Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH DALAM PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN Prasetyo, Mas Subagyo Eko
PETITA Vol 1, No 2 (2014): Vol 1 No 2 Desember 2014
Publisher : PETITA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan dari cara pembuatan perjanjian sesuai dengan pasal 1320 kuhperdata merupakan perjanjian yang sah. Oleh karena semua poin dalam pasal tersebut diatas telah dipenuhi dalam perjanjian dibawah tangan yang dilakukan pembeli dan penjual. Perjanjian dalam pembuatanya tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1320 kuhperdata. Hanya saja ada aturan khusus yang menyatakan bahwa perjanjian dalam jual beli rumah/bangunan harus dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk jual beli rumah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan maka tidak dapat digunakan sebagai syarat pengalihan balik nama ruma/bangunan.

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA SERTA AKIBAT HUKUMNYA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.: 393/PID/2016/PT.DKI Anna Andriany Siagian
PETITA Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021
Publisher : PETITA

beragam sehingga perlu peninjauan khusus dalam hal alat bukti ini. Dalam proses perkara barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Tinjauan yuridis perkara tindak pidana pembunuhan berencana dengan Putusan Nomor : 393/PID/2016/PT.DKI dan akibat hukum pembunuhan berencana dalam perkara pidana Putusan Nomor : 393/PID/2016/PT.DKI. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Akibat hukum dari peristiwa pidana pembunuhan berencana dalam Putusan perkara pidana Nomor: 393/PID/2016/PT.DKI yang dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess adalah terdakwa dijatuhi hukman penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selama 20 (dua puluh tahun) sesuai dengan pasal 340 KUHP

ANALISA YURIDIS PERAN POLISI SATWA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG – UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI PENELITIAN POLDA KEPRI) Ispandir Hutasoit; Adi Chandra
PETITA Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan suatu kasus kejahatan tindak pidana pemerkosaan. Prosedur dari penggunaan anjing pelacak jenis helder dalam suatu kasus tindak pidana pemerkosaan dan Faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana pemerkosaan dengan bantuan unit anjing pelacak. (Studi kasus Polda Kepri). Penelitian ini menggunakan metode dengan menggabungkan peraturan perundang – undangan dan melakukan observasi di lapangan dalam hal ini Polda Kepri dan Polresta Barelang maka disebut juga Metode Penelitian Yuridis Normatif. Pada proses awal penyidikan tindak pidana pemerkosaan penggunaan unit anjing pelacak yang berada pada Polda Kepri sangat membantu penyidik Rekrim Polresta Barelang dalam melakukan olah tempat kejadian perkara dimana petunjuk – petunjuk dapat diketahui dengan cepat berkat penciuman anjing pelacak jenis helder tersebut.

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH No. 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI hutasoit, isfandir; tampubolon, andi
PETITA Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019
Publisher : PETITA

Peraturan Pemerintah 43 tahun 2018 perlindungan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah 43 tahun 2018 mengikut sertakan masyarakat sebagai suatu upaya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi untuk itu perlu dikaji sejauh mana diberikan perlindungan peranan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bagaimana kedudukan dari masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi.Penelitian menggunakan jenis penelitan normatif dengan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan memperoleh data-data sekunder. Data-data yang diperoleh dianalisa dengan menyederhanakan berbagai data untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian dan memberikan kesimpulan.Tinjauan pustka dalam penelitian ini menguraikantinjau tindak pidana korupsi yang mana terbagi atas pengertian tindak pidana korupsi, tindak pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, masyarakat sebagai tindak pidana korupsi, juga mengungkap kebijakan pemberontakan korupsi, hukum terkait lembaga donor tindak pidana korupsi.Hasil penelitan dan pembahasan ditemukan bahwa dalam kedudukan masyarakat sebagai pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi atas laporan perkara tindak pidana korupsi dapat diketahui masyarakat sebagai pengawas, sebagai korban tidak langsung atas tindak pidana korupsi dan sebagai pelapor dalam membantu penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pengawasan merupakan suatu tindakan perfentif yang dilakukan oleh masyarakat yang dimuali dari diri sendiri dengan memiliki sikap dan budaya anti korupsi. Oleh karena masyarakat sebagai korban tidak langsung dalam tindak pidana tidak diberikan tindakan prediktif terhadap bentuk penanggulangan resiko. Pemberian perlindungan hukum dengan Perlindungan perfentif terhadap pelapor tindak pidana korupsi tidak diberikan secara jelas. Perlindungan hukum yang ditawarkan masih bersifat abstrak karena masih adanya tebang pilih terhadap pemberian perlindungan bagi pelapor tindak pidana dimana terlihat pemberian perlindungan masih tergantung dari kebijakan LPSK dengan menilai layak atau tidak diberikan perlindungan kepada pelapor tindak pidana. Oleh karena pelindungan dengan perfentif masih bersifat abstrak berpengaruh terhadap perlindungan represif yang bersifat abstrak pula.

ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL (DALAM KAJIAN PRESPEKTIF TEORI) Ukas Ukas; Zuhdi Arman
PETITA Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Hukum Internasional akan lebih efektif bila telah ditraspormasikan ke dalam hukum nasional contohnya pada perjanjian yang ada kaitannya/menyangkut GATT/WTO, meskipun telah ditandatangani perjanjian tersebut, dan baru dapat berlaku secara efektif jika di ratifikasi ke dalam peraturan undangan di Indonesia yaitu kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan bahwa hukum internasional akan lebih efektif bila telah ditrasformasikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative. Hasil pembahasan terkait hukum internasional yang mengharmonisasikan perbedaan-perbedaan dalam hukum nasional misalnya aturan atau pengaturan misalnya masalah ambang batas di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup khususnya terkait dengan adanya pencemaran lingkungan di laut, udara dan lingkungan lainnya oleh masyarakat internasional, hal ini memunculkan perbedaan pendapat dan argumen antara satu negara dengan negara lain. Kasus dan atau kejadian tersebut diperlukan penyamaan presepsi untuk mendapatkan kepastian hukum, seperti kepastian hukum dan kesamaan dalam mengambil kebijakan. Salah satu preseepsi yang sama atas adanya pencemaran disuatu wilayah kedaulatan negara yang dilakukan kapal asing dimaana terbukti membuang dan atau menumpahkan minyak yang akibatnya terjadi pencemaaran laut bahkan sampai dirasakan pada pantai tertentu, maka kelompok pencinta lingkungan (di negara ASEAN misalnya) mengumpulkan data-data dan dimasukan dalam masalah ambang batas wilyah kelautan tercemar yang harus dibicarakan pada tataran internasional (disinilah hubungan hukum antara hukum internasional satu sisi dan hukum nasional disi lain yang harus sama dalam mengambil suatu kearifan untuk menangani suatu masalah hukum yang muncul.

THE JUDICIAL REVIEW PROPERTY RIGHTS CITIZENS WHO MARRY FOREIGNERS IN INDONESIA BASED ON LAW NUMBER 5 OF 1960 ON THE BASIC REGULATION OF AGRARIAN Yana, Syarifa
PETITA Vol 3, No 2 (2016): Vol 3 No 2 Desember 2016
Publisher : PETITA

Properti adalah dasar kebutuhan manusia yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Rumah dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Perkawinan antara warga dengan orang asing meningkatkan kekhawatiran tentang kepemilikan properti dalam waktu meskipun pengaturan tersebut sudah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah warga negara hak Ulasan properti peradilan yang menikah dengan orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar kepastian Agraria dan hukum atas warga negara hak kepemilikan properti yang menikah dengan orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.Metode penelitian terdiri dari penelitian hukum normatif yang mengkaji materi muatan dalam UU. Sumber data dalam bentuk data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah literatur. Data dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.Pengaturan kepemilikan properti warga yang melakukan intermarriages di Indonesia adalah dasar hukum Pasal 21 ayat (3) UUPA. Namun, ada konflik artikel dalam UU, Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 9. Kemudian, ada kontradiksi antara undang-undang Pasal 21 ayat (3) BAL dengan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. kepastian hukum pada masalah kepemilikan properti adalah untuk merevisi pasal dalam UUPA. Seharusnya, pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam menyelesaikan kepemilikan properti

TINJAUAN YURIDIS FUNGSI SURAT DAKWAAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI PENGADILAN Agus Riyanto
PETITA Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Dalam penyusunan surat dakwaan dituntut kejelian penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan supaya tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang pidana (KUHP) agar terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah fungsi surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam proses pemeriksaan suatu tindak pidana? 2) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara berdasarkan surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dalam perkaraNomor :274/PID.B/2010/PN.BTM, pada Pengadilan Negeri Batam? Secara ilmiah, dalam penelitian dan penulisan penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, data yang dipakai berasal dari eksperimen dan observasi, sedangkan metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data primer meliputi wawancara dan observasi, metode pengumpulan data sekunder melalui dokumentasi yang didapat dari buku, Berkas Perkara, Surat Dakwaan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah berkas perkara lengkap, ketelitian, kejelian jaksa, semua unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Faktor penghambat penyusunan surat dakwaan adalah tidak lengkapnya berkas perkara, tidak jelasnya locus delicti, tempus delicti. Dampak kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah terdakwa bisa diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, Strategi yang digunakan Penuntut Umum untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penyusunan surat dakwaan adalah menguasai berkas perkara, prinsip ketelitian dan kehati-hatian, koordinasi, kontrol dan ekspos.

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNGJAWAB PIHAK MASKAPAI TERHADAP PENUMPANG YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PENERBANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 89 TAHUN 2015 herningtyas, tuti; Putri, Meidia Dwi
PETITA Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020
Publisher : PETITA

Penggunaan transportasi udara khususnya pesawat udara semakin hari kian meningkat. Pemilihan pesawat udara didasari pada tingkat kecepatan dan efisiensi waktu yang diberikan sehingga menjadi pilihan pertama bagi masyarakat dalam berpergian. Akan tetapi dalam pelakasanaannya, terdapat kendala-kendala yang dapat terjadi seperti keterlambatan penerbangan sehingga menimbulkan berbagai kerugian materil maupun imateril bagi penggunanya. Keterlambatan penerbangan sebuah maskapai seringkali dianggap hal yang biasa terjadi sehingga dapat dimaklumi sebagian kalangan pengguna moda transportasi ini. Dalam penyelesaiannya, pihak maskapai memiliki tanggungjawab untuk memberikan ganti rugi akibat keterlambatan penerbangan tersebut dan para penumpang yang dirugikan juga mendapatkan perlindungan hukum.Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu tanggungjawab pihak maskapai di Bandara Hang Nadim Batam serta perlindungan hukum terhadap penumpang yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan.Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi melihat hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat, dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya konsep tanggungjawab praduga bersalah berarti pihak maskapai memiliki tanggungjawab memberikan kompensasi ganti rugi atas keterlambatan penerbangan yang terjadi serta dalam proses penyelesaiannya yang apabila pihak maskapai tidak memberikan ganti rugi, penumpang dapat melakukan tuntutan ke pengadilan negeri di wilayah Indonesia, penyelesaian melalui jalur arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa lainnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang pengguna jasa penerbangan.Kata Kunci: Tanggungjawab, Penumpang, Keterlambatan Penerbangan, Perlindungan Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH DALAM PENGALIHAN HAK GUNA BANGUNAN DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN Ciptono Ciptono; Parningotan Malau; Dian Arianto; Tuti Herningtyas; Adelia Widya Pramesti
PETITA Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019
Publisher : PETITA

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi pustaka. Keabsahan perjanjian jual beli rumah dibawah tangan dari cara pembuatan perjanjian sesuai dengan pasal 1320 kuhperdata merupakan perjanjian yang sah. Oleh karena semua poin dalam pasal tersebut diatas telah dipenuhi dalam perjanjian dibawah tangan yang dilakukan pembeli dan penjual. Perjanjian dalam pembuatanya tersebut tidak bertentangan dengan pasal 1320 kuhperdata. Hanya saja ada aturan khusus yang menyatakan bahwa perjanjian dalam jual beli rumah/bangunan harus dilakukan dihadapan notaris. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tidak dapat dijadikan sebagai syarat untuk jual beli rumah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ingin melakukan pengalihan hak guna bangunan maka tidak dapat digunakan sebagai syarat pengalihan balik nama ruma/bangunan.

TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA ANAK YANG BELUM DEWASA (STUDI KASUS POLSEK LUBUK BAJA) Hutasoit, Isfandir
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Pada bagian pertama dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah Tindak Pidana pencabulan anak di bawah umur yang ditangani oleh Polsek Lubuk Baja. Maka dari itu penulis mengambil penelitian di Polsek Lubuk Baja yang merupakan salah satu Polsek di kota Batam yang paling banyak kasus Tindak Pidana Pencabulan anak di bawah umur.Pada bagian kedua dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai rumusan masalah yaitu factor – factor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus Polsek Lubuk Baja) dan upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur (Studi Polsek Lubuk Baja).Pada bagian ketiga dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yaitu dengan menggabungkan peraturan perundang – undangan dengan observasi di lapangan berupa wawancara dan pengamatan terhadap penyidik dan tersangka tindak pidana pencabulan anak. Maka dapat disebut dengan metode penelitian Yuridis Empiris.Pada bagian keempat dalam abstrak penulis menjelaskan mengenai kesimpulan yang akan ditarik selama melakukan penelitiaan yaitu ada berbagai macam factor – factor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu factor pendidikan, factor ekonomi, factor lingkungan, factor teknologi gadget dan factor minuman keras beserta narkoba. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Polsek Lubuk Baja yaitu melakukan upaya preventif dan upaya represif dalam menangani kasus tersebut.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Tri Novianti

Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id

Phone
+6281365942494

Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Tri Novianti

Contact Email petita@journal.unrika.ac.id

Phone +6281365942494

Journal Mail Official petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location Kota batam, Kepulauan riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Tri Novianti

Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id

Phone
+6281365942494

Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id

Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Location
Kota batam,

Kepulauan riau

INDONESIA