cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 7   8   9   10   11 
PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI PERJANJIAN PERSEROAN KOMANDITER DENGAN PIHAK KETIGA Damayanti, Ratna; Tondy, Cicilia Julyani; Setiadi, Yuliana
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4772

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga merupakan hal penting dalam hubungan bisnis, termasuk dalam hal perjanjian yang melibatkan perseroan komanditer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertanggungjawaban perseroan komanditer akibat wanprestasi terhadap pihak ketiga perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas wanprestasi perseroan komanditer yang dikaji menggunakan teori pertanggungjawaban (Hans Kelsen) dan teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisa menggunakan penafsiran hukum gramatikal dan konstruksi hukum analogi. Penelitian ini menyimpulkan bentuk pertanggungjawaban para persero terkait wanprestasi perjanjian terhadap pihak ketiga diatur berdasarkan peran masing-masing persero sebagaimana merujuk pada Pasal 19 ayat (1) KUHD. Adapun perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas wanprestasi perseroan komanditer dapat dilakukan melalui tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang sejalan dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Pihak ketiga juga dapat mengajukan gugatan atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hokum apabila perseroan terbukti tidak beritidak baik dalam penyelesaian perjanjian
IMPLEMENTATION OF SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF THE POLICE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS IN ACCORDANCE WITH THE REPUBLIC OF INDONESIA POLICE LAW NUMBER 7 OF 2022 AT THE SURABAYA POLICE HEADQUARTERS Sukanto; Soekorini, Noniek; Astutik, Sri
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4773

Abstract

The police code of ethics is a moral guideline and aims to prevent abuse of authority and increase accountability. Its implementation is often hampered by the lack of knowledge of police officers. Every Polri personnel is expected to demonstrate integrity and ethics in their duties. The type of research that the author uses in this study is sociological/empirical research, namely legal research with primary data or data obtained directly from the source. The results of the study indicate that cases of violations of the police profession code of ethics at the Surabaya City Resort are known to have violations committed, namely violations of personality ethics, community ethics, institutional ethics, where in the application of sanctions are carried out with ethical sanctions, and administrative sanctions including dishonorable dismissal from the police institution. This study also discusses the factors that influence the enforcement of the code of ethics of police members in improving the professionalism of the Police consisting of two factors, namely external factors, namely strengths and constraints, while internal factors are related to strengths, weaknesses and culture.
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI KREDITUR TERKAIT PENYERAHAN SERTIPIKAT YANG MENJADI JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH Indah, Syiva Puspa; Sudirman, Maman; Fitrian, Achmad
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4777

Abstract

The research aims to analyze the legal consequences of creditors for failure to submit mortgage guarantee certificates that have been paid off which are analyzed using collateral law theory. The research method uses normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, analytical approach, and case approach. The technique for collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using grammatical and systematic legal interpretation, as well as the analogous legal construction method. The research results concluded that the legal consequences of a creditor's default in submitting a KPR guarantee certificate that has been paid off violates Article 1238 of the Civil Code and can harm the debtor. The debtor has the right to demand that the bank immediately submit the certificate and, if this is not fulfilled, can sue through legal channels, either through a lawsuit for breach of contract (Article 1243 of the Civil Code) or an unlawful act (Article 1365 of the Civil Code). If the debtor experiences losses due to delays in submitting the certificate, the bank may be required to pay compensation
KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERKAIT GUGATAN AHLI WARIS PEMILIK OBJEK HAK TANGGUNGAN Mayasari, Indah; Kumala, Yudha Cahya; Mustafa, Marni Emmy
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4780

Abstract

Jaminan hak tanggungan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan ketika debitur mengalami wanprestasi, termasuk jika pemilik objek hak tanggungan meninggal dunia. Rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana kepastian hukum eksekusi hak tanggungan terkait gugatan ahli waris pemilik objek hak tanggungan. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis, dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan sistematis, serta metode konstruksi hukum analogi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum eksekusi hak tanggungan terkait gugatan ahli waris pemilik objek hak tanggungan sah dilakukan untuk memperoleh pelunasan piutang ketika debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT. Dalam hal pemilik objek hak tanggungan meninggal dunia, ahli waris memiliki hak untuk menggugat pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi dengan dalil gugatan apabila pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG YANG TIDAK CAKAP BERTINDAK SECARA HUKUM TERKAIT DITOLAKNYA IZIN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Kuspermadi, Raghil Abdul Muqsith; Marniati, Felicitas Sri; Chandra, Tofik Yanuar
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4781

Abstract

Legal capacity as a legal subject refers to the ability to possess rights and obligations under the law, thereby granting the authority to act. The transfer of land and building rights owned by individuals who are legally incapacitated must be carried out by a legally authorized representative with prior approval from the court. This research aims to address two key issues: the legal consequences of rejecting the transfer of land and building rights belonging to legally incapacitated individuals, and the legal protection available to them in such cases. The study employs a normative juridical research method, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach includes statutory, case law, and analytical methods. Legal materials were gathered through documentation studies, and the legal analysis was conducted using grammatical and systematic legal interpretation. The findings indicate that court approval is essential for appointing a guardian or curator for legally incapacitated individuals, ensuring the protection of their rights. Additionally, the guardian or curator must obtain court approval before transferring or encumbering the land and buildings of the legally incapacitated individual. The court ruling serves as the legal basis for such transactions. It is recommended that parents, guardians, and curators systematically inventory the assets and financial requirements necessary for managing the affairs of legally incapacitated individuals. Furthermore, they should actively advocate for the rights of those under their care by taking appropriate legal measures.
Konsep Pemidanaan Terhadap Notaris Sebagai Aktor Intelektual Dan Pelaku Mens Rea Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Secara Melawan Hukum (Studi kasus objek waris nirina zubir) Tebing Hutapea
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4602

Abstract

Kejahatan dibidang pertanahan dalam melaksanakan aksinya dengan sangat halus dan tersusun secara rapi, yang dimulai dari Notaris yang secara tidak bertanggung jawab ikut serta dalam membantu terjadinya kejahatan pertanahan untuk membuat segala akta yang dibutuhkan serta mengesahkan dokumen-dokumen persyaratan yang akan digunakan oleh para pelaku kejahatan pertanahan untuk mengurus surat tanah pada Kantor Pertanahan. Penelitian ini, menggunakan metode normatif (kepustakaan) dengan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan pemidanaan terhadap Notaris (aktor intelektual) dengan pelaku (mens rea) dalam peralihan hak atas tanah secara melawan hukum tidak memberikan kedudukan yang adil dalam menjalankan perannya masing-masing. Hal ini, tercermin pada sanksi pidana yang diterima Notaris jauh lebih rendah atau lebih ringan dari pelaku utama (mens rea) dengan alasan Notaris sebagai pelaku turut serta yang tidak memiliki mens rea.
Slogan “No Viral No Justice” Di Slogan “No Viral No Justice” Di Media Sosial Terhadap Penegakan Hukum Pada Tidak Pidana Pencucian Uang: Tindak Pidana Pencucian Uang hermawan, ian
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.4674

Abstract

“No viral, no Justice”, Berikut ini adalah slogan yang di umamkan oleh masyarakat terhadap tindak kejahatan level kelas kakap yang terpublikasikan lewat Media sosial yang kita gunakan sehari-hari, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya yang dapat memviralkan suatu informasi ataupun berita. Tindakan kejahatan level kelas kakap yang akan penulis bahas dalam artikel ini contohnya Seperti pencucian uang. Pencucian Uang merupakan Tindakan kejahatan yang sudah terstrukturalisasi secara rapi dan prosedural sehingga Tahap penuntutan perkarannya pun harus di lakukan secara proporsional dengan memberikan bukti bukti yang dapat di pertanggung jawabkan kevaliditasannya, dengan menghadirkan saksi saksi terkait yang memiliki kredibilitas tinggi dan mampu membuktikan fakta kebenaran di mata umum atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam artikel ini penulis menjelaskan bagaimana Slogan “No Viral, No Justice” sebagai Peran media sosial yang memiliki kekuatan untuk menindak pelaku pencucian uang ke tahap pelanggaran hukum untuk Penegakan hukum agar perbuatan tersebut dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum pada undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, No Viral No Justice, Aparat Penegak Hukum, Undang Undang nomor 8 Tahun 2010, Peran Media Sosial
HUKUM ISLAM MENGENAI FASAKH SUAMI KECANDUAN JUDI ONLINE Muhammad Rizki Alfianto
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.4760

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana judi online berdampak dari masalah perceraian. mengingat perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi kasus. Untuk memahami bagaimana praktik judi online memengaruhi keputusan perceraian. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kecanduan judi online berperan signifikan sebagai faktor penyebab perceraian, terutama dalam konteks rumah tangga yang terikat dalam ikatan pernikahan menurut hukum Islam. Perbuatan judi yang dilarang oleh agama Islam ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial keluarga, tetapi juga memengaruhi hubungan emosional dan psikologis pasangan. Kecanduan judi online yang sering kali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, konflik berkepanjangan, dan kehilangan rasa saling percaya antara suami dan istri, mendorong pihak istri untuk mengajukan cerai gugat. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan suami yang terjerat kecanduan judi online dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan fasakh, yang mengakhiri pernikahan. Judi online memiliki dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga, tentunya harus adanya edukasi dan solusi agar permasalahan ini tidak berkembang menjadi perceraian
Upaya Hukum Verzet Atas Putusan Verstek Gugatan Perceraian No.824/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo Muhammad Asbi Syaidina
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.4771

Abstract

Desain analisis ini bermaksud sebagai mengetahui bagaimana usaha hukum verzet atas putusan verstek dalam kasus perceraian No. 824/Pdt.G/2024/PA.Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo. Dalam proses persidangan perceraian, ketidakhadiran salah satu pihak, dari penggugat maupun tergugat, dapat menyebabkan putusan verstek hanya menguntungkan salah satu pihak. Kasus ini menunjukkan bagaimana pihak tergugat, Pelawan, yang tidak hadir dalam persidangan, mengajukan verzet sebagai upaya untuk membatalkan putusan verstek yang mengabulkan permohonan cerai gugat. Analisis ini menggunakan analisis kualitatif yang dimana menjadikan analisis deskriptif sebgaia tujuan untuk mengkaji dan meganalisis hukum verzet yang berlaku dalam putusan perkara perceraian dalam pengadilan. Berkas yang digunakan dalam analisis ini menggunakan dokumen, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan verzet dan perceraian di Indonesia. Hasil dari analisis ini ialah mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakhadiran tergugat dan menjelaskan pentingnya verzet sebagai mekanisme perlindungan hukum yang memberi kesempatan bagi pihak yang tidak hadir untuk mengajukan pembelaan dan mendapatkan keputusan yang lebih adil. Selanjutnya dalam analisis juga menunjukkan bahwa verzet menjadi sarana yang efektif untuk memastikan keadilan dalam proses hukum perceraian, dengan pengadilan agama yang bertugas untuk memeriksa ulang perkara dengan lebih teliti dan adil.
ANALISIS SIBHUL ‘IDDAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Randi Bahari
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i2.4782

Abstract

Desain Analisis ini bermaksud untuk pengetahuan mengenai unsur-unsur Sibhul Iddah di Indonesia dan mengetahui Maslahah Mursalah Sibhul Iddah di Indonesia. Analisis ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini juga menggunakan metode deskriptif adalah pencarian fakta melalui interpretasi yang benar. Kerangka teori yang digunakan penulis adalah maslahah Murlah. Berdasarkan hasil temuan penulis, sibhul iddah perspektif maslahah mursalah, tidak bertentangan karena telah memenuhi tiga standar maslahah mursalah karena tidak adanya dalil atau hukum Islam yang melarangnya. tujuan kebijakan sebagai penjaga kehati-hatian dan mencegah pernikahan yang terburu-buru, sekaligus memastikan bahwa hak-hak istri dan suami dihormati. Maslahah mursalah, yang berfokus pada kemaslahatan umum, mendukung pelaksanaan iddah sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan menghormati kedudukan keduanya dalam hubungan perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sibhul Iddah dalam konteks maslahah mursalah berkontribusi pada tercapainya tujuan sosial yang lebih luas tanpa keluar dari prinsip agama.

Page 9 of 11 | Total Record : 108

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue