cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 230 Documents
 14   15   16   17   18 
Indonesia's Carbon Trade Odyssey: An Analysis of Maqashid Sharia in Balancing Environmental and Economic Compromises Idris, Bani; Hasan, Muhammad Toha; Sidik, Firdan Fadlan
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i2.3228

Abstract

Abstract: This research is prompted by the emergence of carbon trading, involving the buying and selling carbon credits driven by climate change and greenhouse gas emissions impacting global stability. Indonesia's tropical forests, which can absorb 25.18 billion tons of carbon emissions, position the country for carbon trading transactions with developed nations. The study aims to assess Indonesia's efforts in reducing greenhouse gas emissions by harnessing the economic value of carbon. The research employs a descriptive qualitative approach with a normative juridical focus, and the research draws on primary sources such as laws, OJK regulations, DSN-MUI fatwas, ministerial regulations, and Islamic law about carbon trading and the green economy. Secondary data from literature, including books, journals, articles, and online news, complements the primary sources. Key findings include Indonesia's commitment to emissions reduction through forest and land-use empowerment, aligning with Maqashid Sharia principles. The economic value of carbon proves instrumental in implementing efficient, effective, and equitable mitigation and adaptation measures, fostering environmental sustainability, economic opportunities, improved welfare, reduced emissions, and green project promotion. By integrating Maqashid Sharia, carbon trading reflects low-carbon principles for preserving life and intellect, while resource efficiency aligns with offspring and wealth preservation. This Sharia-based green economy approach addresses inequality issues stemming from the uneven distribution of green production factors, guided by principles of justice, public interest, and equality.Abstrak: Penelitian ini dipicu oleh munculnya perdagangan karbon, melibatkan pembelian dan penjualan kredit karbon yang dipicu oleh perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca yang mempengaruhi stabilitas global. Hutan tropis Indonesia, yang dapat menyerap 25,18 miliar ton emisi karbon, menempatkan negara ini untuk melakukan transaksi perdagangan karbon dengan negara-negara maju. Penelitian ini bertujuan untuk menilai upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan memanfaatkan nilai ekonomi karbon. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus yuridis normatif, dan mengandalkan sumber-sumber utama seperti undang-undang, peraturan OJK, fatwa DSN-MUI, peraturan menteri, dan hukum Islam tentang perdagangan karbon dan ekonomi hijau. Data sekunder dari literatur, termasuk buku, jurnal, artikel, dan berita online, melengkapi sumber-sumber utama. Temuan utama termasuk komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi melalui pemberdayaan hutan dan penggunaan lahan, sejalan dengan prinsip Maqashid Sharia. Nilai ekonomi karbon membuktikan pentingnya dalam mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang efisien, efektif, dan adil, mendorong keberlanjutan lingkungan, peluang ekonomi, kesejahteraan yang meningkat, emisi yang berkurang, dan promosi proyek-proyek hijau. Dengan mengintegrasikan Maqashid Sharia, perdagangan karbon mencerminkan prinsip rendah karbon untuk melestarikan hidup dan akal, sementara efisiensi sumber daya sejalan dengan pelestarian keturunan dan kekayaan. Pendekatan ekonomi hijau berbasis Sharia ini mengatasi masalah ketidaksetaraan yang timbul dari distribusi faktor produksi hijau yang tidak merata, dipandu oleh prinsip keadilan, kepentingan umum, dan kesetaraan.
Enhancing Sharia Microbusinesses: The Implementation of Microfinance Institution Regulations at the Micro Waqf Bank Sumber Barokah Dianitasari, Putri; Asari, Aang; Pangestu, Satrio Anugrah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i2.3094

Abstract

Abstract: Frequently, individuals involved in productive endeavors encounter difficulty in securing business capital. In response to this issue, government has initiated national program including the implementation of Microfinance Institutions (MFIs), aimed at providing capital to Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM). Within this framework, the emergence of the Micro Waqf Bank (BWM) served as a solution to empower productive underprivileged communities. The research aims to investigate the efficacy of BWM in fostering the development of micro-enterprises within the vicinity of Islamic boarding schools (pesantren). A qualitative approach was adopted for this research, employing methodologies involving observation, interviews, and documentation to gather research data. The finding of this study reveals that the financial distribution mechanisms of the BWM Sumber Barokah Denanyar comply with prevailing legislative regulations, utilizing qardh contracts aligned with Sharia principles. Furthermore, the financing provided by the Micro Waqf Bank significantly contributes to the advancement of business activities among productive underprivileged communities. Operationally, the BWM Sumber Barokah Denanyar adheres to the guidelines stipulated in Law No. 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Moreover, in addition to fostering the nation's economy, the Micro Waqf Bank plays a pivotal role by providing financial resources to uplift productive underprivileged communities in Indonesia.Abstrak: Biasanya, individu yang terlibat dalam usaha produktif mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, pemerintah telah menginisiasi program nasional, termasuk implementasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), yang bertujuan untuk menyediakan modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam kerangka ini, munculnya Bank Wakaf Mikro (BWM) berperan sebagai solusi untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu secara produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas BWM dalam mendorong perkembangan usaha mikro di sekitar pesantren. Pendekatan kualitatif digunakan untuk penelitian ini, dengan mengadopsi metodologi observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data penelitian. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme distribusi keuangan dari BWM Sumber Barokah Denanyar sesuai dengan regulasi legislasi yang berlaku, menggunakan kontrak qardh yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro secara signifikan berkontribusi pada kemajuan kegiatan usaha di kalangan masyarakat kurang mampu secara produktif. Secara operasional, BWM Sumber Barokah Denanyar mematuhi pedoman yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Selain memajukan ekonomi bangsa, Bank Wakaf Mikro juga memainkan peran penting dengan menyediakan sumber daya keuangan untuk meningkatkan masyarakat kurang mampu secara produktif di Indonesia.
Conflict Resolution in Sharia Business Bankruptcies in Indonesia: Ethical and Legal Challenges Siswanto, Siswanto; Achmad, Adang Darmawan; Qotadah, Hudzaifah Achmad; Ramli, Mohd Anuar
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i2.3182

Abstract

Abstract: The objective of this study is to analyze and provide a description of the reasons why bankruptcy disputes in the Islamic economy continue to fall under the jurisdiction of the Commercial Court, a Special Court subordinate to the District Court. Additionally, it seeks to determine the ramifications of divergent Sharia norms and principles in business bankruptcy disputes involving Sharia contracts when resolved in accordance with conventional laws and regulations. A descriptive qualitative approach was adopted with the primary data obtained through several relevant sources. Data analysis was carried out using a legal approach, a sociological approach, and a philosophical approach. This study concluded that, in spite of the fact that it has been almost 18 years since the Commercial Court was established, the truth remains that it continues to have jurisdiction over insolvency cases in the Sharia commercial business sector. The absolute authority of the Religious Courts to address Sharia economic issues was expanded by Law No. 3 of 2006, which was passed in 2006. This leaves a significant question mark regarding the challenges and opposing norms and principles that may arise regarding insolvency disputes in Sharia economic enterprise if they are decided and handled using conventional general procedures and rules. Additionally, the Constitutional Court decision Number 93/PUU-X/2012 is exceedingly significant. It ends the dualistic way of resolving disputes in Sharia economics. It clarifies that Sharia economic disputes decided in the District Court do not have binding legal force if they are looked at further. Therefore, business bankruptcies and companies employing Sharia contracts are included in this disagreement and other commercial conflicts. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mendeskripsikan mengapa sampai saat ini sengketa kepailitan pada ekonomi syariah masih menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang merupakan Pengadilan Khusus dibawah Pengadilan Negeri, dan apa akibatnya terhadap perbedaan norma dan prinsip Syariah pada sengketa kepailitan usaha yang berdasarkan akad Syariah jika diselesaikan melalui hukum dan undang-undang yang masih bersifat konvensional. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualititaf dengan menggunakan pendekatan hukum, pendekatan sosiologis, dan pendekatan filosofis. Kajian ini berkesimpulan bahwa meskipun sudah hampir 18 tahun Pengadilan Niaga berdiri, faktanya Pengadilan Niaga masih memiliki yurisdiksi atas perkara kepailitan di sektor bisnis komersial syariah. Kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menangani masalah ekonomi Syariah diperluas oleh UU No. 3 tahun 2006, yang disahkan pada tahun 2006. Hal ini menyisakan tanda tanya besar mengenai tantangan dan pertentangan norma dan prinsip yang mungkin timbul terkait sengketa kepailitan di bidang ekonomi syariah jika diputuskan dan ditangani dengan menggunakan prosedur dan aturan umum konvensional. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 sangat signifikan. Putusan ini mengakhiri cara dualistik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Putusan tersebut menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah yang diputus di Pengadilan Negeri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika ditinjau lebih lanjut. Oleh karena itu, kepailitan bisnis dan perusahaan yang menggunakan kontrak Syariah termasuk dalam perselisihan ini dan konflik komersial lainnya.
Specification Discrepancies to Economic Usury: A Critical Evaluation of Online 'Money Bouquet' Transactions Yuniar, Sinta; Adhkar, Shohibul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i1.3100

Abstract

Abstract: Buying and selling money buckets online poses many problems. Discrepancies in the specifications of goods that have been agreed between customers and sellers with the results are often encountered. Sellers also often experience problems, such as unilateral cancellation by the buyer. This article will examine the practice of buying and selling money buckets with an order system carried out at the online shop @Meikagallery_. This article is a field research that uses qualitative research methods. Data is obtained through observation, interviews, and documentation conducted on the owner of the money bucket buying and selling business. The data is then analyzed using an emperical juridical approach based on the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law and based on Fiqh Mua'malah. The result of this study is that the practice of buying and selling money buckets in the order system on the @Meikagallery_ account is not in accordance with applicable norms. Based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, non-compliance with the promised specifications of goods and results is a violation of positive legal norms and Islamic law. And when viewed from Fiqh Mua'malah 'aqad Istithnā' becomes void because it cannot fulfill the order according to the agreement.The transaction is also invalid because it contains an element of usury, where the buyer is charged an additional fee in exchanging money.This article provides an overview of how to ideally buy and sell a bouquet of money online, so that sellers and buyers avoid elements that are not allowed in state regulations and Islam.Abstrak: Jual-beli bucket uang secara online menimbulkan banyak masalah. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang telah disepakati antara pelanggan dan penjual dengan hasil produk merupakan hal yang sering ditemui. Sementara, penjual juga sering mengalami masalah, seperti pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. Artikel ini akan mengkaji praktik jual-beli bucket uang dengan sistem pesanan yang dilakukan pada online shop @Meikagallery_. Artikel ini penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan pada pemilik usaha dan pembeli bucket uang. Data kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis emperis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen dan berdasarkan dengan Fiqih Mua’malah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kegiatan jual beli bucket uang dalam sistem pesanan pada akun @Meikagallery_ tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak sesuainya spesifikasi barang yang dijanjikan dan hasil produk merupakan pelanggaran terhadap norma hukum positif dan hukum Islam. Jika dilihat dari Fiqih Mua’malah, ‘aqad Istithnā’ menjadi batal karena tidak terpenuhinya pesanan sesuai perjanjian. Transaksi juga menjadi tidak sah karena mengandung unsur riba, di mana pembeli dikenakan biaya tambahan dalam penukaran uang. Artikel ini memberikan gambaran bagaimana idealnya jual beli buket uang secara online, agar penjual dan pembeli terhindar dari unsur yang tidak diperbolehkan dalam peraturan negara maupun hukum Islam.
Unlocking the Poverty-Alleviating Potential of Zakat: A Case Study of the Sentra Ternak Mandiri, Ummul Quro Zakat Managgement Institution Kurniawati, Sarah
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i1.3097

Abstract

Abstract: The purpose of Islamic economic instruments (zakat, infaq, sadaqah) is not achieved, because the poverty rate tends to increase. Poverty alleviation through sharia instruments will not succeed if it is done in a consumptive manner. Zakat must begin to be seen as an important instrument in the Islamic economy that is managed productively and sustainably. This article aims to analyze the utilization of zakat for productive businesses at Amil Zakat Institution Ummul Quro Jombang Regency, namely with the Mandiri Livestock Center program. This article is a field research whose data is managed qualitatively. Data were obtained through interviews, observations, and documentation on the Sentra Ternak Mandiri program run by Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang. Through descriptive analysis, this study found that zakat management in this institution succeeded in managing zakat funds by ensuring an increase in mustahik income through independent livestock business productivity. The success of zakat utilization is thanks to mentoring, counseling and evaluation of zakat fund management. The management of the Independent Livestock Center is in accordance with the objectives of zakat in the philosophy of Islamic law and the Minister of Religious Affairs Regulation Number 52 of 2014. This article argues that poverty alleviation through Islamic economic instruments will not succeed if the management only stops at distribution. Furthermore, to increase the role of Islamic economy in alleviating poverty, amil zakat needs to be more creative in creating productive zakat management assistance programs.The implication of this article shows that assistance, supervision, and evaluation of the productivity of zakat management need to be carried out by national and private amil zakat.Abstrak: Tujuan instrumen ekonomi Islam (zakat, infak, sedekah) tidak tercapai, karena tingkat kemiskinan cenderung bertambah. Pengentasan kemiskinan melalui instrumen syariah tidak akan berhasil jika dilakukan dengan cara konsumtif. Zakat harus mulai dipandang sebagai instrumen penting dalam ekonomi Islam yang dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pendayagunaan zakat untuk usaha produktif di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Kabupaten Jombang yaitu dengan program Sentra Ternak Mandiri. Artikel ini merupakan penelitian lapangan yang datanya dikelola secara kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada program Sentra Ternak Mandiri yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Jombang. Melalui analisis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan zakat pada lembaga ini berhasil mengelola dana zakat dengan memastikan peningkatan pendapatan mustahik melalui produktifitas usaha ternak mandiri. Keberhasilan pendayagunaan zakat ini berkat pendampingan, penyuluhan hingga evaluasi pengelolaan dana zakat. Pengelolaan Sentra Ternak Mandiri sesuai dengan tujuan zakat dalam filsafat hukum Islam maupun Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014. Artikel ini berargumen bahwa pengentasan kemiskinan melalui instrumen ekonomi Islam tidak akan berhasil jika pengelolaannya hanya berhenti pada distribusi. Lebih jauh, untuk meningkatkan peran ekonomi Islam dalam mengentaskan kemiskinan, amil zakat perlu lebih kreatif membat program pendampingan pengelolaan zakat secara produktif. Implikasi artikel ini menunjukkan bahwa pendampingan, penyulhan, dan evaluasi produktifitas pengelolaan zakat perlu dilakukan oleh amil zakat nasional maupun swasta.
One-Price Marketing Trend: Balancing Business Strategy and Legal Challenges in the Practice of Toko Serba 35.000 Andani, Widia Ayu; Susilawati, Cucu
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i1.3096

Abstract

Abstract: Toko Serba 35.000, renowned for its one-pricing at Rp. 35,000, has emerged as a compelling alternative for consumers seeking affordability. However, its widespread popularity has introduced ambiguity regarding the true market value of its products. This study delves into the implementation and legal implications of the one-price marketing strategy at Toko Serba 35.000, focusing on Islamic economic law and positive law. Employing a qualitative descriptive approach, the research involved observations and interviews conducted at Toko Serba 35.000 in Rengasdengklok Subdistrict, Karawang. Findings indicate that the pricing strategy is rooted in capital, profit, and market competition considerations, with a standardized price of Rp. 35,000. Sharia economic law analysis reveals a potential violation of pricing integrity or 'tadlis' and speculative uncertainty or 'gharar' due to the actual prices differing from promotional claims. Meanwhile, statutory regulations such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Trade Minister Regulation Number 35/M-DAG/PER/7/2013 mandate clear pricing, a requirement not met by this strategy. Despite this, the micro-enterprise status of Toko Serba 35.000 exempts it from certain regulations. Consequently, while compliant with formal regulations, Toko Serba 35.000 introduces inconsistencies with principles of Sharia economic law.Abstrak: Toko Serba 35.000, dengan harga seragam Rp. 35.000, telah menjadi alterbatif yang menarik bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Namun, popularitasnya menciptakan ketidakjelasan nilai pasar suatu produk. Penelitian ini mengeksplorasi penerapan dan implikasi hukum strategi pemasaran satu harga di Toko Serba 35.000, dengan fokus pada hukum ekonomi syariah dan hukum positif. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara di Toko Serba 35.000, Kecamatan Rengasdengklok, Karawang. Hasilnya mengindikasikan bahwa strategi ini didasarkan pada modal, keuntungan, dan persaingan, dengan harga terendah Rp. 35.000. Analisis hukum ekonomi syariah menunjukkan pelanggaran penetapan harga atau tadlis, dan memiliki potensi gharar karena harga sebenarnya tidak sesuai dengan promosi. Sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 mengamanatkan pencantuman harga yang jelas, yang tidak terpenuhi oleh strategi ini. Meski demikian, toko ini tidak melanggar regulasi karena statusnya sebagai usaha mikro. Implikasinya, meskipun sesuai dengan peraturan formal, Toko Serba 35.000 menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah
Progressiveness of LAZISMU Jombang: Utilization-Accountability of Sadaqah Maslahah Funds Ramadhanti, Nadzifah Amilia; Choiri, Muttaqin
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i1.3093

Abstract

Abstract: Zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) influence the people's economy because they have a strategic role in alleviating poverty. Several cases of misappropriation of zakat funds some time ago caused a lack of public trust in an amil zakat institution. So, the utilization and accountability of funds in an accountable and transparent manner, especially infaq and sadaqah, which are flexible, is essential. This writing aims to determine the utilization and accountability of funds in the maslahah alms program at the Muhammadiyah Amil Zakat Institution (LAZISMU) Jombang Regency according to Government Regulation 14 of 2014. This writing method uses field research, descriptive in nature, with a normative juridical approach. Data collection used is observation, interview, and documentation. Data analysis is inductive, which involves analyzing data based on the data obtained and then developing a specific relationship pattern. The result of this writing is that the application of PP 14 of 2014 in LAZISMU Jombang is in accordance with utilizing alms funds for maslahah needs which are in the form of necessities and utilization for employee loans used for employee maintenance or urgent employee needs whose purpose is for benefit. In addition, accountability has also been implemented with a report made every six months.Abstrak: Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki pengaruh terhadap perekonomian umat karena memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Adanya beberapa kasus penyelewengan dana zakat beberapa waktu lalu menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga amil zakat. Sehingga pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana secara akuntabel dan transparan terutama infak dan sedekah yang sifatnya fleksibel sangat diperlukan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana pada program sedekah maslahah pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Jombang menurut Peraturan Pemerintah 14 Tahun 2014. Metode penulisan ini menggunakan penulisan lapangan atau field research, bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang bersifat induktif dengan menganalisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangan dengan pola hubungan tertentu. Hasil penulisan ini yaitu penerapan PP 14 tahun 2014 di LAZISMU Jombang sudah sesuai dengan memanfaatkan dana sedekah untuk kebutuhan maslahah dimana berupa sembako dan pemanfaatan untuk pinjaman karyawan yang digunakan untuk maintanance karyawan atau kebutuhan mendesak karyawan yang tujuannya untuk kemaslahahan. Selain itu, mengenai pertanggunjawaban juga sudah diterapkan dengan adanya laporan yang dibuat selama enam bulan sekali.
Commodity Hoarding (Ihtikar) in Surah Al-Hashr: Exploring Historical Roots and Reassessing Interpretative Perspectives Saifullah, Ulinnuha
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i1.2977

Abstract

Abstract: Cases of hoarding of goods still often occur even though legal instruments that prohibit hoarding have existed for a long time. Thus, efforts to prevent hoarding are not enough with legal instruments alone. Joint efforts are needed to mitigate hoarding. In this case, educating Muslims, as adherents of the majority religion in Indonesia, regarding Islamic views on the practice of hoarding needs to be presented. This paper aims to examine Islamic law regarding hoarding through the perspective of the Koran. The focus of the Qur'anic verses studied is Al-Hashr verse 7. The research method used is literature research with language, ushul fiqh, and historical approaches. The results of the study show that Islam Prohibits the act of hoarding goods needed by society because this action is contrary to the principle of economic equity. The principle of economic equity is the universal value of Surah Al-Hasyr verse 7. Hoarding which is prohibited by Islam is hoarding which is done by withholding the distribution of goods that are needed by the community, so that the price rises, to then be resold when the price has increased.Abstraks: Kasus penimbunan barang masih sering terjadi padahal instrumen hukum yang melarang penimbunan telah ada sejak lama. Dengan demikian, upaya mencegah penimbunan tidak cukup hanya dengan instrumen hukum. Perlu upaya bersama untuk memitigasi terjadinya penimbunan. Dalam hal ini edukasi umat Islam, sebagai pemeluk agama mayoritas di Indonesia, mengenai pandangan Islam terhadap praktik penimbunan perlu dihadirkan. Makalah ini bertujuan meneliti hukum Islam tentang penimbunan melalui perspektif Al-Qur’an. Fokus Ayat Al-Qur’an yang diteliti adalah surat Al-Hasyr ayat 7. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan bahasa, ushul fikih dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dilarang oleh Islam, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip pemerataan ekonomi. Prinsip pemerataan ekonomi adalah nilai universal dari surat Al-Hasyr ayat 7. Tindakan penimbunan yang dilarang oleh Islam adalah penimbunan yang dilakukan dengan menahan distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat, supaya harganya naik, untuk kemudian dijual kembali saat harganya telah naik.
Assessing the Environmental Impact of Layer Chicken Farming: Sustainable Islamic Business Ethics: Dampak Lingkungan Budidaya Ayam Petelur: Etika Bisnis Islam Berkelanjutan Aswar, Muhammad Asrul; Arif, Usman; Kurniawan, Chandra; Nur, Sausan; Aprilia, Aura Nur; Pramudita, Oktavia Dwi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v16i1.3341

Abstract

Abstract: This study explores the environmental impacts of layer chicken farming from an Islamic studies perspective, with particular attention to Islamic business ethics and Qur’anic interpretations related to environmental conservation. While layer farming contributes to economic and social development, it also poses notable environmental challenges. Adopting a Qur’anic interpretive framework based on Tafsir al-Mishbah by Quraish Shihab, this research focuses on the farming practices of a company named UD. Berkah Telur in Madiun. Employing a qualitative descriptive method, data were obtained through interviews and a review of relevant literature. The findings indicate that UD. Berkah endeavors to uphold the principles of Islamic business ethics, particularly regarding animal welfare and product quality. Nevertheless, challenges remain in fully integrating sustainable Islamic economic principles into all operational aspects. Despite these limitations, the enterprise demonstrates a clear commitment to social and environmental responsibility adhering Islamic teachings. As interpreted through Tafsir al-Mishbah, Islamic business ethics emphasize a vision of sustainability that extends beyond short-term profit orientation to include the preservation of the environment for future generations. Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak lingkungan dari budidaya ayam petelur dalam perspektif studi Islam, dengan menitikberatkan pada etika bisnis Islam dan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terkait pelestarian lingkungan. Budidaya ayam petelur, meskipun memberikan manfaat ekonomi dan sosial, juga menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Studi ini menggunakan pendekatan tafsir Al-Qur'an dari Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, dengan fokus pada praktik budidaya oleh UD. Berkah Telur di Madiun. Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dan kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UD. Berkah Telur berusaha menerapkan prinsip etika bisnis Islam, terutama dalam hal kesejahteraan ternak dan kualitas produk yang sehat. Namun, masih ada tantangan dalam menerapkan prinsip ekonomi Islam yang berkelanjutan di seluruh aspek operasional. Meskipun demikian, usaha ini telah menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ajaran Islam. Etika bisnis Islam, sebagaimana diinterpretasikan melalui Tafsir Al-Mishbah, menggarisbawahi pentingnya visi keberlanjutan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tetapi juga pada pelestarian lingkungan untuk masa depan.
Wadi'ah Savings in Islamic Financial Institutions: Compliance with Fatwa and Islamic Ethics: Tabungan Wadi'ah di Lembaga Keuangan Islam: Kesesuaian dengan Fatwa dan Etika Islam Widyarini, Widyarini
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/czxkcg04

Abstract

Abstract: This study aims to evaluate the implementation of Wadi'ah savings accounts managed by various Islamic Financial Institutions (LKS), both large and small. This evaluation is deemed necessary due to the frequent deviations from the Fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in practice. As a financial product grounded in Islamic law and moral principles, the proper and accurate application of Wadi'ah savings is crucial to ensuring compliance with Shariah principles. This research employs a qualitative method with an analytical-philosophical approach, gathering primary data from the official websites of several randomly selected LKS. Given that LKS is an industry regulated by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK), the data obtained is homogeneous so it does not require a large sample. The findings of the study reveal that, firstly, some LKS continue to promise profit-sharing to depositors, despite this being inconsistent with the Wadi'ah principle. Secondly, many LKS still perceive the deposited goods as the nominal value of money rather than a trust (amānah) that must be managed with justice. Thirdly, there is an indication of unfair (ẓālim) practices and categorized as non-ethical behavior in Islam due to the absence of profit-sharing for depositors. Although some LKS have proposed solutions, these often violate existing regulations. Furthermore, the practice of Wadi'ah savings in Islamic Commercial Banks (Bank Umum Syariah or BUS) does not significantly differ from conventional savings, except in terms of profit-sharing, where BUS still imposes account opening fees on customers.   Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Tabungan Wadi’ah yang dijalankan oleh berbagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik besar maupun kecil. Evaluasi ini dianggap penting mengingat banyaknya penyimpangan terhadap Fatwa DSN MUI dalam praktiknya. Sebagai salah satu produk keuangan yang berlandaskan hukum dan moral Islam, pelaksanaan Tabungan Wadi’ah memerlukan penerapan yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitik-filosofis, data primer dikumpulkan dari website resmi beberapa LKS yang dipilih secara acak. Dengan catatan LKS merupakan industri yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data yang diperoleh bersifat homogen sehingga tidak memerlukan sampel yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, beberapa LKS masih menjanjikan bagi hasil kepada nasabah, meskipun hal ini tidak sejalan dengan prinsip Wadi’ah. Kedua, banyak LKS yang masih mempersepsikan barang yang dititipkan sebagai nilai nominal uang, bukan sebagai amanah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan. Ketiga, terdapat praktik yang dianggap tidak adil (zalim) dan masuk dalam perilaku niretika dalam Islam, karena tidak adanya bagi hasil kepada nasabah. Meskipun beberapa LKS telah menawarkan solusi, hal tersebut seringkali melanggar aturan yang ada. Selain itu, praktik Tabungan Wadi’ah di Bank Umum Syariah (BUS) tidak berbeda signifikan dengan tabungan konvensional, kecuali dalam hal bagi hasil, yang mana BUS masih membebankan nasabah dengan biaya pembukaan rekening.

Page 16 of 23 | Total Record : 230

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 2 (2025): Az-Zarqa' Vol. 17 No. 1 (2025): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 2 (2024): Az-Zarqa' Vol. 16 No. 1 (2024): Az-Zarqa' Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa' Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa' Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa' Vol 14, No 1 (2022): Az-Zarqa' Vol. 13 No. 2 (2021): Az-Zarqa' Vol 13, No 1 (2021): Az-Zarqa' Vol 12, No 2 (2020): Az-Zarqa' Vol 12, No 1 (2020): Az-Zarqa' Vol. 11 No. 2 (2019): Az-Zarqa' Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 2 (2018): Az-Zarqa' Vol. 10 No. 1 (2018): Az-Zarqa' Vol 9, No 2 (2017): Az-Zarqa' Vol. 9 No. 1 (2017): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 2 (2016): Az-Zarqa' Vol. 8 No. 1 (2016): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 2 (2015): Az-Zarqa' Vol. 7 No. 1 (2015): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 2 (2014): Az-Zarqa' Vol 6, No 2 (2014): Az-Zarqa' Vol. 6 No. 1 (2014): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 2 (2013): Az-Zarqa' Vol. 5 No. 1 (2013): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa' Vol. 4 No. 1 (2012): Az-Zarqa' Vol. 3 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 2 (2011): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 1 (2010): Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam More Issue