cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 54   55   56   57   58 
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEMANGAT BARU DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS DAMAYANTI, INDRI; Triyono, Joko; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4263

Abstract

Indri Damayanti: Peran PemerintahDesaDalamPengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) SemangatBaru di DesaParitBaruKecamatanSelakauKabupaten Sambas. SkripsiProgram StudiIlmuPemerintahan, FakultasIlmuSosial Dan IlmuPolitik, Universitas Tanjungpura. 2023.Penelitianinibertujuanuntukmengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan. Pada penelitianinimenggunakanjenispenelitiandeskriptifdenganmenggunakantipekualitatif yang ditujukanuntukmendapatkangambaranataupemahaman yang mendalammengenaipermasalahan yang terjadi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di DesaParitBaru. Denganteknikpengumpulan data yaituobservasi, dokumentasi dan wawancara. Sumber data dalampenelitianiniadalahsubjekpenelitian yang terdiridari 10 orang sertadokumentasi yang berkaitandenganpenelitian.Teori yang digunakandalampenelitianiniadatentangperanpemerintahdesaadatigayaitu Regulator, Dinamisator dan Fasilitator. Hasil penelitianberdasarkanhasilanalisisdapatditarikkesimpulan, menunjukkanbahwaBUMDes yang ada di DesaParitBarubelumefektifuntukmembantuperekonomianDesaParitBaru, karena Peran PemerintahDesadalammembimbing dan mengawasi para pengelolaBUMDeskurang optimal. PengelolaBUMDeskurangkreatifdalammengembangkan dana yang ada, padahalDesaParitBarumempunyaipotensi yang bisadikembangkan, sepertipengelolaankegiatanpembibitansapipotong. Tidakadanyatransaparansi dan kurangnyakomunikasiantarapenasehat, pengawas dan pengelolaBUMDesbahkankepadamasyarakatsehinggapengelolaanBUMDestidakterarah. Kata Kunci: Peran, PemerintahDesa, Badan Usaha Milik Desa.
DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KANTOR KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK Nafani, Hanggari Gio; Rusdiono, Rusdiono; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4335

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kedisiplinan kerja ASN di Kelurhan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan jenis metode eksploratif dengan cara pendekatan kualitatif. dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi. Indikator yang digunakaan adalah Sanksi Hukum, menurut teori Hasibuan. Hasil penelitian ini menunjukan kedisiplinan ASN di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terhadap ASN dalam menjalankan pekerjaannya sudah cukup baik, namun masih perlu adanya peningkatan terkait dengan kedisiplinan. Yang dimana masih ditemukan ASN yang masuk dan pulang tidak sesuai aturan yang berlaku dan masih di temukan ASN yang kurang masuk dari hari jumlah kerja maksimal. Yang apabila ASN tersebut melakukan pelanggaran disiplin yang mengacu pada peraturan Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang tindakan disiplin, PP No.94 tahun 2021 tentang Disiplin kerja aparatur sipil negara, dan peraturan Walikota No.31 Tahun 2018 tentang disiplin pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan kota pontianak. hal ini bermaksud agar ASN tidak melakukan ketidak kedisiplinan dengan sanksi hukum yang semakin berat, ASN akan semakin takut melanggar peraturan pemerintahan, sikap, dan perilaku ketidak kedisiplinan ASN akan berkurang. KataKunci:Disiplin Kerja, Aparatur Sipil Negara (ASN)
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA MARUNSU KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 Tia, Aprilia; Maryuni, Sri; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3453

Abstract

Judul skripsi ini di angkat dengan berdasarkan masalah yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 yakni Pemerintah Desa dinilai kurang memberikan akses informasi tentang laporan APBDes, Pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020 Terdapat beberapa program kerja yang belum terlaksana (tidak terealisasi), Pada Schedule pengelolaan APBDes musyawarah dusun (Musdus) Tidak dilaksanakan., Terjadi keterlambatan pada saat pelaporan. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penerapan prinsip transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Kantor Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian desktiptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Observasi, Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi. Lokasi penelitian ini Di Kantor Desa Marunsu Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. Indikator yang digunakan dalam mengukur Transparansi yaitu Inforamativeness dan Disclosure menurut teori Mardiasmo. Hasil penelitian berdasarkan indikator Inforamativeness menunjukan masih belum terbukanya Pemerintah Desa kepada masyarakat. Dan berdasarkan Indikator Disclosure Pemerintah Desa Marunsu Belum bisa bertanggungjawab terhadap rencana kerja dan realisasinya yang dimana masih banyak program kerja yang tidak terealisasi dan seringnya terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan. Saran untuk penelitian ini yaitu Pemerintah Desa bisa menerapkan prinsip Transparansi dalam melakukan apapun terutama yang berkaitan dengan keuangan Desa. Agar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat terhadap Pemerintah Desa itu sendiri. Dan seperti telah kita ketahui Pemerintah Desa diharuskan untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yang dimana salah satu dari prinsip-prinsip tersebut yaitu harus bersifat Transparan.Kata kunci: Transparansi, Pengelolaan, APBDes
EVALUASI PROGRAM BANTUAN PRESIDEN PRODUKTIF USAHA MIKRO BAGI USAHAMIKRO, KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2021DI DESA DARIT KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK GOWORIZKI, MODESTA; Yohanes, Yulius; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4253

Abstract

Program BPUM merupakan program Presiden melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk membantu UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dari corona virus disiase 2019. Dalam hal ini, di Kabupaten Landak lembaga penyalur adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak harus mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyalur Program BPUM untuk UMKM yang ada di Desa Darit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program BPUM bagi UMKM yang ada di Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan teori evaluasi program menurut Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yang menjelaskan bahwa evaluasi secara umum mengacu pada empat indikator, yaitu Input, Proses, Output dan Outcome. Subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik Purposivedimana penulis menentukan sumber data dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan keahlian, dengan beberapa teknik pengumpulan data, yakni wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa evaluasi dalam program BPUM yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Kabupaten Landak sudah berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI. Namun, masih ada beberapa permasalahan, dan permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan oleh pihak terkait. Adapun saran dari peneliti adalah melakukan pelatihan kepada UMKM, melakukan sosialisasi, memberikan dana insentif kepada petugas pendataan Program BPUM dan adanya lembaga pengawas. Kata Kunci: Evaluasi, Input, Proses, Output, Outcome
ETIKABIROKRAT DALAM PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK ANGGRAINI, DEA ESTY; Yohanes, Yulius; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4288

Abstract

Etika birokrasi menjadi perhatian penting dalam pelayanan publik karena sebagai penentu dari hasil pelayanan dan kepuasan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika birokrat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena adanya keluhan dari masyarakat terkait profesionalitas birokrat dalam memberikan pelayanan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan mengumpulkan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini akan menggunakan teori etika birokrasi menurut Darwin (dalam Tri Yuniningsih 2018, 51) dimana indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu Efisiensi, Membedakan Milik Pribadi dengan Milik Kantor, Impersonal, Merytal System, Responsible, Accountable dan Responsiveness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator yang diteliti sudah cukup baik, walaupun masih ada beberapa indikator yang belum maksimal sehingga dibutuhkan perbaikan.  Kata Kunci: Etika, Birokrat, KTP Elektronik.
KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MAMEK KECAMATAN MENYUKE KABUPATEN LANDAK Enjella, Tri Yansi; Triyono, Joko; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4314

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Mamek Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak. Permasalahan mengenai Koordinasi Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mamek ini cukup menarik untuk diteliti, mengingat Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program bantuan bersyarat yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia khusus untuk masyarakat miskin. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Hasibuan (2011,88) sebagai pedoman, adapun menurut Hasibuan (2011,88) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi koordinasi, yaitu Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Disiplin. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa data masyarakat yang tidak diproses untuk menjadi anggota Program Keluarga Harapan (PKH) adalah data yang sudah diproses namun berstatus data antri. Kemudian data masyarakat yang tiba-tiba tidak terdaftar lagi menjadi anggota Program keluarga Harapan (PKH) adalah data yang bermasalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga harus diperbaiki ke Disdukcapil. Serta keluhan-keluhan dari masyarakat yang bermunculan adalah karena ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang profesional, untuk mendampingi masyarakat. Serta verifikasi dan pemutakhiran data oleh pendamping dan operator SIKS-NG  harus di maksimalkan lagi agar pembaharuan data dilaksanakan secara berkala dan tidak terjadi keterlambatan dalam menginput data ke aplikasi SIKS-NG. Kata Kunci: Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Program Keluarga Harapan, Koordinasi, Pemerintah.  
PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA LAYANAN EPUSDA DI ERA PANDEMI COVID-19 OLEH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN SEKADAU Nik𝐚, Rosaria; Eka, Agus; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3476

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini ialah guna mengetahui bagaimana Penerapan e-government melalui layanan epusda dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sekadau. Fenomena yang di usung peneliti yakni tidak adanya kebijakan ataupun aturan khusus yang mengatur tentang aplikasi epusda, sumberdaya manusia serta sarana penunjang proses berjalannya epusda yang tidak memadai, serta partisipasi masyarakat yang rendah terhadap aplikasi epusda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan bagaimana proses penerapan e-government melalui aplikasi epusda yang didasarkan pada tiga elemen sukses penerapan e-government yakni support, capacity, dan value. Penerapan e-government melalui layanan epusda dimasa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sekadau belum berjalan secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan di antaranya kebijakan yang khusus terkait dengan epusda belum ada, ketersediaan sumberdaya manusia dalam pengelolaan aplikasi epusda masih minim, infrastruktur penunjang aplikasi epusda tidak memadai seperti komputer, wifi dan lainnya serta masyarakat yang bersifat apatis terhadap transformasi teknologi yang menyebabkan angka partisipasi masyarakat rendah. Kata Kunci : e-government, epusda, support, capacity, value
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DALAM MENANGGULANGI ABRASI PANTAI SEI KINJIL KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG Putra, Mas’ud Riesa; Triyono, Joko; Sugino, Sugino
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4278

Abstract

Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk menggambarkan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang dalam menanggulangi abrasi Pantai Sei Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini ialah tidak adanya bangunan pemecah gelombang dan sistem peringatan dini di Pantai Sungai Kinjil, belum adanya peraturan yang jelas terkait dengan mekanisme penanganan abrasi pantai di Pantai Sungai Kinjil, dan sikap swadaya masyarakat dalam mengelola Pantai Sungai Kinjil menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam menggerakkan masyarakat dan mengelola Pantai Sungai Kinjil. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka mitigasi bencana abrasi pantai sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, yakni dengan menyediakan sistem peringatan dini, pengadaan bangunan pemecah omak, penyediaan vegetasi pantai, dan pengelolaan ekosistem pesisir akan dielaborasi lebih jauh untuk melihat sejauh mana pemenuhan perannya, yakni peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator (Yusuf dalam Raif 2019, 11). Hasil dari penelitian ini menampilkan 3 topik utama, yaitu peran pemerintah sebagai regulator dinilai tidak optimal. Hal ini terlihat dari aktualisasi aturan terkait beberapa kewajiban pemerintah dalam menjalankan amanat peraturan yang sangat minim. Kemudian peran pemerintah sebagai dinamisator dapat dikatakan belum optimal. Hal ini terlihat dari program penanaman mangrove di wilayah pantai tersebut yang dinilai tidak tepat sasaran dan sekarag hanya menyisakan bekas area tanam yang, sedangkan tumbuhan mangrove yang sudah ditanam hancur terkena ombak dan tenggelam karena abrasi yang terjadi di pantai tersebut. terakhir peran pemerintrah sebagai fasilitator dapat disimpulkan belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari belum adanya bangunan pemecah gelombang yang efektif menangkal kerasnya ombak laut. Sejauh ini pemerintah daerah hanya membangun barau di tepi pantai yang pada pengaplikasiannya tidak tepat sasaran, sehingga barau tersebut sekarang rusak dan nyaris tiada fungsi sama sekali. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Penanggulangan, Abrasi Pantai. 
KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN DESA DI DESA BAHENAP KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU CLAUDIA, CINDY; Yohanes, Yulius; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4302

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja perangkat desa Bahenap dalam melaksanakan pengelolaan hingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bahenap. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Bahenap Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Subjek penelitian adalah Bidang Pemberdayaan Administrasi Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Sub Bidang Pemberdayaan Administrasi Desa di Kecamatan Kalis, Kepala Desa Bahenap, Operator aplikasi SISKEUDES, perangkat desa dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran pembangunan. Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja menurut Moeheriono dimana indikator yang digunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu, efektif, efisien, kualitas dan ketepatan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kinerja yang dilaksanakan belum berpengaruh signifikan bagi kinerja perangkat desa dan belum maksimal pelaksanaannya. [1]Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan kepada perangkat desa Bahenap untuk lebih aktif dalam memenuhi panggilan dari kecamatan dan rutin melakukan koordinasi dengan kecamatan sebagai pendamping dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Serta membuat regulasi untuk menentukan batas waktu, sehingga dapat mendukung kualitas kinerja perangkat desa agar lebih efektif, efisien dan tepat waktu.  Kata Kunci: Kinerja, Perangkat Desa, Sistem Keuangan Desa.
KINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM PELAYANAN PUBLIK DITENGAH PANDEMI COVID-19 DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK Pudjianto, Pudjianto; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3467

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan fenomenakinerja pelayanan pemerintah ditengah kasus Covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Pontianak dengan menggunakan pendekatan proses (internalprocess approach), terutama memahami dan menjelaskan fenomena dalam halefisiensi pelayanan, produktivitas, responsibilitas, dan akuntabiltas. Variabelkinerja ini penting diteliti karena didasarkan atas alasan bahwa kinerja outputyang diberikan kepada lingkungan akan sangat tergantung pada tinggi rendahnyakinerja. Hal ini berarti organisasi birokrasi pemerintah tak dapat meningkatkebertanggungjawabannya (accountability), kepercayaan, menciptakan keadilan,efektivitas eksternal dan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerjaeksternalnya tanpa memiliki kinerja internal yang baik. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif serta dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kinerja Aparatur Sipil Negara  (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sudah hampir cukup baik dalam pelayanan terhadap masyarakat, namun masih ada bagian yang sepenuhnya belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kebingungan masyarakat dalam pendaftaran Online. Masyarakat sempat kebingungan dengan alur pendaftaran yang dilakukan mengingat keterbatasan jumlah kuota yang dilakukan Disdukcapil Kota Pontianak di masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut yang membuat masyarakat malas untuk mendaftar secara online karena selain kuota yang terbatas juga terkendala dengan Smartphone yang mereka gunakan. Sehingga mengakibatkan penumpukan antrian secara offline. Kata Kunci : ASN, Covid-19, Kinerja, Pelayanan  

Page 56 of 62 | Total Record : 617

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue