cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 53   54   55   56   57 
ANALISIS KINERJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU ATHIYYAH, RAIHAN FARHANAH; Pudjianto, Pudjianto; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4257

Abstract

Kinerja Badan PengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang dinilaibelum optimal dibuktikandenganmasihkurangnyapemahamanaparaturdengantupoksibidangkerjanya, rendahnyainovasidalam strategi pelayanan, komitmen yang masihrendahsertakurangnyapengadaanSumber Daya sarana dan prasarana. Penelitianinidilakukanuntukmengetahui dan menganalisiskinerja Badan PengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu denganjenispenelitiandeskriptifmenggunakanpendekatankualitatif. Teori yang digunakanadalahteorikinerjaorganisasipublikberdasarkanaspekproduktivitas, kualitaslayanan, responsibilitas, dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Badan PengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun data didapatkandenganmenggunakanteknikwawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitianinimenunjukkanbahwakinerjaorganisasi yang telahdiupayakandenganmaksimal, tetapimasihterdapathambatansehinggamempengaruhioptimalisasikinerjasepertikurangnyadisiplin dan kemampuanpegawai yang mempengaruhiproduktivitasorganisasi, standaroprasional yang kurangdipahamimembuatkinerjaorganisasimenjaditerhambat, sertarendahnyaketanggapanakibatdariketerbatasansaranaorganisasi, akantetapimelaluiperjanjiankinerjapegawai dan indikatorkinerjautama, makaakuntabilitas Badan PengelolaPerbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapatterlaksanakandenganbaik. Kata Kunci: Kinerja, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Teori Kinerja Organisasi Publik
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI KANTOR DESA DI DESA PAHOKNG KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATENLANDAK ITER, ITER; Pudjianto, Pudjianto; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengambarkan  berdasarakan masalah yang berkaitan dengan. kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menigkatkan Disiplin Pegawai Kantor Desa Di Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak Jadi permaslahan adalah dalam penelitian ini yaitu. Kepimpinanan Kepala Desa kurang tegas dalam mendisiplikan pegawainya,  maka masih bayak ditemukan datang tidak tepat waktu  dan turunya  produktifitas kerja .sehingga peneliti memfukuskan  fenomena  permaslahan tersebut  kepada kepemipinan Kepala Desa di Desa Pahokng.Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeseripsikan dan menganalisis terkait Kepempinan Kepala Desa Dalam Mengnikatkan Disiplin Pegawai Kantor Desa Di Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak.Dan menganalisis permaslahan terkait kepemipinan kepala Desa dalam  mendisiplikan   pegawai Desa di Desa Pahokng.Penelitian ini menggunkan diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik Observasi, Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi. Lokasi penelitian ini Di Kantor Desa Pahokng Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak.Indikator yang digunakan terkait Kepimpinan Kepala Desa Dalam Mengnikatkan Disiplin pegawinya yaitu : peran kepemipinan pribadi (interpersonal role),1) kepemimpinan pembuat keputusan (decision Making),2) dan kepemimpinan sumber informasi (informational role)3) kepemimpinan Kepala Desa sudah cukup baik dalam mendisiplikan pegawainya Saran untuk penelitian ini adalah agar terkait dengan kepimpinan Kepala Desa seorang pemipin harus selalu terbuka terhadap bawannya dan memberikan motivasi terhadap bawahanya serata memberikan imbalan kepada bawahannya yang bekerja sungguh-sunguh. Dan apabila pegawainya tidak disipilin maka sorang pemipin harus membrikan sangksi tegas. Kata Kunci: Kepimimpinan, Menigkatkan, Disiplin Pegawai. 
Koordinasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Pratama, Aryobi; Yohanes, Yulius; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4322

Abstract

Penulisan skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi adanya fenomena yang terjadi berkaitan dengan koordinasi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. yang dimana terdapat masalah yang ada di Kantor Desa Baning Kota yaitu belum efektifnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat mengenai program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baning Kota. Pada Penelitian ini penulis ingin menyampaikan dan mendeskripsikan mengenai koordinasi di dalam komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Desa dan Masyarakat mengenai program pembangunan yang dilaksanakan di dalam Desa Baning Kota tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi,wawancara serta dokumentasi yang di lakukan di Kantor Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Kata kunci:Koordinasi,Pemerintahan,Desa Dan Pembangunan
PERAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KAMPUNG WISATA TENUN KHATULISTIWA Widiyanto, Laksono; Pudjianto, Pudjianto; Pardi, Pardi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.3480

Abstract

  Penelitianiniberjudul “Peran Pemerintah Kota Pontianak dalamPemberdayaan Usaha MikroKecil dan Menengah (UMKM) di Kampung WisataTenunKhatulistiwa”. TujuanpenelitianiniadalahmendeskripsikanperanPemerintah Kota Pontianak dalammemberdayakan UMKM di Kampung WisataTenunKhatulistiwa. Penelitianinimenggunakanmetodepenelitiandeskriptifdenganpendekatankualitatif. Subjekdalampenelitianiniterbagimenjadi 2 (dua) unsurPerangkat Daerah yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdaganganserta Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak. Pengumpulan data pada penelitianinidilakukandengancarawawancara, observasi dan dokumentasi, kemudiandianalisismenggunakanteoriperanpemerintahmenurut Blakley (Kuncoro, 2004) yaituPemerintahsebagaikoordinator, fasilitator dan stimulator. Hasil penelitianmenunjukkanbahwa: (1) Peran sebagaikoordinatordilakukandenganmembentukperaturan di level daerahtentang strategi pemberdayaan UMKM dan penetapan status Kampung WisataTenunKhatulistiwa.  (2) Peran sebagaiFasilitatordilakukandenganmeningkatkanakses pasar, fasilitasipengembanganusaha, dan fasilitasiaksespermodalan. (3) Peran sebagai Stimulator dilakukandenganpembangunaninfrasturktursarana dan prasaranadasar, promosi dan penjualanproduk UMKM. BerdasarkanhasilpenelitianperanPemerintah Kota Pontianak secaraaktifmasihperluditingkatkanterutamadalammembangunkerjasama yang berkelanjutandengan para stakeholder sertamemilikiketerukuranluaran yang diharapkan. Kata Kunci: PeranPemerintah; Pemberdayaan; UMKM
DISIPLIN KERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA IJUK KECAMATAN BELITANG HULUKABUPATEN SEKADAU Yosua, Yosua; Rusdiono, Rusdiono; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4283

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang disiplin kerja perangkat desa di Kantor Desa Ijuk, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan pendekatan berupa teori disiplin kerja menurut Hasibuan (2016, 146) yang mengatakan bahwa terdapat 3 dimensi utama dalam mengukur disiplin kerja pegawai, yaitu disiplin dalam hal waktu, disiplin dalam hal pekerjaan, dan disiplin dalam hal mentaati aturan dan norma yang berlaku di lingkungan kerja. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian deskriptif dengan analisa data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja pegawai di Kantor Desa Ijuk tidak berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya angka ketidakhadiran pegawai di saat jam kerja, keluhan masyarakat karena proses pelayanan yang berlangsung lama, dan juga keluhan masyarat yang menyatakan bahwa masih ada keluhan dari masyarakat yang mengatakan bahwa terkadang proses layanan berlangsung lama dikarenakan pegawai yang tidak ada ditempat ataupun fasilitas kantor yang rusak sehingga menghambat laju pelayanan publik. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka rekomendasi yang dapat ditawarkan guna mengoptimalkan disipin pegawai di Kantor Desa Ijuk ialah Kepala Desa Ijuk dapat memberikan teguran yang tegas pada perangkat desa yang melanggar waktu jam operasional kerja, Kepala Desa Ijuk juga dapat mengusahakan untuk melengkapi sarana dan fasilitas kantor desa dengan lebih baik, dan terakhir Kepala Desa beserta pihak terkait dapat memberikan reward atau hadiah kepada perangkat desa yang dapat dijadikan teladan. Artinya perangkat desa tersebut telah melaksanakan aturan dengan baik, sikap yang terpuji, serta dapat dicontoh oleh perangkat desa lainnya. Kata kunci : Displin Kerja, Pegawai Desa.  
KOORDINASI PUSKESMAS SUKADANA DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENECEGAHAN STUNTING DI DESA PANGKALAN BUTON KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN KAYONG UTARA ARIANTI, MIMI; Eka, Agus; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4306

Abstract

PenelitianinibertujuanuntukmengetahuitentangKoordinasiPuskemasSukadanaDenganPemerintah Desa Dalam PencegahanStuntingdi Desa Pangkalan Buton KecamatanSukadanaKabupatenKayong Utara.Permasalahandaripenelitianiniadalah: Masih kurangyakoordinasiantaradesadengansektorkesehatan, belumdilaksanakannyadenganbaikedukasitentanggizi dan pemahamankaderposyandu yang belumcukup, kurangnya program penanganstuntingsertamasihbelumterkoordinisnya masing-masing pihak yang terlibat.PenelitianinimenggunakanteorikoordinasidariMoekijat (1994, 40) yang terdiri 4 indikatoryaitu: komunikasi; kepemimpinan; kontinuitas; sertaperumusanwewenang dan tanggungjawab. Pengumpulan data yaitudenganobservasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjekdalampenelitianiniadalahkepaladinas, sub koordinatorkesehatan dan gizimasyarakat, kepalabidang KB, BAPPEDA, kepaladesa, bidandesa, kaderposyandu, orang tuastunting, ibuhamil, dan remajaputri. Dalam menganalisa data, penelitimereduksi data, menyajikan data dan membuatkesimpulan. BerdasarkanhasilpenelitianmenunjukkanbahwaKoordinasiPuskesmasSukadanaDenganPemerintah Desa Dalam PencegahanStuntingdi Desa Pangkalan Buton KecamatanSukadanaKabupatenKayong Utara belumsepenuhnyadilakukansecaraefektif. Hal tersebutdisebabkankarenabelummaksimalnyakoordinasipada tahapevaluasi, perumusanwewenang dan tanggungjawab yangbelumdijelaskansecaramendetail.Kata kunci: Koordinasi,Puskesmas, Pemerintah Desa, PencegahanStunting.
KINERJA LEMBAGA KEMASYARAKATANDI DESA SIDAS KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK AMANDA, REZA RIQKY; Martoyo, Martoyo; Triyono, Joko
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3471

Abstract

 Penulisan ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta masih ada sebagian masyarakat yang salah paham terhadap pembangunan desa. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut mengenai bagaimana kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa Sidas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan. Hasil penelitianmenggunakan teori dari purnomo bahwa untuk mengukur kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan menggunakan 3 teori yaitu kepemimpinan yang meliputi hubungan komunikasi antara Pemerintah Desa dengan anggota LPMD, motivasi kerja yang meliputi gaji, reward, dan fasiltas kerja serta lingkungan kerja yang meliputi penempatan kerja, pelatihan dan evaluasi  kerja. Kata Kunci: Kinerja,Lembaga Kemasyarakatan, Pembangunan 
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT VALDO, ANDREAS; Rahim, Abdul; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4273

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan E-Government di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provisi Kalimantan Barat. Penelitian ini menjadi menarik untuk didalami dikarenakan Perkembangan jaman jadi Pengunaan Teknologi Informasi sangat di perlukan pemerintah. Analisis ini mengunakan elemen sukses Penerapan E-Government menurut Indrajit (2016) antara lain Dukungan (Support), Kemampuan (Capacity), dan Manfaat (Value). Metode yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Obeservasi, Wawancara, dan Dokumentas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan E-Government di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan hanya saja tidak berjalan Efektif dan Efisien. Beberapa permasalahan yang peneliti temukan seperti Salah satunya anggaran dana masih sangat terbatas jadi kurang mampu mencakup semua jadi untuk memaksimalkan Penerapan E-Governmnet masih sangat membutuhkan anggaran dana, terbatasnya Sumber Daya Manusia baik dari segi kualitas maupun Kuantitas yang ada dalam menjalankan Penerapan E-Government sehingga masih membutuhkan tenagga tambahan untuk menjalankan Penerapan E-Government di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian ketersediaan infastruktur teknologi informasi sudah baik hanya saja masih perlu pembenahan separti Komputer dan jaringan Internet supaya Penerapan E-Government terlaksana secara Efektif dan Efisien. Kata Kunci : E-Government, Sumber Daya Manusia, Kalimantan Barat.
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA MUSYAWARAH DESA DI DESA NANGA TIKAN KECAMATANBELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI CLARISA, YURIKE; Sukamto, Sukamto; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pada musyawarah desa di Desa Nanga Tikan Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi. Pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Payung hukum pengambilan keputusan diatur dalam UU RI Nomor 30 Tahun 2014 BAB IV Tentang Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan Pasal 6 menyebutkan Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Pada teknik  keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Adapun hasil penelitian berdasarkan ketiga indikator partisipasi menurut (Marshall,2006) yaitu adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat, kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, dan adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Dari hasil  penelitian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal karena  kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi, kurangnya kemampuan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam musyawarah desa, karena masyarakat tahu apa yang dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pembangunan didesa , masyarakat yang hadir cenderung pasif, adanya akses yang disediakan oleh pemerintah desa tidak digunakan dengan optimal dan kurang keterbukaan informasi dari pemerintah desa membuat sebagian dari masyarakat tidak mengetahui kapan dilaksanakan musyawarah desa. Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengambilan Keputusan, Musyawarah Desa  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA KAMUH KECAMATAN TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG Helmina, Helmina; Isdairi, Isdairi; Patriani, Ira
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3462

Abstract

Helmina,  Nomor Induk Mahasiswa E1032171018, Program Studi Ilmu Pemeritahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak, menyusun skripsi dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa kamuh kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, dibawah bimbingan bapak Dr. Isdairi, M.AB selaku pembimbing I (pertama), dan ibu Dr. Ira patriani, M.Si selaku pembimbing II (kedua). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini denga observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Pengelolaan Alokasi Dana (ADD) dengan upaya Pembangunan Desa di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang menunjukan bahwa: A). Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang sudah mulai menerapkan prinsip Transparansi. B). Pada tahap pelaksanan Alokasi Dana Desa (AAD) di Desa Kamuh Kecamtan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang telah melakukan swakelola kepada Pemerintah Desa juga perlu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C). Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (AAD) Di Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang, sudah cukup baik dalam teknis maupun administrasi, tapi tetap harus mendapatkan bimbingan dari Pemerintah Kecamatan.  Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa.  

Page 55 of 62 | Total Record : 617

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue