PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles
1,314 Documents
<![CDATA[PROSES IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGALOKASIAN DANA APBDES DI DESA PAL SEMBILAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[Livianty, Livianty]]>;
<![CDATA[Haryaningsih, Sri]]>;
<![CDATA[Anwar, Hairil]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i4.3177
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes di Desa Pal Sembilan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah pengalokasian dana anggaran bidang pemberdayaan masyarakat yang kecil dan pemilihan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Charles O’ Jones dalam Widodo (2018:89) ada tiga tahap proses implementasi kebijakan publik yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Penelitian ini berfokus pada proses implementasi pemberdayaan masyarakat melalui pengalokasian dana APBDes. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan yang dianggarkan dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dan efisien serta penentuan jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak didasarkan pada potensi yang ada di desa. Saran perlu adanya penguatan dana anggaran untuk pemberdayaan masyarakat agar program dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih luas dan penentuan kegiatan didasarkan pada potensi yang ada di desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA KAYU TANAM KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[Marselina, Marselina]]>;
<![CDATA[kusnadi, Dedi]]>;
<![CDATA[Rochmawati, Ida]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v13i1.3218
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori implementasi menurut O’Jones (dalam Widodo, 2018 : 90-94). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak belum berjalan dengan optimal. 1) organisasi, yaitu sumber daya masih kurang, tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, perekrutan pengurus yang tidak melalui tahapan tertentu. 2) Interpretasi,yaitu penyampaian informasi melalui bimbingan teknis bagi pengurus sangat minim namun sosialisasi BUMDes kepada masyarakat cukup baik. 3) Aplikasi,yaitu belum optimalnya pelayanan yang diberikan pengurus BUMDes kepada masyarakat dan belum adanya prosedur kerja yang jelas. Sehingga tujuan dari Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor Kabupaten Landak belum dapat tercapai secara optimal.Saran dalam penelitian ini dilakukan pembenahan dilingkungan internal BUMDes, perekrutan pengurus melalui tahapan tertentu, adanya bimbingan teknis dan SOP bagi pelaksana program BUMDes, adanya kerja sama antara pemerintah desa, pendiri dan pengurus BUMDes dan ada kegiatan evaluasi oleh pemerintah desa terhadap kinerja dan kemajuan program BUMDes, hal ini bertujuan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan dari program BUMDes sehingga apa yang menjadi tujuan dari program BUMDes dapat tercapai secara optimal.Kata Kunci: Implementasi,BUMDes, Organisasi, Interpretasi dan aplikasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA SELAT REMIS KECAMATAN TELUK PAKEDAI KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[Hermawan, Bandi]]>;
<![CDATA[Haryaningsih, Sri]]>;
<![CDATA[Ningtias, Kartika]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i1.3100
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa di desa Selat Remis, mengetahui dampak-dampaknya dan faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan menggunakan argumen George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-154) mengenai model implementasi kebijakan publik, yaitu : 1) komunikasi, kesimpulannya adalah tidak berjalan dengan baik, tidak adanya komunikasi dan sosialiasi kepada masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan; 2) sumber daya, kesimpulannya adalah implementasi kebijakan dana desa di Desa Selat Remis bisa dilaksanakan dengan baik tetapi kenyataannya tidak bisa karena sumber daya manusia yang masih rendah. Dalam hal ini sumber daya manusia menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan, aktor yang berperan tidak hanya masyarakat desa, aparat desa juga menjadi kunci. Aparat desa masih rata-rata tamatan SMA dan belum siap untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa secara optimal; 3) disposisi, kesimpulannya adalah implementasi kebijakan dana desa berjalan tidak sesuai ketentuan karena perilaku dari aparat desa yang tertutup, tidak transparan dan diindikasikan melakukan penyalahgunaan dana desa, tentu berpotensi korupsi dan membuat tingkat keterpercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintah desa semakin rendah; 4) stuktur birokrasi, kesimpulannya adalah struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan dana desa tidak membantu karena kerjasama yang berjalan antara Pemerintah Desa Selat Remis dengan BPD tidak berjalan baik. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Dana Desa.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN OBJEK WISATA TUGU KHATULISTIWA DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[LISTA, MERRY NELA]]>;
<![CDATA[Hardilina, Hardilina]]>;
<![CDATA[Utami, Dewi]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i2.3124
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa strategi pengembangan sarana objek wisata Tugu Khatulistiwa Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara itu teori yang menjadi pisau analisis adalah teori strategi efektif dalam pengembangan objek wisata mengandung tiga unsur penting menurut Brian (Dalam Yoeti, 2003: 15), antara lain: tujuan, kebijakan, dan program. Menggunakan teori tersebut pada dasarnya peneliti dapat menilai bahwa dalam mengembangkan sarana objek wisata khatulistiwa memerlukan tujuan agar dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan direalisasikan ke dalam program, ketiganya membentuk strategi yang menjadi satu kesatuan. Adapun kesimpulan yang didapat dari analisa menggunakan teori penelitian ini adalah pada dasarnya di dalam menyusun rencana strategi pengembangan objek wisata ini memerlukan adanya tujuan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang tinggal berada disekitaran objek wisata. Akan tetapi didalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Pontianak hanya memfokuskan pada tujuan untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan baik lokal maupun wisatawan luar. Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak untuk dapat menyusun rencana strategi yang melihat peluang yang pada dasarnya adalah kebutuhan para wisatawan seperti penyediaan jasa fotografer, dan pengadaan kedai makanan.Kata kunci: Pengembangan, Strategi Objek Wisata, Tugu Khatulistiwa]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI BIDANG AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[YULIANA, YULIANA]]>;
<![CDATA[rachawati, ida]]>;
<![CDATA[eka, agus]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i4.3162
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis deskriptif.Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode.Penelitian ini mengunakan teori Zeithaml dkk (2011:46-47) menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan administrasi akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sudah cukup optimal. Kondisi ini dilihat dari berbagai aspek. Hasil penelitian adalah : (1) fisik (tangible), Bagian pelayanan administrasi akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura sudah memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa. (2) kehandalan (reliability), Mahasiswa merasa puas dengan pelayanan yang di berikan karena kehandalan petugas pelayanan dalam menangani setiap keluhan mahasiswa, handal dalam segi waktu dan ketepatan proses pelayanan (3) daya tanggap (responsiveness), petugas dalam hal kemampuan berkomunikasi yang ada sudah sangat membantu pelayanan bagi mahasiswa yang bingung dengan pelayanan (4) jaminan (assurance), faktor keamanan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura telah memberikan rasa aman bagi mahasiswa yaitu dengan menempatkan Satuan Pengamanan dan fasilitas CCTV disetiap sudut kampus.(5) empati (empathy), Empatiyang diberikan petugas pelayanan administrasi akademik memberikan kesan yang menyenangkan karena adanya sikap petugas yang proaktif dalam menjelaskan prosedur pelayanan dan menerima kritik mapun saran dengan sepenuh hati sebagai interopeksi untuk layanan yang lebih baik]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Ravaie, Salwa Rasyiqah]]>;
<![CDATA[Kusnadi, Dedi]]>;
<![CDATA[Apriyanto, Dhidik]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v13i1.3203
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame terhadap tidak tercapainya target penerimaan realisasi pajak reklame di Kota Pontianak. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu masih banyaknya wajib pajak reklame yang tidak membayar pajak. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Deskriptif melalui teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi melalui Pendekatan Kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori O Jones (Widodo, 2012:89) yang terdapat 3 aktivitas yang mempengaruhi yaitu; 1) Organisasi, masih kurangnya tenaga aparatur atau sumber daya manusia yang belum memadai dalam melakukan pengelolaan pajak reklame. 2) Interpretasi, yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak reklame di kota Pontianak, yaitu masih rendahnya tingkat kepahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak reklame sehingga target capaian realisasi pajak belum dapat tercapai. 3) Aplikasi, menurut analisis peneliti bahwa dari pemerintah dan masyarakat pemilik reklame harus saling bekerja sama guna mempermudah dalam melaksanakan tugas. Adapun saran-saran yang dapat diberikan yaitu 1) Menambah sdm dengan standar kualifikasi yang memadai. 2) Menekankan sanksi yang diberikan kepada pemilik reklame yang tidak menjalankan kewajibannya. 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat pemilik reklame agar peraturan berjalan dengan efektif]]>
<![CDATA[MOTIVASI KERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SEMITAU KABUPATEN KAPUAS HULU ]]>
<![CDATA[Selvia, Cici]]>;
<![CDATA[Maryuni, Sri]]>;
<![CDATA[Patriani, Ira]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i1.3089
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis motivasi pegawai dalam bekerja di Kantor Kecamatan Semitau, Kabupaten Kapuas Hulu. Motivasi pegawai dalam bekerja mengalami kendala dikarenakan terbatasnya kemampuan pegawai dalam meningkatkan semangat dalam bekerja serta kurangnya disiplin pegawai dalam bekerja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa menggunakan teori motivasi Cut Zurnali 2013 : 290, ada tiga indikator yang terdiri; 1). Motif (Motive). Dalam motivasi kerja pegawai masih stagnan atau tidak berkembang diakibatkan kurangnya kesadaran dalam diri pegawai untuk membangkitkan motif kerja tersebut melalui pekerjaan yang ada. Pegawai belum disiplin dan belum bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; 2). Harapan (Expectancy). Pegawai yang belum tewujud dikarenakan pegawai tidak memahami bahkan kurang aktif dalam bekerja. Pegawai belum mandiri dalam memahami tupoksi; 3). Imbalan (Incentive). Imbalan atau insentif yang belum terlaksana sehingga pegawai tidak maksimal dan tidak terdorong untuk memberikan effort lebih dalam melakukan pekerjaan. Saran dalam meningkatkan motif diperlukan perhatian khusus seperti penambahan tugas atau tanggungjawab dan persaingan yang sehat yang harus camat tumbuhkan dalam diri pegawai, untuk mewujudkan harapan pegawai dibutuhkan komunikasi dan kepedulian satu sama lain, serta diperlukan pemberian imbalan dimana Camat harus lebih tegas dalam mengambil sikap dan keputusan serta diperlukannya evaluasi berkala untuk mengetahui keadaan pegawai.Kata Kunci: Motivasi Kerja, Pegawai, Camat Semitau ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[HUTASOIT, ANDRE JULIUS]]>;
<![CDATA[Hardilina, Hardilina]]>;
<![CDATA[Anwar, Hairil]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i2.3115
<![CDATA[Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Pontianak belum optimal. Terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang tersedia menjadikan permasalahan bagi para pedagang kaki lima untuk diberdayakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Dalam penelitian ini, dilihat dari teori yang dikemukakan oleh George Edward III (Widodo, 2011:96) ada 4 (empat) variabel faktor penyebab kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pontianak belum optimal yaitu:1). Komunikasi. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan, 2). Sumber Daya. Kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, 3). Disposisi. Sikap target sasaran yang kurang mendukung dan 4). Struktur Birokrasi. SOP yang diterapkan tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan prosedur. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang diberikan terkait dengan kebijakan ini, kurangnya sumber daya manusia di dalam mengimplementasikan kebijakan, sikap target sasaran yang kurang mendukung, dan SOP yang diterapkan tidak berjalan dengan optimal. Saran yang berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan untuk para implementor meningkatkan lagi sosialisasi, menambah SDM dalam implementasi kebijakan, membuat target sasaran mendukung kebijakan dan mengoptimalkan SOP yang sudah diterapkan. Kata Kunci:Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima]]>
<![CDATA[KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[NATALIA, NATALIA]]>;
<![CDATA[Rochmawati, Ida]]>;
<![CDATA[Sulisdiani, Indah]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i3.3153
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Moeheriono (2012:162) yang menjelaskan tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada organisasi publik. Ketiga indikator kinerja tersebut terdiri dari: 1)Responsivitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan misi dan tujuan yang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman yaitu pengawasan peredaran kosmetik ilegal kurang baik; 2) Responsibilitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan organisasi berupa pengawasan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional prosedur yang berlaku namun hasilnya belum maksimal; 3) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah pertanggungjawaban atas pengawasan yang dilakukan masih kurang baik. Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi urgensidalam penelitian ini dari segi responsibilitas adalah memperbaharui kebijakan yang selama ini dijadikan sebagai acuandalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal. Selain itu saran-saran lainnya berupa penambahan jumlah sumber daya manusia yang memadai, memperkuat kerja sama dengan masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan pemberian sanksi yang lebih tegas, serta lebih terbuka lagi kepada masyarakat agar Kota Pontianak terbebas dari peredaran kosmetik ilegal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI DESA SUNGAI RENGAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[ANWAR, SYAMSU]]>;
<![CDATA[Haryaningsih, Sri]]>;
<![CDATA[Rasidar, Rasidar]]>
<![CDATA[ PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/publika.v12i4.3193
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Desa Sungai Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang di gunakan yaituDonald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino(2008:142)bahwa variabel terpenting guna berhasilnya implementasi kebijakan ada 6 indikator namun di sini peneliti mengambil 4 indikator yaitu 1) Ukuran dan Sasaran Kebijakan, kesimpulannya adalah Ukuran dan Tujuan kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak belum tepat sasaran karena dalam sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hanya mensosialisasikan tentang Pengembangan Kualitas Anak. 2) Sumber Daya, kesimpulannya adalah Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya dalam sumber daya manusianya sudah memadai, namun tidak menutup kemungkinan bahwa kasus pelecehan seksual tersebut terjadi. 3) Sikap/kecenderungan (Disposis) Para Pelaksana, kesimpulannya adalah Para Pelaksana sepenuhnya telah mendukung untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga melakukan tugasnya sesuai dengan SOP namun dalam praktek dilapangan masih ada terjadi kekerasan seksual terhadap anak. 4) Komunikasi, kesimpulannya adalah komunikasi antar organisasi memang sudah dilakukan namun terhadap masyarakat belum optimal, penyampaian informasi serta sosialisasi tentang perlindungan anak harus ditingkatkan dan mudah dipahami masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan tidak ada kasus tindakan kejahatan seksual terhadap anak.]]>
