cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 120   121   122   123   124 
EFEKTIVITAS DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DIDESA PANCAROBA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG Kori, Febrianus; Haryono, Dwi; Utami, Dewi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3094

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa mengenai Efektivitas Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat oleh Pemeritahan Desa Pancaroba Kecamatan Sungai Ambawang. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini metode kualitatif, dengan desain penelitian analisa deskriptif.  Penelitin ini menggunakan Teori Efektivitas dari Gibson (dalam Pasalong 2004:25) yaitu Indikator Efektivitas Pengelolaan Program, yaitu, (1). Pencapaian Tujuan kesimpulannya Program PATBM di Desa Pancaroba berusaha berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, perlunya melakukan pendampingan oleh pihak terkait seperti Pemerintahan Desa, Dinas DP3KB, KPAID dll, kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi permasalahan dalam Penerapan Perlindungan Anak di Desa Pancaroba, kebijakan Perlindungan Anak ditingkat desa dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk pencegahan kasus kekerasaan anak. (2). Ketepatan Waktu kesimpulanya Program PATBM di Desa Pancaroba masih berjalan sesuai keinginan masing-masih membuat kegiatan tidak terlaksana secara terstuktur membuat tujuan dan target belum tercapai secara. (3). Manfaat kesimpulanya Program PATBM di Desa Pancaroba mulai memberikan dampak baik pada masyarakat terkait perlindungan anak, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum menerima dan merasakan program ini program ini belum mampu melihat kondisi kebutuhan masayarakat secara umum. (4). Hasil kesimpulanya Program PATBM di Desa Pancaroba dalam Penyediaan Layanan Pencegahan dan Penanganan belum memadai dan masih kurang, Aktivis masih belum mampudan cepat berdadaprasi dalam menjalankan Program Dimasa pandemic program menyesuaikan rencana kerja dalam melaksanakan kegiatan. 
KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG IRESIAN, HERMIATI; Hardilina, Hardilina; Rochmawati, Ida
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3119

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisis data secara  kualitatif. Penelitian ini menggunkan teori Dwiyanto (dalam pasolong, 2007, 178) yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya adalah mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang didapatkan yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. 2) Kualitas Pelayanan, kesimpulannya adalah kualitas pelayanan cenderung manjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. 3) Responsivitas, kesimpulannya adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 4) Responsibilitas, kesimpulannya adalah apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun emplisit. 5) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah  kinerja pegawai dikantor kecamatan simpang hulu lebih ditingkatkan, supaya tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Sehingga menjadikan kantor kecamatan simpang hulu lebih maju dan unggul di kabupaten ketapang.
MOTIVASI DALAM MENINGKATKANKINERJA PEGAWAI DIKANTOR KECAMATAN SEI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Sindy, Sindy; Yohanes, Yulius; Rupita, Rupita
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3157

Abstract

The writing of this research aimed to analyze the motivation on employee performance at the Sungai Raya Sub-District Office, Kubu Raya Regency and to determine the impact of performance motivation on services to the people of Sungai Raya Sub-District, Kubu Raya Regency. The problems found were: The suboptimal employee performance at the Sei Raya Sub-District Office, Kubu Raya Regency, the lack of motivation from the head of the Sungai Raya Sub-District Office to their subordinates so that the performance was ineffective and inefficient and the lack of strategies in improving the employee performance at the Sungai Raya Sub-District Office, Kubu Raya Regency. This research used a descriptive qualitative approach. Data collection techniques that were required consisted of primary data and secondary data, while field research aimed at obtaining data, and the implementation was in the form of interviews with several informants who were considered knowledgeable with the problem. The research results were analyzed qualitatively. According to Gomes (2001: 180), work motivation factors consisted of two parts, namely individual factors and organizational factors. Individual factors were classified as needs, goals, attitudes, and abilities. While those classified as organizational factors consisted of; payment of salaries/wages, job security, employee relations, supervision, praises, and the job itself.  Keywords: Strategy, Work Motivation, Employees, Public Service.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS Azhari, Azhari; Erdi, Erdi; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3197

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis proses implementasi program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Permasalahan dalam proses implementasi Kartu Identitas Anak ini yaitu sering terjadinya keterlambatan dalam pencetakan Kartu Identitas Anak yang mengakibatkan timbulnya keluhan dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi, yaitu teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini menggunakan teori O’Jones (dalam Widodo, 2018 : 90-94) yang membahas tiga tahapan dalam proses implementasi yaitu: 1) Tahap Pengorganisaian, kesimpulan dari aspek ini adalah penetapan manajemen pelaksana dan penetapan jadwal kegiatan belum optimal. Pada penetapan manajemen pelaksana belum dilakukannya kerjasama untuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak sedangkan pada penetapan jadwal kegiatan, adanya ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan 2) Tahap interpretasi, kesimpulannya dari aspek ini terdapat kekurangan yaitu adanya kesalahan interpretasi oleh masyarakat terkait manfaat Kartu Identitas Anak dan belum menyeluruhnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. 3) Tahap aplikasi, kesimpulan dari aspek ini adalah masih belum optimal, dimana pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih tidak sesuai dengan pengaplikasian SOP yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah agar implementor dapat melakukan koordinasi antar stakeholder pemanfaatan Kartu Identitas Anak, selain itu juga lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat kartu tersebut baik secara langung maupun tidak langsung.  Untuk implementor harus mentaati SOP yang telah dibuat agar tidak adanya keterlambatan pencetakan.               Kata kunci: Proses, Implementasi, Program
Koordinasi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Setapuk Kota Singkawang Prolamir, Andy; Sunyata, Lina; Darmawan, Deni
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3083

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi Pemerintah Kota Singkawang dan masyarakat di sekitar kawasan Hutan Mangrove Setapuk dalam pengembangan Hutan Mangrove Setapuk. Fokus dari penelitian ini adalah peran pemerintah dan peran masyarakat setempat dalam upaya pengembangan Hutan Mangrove Setapuk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskripsif. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari Kencana (2011:35) yang terdiri dari : 1) Pengaturan, pemerintah Kota Singkawang dengan pihak pengembang sudah melakukan koordinasi dengan baik, koordinasi dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung; 2) Sinkronisasi, pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove dilakukan oleh beberapa pihak, setiap pihak yang berkontribusi melakukan koordinasi dengan satu tujuan; 3) Kepentingan bersama, dalam hal pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Setapuk pemerintah memiliki peran yang dapat membawa kontribusi besar bagi masyarakat; 4) Tujuan bersama, tujuan dari pengembangan Destinasi Wisata Hutan Mangrove Setapuk ialah untuk menyejahterakan masyarakat sekitar dan melakukan konservasi hutan mangrove.Hutan Mangrove Setapuk termasuk ke dalam salah satu destinasi wisata yang sudah dikelola namun belum maksimal.Hutan Mangrove Setapuk dikembangkan oleh Kelompok Peduli Mangrove Surya Perdana Mandiri dengan tujuan pelestarian lingkungan wilayah pesisir dan menjadikan destinasi wisata berbasis wisata konservasi di Kelurahan Setapuk Besar. Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi Pemerintah Kota Singkawang dengan masyarakat setempat sudah berjalan dengan baik serta sudah menjalankan perannya masing-masing dengan baik.Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Singkawang dan masyarakat setempat agar dapat berkembang dengan baik dan dapat menjadi prioritas destinasi wisata di Kota Singkawang. 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN SUNGAI UTIK DI DESA BATU LINTANG JEMI, JEMI; Maryuni, Sri; Erdi, Erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3110

Abstract

This study aimed to discover the implementation process of Regional Regulation on the recognition and the indigineous law community protection in Sungai Utik, Batu Lintang Village, Embaloh Hulu Subdistrict, Kapuas Hulu Regency. This study used Charles O. Jones’s Theory which consisted of Organization, Interpretation, and Application. This research used descriptive study with a qualitative approach. The results showed that the organization arrangement in implementing the regional regulation on the recognition and the indigineous law community protection in Sungai Utik was not optimal yet, the  preparation of  recognition and the indigineous law community protection program had been implemented well, and the community’s commitment in implementing the traditional pillars  and maintaining the traditional values of the Iban in Sungai Utik was already optimal with the Decree of Kapuas Hulu Regent Number 561 of 2019 on the recognition of the Sungai Utik indigenous law. This research used descriptive study with a qualitative approach. There was a program to support the implementation of Regional Regulation on the recognition and the indigineous law community protection in Sungai Utik, namely the participatory mapping of the Iban Menua Sungai Utik area and also the identification and verification of the Iban Menua Sungai Utik indigenous law area. The researcher suggests that in the first aspect of organization arrangement, the Batu Lintang Village Government is expected to renew the village’s data and profile t, to make it easier to get valid information about the village and the indigenous territories. Keywords: Implementation, Indigineous Law Community Protection
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSIKALIMANTANBARAT NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUKPEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH TAHUN 2017-2032 DI OBJEK WISATA AIR PANAS SIPANT LOTUP DESA SAPE KECAMATAN JANGKANGKABUPATEN SANGGAU BAYUSAPUTRA, HIRARIUS JERIMAS; Isdairi, Isdairi; Apriyanto, Dhidik
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3144

Abstract

Penelitian ini bertujuanuntuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2017 – 2032 Di Objek wisata Air Panas Sipant Lotup Desa Sape Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau serta supaya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau dapat mengetahui  faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriktif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan  teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Indiahono (2007: 31-33)yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari faktor komunikasi Disporapar Kabupaten Sanggau dan Aparatur Desa Sape belum berjalan dengan baik,belum adanya pemanfataan sumberdaya lokal serta staf di Disporapar masih belum menguasai Peraturan Daerah, belum adanya komitmen yang kuat hal ini dilihat dari staf Disporapar belum menguasai Peraturan Daerah, serta struktur birokrasi belum terkoordinir dengan baik hal ini terlihat belum adanya  acuan SOP (Standar Operasional Prosedur ) dalam pengembangan Objek Wisata Air Panas Sipant Lotup. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti bagi Disporapar dalam upaya pengembanganObjek Wisata Air Panas Sipant Lotup yaitu memaksimalkan komunikasi dan promosi pariwisata, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,perlunya keseriusan Disporapar dalam upaya mengembangkan objek wisata, serta membuat SOP (Standar Operasional Prosedur )sebagai upayamengembangkan objek wisata.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU SEMASA PANDEMI COVID-19 DI DESA SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG Ratika Dewi, Ratika Dewi; Martoyo, Martoyo; Yohanes, Yulius
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3188

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program bantuan sosial terhadap masyarakat kurang mampu semasa pandemi covid-19 di desa seluas kabupaten bengkayang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kulitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunkan teori Sutrisno (2007:125-126) yang terdiri dari : 1) Pemahaman Program kesimpulannya adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial benar-benar memahami bantuan yang di berikan oleh pemerintah guna untuk kebutuhan ekonomi. 2) Tepat Sasaran kesimpulannya adalah pemerintah memberikan bantuan dengan mendata masyarakat yang kurang mampu dan layak mendapatakan bantuan sosial untuk keperluan ekonomi semasa pandemi 3) Tepat Waktu kesimpulannya adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut benar-benar diberikan ketika masyrakat membutuhkannya sehingga bisa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. 4) Tercapainya Tujuan kesimpulannya adalah program bantuan sosial tersebut benar-benar disalurkan untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga perekonomian masyrakat bisa terbantu.  5) Perubahan Nyata kesimpulannya adalah pemerintah memberikan bantuan sosial tersebut sangat membawa perubahan ekonomi, dan bisa membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga keperluan mereka bisa terpenuhi semasa pandemi. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah bisa membantu perekonomian masyarakat kabupaten bengkayang kususnya masyarakat yang kurang mampu.
TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MENYUMBUNGKECAMATAN HULU SUNGAI KABUPATEN KETAPANG HENDRI, SEBASTIANUS; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Hutomo, Tri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i2.3379

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung kecamatan hulu sungai kabupaten ketapang.  permasalahan dalam penelitian yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa belum maksimal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersipat desakritif dengan pendekatan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kristianten (2006:73) tentang transparansi. Teori tersebut dijelaskan tentang proses transparansi melalui empat fase yaitu : 1). Ketersedian dan aksesibilitas dokumen, kesimpulannya adalah Pemerintahan Desa memberikan, menyediakan informasi dan memberikan akses kepada masyarakat untuk informasi mengenai Alokasi Dana Desa 2)Kejelasan dan kelengkapan informasi, Kesimpulannya adalahPemerintahan Desa harus menyediakan dan memberi informasi yang lengkap dan jelas mengenai Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat. 3)Keterbukaan proses pengelolaan, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan dan pengalokasian dana desa Pemerintahan Desa harus terbuka dalam memberikan informasi anggaran Alokasi Dana Desa. 4)Kerangka regulasi yang menjamin transparansi, kesimpulannya adalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tentunya setiap Pemerintahan Desa harus berpedoman pada regulasi atau Undang-Undang berlaku yang mengatur pengelolaan Alokasi Dana Desa. Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa menyumbung berpedoman pada undang undang no 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintahan Kabupaten Ketapang. Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Menyumbung yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan yang ada. Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM 2013 SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DI SEKOLAH DA NEGERI 05 TANAH PUTIH KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU SUMANTI, DEPI LISPA; Haryaningsih, Sri; Utami, Dewi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3134

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam peneltian ini menggunakan teori Charles O Jones (dalam Agustino, 154:2017), tentang suatu proses implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Organisasi. Kesimpulannya dari keseluruhan seluruh tenaga pendidik telah menjalankan tugasnya masing-masing akan tetapi ada beberapa hal yang tidak biasa dilakukan oleh implementor tersebut. Ada beberapa permasalahan  yang tidak sesuai dengan proses pengorganisasian.tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap menjadi kedala tersendiri.  2) Interpretasi . kesimpulannya tenaga pendidik permasalahan yang dihadapi yaitu  tenaga  pendidik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih  bisa dikatakan belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik yang mengalami kesulitan dalam mengajar menggunakan kurikulum yang baru.  dan  3) Aplikasi/penerapan. Kesimpulannya masih kurangnya SDM yang ahli dibidangnya, dalam pelaksanaannya serta sarana prasarana penunjang sosialisasi yang masih kurang. Sedangkan dari segi tenaga pendidik permasalahan yang dihadapi yaitu  tenaga  pendidik yang ada di Sekolah Dasar Negeri 05 Tanah Putih  bisa dikatakan belum memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan dasar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tenaga pendidik yang mengalami kesulitan dalam mengajar menggunakan kurikulum 2013. Saran untuk hasil penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan lagi untuk menambah pengetahuan tentang standar pelayanan minimal pendidikan. Kata Kunci: Implementasi kebijakan; standar pelayanan minimal; kurikulum 2013.

Page 122 of 132 | Total Record : 1314

 120   121   122   123   124 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue