cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 108 Documents
 6   7   8   9   10 
AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN TANAH YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK AKSES JALAN (Studi Kasus Putusan Nomor 69/Pdt.G/2019/PN.Smn) Reynaldi; Tetti Samosir
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4640

Abstract

Dalam hal pemilik tanah telah memberikan akses jalan keluar dari halamannya dengan konsep kompensasi, akan tetapi penerima akses jalan keluar menyalahgunakannya dengan mendirikan bangunan di atas tanah akses jalan tersebut, hal ini merupakan bentuk PMH. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan hasil penelitian tentang akibat putusan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan menyalahgunakan tanah membangun garasi mobil yang diberikan pemilik tanah untuk akses jalan, Penggugat (pemberi akses jalan) melakukan pembongkaran terhadap garasi mobil yang dibangun pihak Tergugat dan biaya pembongkaran garasi mobil tersebut diganti pihak Tergugat sebesar tiga ratus ribu rupiah. Dasar pertimbangan Hakim, bahwa Tergugat telah melakukan PMH berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kompensasi yang dituangkan dalam kuitansi bukan merupakan bentuk peralihan hak atas tanah melalui jual beli.
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH BERDASARKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK UNTUK MEWUJUDKAN CYBER PPAT muhayar, yahya; Fitra Deni
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4655

Abstract

Sertipikat elektronik berdasarkan Perpres No. 86/2020 itu ditindaklanjuti dengan Permen ATR/Ka.BPN No. 1/2021. Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah dan kendala dan solusi dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk mewujudkan cyber PPAT. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepustakaan) dengan menganalisis data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang konsep ideal peran PPAT dalam pelaksanaan sertipikat elektronik untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah yaitu melalui cyber PPAT. Kendala pelaksanaan sertipikat elektronik berupa data tanah yang tidak akurat dan bahkan banyak terjadi kekeliruan, belum siapnya SDM baik yang ada di internal Kantor Pertanahan BPN maupun PPAT serta belum siapnya semua lapisan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi salah satu kendala yang perlu diselesaikan. Solusi yang dilakukan seperti dukungan regulasi dan sarana prasarana untuk mendorong sertipikasi digital tentunya sangat penting agar pelayanan yang diberikan dapat memberikan kemudahan, dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan mampu memberikan nilai efisiensi maupun efektivitas.
DISKURSUS AKSES INTERNET SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA Nugraha, Firman; Evi Noviawati
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4678

Abstract

Perkembangan teknologi internet telah menciptakan suatu kehidupan baru yang disebut dengan era digital. Internet telah menawarkan fungsi yang mendasar bagi perwujudan berbagai kebutuhan-kebutuhan dasar manusia di era modern. Realitas tersebut pada gilirannya mendorong wacana untuk menjadikan akses internet sebagai hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bermaksud untuk melakukan ulasan diskursus mengenai akses internet sebagai hak asasi manusia untuk mencari jawaban apakah akses internet merupakan hak asasi manusia, serta bagaimana konseptualisasi yang proporsional berdasarkan instrumen hukum dan pemikiran hak asasi manusia yang berkembang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-udangan dan konseptual. Penyajian analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ada dokumen HAM deklaratif yang secara expressis verbis menyatakan akses internet sebagai hak asasi manusia tersendiri, tetapi konseptualisasi dalam pemikiran hak asasi manusia yang berkembang menempatkan secara proporsional akses internet sebagai hak pendukung (auxiliary right) bagi pelaksanaan hak asasi manusia primer terkait (primary rights).
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO OLEH LEMBAGA PERBANKAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERBANKAN Hakim, Lukmanul; Dewi, Neni Kusuma
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4682

Abstract

Sistem keuangan yang stabil sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia terutama dalam mendukung kemajuan sektor perbankan nasional. Pada praktiknya, perbankan di indonesia wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan juga prinsip lainnya dalam melakukan kegiatan usahanya yang bertujuan agar bank dapat selalu waspada dan berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa akibat hukum bagi lembaga perbankan yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan bagi usaha mikro serta apa faktor penyebab lembaga perbankan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada usaha mikro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. Selanjutnya analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa apabila lembaga perbankan melanggar prinsip kehati-hatian maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan operasional, hingga pencabutan izin usaha, sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian yang telah dilakukan, pembatalan perjanjian kredit, dan pemulihan hak-hak debitur, sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1 miliar. Kemudian mengenai faktor penyebab lembaga perbankan menerapkan prinisip kehati-hatian adalah faktor internal dan faktor eksternal. Saran kepada pihak perbankan agar mematuhi prinsip kehati-hatian, memperkuat pengawasan internal terutama untuk sektor usaha mikro.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Media Sosial dalam Tidak Pidana Penyebaran Foto dan Video Asusila Melalui Akun Korban (Studi Putusan Nomor: 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk) Hakim, Lukmanul; Mindari, Salsabila
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4695

Abstract

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang melanggar kesusilaan berupa penyebaran foto dan video asusila melalui akun korban merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan akibat tindak pidana penyebaran foto dan video asusila melalui akun korban yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam penulisan ini membahas terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran foto dan video asusila melalui akun korban, serta mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN. Tjk, berdasarkan dua metode pendekatan yakni yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya sesuai dengan judul yang diangkat, dan juga menggunakan pendekatan empiris, dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian. Demikan setelah adanya pembahasan ini disarankan kepada masyarakat terutama pengguna media sosial diharapkan untuk dapat lebih cerdas dalam menggunakan media sosial, penggunaan media sosial dalam konteks negatif terutama dalam hal penyebaran foto dan video asusila akan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, sehingga juga dapat berakibat hukum, dikarenakan adanya aturan-aturan yang akan menjerat pelaku pengguna media sosial. Selanjutnya disarankan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang kedepannya diharapkan akan lebih cermat, adil, dan transparan dalam melakukan pembuktian suatu perkara, sehingga memiliki tujuan akhir yaitu penegakan kebenaran, dan keadilan akan terlaksana lebih baik
PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Joni Sandri Ritonga; Rahma Fitri Amelia Hasibuan; Annisa Putri Sinaga; M. Fazli Pratama; Vressilia Witama; Faiz Putra Ramadhan Lubis; Nadilah Andini
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4731

Abstract

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) memiliki peran penting dalam penegakan hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam putusan peradilan tata usaha negara (PTUN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan AUPB memengaruhi kualitas dan keadilan putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan PTUN yang relevan. AUPB, yang mencakup asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas, merupakan pedoman bagi hakim dalam menguji keputusan administrasi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AUPB dalam PTUN membantu menciptakan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, tetapi juga substansi keadilan. Putusan PTUN yang berlandaskan AUPB mampu melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sekaligus mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman hakim terhadap substansi AUPB dan lemahnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan prinsip AUPB. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas hakim, harmonisasi regulasi, dan sosialisasi AUPB kepada aparatur pemerintah. Dengan penerapan AUPB secara konsisten, PTUN dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI ERA DIGITAL Rasiwan, Iwan
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4754

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender (KBG) di era digital, dengan fokus pada kebijakan hukum yang ada dan tantangan dalam implementasinya. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap ahli hukum, aktivis gender, dan korban kekerasan berbasis gender digital. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum terkait kekerasan berbasis gender di dunia digital sudah ada, penerapannya masih terkendala oleh ketidakjelasan prosedur, kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menangani kasus digital. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa faktor budaya dan sosial memainkan peran besar dalam menghambat korban untuk melaporkan kekerasan berbasis gender digital. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak korban dan cara melaporkan kekerasan berbasis gender di dunia maya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender di dunia digital.
EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Rasiwan, Iwan; Haris, Abdul; Maulana Suwanta, Yusup
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4755

Abstract

Studi ini mengevaluasi efektivitas penerapan mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dengan tujuan memahami sejauh mana diversi mendukung rehabilitasi anak dan perlindungan hak-haknya. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis regulasi, data empiris, dan literatur yang relevan untuk mengidentifikasi tantangan implementasi serta solusi yang potensial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif, penerapan diversi masih menghadapi hambatan yang signifikan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta data evaluasi yang terfragmentasi. Studi ini menyoroti bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, keterlibatan keluarga, dan pendekatan berbasis komunitas. Dibandingkan dengan praktik di negara-negara seperti Belanda dan Swedia, Indonesia perlu meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, mengembangkan infrastruktur rehabilitasi, dan memperkuat dukungan komunitas. Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur dengan memberikan wawasan tentang penerapan diversi dalam konteks lokal Indonesia serta menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Selain itu, penelitian ini mendorong pengembangan sistem evaluasi berbasis data dan fokus pada dampak jangka panjang dari diversi untuk reformasi yang lebih efektif dalam sistem peradilan pidana anak.
PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN DARI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP Febriyanto, Harry Isha; Hutomo, Putra; Ridwan, Refki
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4763

Abstract

The issuance of certificates of overlapping land rights gives rise to land disputes involving the Land Office as the authorized official and also the community who own the land rights. This research aims to examine and analyze dispute resolution over overlapping land title certificates issued based on PTSL using dispute resolution theory (Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin). This research uses a type of normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The technique for collecting legal materials is carried out by studying documentation of sources of legal materials regarding the implementation of Complete Systematic Land Registration. The analysis technique for legal materials is carried out using grammatical legal interpretation and analogous legal construction methods. The results of the research can be concluded that resolving disputes over overlapping land title certificates issued based on PTSL can generally be carried out through administrative procedures that refer to Article 66 in the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Disputes and court decisions to provide legal certainty of ownership of disputed land rights.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT PPAT DILUAR DAERAH KERJANYA SERTA AKIBAT HUKUMNYA Yolanda, Berlian; Chandra, Tofik Yanuar; Halim, Anriz Nazaruddin
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4765

Abstract

The Land Deed Making Official (PPAT) is personally responsible for carrying out his duties and position in every deed making. This research aims to 1) the legal consequences of land sale and purchase deeds made by land deed making officials outside their work area and 2) legal certainty regarding sale and purchase deeds made by land deed making officials outside their work area using Soeroso's theory of legal consequences and Jan Michiel Otto's theory of legal certainty. The research method uses normative juridical. The research uses a statutory approach, case approach, analytical approach, and conceptual approach with types and sources of legal materials including primary and secondary. Data analysis techniques use systematic interpretation, grammatical interpretation and analogy legal construction techniques. Based on the research results, it can be concluded that basically the sanctions that can be imposed on PPATs who violate the PPAT Position Regulations or other statutory regulations are warnings, warnings, temporary dismissal, honorable dismissal, dishonorable dismissal. PPAT can be dishonorably dismissed. The Deed of Sale and Purchase issued by PPAT is a deed that is legally flawed because it does not comply with applicable procedures or regulations. The PPAT which made the AJB was not signed at the PPAT office because it was clear and clear that the AJB was legally flawed; The mistake made by PPAT was carrying out its obligations and duties carelessly and carelessly. As a public official with high dignity, he is required to always be careful and careful in carrying out every task and obligation he carries out. PPAT should be more careful and careful in issuing AJB.

Page 8 of 11 | Total Record : 108

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue