cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ira Patriani
Contact Email
labkom@fisip.untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurmafis@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl.Prof.Dr.Hadari Nawawi Pontianak
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Governance, Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 24424587     EISSN : 24424587     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2F%25governance.v10i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Governance adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer di bidang ilmu pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 617 Documents
 58   59   60   61   62 
KOORDINASI ANTAR BIDANG PADA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DI KABUPATEN SEKADAU E42012085, ester aprodite
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.1278

Abstract

Abstrak Ester Aprodite: Koordinasi Antar Bidang Pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Di Kabupaten Sekadau. Skripsi. Pontianak : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas Tanjungpura Dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui koordinasi internal antar bidang dalam penyelengaraan penyuluhan pertanian pada Badan Ketahanan Pangan dan penyuluhan di Kabupaten Sekadau. Skripsi ini juga ditulis untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor belum efektifnya koordinasi internal pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau. Teori yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah teori Hasibbuan yang menyatakan koordinasi internal dapat terwujud dengan dengan 3 dimensi, yaitu adanya Strategi, Tanggung Jawab dan Tujuan yang Jelas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yaitu dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan yang mana berupa kata-kata dan gambar. Lokasi penelitian berada pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Kabupaten Sekadau. Subjek dalam penelitian ini antara lain ialah Kepala Badan, Kepala Bidang, Penyuluh Lapangan, Ketua Kelompok Himpunan Tani dan Petani. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum koordinasi antar bidang belum berjalan secara efektif. Indikator penelitian di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ialah strategi, tanggung jawab dan tujuan yang jelas sudah dilaksanakan dengan efektif. Kata Kunci : Koordinasi Internal, Penyuluhan Pertanian, Kerjasama Tim.
PERAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI DESA SOSOK, KECAMATAN TAYAN HULU, KABUPATEN SANGGAU Agung, Basilius Bopi; Triyono, Joko; Rasidar, Rasidar
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i3.3482

Abstract

 Basilius Bopi Agung: Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau. Skripsi Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak 2022Penelitian Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai peran Pemerintah dalam hal ini mencakup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa Sosok. Penelitian ini  menggunakan metode  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Peran Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dan Pemerintah Desa dianalisis dengan 3 hal yang menjadi landasan peran pemerintah yang mencakup peran pemerintah sebagai fasilitator, peran pemerintah sebagai regulator dan peran pemerintah sebagai katalisator. Pemerintah masih memiliki banyak tugas dalam perannya memberdayakan UMKM di Desa Sosok dengan merujuk pada peraturan Bupati mengenai tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sebagai fasilitator belum banyak agenda yang diberikan kepada pelaku usaha, Pemerintah sebagai regulator juga kurang menaungi pelaku usaha dengan regulasi yang jelas begitupun sebagai katalisator yang mana perlu lebih memperhatikan perkembangan UMKM. Diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan program pemerintah guna mensejahterakan pelaku UMKM. Kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah Desa Sosok juga diperlukan agar pelaku UMKM mendapatkan pemberdayaan yang memadai. Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, UMKM dan pelaku usaha
UPAYA PEMERINTAH DESA MELAKSANAKAN GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN STATUS DESA MANDIRI DI DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS FIRMANSYAH, FUJI; Eka, Agus; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i1.4285

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pelaksanaan kepemerintahan yang baik atau good governance untuk mewujudkan status desa mandiri di Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif didukung dengan teori dari Sedarmayanti (2012, 7). Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan dan Aturan Hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam menjalankan good governance guna meningkatkan status desa dalam hal ini dari status desa maju ke desa mandiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan tata kelola pemerintahan di desa Mekar Sekuntum dalam upaya meningkatkan status desa telah dilakukan dengan baik akan tetapi masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi. Dalam penelitian ini upaya dalam meningkatkan status desa melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yanh baik sudah berjalan dengan lancar akan tetapi memiliki kendala pada kurangnya partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa Mekar Sekuntum serta masih belum memiliki aturan terkait pelaku usaha di desa tersebut. Meskipun demikian pemerintah desa Mekar Sekuntum telah melaksanakan beberapa upaya dalam meningkatkan status desa melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Kata Kunci: Pelaksanaan, Good Governance, dan Desa Mandiri.
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA ENSALANG KECAMATAN SEKADAU HILIR KABUPATEN SEKADAU ALDIAN, RIAN; Yohanes, Yulius; Erdi, Erdi
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4308

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian kulitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ensalang, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Permasalahan mengenai pengelolan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk hal-hal yang diperioritaskan disetiap desa seperti meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sepenuhnya belum optimal. Indikator yang digunakan dalam pengelolaan adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, 1). Dalam aspek perencanaan, sepenuhnya belum melibatkan BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat luas dalam perencanana desa. 2). Dalam aspek pengorganisasian pemerintah desa belum sepenuhnya menjalankan fungsi dan tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi pemerintah desa. 3). Dalam aspek kepemimpinan kepada desa belum sepenuhnya mampu menjalankan peran kepemimpinan sebagai tauladan yang baik bagi masyarakat 4). Dalam aspek pengendalian, BPD dan masyarakat kurang terlibat dalam kegiatan pemantauaan dan evaluasi jalannya program desa. Rekomendasi yang diberikan dalam penelitian ini antara lain, 1). Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan desa harus ditingkantakan serta Pemerintah desa harus lebih terbuka dalam memberi informasi kepada masarakat sehingga apa yang telah direncakanan mendapatkan respon positif dari masyarakat. 2). Pemerintah desa harus lebih memperhatikan tugas dan fungsi yang telah tetapkan dalam struktur organisasi pemerintah desa sehingga tidak adanya tumpang tindih jabatan. 3). Keterbukaan dalam suatu kepemimpinan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah desa Ensalang, selain itu, kepala desa sebagai sosok pemimpin harus mampu memberikan sifat tauladan yang baik bagi masyarakat sehingga mendorong rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. 4). BPD dan masyarakat harus lebih aktif untuk ikut dalam kegiatan pemantauan dan elvaliasi jalanya program desa, keterbibatan BPD dan masyarakat dalam kegiatan pemenatauaan dan evaluasi akan mempermudah untuk mencapai tujuan dan sasaran jalanya program desa. Kata Kunci: Pengelolaan, ADD, Desa.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA JANGKANG DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA Wibisono, Ridho; Pudjianto, Pudjianto; Ningtias, Kartika
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i2.3473

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Desa Jangkang Dua dilihat dari peran-perannya sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam pengembangan badan usaha milik desa Jangkang Dua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Subjek penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa Jangkang Dua, dan 2 (dua) orang dari unsur Pengelola Badan Usaha Milik Desa Jangkang Dua. Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa Jangkang Dua dalam pengembangan badan usaha milik desanya belum optimal, dapat dilihat sebagai berikut: (1) Peran sebagai regulator yaitu telah menerbitkan berbagai peraturan berskala desa terkait badan usaha milik desa Jangkang Dua; (2) Peran sebagai dinamisator yaitu kurang intensif dalam melakukan rapat bersama pengelola badan usaha milik desa dan kurang intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait badan usaha milik desa Jangkang Dua; (3) Peran sebagai fasilitator yaitu belum pernah memberikan pelatihan kepada pengelola badan usaha milik desa, serta belum mampu memfasilitasi kebutuhan badan usaha milik desa Jangkang Dua. Kata Kunci: Peran; Pemerintah Desa; Pengembangan; BUM Desa.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA EMPIYANG KECAMATAN JANGKANG KABUPATEN SANGGAU YANDO, EUSEBINUS; Yohanes, Yulius; Sujendra, Bima
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4275

Abstract

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2022.Penelitian ini bertujuan mendeskripsi dan menganalisis Kepemimpinan Kepala Desa DalamPembangunan di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau. Permasalahan yang terjadi yaitu Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Empiyang Kecamatan Jangkang Kabupaten Sanggau belum berjalan efektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode kualitatif dengan desain melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan Menurut Henry Mintzberg (dalam Badeni 2014,29) yang dilihat dari tiga aspek yaitu:1) Peran berorientasikan tugas, kesimpulannya adalah kurangnya musyawarah kepala desa kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan program pembangunan dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu:2) Peran berorientasikan hubungan kerja, kesimpulannya adalah komunikasi kepala desa kepada perangkat desa maupun masyarakat masih rendah hal ini terlihat dari kurang bersosialisasi:3) Peran berorientasikan hasil yang efektif, kesimpulannya adalah kepemimpinan kepala desa masih belum maksimal dalam merealisasikan pembangunan fisik yang diusulkan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah dalam hal menjalankan tugas, kepala desa dan jajarannya perlu meningkatkan komunikasi dengan masyarakat yang baik, perlu adanya mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar lebih transparan kepada masyarakat dan seharusnya kepala desa dapat memperjuangkan apa yang menjadi target dari program pembangunan. Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Desa. Pembangunan Fisik.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KANTOR DESA SUNGAI KELI KABUPATEN LANDAK SELINAWATI, SELINAWATI; Mardhalena, Azrita; Sihaloho, Nahot Tua Parlindungan
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i2.4299

Abstract

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuisertamendeskripsikanmasalah pada kinerjaPemerintahDesa dalammemberikanpelayananadministrasikependudukankepadamasyarakat di Kantor Desa Sungai Keli, KecamatanNgabang, KabupatenLandak. Perangkat Desa Sungai Keli sebagaipengerakpemerintahan yang ada di Desa Sungai Keli dilihatdarikualitas, kuantitas, pengunaanwaktudalamkerja, kerjasamadengan orang lain dalambekerja. Adapun metode yang digunakandalam penelitiandeskriptifdenganmengunakantipekualitatif, teknikpengumpulan data denganwawancara, observasi, dokumentasi, arsip Kantor, waktu yang berbedadalampenelitian. Subjekpenelitian 3 (tiga) orang dariPemerintah Desa Sungai Keli, dan 2 (dua) orang masyarakat Desa Sungai Keli. Hasil daripenelitianinimenunjukanbahwakinerjaPemerintah Desa yang bekerja di Kantor Desa Sungai Keli masihbelummaksimal, sebagaiberikut: (1) kualitasmasihterdapatkeluhandarimasyarakatterkaitlamanya proses pelayanan yang merekaterima, sertakurangnyaketersedian SDM dariPemerintah Desa berkaitandenganpengunaanteknologisepertikomputer, (2) kuantitasPerangkat Desa belummencapai target yang ditentukan oleh pemimpinkarenapelayanan yang berlangsungtahun 2023 hanyaberlangsung pada bulan Januari sajaserta,terdapatnyakendaladarifasilitaspendukungsepertikomputer dan kertas,belumlagilampu yang seringmatisertaganguanjaringan, (3) pengunaanwaktudalamkerjamasihterdapatbeberapaPemerintah Desa yang tidakdisiplindengantidakmasuktanpaalasanizinmaupunsakitsertatidakmasuksesuaijadwalpiket yang adaharusnyaadasanksitegasbagiPerangkat Desa yang tidakdisiplintersebut, (4) kerjasamadengan orang lain dalambekerjasudahcukupbaikhanyaperlupeningkatanlagi. Kata kunci:KinerjaPemerintah, Pelayanan Publik, Pemerintah Desa, AdministrasiKependudukan.
PERAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KRATOM DI KABUPATEN KAPUAS HULU ALFAZRI, HUSNA UTAMI; Yohanes, Yulius; Patriani, Ira
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i1.3464

Abstract

Tujuan adanya pemberdayaan masyarakat petani adalah memperoleh daya untuk dapat mengelola apa saja yang diusahakan sehingga mempengaruhi  kesejahteraan hidupnya. Terwujudnya kesejahteraan petani menjadi peranan penting bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Pangan yang memangku kebijakan tersebut. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom berdasarkan peran pemerintah sebagai wirausaha (enterpreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan penentuan subjek penelitian yang terdiri dari pihak Dinas Pertanian dan Pangan, pelaku usaha dan petani kratom. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan masyarakat petani kratom sudah cukup terlaksana tetapi belum secara maksimal. Hal ini ditinjau dari belum adanya upaya nyata yang dilakukan dalam hal pengembangan hasil produksi kratom, minimnya fasilitas sarana dan prasarana, tidak adanya anggaran dan permodalan serta dorongan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat petani kratom. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dari setiap perangkat daerah maupun masyarakat dan petani di Kapuas Hulu. Kata Kunci : Peran, Pemberdayaan, Petani, Kratom.
STRATEGI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN KOTA PONTIANAK DALAM MENANGANI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR KECAMATAN PONTIANAK BARAT NENGTYAS, RAHMAWATI PANGLIPU; Arifin, Arifin; Yuniarsih, Rulida
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v12i4.4265

Abstract

PenulisanSkripsiinidimaksudkanuntukmemberikangambaranmengenai strategi Dinas Perumahanan Rakyat dan Kawasan Permukimandalammenanganipermukimankumuh di Kelurahan Sungai JawiLuar. Permasalahanmengenaipermukimankumuh di wilayah inicukupmenarikuntukditelitimengingatmasihbanyakjumlahpermukimankumuh. Penelitianinimenggunakanpendekatankualitatifdenganmetodeanalisisdeskriptif. Teknik pengumpulandatamenggunakanobservasi, wawancara dan dokumentasi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak dalammenanganipermukimankumuhmemiliki strategi dalammenanganipermukimankumuh di Kelurahan Sungai JawiLuarsepertidengandilaksanakan program pengembanganpermukimansertauntukkegiatan yang dilakukan di Gang Durian Tigayaitukegiatanpenataandrainaselingkunganpermukiman. Hasil daripenelitianiniyaitudenganterlaksananyakegiatantersebutsudahberhasildalammeningkatkankualitaspermukiman yang semulakumuhmenjaditidakkumuh. Kata Kunci :Strategi,PermukimanKumuh, Kelurahan Sungai JawiLuar
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA WARINGIN, LARAS PRABA; Rahim, Abdul; Rohilie, Haunan Fachry
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/gov.v13i3.4339

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya”. Penulis menemukan beberapa fenomena yang belum diterapkan dalam prinsip-prinsip good governance seperti adanya pegawai yang datang tidak tepat waktu dan kurangnya pengawasan dari atasan kepada ASN. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Sedarmayanti (2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Hasil dari penelitian ini ialah rendahnya disiplin pegawai di Kantor Kecamatan Sungai Ambawang, dan juga ketidaktepatan waktu dalam pelayanan. Adapun saran dari peneliti adalah Kantor Kecamatan Sungai Ambawang seharusnya dapat memaksimalkan pelayanan dengan menyediakan fasilitas yang dapat membantu Masyarakat dalam proses pelayanan, dan juga lebih tegas terhadap kedisplinan pegawai dengan memberikan sanksi apabila terdapat pegawai yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan yang ada.  Kata Kunci: Good Governance, Pelayanan Publik.

Page 60 of 62 | Total Record : 617

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2024 Vol 13, No 3 (2024): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2024 Vol 13, No 2 (2024): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): GOVERNANCE, EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): GOVERNANCE, EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2022 Vol 10, No 2 (2021): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): GOVERNANCE, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): GOVERNANCE, Edisi Juni 2020 Vol 9, No 1 (2020): GOVERNANCE, Edisi Maret 2020 Vol 8, No 4 (2019): Governance, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): Governance, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): Governance, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): GOVERNANCE, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): GOVERNANCE, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): Govenance, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2018 Vol 7, No 1 (2018): GOVERNANCE, EDISI MARET 2018 Vol 6, No 4 (2017): Governance, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): GOVERNANCE, EDISI JUNI 2017 Vol 5, No 4 (2016): GOVERNANCE, EDISI DESEMBER 2016 Vol 5, No 3 (2016): GOVERNANCE, EDISI SEPTEMBER 2016 Vol 5, No 2 (2016): GOVERNANCE, Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): Governance, Edisi Maret 2016 Vol 6, No 3 (2017): Governance, Edisi September 2017 Vol 6, No 1 (2017): GOVERNANCE, EDISI MARET 2017 Vol 4, No 4 (2015): Governance, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Governance, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Governance, Edisi Maret 2015 Vol 3, No 3 (2014): Governance, edisi September 2014 Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014 Vol 3, No 2 (2014): GOVERNANCE, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): GOVERNANCE, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 4 (2013): GOVERNANCE, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): GOVERNANCE, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 3 (2013): GOVERNANCE, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): GOVERNANCE, Edisi Maret 2013 Vol 1, No 1 (2012): GOVERNANCE, Edisi perdana 2012 More Issue