cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 123   124   125   126   127 
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING DESA DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG Syamsuddin, Syamsuddin; Martoyo, Martoyo; Hutomo, Tri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3120

Abstract

This research aimed to analyze the Implementation Process of Ministerial Regulation no. 3 of 2015 concerning Village Assistant in Pasak Village and Pasak Piang Village, Sungai Ambawang Sub-District. The method used in this research was a qualitative descriptive research type. According to Van Metter and Van Horn in Agustino (2008:142) that the most important variables for the success of the policy implementation process are: 1) Policy Size and Objectives: village local facilitators have responsibilities in village development 2) Resources: the conclusion is that Sungai Ambawang Sub-district does not yet have adequate human resources for the PD Program (Village Facilitator) in implementing this PD (Village Facilitator), Based on the provisions issued by the ministry in Sungai Ambawang Sub-district should have four or five assistants in the process of implementing PD (Village Facilitator) in the field. 3) Characteristics of Implementing Agents: the conclusion is that the results of the work or achievements carried out by our Village Facilitators will be able to analyze and evaluate objectively to carry out village development through empowerment of the community. 4) Attitudes/Tendencies of Implementers: the conclusion is that the commitment and attitude of village facilitators based on several coaching and empowerment activities carried out by Pasak and Pasak Piang Village Facilitators as mentioned above when analyzed are indeed in accordance with what is mandated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 47 of 2015.  Keywords: Implementation, Policy, Village Assistant, Sungai Ambawang Sub-District.
Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Saputro, Andreas Kriswanto Eko; Kusnadi, Dedi; Hutomo, Tri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan  Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah Komunikasi dalam implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara pada kantor Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum optimal, masih banyaknya pegawai yang melakukan pelanggaran Peraturan disipin kerja. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalah Kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi hal ini dari strata pendidikan yang di tempuh oleh pegawai Kantor Camat Sungai Raya mulai jenjang  Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)  sampai S2 terdapat di Kecamatan Sungai Raya., sehingga pegawai mudah untuk dikoordinasikan dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaanpun dapat terseleaikan dengan tepat sasaran dan tepat waktu yang ditentukan. c) Disposisi: kesimpulannya adalah Komitmen implemtor dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 belum sepenuhnya dilaksanakan artinya ada aturan yang diikuti/dilaksanakan dan ada yang tidak ikuti/tidak dilaksanakan hal tersebut disebabkan karena jarak dan angaran yang tidak memadai/tidak mencukupi sehingga terpaksa melakukan penyimpangan namun tidak menjadi permasalahan  yang krusial. Dan d) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah struktur birokrasi  Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara pada pada Kantor Kecamatan Sungai Raya dalam menjalankan tidak sesuai struktur. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI SEKOLAH USAHAPERIKANAN MENENGAH PONTIANAK UNI, ESELMUS; Hardilina, Hardilina; Nuzulian, Ully
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3198

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan KebijakanPengelolaan Barang Milik Negara yang terkait dengan  penggunaan gedung dan bangunan di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak. Metode yang digunakan adalahkualitatif dengan desain penelitiandeskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III (dalam Agustino: 149) yang terdiri dari: a) Komunikasi: kesimpulannya adalah proses komunikasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014, telah  ditransmisikan kepada pelaksana yang ada di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak, akan tetapi informasi yang diberikan belum dilaksanakan dengan baik. b) Sumber Daya: kesimpulannya adalah tidak tersedianya biaya dan kewenangan yang terbatas menjadi kendala yang menyebabkan kebijakan tersebut belum dapat diimplementasikan. c) Disposisi: kesimpulannya adalah efektifitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sikap Implementor, pelaksana belum menunjukan sikap yang positif menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Dan d) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak belum memiliki standar operasional prosedur menyebabkan pengelolaan barang milik negara belum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah agar segera dialokasikan biaya pengurusan izin mendirikan bangunan untuk gedung dan bangunan yang belum memiliki izin mendirikan bangunan dan untuk bangunan pihak lain segera dilakukan proses hibah sehinggapengelolaan barang milik negara di Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianaksesuai denganketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.  Kata kunci:Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Barang Milik Negara.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERHADAP KEPUASAN LAYANAN DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA RAHMANIAR1, ADE DWINANDA; Kusnadi, Dedi; Aprianto, Dhidik
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3084

Abstract

The writing of this research aimed to determine the effect of the quality of administrative services on service satisfaction at the Kubu Raya Regency Education and Culture Office. The office naturally must have a decent level of service quality. The formation and development of satisfaction itself are supported by many factors, one of which is the service quality of the company and its employees. This research used the theory of Hassel Nogi S (2005:208) by using two variables, namely service quality and service satisfaction. The research type was associative research with quantitative approach and a total population of 2160 people. By using the Slovin formula and an error rate of 10%, a sample of 96 people was obtained. This research used closed questionnaire, and google form as a medium for distributing questionnaires and the SPSS version 23.0 program as a media for data analysis. Based on the results of calculations using the T test, the results obtained a significance of 0.000. The number was smaller than the probability of 0.05. Thus, it was concluded that there was a significant effect between service quality and service satisfaction.Keywords: Effect, Service Quality, Service Satisfaction.
IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA SENAKIN KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK ASTRI, MARIA MIRA; Elyta, Elyta; Erdi, Erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dan distribusi Raskin di Desa Senakin Tahun 2019.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas implementasi suatu kebijakan ditentukan tiga kegiatan sebagai pilarnya, Menurut Jones (2006:46) yaitu  1) Pengorganisasian; kesimpulannya adalah pengorganisasian pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila  diantaranya adalah peraturan pemerintah pusat, kondisi masyarakat setempat dan aspirasi masyarakat. Rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan akan lancaranya pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila  adalah raskin dapat didistribusikan secara cepat dengan birokrasi yang mudah dan sesuai dengan kondisi lapangan. Oleh karena itu, pihak kelurahan berkoordinasi dengan pihak RT untuk membagi raskin. 2) Interprestasi; kesimpulan penelitian adalah pembagian raskin di Kecamatan Sengah Temila  sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi bersifat teknis yakni keterlambatan distibusi rakin karena jauhnya lokasi dari kantor kelurahan. Akan tetapi, pembagian raskin telah berjalan sesuai rencana tanpa ada kasus penggelapan beras raskin untuk kepentingan pribadi. 3)  Aplikasi: kesimpulannya adalah Upaya pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan  berdasaran peraturan daerah nomor 4 tahun 2014, belum dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga, hal ini disebabkan pembagian raskin dengan porsi yang sedikit, yakni hanya sebesar lima kilogram. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah memang menyulitkan Pikah Kecamatan Sengah Temila  untuk membagikan raskin sesuai ketentuan pemerintah pusat. Saran yang dapat dijadikan pertimbangan. Pemerintah Kabupaten Landak Kata Kunci : Implementasi, Program Beras Miskin, Desa Senakin.
PENEMPATAN PEGAWAI DI KANTOR DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKAYANG SUMAR, ELISABET; Isdairi, Isdairi; Utami, Dewi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3145

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penempatan aparatur sipil negara pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang. Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang penempatan aparatur sipil negara yang belum sesuai berdasarkan prinsip the right man on the right place (orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Yuniarsih dan Suwatno (2013, 117-118) yang terdiri dari: 1) Pendidikan adalah salah satu aspek yang seringkali dilihat atau dinilai pada saat pimpinan akan melakukan penempatan seorang pegawai, tinggi rendahnya pendidikan dapat menentukan kedudukan seorang pegawai dalam organisasi. 2) Pengetahuan kerja adalah informasi atau ilmu yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang pegawai dibidang tertentu, untuk menempatkan seorang pegawai sangat mempertimbangkan aspek pengetahuan ini dalam memberikan pertimbangan tugas, tanggungjawab dan jabatan yang akan ditempati 3) Keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang baik dalam berupa pikiran ataupun perbuatan dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu 4) Pengalaman kerja diperoleh dengan melewati masa kerja yang telah dilalui disuatu tempat kerja, pengalaman seorang tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adapun saran dari penelitian ini adalah supaya dalam penempatan aparatur sipil negara perlu adanya pelatihan tambahan dan penyesuaian dengan karakteritik yang dimiliki oleh pegawai sehingga pekerjaan dapat terlaksanakan dengan baik.
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KUBU RAYA WHIBOWO, FAISAL ADI; Maryuni, Sri; Triyono, Joko
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3189

Abstract

This study aimed to analyze what factors caused the non-optimal implementation of no-smoking area policy at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Office of Kubu Raya Regency which was carried out by Public Order Enforcers of Kubu Raya as one of the implementers of the no-smoking area. This study used the qualitative descriptive research method. This study used Edward III’s implementation theory (in Winarno, 2014:177) which gave the view that policy implementation was influenced by four factors or variables, namely Communication, Resources, Bureaucratic Structure, and Disposition. The results showed that there was no socialization done yet by the agency related to the implementation of the no-smoking area policy, the human resources were not sufficient to implement policies and policy support facilities were not yet available, the bureaucratic structure was in accordance with the applicable regulations, and there was no commitment from policy implementers to actualize this no-smoking area policy. The researcher suggests that the socialization must continue to be carried out to reduce the level of policy violations and increase public awareness to comply with regulations, the researcher also suggests to apply strict sanctions that are indiscriminate and increase human resources so that policy implementation can be carried out optimally.Keywords: Implementation, Policy, Communication, Sanction.
MOTIVASI DALAM MENINGKATKANKINERJA PEGAWAI DIKANTOR KECAMATAN SEI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA SINDY, SINDY; Yohanes, Yulius; Rupita, Rupita
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i2.3380

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan menganalisa motivasi kinerja pegawai kantor camat, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya serta mengetahui dampak motivasi kinerja pegawai terhadap pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Adapun masalah yang ditemukan sebagai berikut Kinerja pegawai kantor camat Sei Raya Kabupaten Kubu Raya tidak optimal dan kurangnya motivasi pimpinan kantor camat Sungai Raya kepada bawahannya sehingga kinerja tidak efektif dan efisien serta minimnya Strategi dalam meningkatkan kinerja pegawai kantor camat Sungai raya Kabupaten Kubu Raya.Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang diperlukan adalah data primer dengan data sekunder, sedangkan penelitian lapangan yang ditujukan untuk mendapatkan data, pelaksanaannya dilaksanakan dalam bentuk wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti. Hasil penelitian kemudian dianalisa secara kualitatif. Menurut Gomes(2001:180) faktor-faktor motivasi kerja terdiri dari dua bagian yaitu faktor individual dan faktor organisasional. Yang tergolong faktor individual adalah kebutuhan-kebutuhan (needs), tujuan-tujuan (goals), sikap (attitudes), dan kemampuan (ability). Sedangkan yang tergolong faktor organisasional meliputi; pembayaran gaji/upah, keamanan pekerjaan, hubungan sesama pegawai, pengawasan, pujian, dan pekerjaan itu sendiri.Hasil penelitian menunjukkan, motivasi dalam meningkatkan kinerja pegawai di kantor Kecamatan Sei Raya Kabupaten Kubu Raya masih belum optimal. Saran untuk kedepannya hubungan sesama pegawai harus lebih ditingkatkan agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Sungai Raya bisa lebih optimal. Kata kunci:Strategi, Motivasi Kerja, Pegawai, Pelayanan Masyarakat
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NO 3 TAHUN 2015 TENTANG PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA HERDIYANTI, DEA PUTRI; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3135

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri No  3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa  di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino (2008:142) bahwa variabel terpenting guna berhasilnya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan: Kesimpulananya adalah bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal. 2) Sumberdaya: kesimpulannya sumber daya yang ada belum memadai dalam Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. 3) Karakterisitik Agen Pelaksana: kesimpulannya adalah adalah dalam pelaksanaan peran oleh Pendamping Desa Teluk Kapuas dalah menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya, pedampingan yang dilaksanakan berjalan kurang maksimal karena keterbatasan waktu dan jarak antar desa dampingan berjauhan. 4) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana: kesimpulannya adalahKurangnya tanggung jawab Pendamping Desa di Desa Teluk kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Kelompok: kesimpulannya adalah Keterbukaan dari pemerintah desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Desa dengan Pemerintah desa baik Kepala Desa, sekdes,  bendahara, kaur, RT/RW dan lainya 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA SEMANDANG KANAN KECAMATAN SIMPANG DUA KABUPATEN KETAPANG MARILA, MONIKA; Hardilina, Hardilina; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3178

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi dan menganalisis Masyarakat Desa Semandang Kanan dalam proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari O’ Jones (dalam Agustino 2016:154-155) yang terdiri dari : 1) Organisasi, kesimpulannya yaitu pembentukan atau penata ulang sumberdaya, unit dan metode kebijakan pada program usaha BUMDes Desa Semandang Kanan belum dapat memberikan hasil atau dampak yang baik; 2) Interpretasi yaitu kesimpulannya adalah kebijakan, rencana dan penganggaran yang di lakukan BUMDes Desa Semandang Kanan belum  tepat dan belum dapat diterima serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Semandang Kanan dengan baik; 3) Penerapan yaitu kesimpulannya adalah  ketentuan rutin dari para pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan perlengkapan program belum dapat di implementasikan dengan baik oleh pengurus BUMDes Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pengurus harus melakukan penataan ulang struktur organisasi serta program usaha BUMDes dengan memilih program kerja yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses implementasi program BUMDes dengan baik sesuai potensi yang mereka miliki.

Page 125 of 132 | Total Record : 1314

 123   124   125   126   127 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue