cover
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Core Subject : Social,
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Articles 617 Documents
KINERJA PELAYANAN APARATUR DESA DI KANTOR DESA PAAL KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI Mardarus, Andra; Yohanes, Yulius; Rahim, Abdul
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4252

Abstract

Tujuandaripenelitianiniialahinginmendeskripsikan Kinerja PelayananAparaturDesaDi Kantor DesaPaalKecamatan Nanga PinohdalammemberikanpelayananumumterhadapmasyarakatDesasetempat. Permasalahandalampenelitianiniadalahminimnyasumberdaya yang dimiliki oleh Kantor DesaPaal, kurangoptimalnyapelayananadministrasi dan kurangdisiplinnyaperangkatDesaPaal. Konsepteori yang digunakanpenilitiuntukmenganalisisadalahberdasarkanteoriDwiyanto (dalampasolog, 2007:178) yakniindikatorproduktivitas, kualitaslayanan dan responsivitas. Metodepenelitian yang digunakanadalahmetodepenelitiandeskritifdenganpendekatankualitatif. Hasil penelitianinimenunjukanbahwadiukurdariindiktor produktivitas yang menunjukan Kinerja PelayananAparaturDesa yang kurangefisien, efektif dan kualitaskerja yang kurangbaik. Kemudian pada indikatorKualitasLayanan Di DesaPaal yang banyakdipandangnegatif oleh masyarakat, berbelit-belit, lama dan kurangramahnyasikapperangkatDesadalam proses pelayananmenunjukankualitaslayanan di Kantor DesaPaalburuk. Sementaraitu pada indikatorresponsivitas yang terungkapbahwakurangnyasosialisasimengenaitahap-tahapanpelayanan, membuatmasyarakatmerasaperangkatDesakurangresponsif. Saran darihasilpenelitianiniyaituuntukmengadopsi tata carapelayanansesuaidenganIndekskepuasanmasyarakatberdasarkankeputusanmentriPAN  danmengadakanmobilpelayanankelilinguntuksetiapdusun di DesaPaal. Dan diharapkankepadaDesaPaaluntuklebihmeningkatkansumberdayamanusia, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, sertameningkatkansarana dan prasarasehinggadiharapkankemampuanPerangkatDesadapatmeningkatkankinerjaperangkatDesa pada pelayananadministrasi di Kantor DesaPaalsertamampumenjalankantugas dan fungsinyasecarabaik dan benar. Kata Kunci: Kinerja AparaturDesa, PelayananKantor Desa, Produktivitas, KualitasLayanan, Responsivitas.
ETIKA PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK INDRAWAN, APRILI ROMI; Triyono, Joko; Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4287

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan masalah yang dihadapi khususnya pada Etika Pemerintah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. Permasalahan tersebut cukup menarik untuk diteliti mengingat masih adanya pegawai yang tidak berada ditempat kerja saat jam kerja sedang berlangsung, pegawai memberikan pelayanan tidak sesuai standar operasional pelayanan dan masih terdapat beberapa program pelayanan yang belum mencapai targetnya dengan baik seperti pelayanan masih memandang status sosial yang menyebabkan persamaan hak dan keadilan masih kurang maksimal, serta pegawai masih kurang bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan didukung dengan teori pedoman pelaksanaan etika aparatur dalam pelayanan publik yang dilihat dari Persamaan Hak, Keadilan, Kesetiaan, dan Tanggungjawab menurut Mertins Jr dalam (Labolo 2016, 102-107). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pontianak Selatan belum maksimal sepenuhya. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih memandang status sosial sehingga menyebabkan persamaan hak dan keadilan belum maksimal, serta pegawai masih kurang bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat.  Kata Kunci: Etika Pemerintah, Pelayanan Publik, Persamaan Hak, Keadilan, Kesetiaan, dan Tanggungjawab. 
STRATEGIPEMERINTAHDESADALAMMENGEMBANGKANBADANUSAHAMILIKDESA(BUMDES)DIDESABELANGINKABUPATENSANGGAU DINA, SOPIA VALENTINA; Pudjianto, Pudjianto; Sihaloho, NahotTua Parlindungan
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4312

Abstract

PenulisanskripsiinidimaksudkanuntukmendeskripsikandanmenganlisastrategipemerintahdesadalammengembangkanBadanUsahaMilikDesa(BUMDes)diDesaBelanginKabupatenSanggau.Metodepenelitianyangdiguanakanadalahkualitatifdenganpendekatandeskriptif.Penelitimenggunakanteknikpengumpulandatayaituwawancara,observasi,dandokumentasi.Padateknikkeabsahandatapenelitimenggunakantrianggulasisumberdantriangulasiteknik.Adapunyangmenjadihasilpenelitianberdasarkanketigaindikatoryaitustrategiorganisasi,strategiprogram,danstrategipendukungsumberdaya.Strategiorganisasibelumoptimalpadapelaksanaanterjadiketimpanganantaraperencanaandanpelaksanaanunitusahapengurustidakkreatifdaninovatifdalammembuatprogramkerjayangberjangkapanjangdanbersifaturgent.StrategiprogrambelumoptimaldilihatdariduadimensiyaitudampakbagimasyarakatdanbagiorganisasiusahayangdijalakanbelummampumeningkatkankesejahteraandanPendapatanAsliDesa(PAD).Strategipendukungsumberdayabelumbisadikatakanbaikdilihatdaridimensiyaitusaranadanprasarana,yangdisediakanBUMDesNekSiotsepertilaptopdanprinternamungedungkantorBUMDesmasihnumpangdikantorDesaBelangindanalattransportasiyangdigunakanuntukmengangkutpupuksertamemperbaikijalanperkebunansawitmasihmenyewadarimasyarakatlingkungandesadanperusahaankelapasawitsetempat.RekomendasipelaksanaanBUMDesharuslebihfokusdanmengutamakanpelayanankepadamasyarakatdengandiawasiolehpemerintahdesaselakupenasehat,sertamelengkapisaranadanprasaranasehinggadapatbekerjasecaraoptimal.  KataKunci:Strategi,Pemerintah,BUMDes 
PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA LAYANAN EPUSDA DI ERA PANDEMI COVID-19 OLEH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEKADAU Nik𝐚, Rosaria; Eka, Agus; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3475

Abstract

  Tujuan penulisan skripsi ini ialah guna mengetahui bagaimana Penerapan e-government melalui layanan epusda dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sekadau. Fenomena yang di usung peneliti yakni tidak adanya kebijakan ataupun aturan khusus yang mengatur tentang aplikasi epusda, sumberdaya manusia serta sarana penunjang proses berjalannya epusda yang tidak memadai, serta partisipasi masyarakat yang rendah terhadap aplikasi epusda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan bagaimana proses penerapan e-government melalui aplikasi epusda yang didasarkan pada tiga elemen sukses penerapan e-government yakni support, capacity, dan value. Penerapan e-government melalui layanan epusda dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sekadau belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan di antaranya kebijakan yang khusus terkait dengan epusda belum ada, ketersediaan sumberdaya manusia dalam pengelolaan aplikasi epusda masih minim, infrastruktur penunjang aplikasi epusda tidak memadai seperti komputer, wifi dan lainnya serta masyarakat yang bersifat apatis terhadap transformasi teknologi yang menyebabkan angka partisipasi masyarakat rendah. Kata Kunci : e-government, epusda, support, capacity, value
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT TOBA KABUPATEN SANGGAU Ariyadi, Kristian; Maryuni, Sri; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4277

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kantor Camat Toba Kabupaten Sanggau. Permasalahan mengenai sikap petugas dalam merespon dan menanggapi kebutuhan masyarakat masih kurang optimal, serta prosedur pelayanan yang belum sesuai dengan SOP yang ada berdasarkan kepastian waktu penyelesaian seperti yang telah ditentukan. Indikator kualitas layanan dalam penilaian kinerja yakni sikap petugas, prosedur, fasilitas, biaya dan waktu pelayanan. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 1). Petugas loket yang jarang tetap di tempat karena harus merangkap mengerjakan tugas pokok yang lainnya hal tersebut disebabkan oleh jumlah personil aparatur yang terbatas. 2). Prosedur pelayanan yang belum sesuai dengan SOP yang ada berdasarkan kepastian waktu penyelesaian dan dari masyarakat terkadang masih ada dokumennya tidak lengkap. 3). Fasilitas pelayanan seperti listrik yang sering padam dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan. 4). Semua jenis pelayanan tidak dipungut biaya dan waktu penyelesaiannya tidak lama tergantung apa keperluannya. Rekomendasi yang diberikan antara lain, 1). Kantor Camat Toba perlu melakukan analisis kebutuhan pegawai untuk memenuhi keperluan dalam pelayanan publik. 2). Perlu mengkaji kembali Standar Operasional Prosedur terkait ketepatan waktu agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan dari masyarakat harus melengkapi dokumen yang diperlukan. 3). Menambahkan mesin genset untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik. 4). Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin agar terciptanya kualitas pelayanan yang efektif dan efisien. Kata kunci :Kinerja, Kualitas, Pelayanan, Administrasi.
STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN BELITANG HULU KABUPATEN SEKADAU ELA, ALBERTA; Pudjianto, Pudjianto; Nge, Herri Junius
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4301

Abstract

 Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan perbaikan terhadap infrastruktur jalan di Kecamatan Belitang Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan empat indikator yaitu identifikasi visi dan sasaran, merumuskan strategi, melaksanakan strategi, dan mengevaluasi strategi dapat diketahui strategi sesuai hasil pengamatan langsung dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan terkait strategi Dinas PUPR dalam perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan belitang Hulu adalah susahnya menyalurkan bahan material karena belum adanya sumber daya alam seperti kuari dan marjin. Hal itu menyebabkan biaya konstruksi besar dan perbaikan masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kualitas jalan belum sesuai dengan visi Dinas PUPR, adapun strategi dalam melakukan perbaikan terhadap kerusakan jalan di Belitang Hulu, Dinas PUPR terus berupaya melakukan peningkatan jalan sampai tahap pengaspalan dengan bantuan CSR pihak perusahaan sawit terutama pada jalan yang masih berbentuk tanah. Dalam melaksanakan strategi, Dinas PUPR melakukan koordinasi atau memonitoring langsung terkait dengan perbaikan yang telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Berdasarkan pelaksanaan terhadap strategi bahwa kerjasama Dinas PUPR dan pihak perusahaan sudah berjalan lancar, serta untuk meningkatkan kualitas jalan yang terus diupayakan. Adapun saran untuk Dinas PUPR terhadap infrastruktur jalan di Kecamatan Belitang Hulu diharapkan segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang merata, dan cepat menanggani kerusakan jalan yang belum parah. Kata kunci : Strategi, perbaikan, dan Infrastruktur Jalan.
KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA PAOH BENUA KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG DESTIANI, MARIA NOLA; Yohanes, Yulius; Rohilie, Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3466

Abstract

 Maria Nola Destiani, Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. 2022.  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa yang berarti BPD adalah suatu lembaga pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat desa. oleh sebab itu BPD harus mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Paoh Benua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifl bersifat deskriptif dengan teori indikator kinerja menurut Agus Dwiyanto (dalam Pasolong, 2019:207-208)   yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) indikator yang mengukur kinerja organisasi publik yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas, Dan Akuntabilitas. Subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive atau teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2016,85) dengan beberapa teknik pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dilihat dari masih kurang aktif dan tanggap BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Paoh Benua, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Adapun saran yang direkomendasikan peneliti adalah lebih aktif melibatkan masyarakat, membuat SOP, Bimbingan Teknis secara menyeluruh kepada anggota BPD, dan membuat kotak saran. Kata Kunci : Kinerja, BPD, Tupoksi, Indikator, dan Aspirasi.
PELAYANAN KEPENDUDUKAN AKTA KELAHIRAN ISTIMEWA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK YUPITA, YUPITA; Sukamto, Sukamto; Rahim, Abdul
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4267

Abstract

Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan mengenai pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan, khususnya mengenai pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran istimewa di Kota Pontianak, ternyata relatif besar yang mengurus akta kelahiran istimewa, hal tersebut terlihat dari bulan Januari sampai bulan Desember 2021. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuat akta kelahiran istimewa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Petugas Pelayanan Akta Kelahiran Istimewa, Masyarakat yang mengurus akta kelahiran istimewa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan Akta Kelahiran Istimewa, terlihat masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa indikasi diantaranya: 1) Realibiliti pelayanan masih sangat jauh dari yang diharapkan. Fenomena pemberian pelayanan ini terlihat, seperti tindakan aparat yang lebih mengharapkan balas jasa, 2)iresponsivitas pelayanan dapat dinilai masih rendah, karena lemahnya penerapan kode etik aparat dalam pelayanan, sehingga berindikasi adanya tindakan-tindakan yang menyimpang, 3)IEmpati petugas dalam memberikan pelayanan masih jauh dari harapan. Hal ini, menunjukkan aparat birokrasi kurang mampu mewujudkan misi organisasi dari aturan yang ditetapkan dalam pemberian pelayanan kepada publik..Kata kunci: Pelayanan, Akta Kelahiran Istimewa. 
KINERJA PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PEMBUATAN SERTIPIKAT TANAH DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAPUAS HULU Balai, Marcello Jhoni Pranata; Pudjianto, Pudjianto; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4344

Abstract

Marcello Jhoni Pranata Balai (E1031191038) : Kinerja Pemerintah Dalam PelayananPembuatanSertipikat Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu. Skripsi. Pontianak: Program Studi IlmuPemerintahanFakultasIlmuSosial dan IlmuPolitik Universitas Tanjungpura.Penulisanskripsiinidimaksudkanuntukmendeskripsikankinerjaorganisasi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kapuas Hulu dimanapembahasannyaterkaitkualitaskerja dan kuantitaskerja. Skripsiinidiangkatberdasarkanpermasalahan-permasalahan yang terdapatdilapanganterkaitkinerjaorganisasitersebut. Permasalahansepertipersyaratansulit, kesalahanpengukuran dan pemetaan, kurangnyasumberdayamanusia dan penyelesaianpembuatansertipikattanahmemakanwaktu yang lama menyebabkankinerjakurang optimal dan pada akhirnyamembuatmasyarakattidakmaumenguruspembuatansertipikattanah. Hasil penelitianinimenunjukanbahwakualitaskerjapegawaisudahcukupbaiknamunbelumberjalansecaramaksimal. Hal inidapatdisimpulkandaritingkatkesalahan yang minim sertaadanyakekompakandalambekerja. Selanjutnyakuantitaskerjapegawaisudahcukupbaik, haliniterlihatdaripenggunaanwaktuuntukmenyelesaikanpekerjaannya. Memang terdapatbeberapakasusketerlambatannamunhalitumasukkategorijarangterjadi. Kata Kunci : Kinerja Organisasi, KualitasKerja, KuantitasKerja.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BIBIT BABI DI DESA SUNGAI BAKAH KECAMATAN PINOH SELATAN KABUPATEN MELAWI GUMELAR, YOSEP AGUNG; Pudjianto, Pudjianto; Patriani, Ira
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3457

Abstract

Penulisanskripsiinidilakukanuntukmengetahuiadanyamasalahefektivitaspelaksanaan program pemberdayaanmasyarakatmelalui program bantuanbibitbabi di Desa Sungai BakahKabupaten Melawi, terjadinyaketidaksesuaianantarakeinginanmasyarakatdariperencananmusyawarah yang diselenggarakan pada tingkatdusundenganimplementasi program yang dilaksanakankurangefektif oleh pemerintahdesaterkaitdenganjumlahbantuan yang tidaksesuai pada perencanaanawaldalamusuluandarimusyawarah yang dilakukanmasyarakat, mengakibatkankurangnyapartisipasikelompokmasyarakatdalampengelolaan program bantuanbibitbabi. Tujuandaripenelitianiniuntukmenggambarkan dan menganalisisEfektivitasPelaksanaan program bantuanbibitbabi di Desa Sungai Bakah dan menggambarkan dan menganalisisfaktor- faktorapasaja yang mempengaruhikurangnyaPartisipasimasyarakatdalampelaksanaanpemberdayaan program bantuanbibitternak. Efektivitaspelaksanaan program bantuanbibitbabi di Desa Sungai Bakahmencakup 4 halyaiturancangankerja (work design) upayadalam proses pemerintahandesadalammenetapkansasaransubjekdaripelaksanaan program pemberdayaan yang di laksanakanDesa. Komposisi (Composition) timkerjaharusmemiliki orang-orang dengankeahlianteknis. Yang kedua orang-orang dengankecakapan-kecakapanproblem-solving dan decision-making.PengaruhSumberDaya dan Kontekstual(contextual)upayakomunikasikegiatanuntukmenciptakan dialog denganmasyarakatdesa yang dilakukan oleh pemerintahdesa, melaluisosialisasiuntukmengetahuikebutuhanmasyarakat. Proses (process) pendekatan proses dilakukan oleh pemerintahmelaluimengkajipotensi wilayah, permasalahan, sertapeluang-peluangnya.Kata Kunci: EfektivitasPelaksanaan, KurangnyaPartisipasi Masyarakat, Program BantuanBibit Babi

Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue