatahillah
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2136

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi di bidang Pengujian Undang-Undang terhadap perkembangan politik kriminal dan memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya MK menguji Undang-Undang pidana di masa yang akan datang. MK sejak berdiri telah menguji berbagai Undang-Undang Pidana di Indonesia, baik dari segi materiil maupun formil. Dalam hukum pidana materiil, MK senyatanya masih konsisten untuk bertindak hanya sebagai negative legislature dan tidak menjadi criminal policy maker. Dalam hukum pidana materiil, MK hanya menjatuhkan putusan untuk dekriminalisasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang, seperti dalam pengujian Pasal Penghinaan Presiden dan Perbuatan tidak menyenangkan dalam KUHP. MK juga menolak menghapus unsur “ikatan perkawinan” dalam Pasal 284 KUHP karena berpotensi menjadi kriminalisasi, bukan dekriminalisasi. Namun, pada hukum pidana formil MK bertindak menjadi positive legislature, sebagai contoh dalam putusan penambahan kompetensi praperadilan. Sehingga menunjukan inkonsistensi pada pandangan bahwa MK bukanlah criminal policy maker. MK sejatinya memang tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan jucial activism atau judicial restraint dalam menguji suatu Undang-Undang. Dalam konteks hukum pidana yang berkaitan dengan HAM, seharusnya MK hanya bertindak sebagai negative legislature dan dibatasi pada proses dekriminalisasi. Sehingga MK hanya menerapkan judicial restraint ketika menguji Undang-Undang Pidana.
The Optimization of Bawaslu’s Role in the 2024 Simultaneous Elections: Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024 Shalihah, Aini; Huroiroh, Ernawati
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2139

Abstract

Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a vital role in ensuring that elections in Indonesia are conducted in compliance with legal regulations. The complexity of implementing simultaneous elections is a challenge for Bawaslu as one of the core institutions in the 2024 simultaneous election process, requiring strict adherence to the provisions set forth in Law No. 7 of 2017 on Elections. This study examines how Bawaslu can optimize its oversight role in the 2024 simultaneous elections and explores its authority in managing this electoral process. Using a normative juridical approach, the study finds that Bawaslu has effectively strengthened its capacity to fulfill its duties and functions in line with its founding objectives. Bawaslu’s optimization efforts include issuing updated Bawaslu Regulations (Perbawaslu) and implementing refined operational mechanisms, which aim to ensure a smooth electoral process that aligns with constitutional mandates.
Menakar Norma Konstitusionalitas Hukuman Mati Ferdy Sambo Perspektif HAM dan Hukum Islam: Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati Hofifah, Hofifah; Farosy, Kodrat Hakiki
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2137

Abstract

Dalam Putusan PN No. 796/Pid.B/2022/PN Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati atas tindak pidana yang ia lakukan terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Ferdy Sambo terbukti melakukan pembunuhan berencana serta upaya obstruction of justice. Disisi lain, Hukuman mati masih terus menjadi perdebatan dikalangan pengamat HAM maupun umat beragama khususnya Islam. Penelitian ini akan menjawab bagaimana konstitusionalitas hukuman mati atas Ferdy Sambo ditinjau dari perspektif HAM maupun hukum Islam secara mendalam. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penjatuhan hukuman mati atas pelaku pidana Ferdy Sambo didasarkan pada hukum nasional yang berlaku di Indoensia yang meyakini HAM bisa saja dibatasi dalam kasus tertentu (extra ordinary crime), namun tetap tidak bisa dibenarkan secara HAM internasional. Sedangkan dalam Islam, penjatuhan pidana mati tersebut telah dianggap memenuhi syarat pelaksanaan qishas, kerena dalam kasus tersebut, keluarga korban memilih menuntut hukuman yang sama atas apa yang dialami korban dibanding memberikan maaf dengan atau tanpa diyat kepada pelaku.
A Politik Hukum Disseting Opinion Pengujian UU Terhadap UUD 45 Dalam Rangka Mencari Kebenaran Hukum: Peran Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Perspektif Hakim dan Penafsiran Hukum Zaman, Nurus
Jurnal Konstitusi Vol. 21 No. 3 (2024)
Publisher : Constitutional Court of the Republic of Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31078/jk2138

Abstract

The dissenting opinion of Constitutional Court judges in conducting judicial reviews of laws against the 1945 Constitution represents the freedom of Constitutional Court judges. These dissenting opinions are essentially aimed at seeking legal truth. This research addresses two main issues: First, the legal politics behind the occurrence of dissenting opinions by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, the methods of legal interpretation used by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. This study uses normative legal methods, with statutory and conceptual approaches. The findings of this research are as follows: First, the provisions of Article 24, paragraphs (1) and (2) of the 1945 Constitution provide the constitutional basis for the dissenting opinions of Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution. Second, Constitutional Court judges are not restricted nor bound by any single method of legal interpretation. The use of legal interpretation methods by Constitutional Court judges in reviewing laws against the 1945 Constitution is their prerogative, as, in principle, the use of such methods is aimed at seeking legal truth.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 4 (2024) Vol. 21 No. 3 (2024) Vol. 21 No. 2 (2024) Vol. 21 No. 1 (2024) Vol. 20 No. 4 (2023) Vol. 20 No. 3 (2023) Vol. 20 No. 2 (2023) Vol. 20 No. 1 (2023) Vol. 19 No. 4 (2022) Vol. 19 No. 3 (2022) Vol. 19 No. 2 (2022) Vol. 19 No. 1 (2022) Vol. 18 No. 4 (2021) Vol. 18 No. 3 (2021) Vol. 18 No. 2 (2021) Vol. 18 No. 1 (2021) Vol 17, No 4 (2020) Vol. 17 No. 4 (2020) Vol 17, No 3 (2020) Vol 17, No 2 (2020) Vol. 17 No. 2 (2020) Vol 17, No 1 (2020) Vol 16, No 4 (2019) Vol. 16 No. 4 (2019) Vol. 16 No. 3 (2019) Vol 16, No 3 (2019) Vol 16, No 2 (2019) Vol 16, No 1 (2019) Vol 15, No 4 (2018) Vol. 15 No. 4 (2018) Vol 15, No 3 (2018) Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 4 (2017) Vol 14, No 3 (2017) Vol 14, No 2 (2017) Vol. 14 No. 1 (2017) Vol 14, No 1 (2017) Vol 13, No 4 (2016) Vol 13, No 3 (2016) Vol. 13 No. 2 (2016) Vol 13, No 2 (2016) Vol 13, No 1 (2016) Vol 11, No 4 (2014) Vol 11, No 3 (2014) Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 4 (2013) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 4 (2012) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 2 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 6 (2011) Vol 8, No 5 (2011) Vol 8, No 4 (2011) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2011) Vol 7, No 6 (2010) Vol 7, No 5 (2010) Vol 7, No 4 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2010) Vol 12, No 4 (2015) Vol 12, No 3 (2015) Vol 12, No 2 (2015) Vol 12, No 1 (2015) More Issue