Articles
617 Documents
<![CDATA[PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[CAN, JESICA]]>;
<![CDATA[Isdairi, Isdairi]]>;
<![CDATA[Eka, Agus]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v12i4.4276
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Corona Virus Disesae (COVID-19) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) elemen sukses pengembangan e-government yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, yaitu support, capacity dan value secara khusus dalam aspek pelayanan melalui aplikasi SIPEMUDAonline. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada teknik keabsahan data peneliti menggunakan teknik trianggulasi sumber dan trianggulasi tehnik. Adapun yang menjadi hasil penelitian berdasarkan ketiga elemen yaitu support, capacity dan value. Dalam support, yaitu dukungan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah terhadap pelaksanaan e-government sudah baik hal tersebut dilihat dari adanya kebijakan yang dibuat dan motivasi yang diberikan dari pimpinan Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya. Dalam capacity ada tiga indikator yaitu, ketersediaan sumber daya yang cukup (finansial) keterserdiaan infrastruktur teknologi dan ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki Kompeten. Ketersediaan anggaran/finansial masih terbilang minim dikarenaka untuk aplikasi SIPEMUDAonline belum dianggarkan secara khusus. ketersediaan SDM yang dalam mengelola aplikasi SIPEMUDAonline kurang optimal. Dalam value terdapat tiga indikator yaitu, eksistensi, kemudahan pengguna serta manfaat, dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi menyebabkan kurangnya eksistensi sehingga mempengaruhi kemudahan dalam penggunaan aplikasi dan juga dikarenakan terbatasnya waktu dalam mengakses aplikasi tersebut. Kata kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Disdukcapil]]>
<![CDATA[KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL PADA SAAT COVID-19 DI DESA PAL SEMBILAN KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[RIONALDI, RIZAL]]>;
<![CDATA[Haryaningsih, Sri]]>;
<![CDATA[Patriani, Ira]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v13i2.4300
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis fungsi Pemerintah Desa dalam meyalurkan Bantuan Sosial pada saat pandemi covid-19 di Desa PAL Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses Penelitian dilakukan dengan empat langkah penelitian, yaitu melakukan penelitian pendahuluan (pre-survey), pembuatan rencana penelitian (usulan penelitian), pengambilan data-data skunder dan data-data primer yang kemudian dilakukan analisis pada hari itu juga setelah pengambilan data di lapangan (wawancara atau dokumentasi), dan membuat laporan penelitian (Skripsi). Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja Pemerintah Desa dalam menyalurkan bantuan social dilaksanakan namun bantuan di berikan tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak ada kesimbangan antara masyarakat penerima dan yang mendapatkan Bansos.Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Desa, Bansos, Dana Desa.]]>
<![CDATA[PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT NGABANG KABUPATEN LANDAK ]]>
<![CDATA[KARTIKA, LAORA]]>;
<![CDATA[Yohanes, Yulius]]>;
<![CDATA[Fahriansyah, Ori]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v12i2.3465
<![CDATA[ Penelitianinibertujuanuntukmendeskripsikan dan menganalisisPenerapanGood GovernanceDalamPelayanan Publik di Kantor CamatNgabangKabupatenLandak. Dalampenelitianiniada 4 (empat) prinsipgood governance yang menjadifokuspembahasandalamskripsiiniyaituprinsipakuntabilitas, prinsiptransparansi, prinsipdemokrasi dan prinsipaturanhukumkeematprinsipinidikemukan oleh Mardiasmo (2009:75), yang menjadifokuspembahasandalampelelitianinialahpelayananpembuatan Surat RekomendasiIzinMendirikanBangunan yang ada di wilayah KecematanNgabang, pelayananinimerukan salah satupelayananpublik yang dilakukan oleh Kantor CamatNgabanguntukmasyarakat yang ada di wilayah KecamatanNgabangKabupatenLandak. Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdenganjenispenelitiandeskriptif, teknikpengumpulan data dilakukandengan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjekpenelitianiniterdiridari 2 (dua) orang dariunsurpemerintahKecamatanNgabang, 5 (lima) orang dariunsurmasyarakat yang memiliki Surat IzinMendirikanBangunan, dan 5 (lima) orang dariunsurmasyarakat yang tidakmemiliki Surat IzinMendirikanBangunan. BerdasarkanhasilpenelitiandapatdisimpulkanbahwaPenerapanGood GovernanceDalamPelayanan Publik di Kantor CamatNgabangKabupatenLandak, belum optimal dapatdilihatsebagaiberikut: (1) Masih kurangnya pertanggungjawaban aparat pemerintah Kecamatan Ngabang dalam pelaporan jumlah bangunan yang sudah dan tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan. (2) Kurang tepat sasarannya sosialisai yang dilakukan oleh pihak kecamatan dan dinas terkait pentingnya Surat Izin Mendirikan Bangunan. (3) Belum adanya sanksi yang diberikan kepada bangunan yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan. Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik, Surat Izin Mendirikan  Bangunan]]>
<![CDATA[PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BARU KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG ]]>
<![CDATA[Sapitri, Windi]]>;
<![CDATA[Yohanes, Yulius]]>;
<![CDATA[Sujendra, Bima]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v12i4.4266
<![CDATA[Windi Sapitri, Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Kepatang. Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2023.Penulisan skripsi ini meneliti tentang Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Baru Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan di Desa Baru didapat dari wawancara berupa keterangan lisan beberapa subjek penelitian, mengelompokkan pendapat-pendapat, serta bisa menarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara oleh beberapa informan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Triangulasi yang berarti peneliti mengunakan Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dengan menggunakan observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori manajemen pemerintahan yaitu Teori kepemimpinan oleh Suharto (2006,32) tentang Kepemimpinan sebagai suatu kebijakan, Kepemimpinan sebagai strategi, dan Kepemimpinan sebagai alat komunikasi. Hasil dari penelitian ini, ialah Kepala Desa merupakan sebagai seorang pemimpin dalam organisasi desa, namun masih memiliki banyak kekurangan dalam memenuhi pembangunan desa baru terkait tentang pembangunan fisik dan Sumber Daya Manusia. Untuk saran dalam penelitian ini Kepala Desa Baru harus menambahkan wawasan mengenai pembangunan desa dan juga dapat menyarankan ide-ide baru terkait tentang pembangunan pada desa. Kepala Desa juga mau berkomunikasi lebih jauh lagi dengan masyarakat desa mengenai pelaksanaan pembangunan sampai proses pembangunan yang sudah terlaksanakan supaya tidak adanya miskomunikasi.  Kata Kunci : Peran, Kepala Desa, Pembangunan Fisik]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASANPERMUKIMAN DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA NANGA TIKAN KECAMATAN KAYAN HILIR KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[ANGGRAINI, LIDIAN]]>;
<![CDATA[Yohanes, Yulius]]>;
<![CDATA[Erdi, Erdi]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v13i3.4341
<![CDATA[PenelitianSkripsiinibertujuanuntukmendeskripsikan dan menganalisisperan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimandalammenjalankan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Nanga Tikan, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Penelitianinimenggunakanjenispenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif, teknikpengumpulan data dilakukandenganwawancara. Di dalampenelitian Peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimandalam Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya di Desa Nanga Tikan, penelitimenggunakanteoriRyaas Rasyid yang terdiridaritigaaspekyaitu: Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Adapun hasilpenelitiandiketahuibahwa Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya di Desa Nanga Tikanbelum optimal, halinidapatdilihatdariperanpemerintahsebagai regulator yaituPemerintah Kabupaten Sintang belum membuat peraturandaerahmengenai program BantuanStimulanPerumahanSwadaya. Peran pemerintahsebagaidinamisatoryaitupara pelaksana program tidak intensif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan tidak melakukan sosialasi secara merata kepada semua masyarakat di Desa Nanga Tikan. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu belum memberikan pelatihan kepada masyarakat penerima bantuan, serta belum mampu menyalurkan dana berupa bahan bangunan secara tepat waktu kepada masyarakat. Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya di Desa Nanga Tikandiharapkandapatmembantumasyarakat miskin untukmendapatkanrumahlayakhuni.Kata Kunci : Peran, Perangkat Daerah, Program BantuanStimulanPerumahanSwadaya]]>
<![CDATA[DISIPLIN KERJA PEGAWAI DIKANTOR KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG ]]>
<![CDATA[Hariyono, Bagus Tri]]>;
<![CDATA[Isdairi, Isdairi]]>;
<![CDATA[Ningtias, Kartika]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v12i1.3456
<![CDATA[ABSTRAKPenulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis disiplin kerja pegawai dikantor kecamatan ketungau tengah kabupaten sintang dari segi disiplin waktu dan disiplin kerja atau perbuatan.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskrektif dengan pendekatan kualitatif. Penenelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Lokasi penelitian adalah kantor kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Subjek penelitian adalah Camat Ketungau Tengah, Sekertaris Camat Ketungau Tengah, Kasubbag Umum dan staff Kecamatan Ketungau Tengah, dan masyarakat.Dari hasil penelitian mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Ketungau Tengah peneliti menyimpulkan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan disiplin pada beberapa pegawai kantor tersebut. Pada dasarnya di Kantor Camat Ketungau Tengah dalam hal disiplin cukup rendah yang dimana hal ini berkaitan dengan jam kerja baik itu jam masuk kantor, jam istirahat maupun jam pulang kantor. namun tak semua pegawai yang memiliki disiplin kurang baik terdapat juga beberapa pegawai yang sudah mengikuti aturan disiplin, dan terdapat juga pegawai yang melebihi jam istirahat sedangkan jam istirahat sudah ditentukan. Hendaknya Camat di Kantor Camat Kecamatan Ketungau Tengah memberikan pengertian secara rutin/terus-menerus kepada pegawai yang berada di lingkungan instansi tersebut bahwa disiplin adalah suatu kewajiban setiap pegawai negeri sipil, dan bukan suatu tindakan untuk mendapatkan hadiah. Kata kunci : Disiplin, Disiplin Waktu Dan Disiplin Kerja Atau Perbuatan]]>
<![CDATA[DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP SOSIAL EKONOMIMASYARAKAT DI KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK ]]>
<![CDATA[Pratama, Dimas Yoga]]>;
<![CDATA[Yohanes, Yulius]]>;
<![CDATA[Rahim, Abdul]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v12i3.4256
<![CDATA[Dimas Yoga Pratama:Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.Virus Corona (Covid-19) merupakan virus baru yang merebak pada tahun 2020, virus ini merupakan virus jenis baru (SARS-CoV-2) penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Penyebaran virus ini yang begitu cepat mengakibatkan terjadinya masalah sosial dan ekonomi yang terjadi hampir di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia hampir seluruh wilayah terdampak pada perubahan sosial dan ekonominya, seperti pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi pada wilayah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dalam pengambilan data yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dari hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi virus Covid-19 ini perekonomian mengalami penurunan terutama pada pedagang yang mengalami penurunan omzet dan penghasilan sebesar 50% bahkan lebih dan aktivitasi sosial contohnya seperti beribadah di masjid atau gereja tidak bisa dilakukan.Katakunci:Pandemi, Covid-19, Virus, Sosial, Ekonomi]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESADI DESA ENSALANG KECAMATAN SEKADAU HILIRKABUPATENSEKADAU ]]>
<![CDATA[RADINITA, NOBERTA CLARA]]>;
<![CDATA[Eka, Agus]]>;
<![CDATA[Sujendra, Bima]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v13i1.4291
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai peran pemerintah desa dalampelaksanaanpengelolaan dana desa di Desa Ensalang Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Dalampenelitianinipenelitimenggunakanmetodepenelitiankualitatifdenganpendekatandeskriptif.Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Padateknikkeabsahandatapenelitimenggunakantekniktriangulasisumber.Hasilpenelitianinimenunjukkan tiga pembahasan. Pertama, Pemerintah Desa lebih memprioritaskan penggunaan danadesa untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) daripadapembangunan Badan Usaha MilikDesa (BUMDES). Hal ini terlihat pada jumlah anggaran pada bidang penanggulangan bencana,mendesakdandaruratdengandiadakannyaBantuanLangsungTunaisesuaidenganprioritaspenggunaandanadesauntukmitigasidanpenangananbencanaalamsungguhsangatbesardibandingkandengan prioritaspenggunaan danadesauntukpemulihanekonominasionalyangtertera pada bidang pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada gagal terealisasinya programBUMDES. Kedua, Pemerintah Desa tidak transparan dalam menyampaikan informasi terkait rinciandan realisasi anggaran dana desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat. Halini terlihat pada beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa beserta masyarakat lainnya masihbelum memahami bagaimana fungsi serta pengelolaan dana desa. Ketiga, Pemerintah Desa tidaksepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan dana desa. Hal ini terlihat padabeberapa kualitas infrastruktur jalan yang dibangun masih belum optimal dan beberapa masyarakatmasihbelummengetahuibahwamerekamemilikihakdantanggungjawabdalammengawasirealisasi dana desa. KataKunci: Peran,PemerintahDesa,PengelolaanDanaDesa.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PETANI NANAS DI DESA TELUK BAKUNG KECAMATAN SUNGAI AMBAWANGKABUPATEN KUBU RAYA ]]>
<![CDATA[Putri, Aprilia Dwiska]]>;
<![CDATA[Zulkarnaen, Zulkarnaen]]>;
<![CDATA[Sujendra, Bima]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v13i3.4321
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana strategi pemerintah desa dalam memberdayakan petani nanas yang dilakukan di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti melakukan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan pengamatan tentang bagaimana strategi pemerintahan terhadap pemberdayaan petani nanas. Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan petani nanas menggunakan analisis SWOT yaitu dari lingkungan internal Strenth dan Weakness serta lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi oleh suatu daerah tertentu. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dengan faktor internal Kekuatan (strengths) dan Kelemahan (weakness). Petani nanas di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Dalam Sjafrizal (2014: 246-2480, Analisis SWOT pada dasarnya merupakan teknik identifikasi berbagai faktor dan unsur penentu pembangunan suatu instansi secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian Strategi Pemerintah Desa Teluk Bakung secara akif masih perlu ditingkatkan dengan merumuskan strategi pemberdayaan yang lebih tepat dari hasil faktor internal dan ekseternal. Kata kunci : Analisis SWOT , Strategi Pemerintah Desa dan Pemberdayaan, Petani]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR KOTA SINGKAWANG ]]>
<![CDATA[KRISTANTI, SIMPROSA]]>;
<![CDATA[Maryuni, Sri]]>;
<![CDATA[Sujendra, Bima]]>
<![CDATA[ GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/gov.v12i2.3479
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawangâ€. Penulis menemukan beberapa fenomena yang belum diterapkan dalam prinsip-prinsip good governance seperti informasi pengaduan pelayanan melalui aplikasi berbasis website yang belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip good governance terhadap pelayanan administrasi terpadu Kecamatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teori Sedarmayanti (2012,12). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil dari penelitian ini terdapat beberapa fenomena yaitu kurang berfungsinya website Kecamatan Singkawang Timur beserta aplikasi pengaduan layanan, kurangnya sumber daya manusia yang ada di Kantor Kecamatan Singkawang Timur sehingga terdapat kendala dalam ketepatan waktu pelayanan, kurang berfungsi secara maksimal pengaduan layanan berdasarkan isi kotak saran secara manual di Kantor Kecamatan. Adapun saran dari peneliti adalah Kecamatan Singkawang Timur seharusnya berupaya untuk memaksimalkan pelayanan deingan merekrut pegawai dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia, ketersediaan akses informasi seharusnya fokus pada website yang memuat informasi bagi masyarakat di Kecamatan Singkawang Timur.  Kata Kunci : Penerapan, Good Governance, Pemerintah, Pelayanan Publik.]]>
