cover
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Core Subject : Social,
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Articles 617 Documents
KINERJA APARATUR DESA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA SABA’U KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATENBENGKAYANG BORNEO, APRILERIS JEKA; Pudjianto, Pudjianto; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3455

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kinerja aparatur desa dalam pelayanan administrasi di desa Saba’u kecamatan Samalantankabupaten Bengkayang. Judul skripsi ini di angkat berdasarkan permasalahan yang ada di kantor desa Saba’uyakni masih rendahnya kemampuan aparatur desa dalam penggunan komputer serta sarana dan prasarana seperti kurangnya perangkat komputer serta keadaan ruangan kerja yang kurang nyaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan Analisa data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, Teknik wawancara, dan Teknik dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Desa Saba’u. Kabupaten Bengkayang. Indikator yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur desa yaitu menggunakan indikator faktor internal dan eksternal menurut A Dale Temple. Hasil dari penelitian ini berdasarkan faktor internal dan eksternal menunjukan faktor internal dan eksternal mempengaruhi kinerja Aparatur desa di desa Saba’u, hal ini dibuktikan dengan belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan administrasi terpengaruh karena kurangnya kemampuan aparatur desa dalam pengoperasian komputer, pendapatan aparatur desa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan, Faktor Internal, Faktor Eksternal
MANAJEMEN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENGATASI MASALAH SAMPAH KECAMATAN SEKADAU HILIR NUDU, CHAROLINA NOVIYANTI ANGGRAINI; Haryaningsih, Sri; Sihaloho, Nahot Tua
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.4255

Abstract

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Manajemen Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Sekadau Hilir. Berdasarkan fenomena yakni adanya penumpukan sampah dipinggir jalan yang tidak diangkut oleh Petugas Kebersihan. Kurangnya sarana, prasarana dan TPS 3R serta perilaku masyarakat yang membuang sampah diluar jam operasional, menjadi faktor penghambat dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan sampah, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan fokus penelitian pada  pelaksanaan  dalam Teori manajemen Inu Kencana Syafiie, oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah sampah di Kecamatan Sekadau Hilir, yaitu desa Sungai Ringin dan Mungguk. Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan penelitian  ini, yaitu kurangnya pengarahan hanya berupa rolling kerja dan pemilahan sampah di atas armada pengangkutan, dan tidak adanya koordinasi Dinas Lingkungan Hidup kepada Dinas PUPR dalam pemrosesan akhir sampah. Berdasarkan hasil Implementasi pengurangan sampah kurang efektif upaya mengimbau masyarakat terkait penerapan prinsip 3R melalui baliho. Penanganan sampah yaitu pemilahan sampah sistem 3R tidak berjalan dengan maksimal, kurangnya armada pengangkutan, TPSdan SDM. Kegiatan pengolahan seperti pemadatan dan pengomposan tidak dilakukan karena tidak ada TPS 3R. Pemrosesan akhir menggunakan sistem open dumping. Adapun saran penulis yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau diharapkan mampu mengarahkan dan mengoordinasikan kinerja petugas kebersihan dan petugas di TPA, mengimbau masyarakat untuk menerapkan sistem 3R secara mandiri dan bekerja sama dengan PPNSD Sekadau untuk memberikan sanksi pelanggar peraturan, menambah sarana, prasarana serta SDM petugas kebersihan guna memaksimalkan pelaksanaan  pengelolaan sampah di Kecamatan Sekadau Hilir. Kata Kunci :  Pelaksanaan, Dinas Lingkungan Hidup, Sampah
PERAN PIMPINANDALAM MENANGANIMASALAH DISIPLIN KERJA PEGAWAIBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAKABUPATEN KETAPANG RAHAYU, WINDA; Martoyo, Martoyo; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4290

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pimpinan Dalam Menangani Masalah Disiplin Kerja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Pimpinan Dalam Menangani Masalah Disiplin Kerja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, tingginya angka tidak disiplin pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten ketapang disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari dalam diri pegawai tersebut. Hal ini dilihat dari masih adanya pegawai yang datang terlambat serta pulang kerja tidak sesuai dengan ketentuan jam pulang kerja. Serta masih ada pegawai yang tidak berada diruangan pada jam kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena pimpinan yang kurang tegas, serta kurangnya pengawasan sehingga membiarkan pegawainya berkeliaran dan tidak disiplin. Peran pemimpin pada masalah ini tentunya sangat penting guna menangani masalah ketidakdisiplinan pegawai tersebut. Pada penelitian ini kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menangani masalah kepegawaian sudah melaksanakan perannya sebagai seorang kepala badan kepegawaian dengan baik. Namun, kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan kepada pegawai yang melanggar aturan kedisiplinan baik aturan jam masuk kerja, istirahat maupun waktu pulang kerja sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran dari para pegawai ini yang menyebabkan tingginya angka kasus disiplin di Kabupaten Ketapang.Kata kunci: Peran Pimpinan, Pegawai, Pemerintahan, Disiplin Kerja. 
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SELAUP KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU PRAKOSO, MUHAMMAD FAJAR; Pardi, Pardi; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4319

Abstract

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang dihadapi khususnya berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Mandiri di Desa Selaup Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Permasalahan tersebut cukup menarik untuk diteliti mengingat masih rendahnya pengelolaan pada BUMDes Usaha Mandiri yang dilihat dari beberapa faktor seperti sumber daya manusia, keuanagan, bahan baku, mesin dan metode. Penelitian ini menggunakan metode peneitian kualitatif dengan subjek penelitian yaitu Pengurus BUMDes Usaha Mandiri dan Pemerintah Desa Selaup. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan BUMDes Usaha Mandiri masih rendah, karena pengelola BUMDes Usaha Mandiri hanya ada 3 orang dan kualitas dari sumber daya manusianya yang masih rendah serta tidak memiliki keterampilan dan wawasan yang luas dalam mengelola BUMDes Usaha Mandiri, jadi pengelolaan BUMDes kurang signifikan hal ini dikarenakan para pengurus BUMDes tidak sesuai bidangnya dan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan dalam mengelola BUMDes. Kata Kunci: Pengelolaan BUMDes Usaha Mandiri.
KINERJA APARATUR DESA PADA MASA COVID-19 DI DESA SAMALANTAN KECAMATAN SAMALANTAN KABUPATEN BENGKAYANGTAHUN 2021 ROSSYA IZZATY, SEMMY WAHYUNI; Kusnadi, Dedi; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3478

Abstract

  Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja dari aparatur desa pada masa covid-19 di kantor Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayangtahun 2021. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada di kantor desa Samalantan yakni masih tingginya absensi dari aparatur desa, tidak adanya kepastian waktu dalam pelayanan, sarana dan prasarana seperti komputer belum memadai serta ketidakdisiplinan aparatur desa  mengikuti jam kerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan Analisa kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi,wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian Di Kantor Desa Samalantan Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas menurut Agus Dwiyanto. Hasil penelitian menunjukan prodiktivitas sudah optimal. Menurut indikator kualitas layanan sudah optimal. Indikator responsivitas menujukan kantor desa Samalantan sudah responsive. Menurut indikator responsibilitas, kantor desa Samalantan sudah baik, ditunjukan dengan setiap pelayanan selalu berorientasi pada aturan yang ada. Indikator akuntabilitas, menunjukan kurangnya tanggungjawab dari para aparatur desa mengenai jam masuk kerja.Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan, Aparatur desa
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PONTIANAK DI KABUPATEN KUBU RAYA KURNIATI, TITI; Sujendra, Bima; Sihaloho, Nahot Tua
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4280

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Pontianak Di Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan dari penelitian ini adalah: Masih terdapat beberapa pegawai yang tidak melakukan absen di aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian serta Kurangnya monitoring jurnal harian pegawai dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian melalui pimpinan. Metode penelitian ini adalah desktiptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan 5 Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Tangkilisan (2007,314) yang terdiri 4 indikator yaitu: pencapaian target; kemampuan adaptasi; kepuasan kerja; dan tanggung jawab. Pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisa data, peneliti mereduksi data, menyajikan data dan membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen berperan positif dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai. Saran dari peneliti adalah untuk lebih menyederhanakan lagi keperluan data kepegawaian dengan menginput data terbaru saja, memproses peng-inputan data sesuai prosedur dan waktu yang telah ditentukan, dan memberikan pelatihan dan pendidikan untuk penggunaan sistem. Kata Kunci: Efektivitas, Penerapan, SIMPEG, Pegawai.  
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI DESA SETAWAR KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU TRIOBERKO, AMBROSIUS NDRE; Pudjianto, Pudjianto; sulisdiani, Indah
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4304

Abstract

Penulisan skripsi ini dilakukan karena belum optimalnya Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan peran nya di desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Setawar Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang terjadi. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum efektif dalam melaksanakan perannya, terbukti dengan kurangnya sosialisasi dari Badan Permusyawaratan Desa Setawar terhadap penyusunan RKPDes sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat belum terserap. Seharusnya Badan Permusyawaratan Desa lebih meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat terkait pembangunan desa, sosialisasi sangat diperlukan dalam membangun pengetahuan masyarakat.Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitatif, Edukatif, Representatif.
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DESA AGROWISATA RAJATI FLOWER GARDEN DI DESA RASAU JAYA TIGA KURNIAWAN, RERY; Eka, Agus; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3469

Abstract

 Penulisan Jurnal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai strategi yang digunakan untuk mengembangkan BUMDes Agrowisata Rajati Flower Garden di Desa Rasau Jaya Tiga. Permasalahan yang ditemukan dilapangan berkaitan dengan strategi serta penerapan dilapangan yang masih belum maksimal. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai beberapa pihak dan menemukan bahwa strategi dan pelaksanaan dilapangan bisa berjalan, tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan rencana. Yang mengakibatkan program yang disusun tidak berjalan dengan baik. Masalah yang timbul disebabkan beberapa faktor, beberapa diantaranya yaitu penempatan karyawan tidak sesuai dengan keahliannya, administrasi dan pengarsipan data tidak dilakukan dengan baik, fasilitas sarana dan prasarana tidak dilakukan perawatan dengan baik dan juga beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pihak luar. Sehingga dibutuhkan evaluasi yang sungguh-sungguh jika ingin memajukan BUMDes Agrowisata Rajati Flower Garden ini. Untuk itu bisa direkomendasikan dilakukan evaluasi kerja setiap periode berjalan dan hasil evaluasi tersebut benar-benar dijalankan dengan baik, juga rekrut tenaga ahli dalam bidang administrasi dan kearsipan sehingga setiap data dan berkas bisa disimpan dan diolah guna bahan evaluasi, tempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya ataupun berikan pelatihan kepada masing-masing tupoksi serta jangan ragu untuk memberi sanksi kepada karyawan yang tidak bekerja dengan baik. Dan jadikanlah BUMDes Agrowisata Rajati Flower Garden ini menjadi tempat wisata yang baik dan berkelanjutan, karena tempat ini sudah menjadi tempat wisata yang menjadi harapan banyak orang untuk berlibur murah namun tidak murahan.Kata kunci       : Strategi, Agrowisata, Berkelanjutan, Evaluasi dan Harapan
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAMPROGRAM BANK SAMPAHDI KECAMATANPONTIANAK KOTA KOTA PONTIANAK RAHMADANI, GITA; Triyono, Joko; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4271

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah dalam pelaksanaannya program bank sampah seperti kurangnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam membantu memasarkan produk hasil olahan bank sampah, minimnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mensosialisasikan program Bank Sampah kepada masyarakat, serta terdapat bank sampah yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap dalam menjalankan program bank sampah. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dalam program bank sampah di kecamatan Pontianak Kota, tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup menjalankan atau menerapkan perannya dengan teori Blakely dalam Mudrajad Kuncoro yakni peran wirausaha, peran koordinator, peran fasilitator, dan peran stimulator. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak berkaitan dengan program bank sampah belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam membantu memasarkan produk hasil olahan dari bank sampah, mengenai sosialisasi yang dilakukan juga minim karena sosialisasi tidak dilakukan secara konsisten dan terjadwal kepada masyarakat, serta terdapat bank sampah yang tidak memiliki fasilitas yang lengkap dalam menjalankan program bank sampah. Harapan dari penelitian ini adalah Dinas lingkungan Hidup Kota Pontianak dapat meningkatkan perannya dalam program bank sampah, sehingga program dari bank sampah ini dapat terlaksana sesuai tujuan.  Kata Kunci: Peran, Program Bank Sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA LEMBAH BERINGIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU SERIATI, SERAPINA; Eka, Agus; Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i4.4353

Abstract

Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan konektivitas, mobilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Abstrak ini mengulas peran penting pemerintah desa dalam menginisiasi, mengelola, dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lembah Beringgin, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau. Penelitian ini mengidentifikasi peran utama pemerintah desa dalam berbagai tahap pembangunan infrastruktur jalan. Pertama, pemerintah desa berperan dalam tahap perencanaan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pemerintah desa harus merancang rencana yang sesuai dengan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi wilayahnya. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan masyarakat, menjadi kunci dalam mengidentifikasi prioritas dan tujuan pembangunan. Kedua, pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam mengumpulkan dana dan sumber daya untuk proyek infrastruktur jalan. Peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lembah Beringgin, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, mencakup aspek perencanaan, pengumpulan dana, pengawasan pelaksanaan, serta pemeliharaan jalan.Kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah kabupaten sangat penting dalam mencapai hasil yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah tersebut.Upaya pemeliharaan berkala diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kualitas jalan, sementara upaya pengembangan dapat melibatkan perluasan jaringan jalan sesuai dengan pertumbuhan populasi dan kebutuhan transportasi.Kata kunci :Peran, Pemerintah Desa, Pembangunan, Infrastruktur Jalan

Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue