cover
Contact Name
Muhamad Ulul Albab Musaffa
Contact Email
muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id
Phone
+6282220623338
Journal Mail Official
azzarqa@uin-suka.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum (Ruang 205 - Lantai 2), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Jln. Marsda Adisucipto 1 Yogyakarta 55281 Indonesia
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN : 20878117     EISSN : 28093569     DOI : https://doi.org/10.14421/azzarqa
Jurnal Az zarqa merupakan jurnal unggulan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal Az zarqa menyediakan artikel ilmiah hasil penelitian empiris dan analisis-reflektif bagi para praktisi dan akademisi, yang diharapkan berkontribusi dalam mengembangkan teori dan mengenalkan konsep-konsep baru di bidang hukum islam khususnya hukum bisnis islam dalam perspektif yang luas. Jurnal Az zarqa terbit secara berkala dalam kurun 6 bulan sekali, Juni dan Desember.
Articles 230 Documents
SDGs and Islamic Studies: Fiqh Muamalat, Sustainable Development, and Maqashid Asy-Syari’ah Abdurrahman, Landy Trisna; Saifullah, Ulinnuha; Darussalam, Ishlahu; Arkham, Sitta A’la
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v14i2.2583

Abstract

Sustainable development Goals (SDGs) are a form of development, or even a further form of the Millennium Development Goals (MDGs). The SDGs, which contain 17 Goals and 169 Targets, are a global action plan for the next 15 years (effective from 2016 to 2030), to end poverty, reduce inequality and protect the environment. This discourse on SDGs is a global discourse, Muslims, as a part of the global order, are also part of this discourse. In the SDGs discourse as a global discourse, the SDGs need to be studied through Islamic studies. This paper tries to portray how the SDGs are studied through Islamic studies, especially in relation to the scientific discipline of fiqh. This study is considered necessary because fiqh is often considered as something final and sacred, while the SDGs are something “new” and dynamic. This paper tries to find a meeting point between fiqh as an Islamic study, and the SDGs as a global discourse. The results in this paper show that fiqh, as a scientific discipline, also has future-oriented dimensions through empirical evidence in classical fiqh literature and empirical evidence in the form of developing a methodology for finding Islamic law (fiqh). In addition, SDGs can be proposed as the main theme for the benefit of mankind as a benchmark and measuring instrument to measure the level of achievement of Maqashid Ash-Shari'ah in the contemporary era.
Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development Salsabila, Amalia; Fasa, Muhammad Iqbal; Suharto, Suharto; Fachri, Adib
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v14i2.2562

Abstract

Abstract: Along with the strengthening of global attention to environmental issues, banks are transforming their behavior. Through the concept of Green Banking, banks are required to ensure that their operational activities are able to minimize the impact on the environment. This research is motivated by the operational practice of sharia banking in terms of financing distribution, where banks must begin to pay attention to the environmental impact of their operational activities. This research aim to identify the role of green banking as productive financing in realizing sustainable development. The research method used is a qualitative descriptive approach using library research. Based on the research that has been done, it can be seen that the implementation of green banking activities in sharia banking operations is still less than optimal, where the attention of the government and the policies that regulate the implementation of green banking are needed in order to optimize the contribution of banks to environmental protection and management efforts. The government also needs to continue to push for green growth as the main driver of city change from economic policies to people's lifestyles. With the achievement of optimal implementation of the green economy, it will have the potential to create new economic growth, create new jobs, and reduce poverty. Abstrak: Seiring dengan menguatnya perhatian dunia terhadap persoalan lingkungan, perbankan melakukan transformasi dalam perilaku kegiatannya. Melalui konsep Green Banking perbankan dituntut agar operasional kegiatannya mampu meminimalisir dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik operasional perbankan syariah dalam hal penyaluran pembiayaan, dimana bank harus mulai memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peranan green banking sebagai productive financing dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penerapan kegiatan green banking pada operasional perbankan syariah masih kurang optimal, dimana perhatian pemerintah dan kebijakan yang mengatur tentang penerapan green banking sangat diperlukan guna mengoptimalkan kontribusi perbankan terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah juga perlu terus mendorong untuk menjadikan pertumbuhan hijau sebagai penggerak utama perubahan kota dari kebijakan-kebijakan perekonomian menjadi gaya hidup masyarakat. Dengan tercapinya penerapan ekonomi hijau yang optimal maka akan berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi kemiskinan. 
The Paradigm of Islamic Legal Sociology Towards Counterfeit Books Transactions in The Yogyakarta Maulana, Diky Faqih; Rozak, Abdul; Mursyid, Achmad Yafik
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 14 No. 2 (2022): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v14i2.2895

Abstract

AbstractThe more rapid development of civilization is directly proportional to the rapid pace of economic activity, including the buying and selling activity of counterfeit goods.  In An-Nisa verse 29, it is explained that it is prohibited to eat property in vanity, so according to the Copyright Law the transaction is clearly against the law.  Departing from this background, what is the mechanism for the practice of buying and selling Counterfeit goods?  Why is this practice still being done?  What is the perspective of the sociology of Islamic law on this case?  This type of research is field research, deductive analytic with a sociology of law approach.  The conclusion of this study is, this practice is carried out when a book supplier offers pirated books to sellers at an agreed price or booksellers order from suppliers according to consumer demand.  This practice still occurs due to the demands of the seller's economy, buyers' high interest in reading and weak sanctions.  This practice is included in the category of complaint offense, where if no party feels aggrieved and reports there will be no legal process.  This state in Islam is called 'urf fasid.AbstrakSemakin pesatnya perkembangan peradaban, berbanding lurus dengan pesatnya aktivitas ekonomi tidak terkecuali aktivitas jual beli barang counterfeit. Dalam An-Nisa ayat 29 dijelaskan dilarang memakan harta secara batil, begitupula menurut UU Hak Cipta transaksi tersebut jelas melanggar hukum. Berangkat dari latar belakang tersebut, Bagaimana mekanisme praktik jual beli barang Counterfeit ? Mengapa praktik ini masih dilakukan ? Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap kasus tersebut ? Jenis penelitian ini adalah field research, bersifat deduktif analitik dengan pendekatan sosiologi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, praktik ini dilakukan ketika supplier buku menawarkan buku bajakan kepada para penjual dengan harga yang disepakati atau penjual buku memesan kepada supplier sesuai permintaan konsumen. Praktik ini masih terjadi karena tuntutan ekonomi penjual, minat baca yang tinggi pembeli dan lemahnya sanksi. Praktik tersebut termasuk kategori delik aduan, dimana apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan maka tidak akan ada proses hukum. Keadaan ini dalam Islam disebut ‘urf fasid.
Urgensi Kaidah Fiqhiyyah bagi Dunia Bisnis Afandi, Yazid
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 4 No. 2 (2012): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v4i2.3038

Abstract

Umat Islam meyakini sepenuhnya, bahwa Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum pokok dalam Islam. Sebagai sumber hukum pokok, al-Qur'an dan asl-Sunnah banyak memuat hal-hal yang bersifat substantif-universal. Perkembangan zamandengan berbagai macam problemnya, satu sisi harus mempunyai rujukan yang jelas dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dan pada sisi yang lain ia bersifat sangat dinamis. Untuk itulah, dalam rangka untuk menemukan rujukan yang tepatatas berbagai macam masalah yang belum ada secara sharih dalam al-Qur'an  maupun al-Sunnah tersebut diperlukan langkah ijtihad dengan metodologi yang jelas.
Mudharabah Contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri: Implementation and Analysis of the Compilation of Sharia Economic Laws Hafid, Hafid; Maulana, Diky Faqih
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i1.2727

Abstract

Abstract: The research is motivated by the practice of Mudharabah contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya, where the implementation of the offer and acceptance (ijab qabul) terms in Mudharabah contracts for opening Shariah Savings Accounts does not align with the guidelines set by the central KJKS BMT UGT Sidogiri. The purpose of this research is to examine the implementation of Mudharabah contracts in Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya and to understand the implementation of Mudharabah contracts in Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya from the perspective of Islamic Economic Jurisprudence (KHES). The research method used in this study is qualitative research. This research falls under the category of field research. Data collection was conducted through observation techniques, interviews, documentation, and purposive sampling to address the issues in the field. Data analysis was performed using qualitative descriptive analysis techniques. The findings of this research reveal several key points. Firstly, the procedure for opening Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi complies with the regulations of KJKS BMT UGT Sidogiri Central. However, during the implementation of the Akad Shigat, it is expressed with the terms of a trust (wadi'ah) contract, which is not in accordance with the procedure for Mudharabah contracts. Secondly, the officials still use the terms of a trust (wadi'ah) contract during the Akad Shigat, while the instructions from KJKS BMT UGT Sidogiri Central state that all savings products should use the terms of a Mudharabah contract. According to KHES, as stipulated in Article 49, Paragraphs 1 and 2, there is no allowance for alternative interpretations in the contract interpretation. Abstrak: Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya praktek akad mudharabah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dimana pelaksanaan shighat ijab qabul akad mudharabah pada pembukaan Tabungan Umum Syariah menggunakan akad titipan yang tidak sesuai dengan juknis dari KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dan mengetahui implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dalam perspektif KHES.  Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, Interview/ wawancara, dokumentasi dan purposive sampling guna menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, prosedur pembukaan buku Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi sesuai dengan ketentuan KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat. Namun, ketika pelaksanaan Shigat Akad, diucapkan dengan sighat akad titipan (wadi’ah) tidak sesuai dengan prosedur akad mudharabah. Kedua, pelaksanaan sighat akad petugas masih menggunakan sighat akad titipan (wadi’ah), sedangkan instruksi dari KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat, seluruh produk tabungan menggunakan sighat akad mudharabah. Berdasarkan KHES pada pasal 49 Ayat 1 dan 2 tersebut tidak diperbolehkan adanya interpretasi lain dalam penafsiran akad.
Investigating Al-Istihalah in the Provisions of Shariah Texts: A Study on Models of Transformation from Impure (Najis) to Pure (Halal) Substances, or Vice Versa Miswanto, Agus; Musaffa, Muhamad Ulul Albab
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 1 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i1.2731

Abstract

Abstract: This article discusses the models of Istihalah introduced by Islamic jurisprudential texts. The primary issue in the contemporary era revolves around the massive food industry, which necessitates the blending of various ingredients, resulting in the unclear status of the food as either halal or haram. Istihalah becomes a crucial key in the context of the food industry because it serves as both a method and a parameter for the transformation of the substance of an object, implying a change in the legal status of the object itself, either from halal to haram or vice versa. This research employs a textual and contextual approach to reconstruct Istihalah as presented in Islamic jurisprudential texts. From this study, three models of Istihalah are identified based on the nature of the substance's transformation, namely physical, chemical, and physical-chemical transformations. From the perspective of Islamic jurisprudential texts, physical transformation can occur in two patterns: (1) halal substances processed with a catalyst that is haram result in a halal product. An example of this is honey. (2) Haram (impure) substances processed with a halal catalyst transform into a halal product, such as quarantined carrion animals and tanned animal hides. Meanwhile, chemical transformation, as found in the texts, occurs in two patterns: (1) haram (impure) products processed with a halal catalyst transform into a halal product, as seen in the case of vinegar derived from fermented wine that has transformed. (2) Halal items processed with a halal facilitator change into a haram product, such as alcoholic beverages. Finally, physical-chemical transformation in Islamic jurisprudential texts takes place when raw impure materials are processed with a halal facilitator to become a halal finished product, as exemplified by products like milk from halal animals, the liver and spleen of halal animals, and musk oil (kasturi) extracted from deer.Abstrak: Artikel ini mengulas tentang model-model istihalah yang diperkenalkan oleh nash syariat. Problem utama pada era kontemporer adalah masifnya industri makanan yang mengharuskan percampuran berbagai bahan, yang mengakibatkan tidak jelasnya status makanan itu: halal atau haram. Dan istihalah menjadi kunci penting dalam konteks industri makanan karena sebagai metode dan juga parameter terhadap perubahan zat suatu benda yang berimplikasi pada perubahan status hukum benda yang bersangkutan, yaitu dari halal ke haram, atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam merekonstruksi istihalah yang tersaji dalam nash syariat. Dan dari penelitian ini ditemukan tiga model istihalah berdasarkan pada sifat perubahan pada benda, yaitu perubahan fisik, kimiawi, dan fisik-kimiawi.  Dari sisi nash syariat, perubahan fisik dapat terjadi dengan dua pola, yaitu (1) bahan halal diproses dengan bahan katalisator yang haram menghasilkan produk halal. Contohnya adalah produk madu lebah. (2) bahan haram (najis) diproses dengan bahan katalisator yang halal berubah menjadi produk halal, contohnya binatang jalalah yang dikarantina dan kulit bangkai yang disamak. Sedangkan perubahan kimia, dalam nash detemukan dalam dua pola yaitu (1) produk yang haram (najis) diproses dengan katalisator yang halal berubah menjadi produk halal, seperti cuka yang berasal dari khamar yang berubah. (2) barang halal diproses dengan fasilitator yang halal berubah menjadi produk haram, contohnya produk khamar. Akhirnya, perubahan fiski-kimiawi dalam nash syariat, terjadi dengan pola barang baku haram diproses dengan fasilitator halal berubah menjadi barang jadi halal, contohnya produk susu binatang halal, hati dan limpa binatang halal, dan minyak misik (kasturi) dari rusa.
Usury in Online Loans and Pay Later: From Historical Perspective to Its Contextualization on Modern Practice Nurrohim, Ahmad Hujaj; Abdurrahman, Landy Trisna; Imam, Khairul
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i2.3303

Abstract

Abstract: The enthusiasm of the Muslim community in Indonesia for various fintech products, especially Peer-to-Peer Lending (Online Loans and Pay Later), remains substantial. Non-Sharia-based Online Loans and Pay Later have been deemed haram (forbidden) by MUI, while the availability of Sharia-compliant services in Online Loans and Pay Later is limited. Fatwas regarding online loans and Pay Later refer to the prohibition of usury due to the presence of "usury" (additional charges in loan repayment). Usury, considered as interest, is the primary reason for the prohibition of these products. However, there is no comprehensive and multi-perspective interpretation of the meaning of usury. There are aspects that need to be uncovered in the interpretation of the meaning of usury to aid in understanding the contextualization of usury in the contemporary era, by reexamining the interpretation of usury through the historical perspective and the trading traditions of Arab society in the early Islamic era. This research aims to reveal another side in the process of prohibiting usury through verses from the Quran and use it to draw contextualization in the practice of transactions through the mechanisms of online loans and Pay Later in the present time. This study is a qualitative literature review with primary data based on the legal basis of the prohibition of usury from the verses of the Quran, along with various opinions of Muslim scholars on the process. Using a Quranic - historical approach, this research finds that the prohibition of usury did not occur abruptly and always involves the knowledge and experience of the Arab Muslim community in the early Islamic era. The contextualization of the prohibition of usury through historical investigation and trading traditions shows that the prohibition of online loans and Pay Later cannot solely be attributed to the existence of interest rates in loans but should emphasize the exploitation of basic human needs by service providers. The study also asserts that transactions considered to involve usury should not be based solely on the presence of interest rates but on the exploitative mechanisms targeting basic human needs and the economic well-being of the community. Abstrak: Animo masyarakat muslim Indonesia dalam menggunakan berbagai produk fintech, terutama P2P Lending (Pinjaman Online dan Pay Later), masih cukup tinggi. Pinjaman Online dan Pay Later yang tidak berbasis syariah telah dinyatakan haram oleh MUI, sedangkan penyedia layanan syariah dalam Pinjaman Online dan Pay Later sangat sedikit. Fatwa-fatwa tentang pinjaman online dan Pay Later merujuk pada keharaman riba karena keberadaan buka (tambahan dalam pengembalian pinjaman). Bunga yang dianggap riba adalah alasan utama pengharaman produk-produk tersebut. Namun, tidak ada interpretasi makna riba yang disampaikan secara komprehensif dan multi perspektif. Ada sisi yang perlu diungkap dalam interpretasi makna riba guna membantu memahami kontekstualitas riba di masa modern sekarang ini, dengan membaca ulang interpretasi riba melalui sisi historis dan tradisi perdagangan masyarakat Arab di era awal Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sisi lain dalam proses pelarangan riba melalui ayat-ayat Al-Qur’an, dan menggunakannya untuk menarik kontekstualisasi dalam praktik transaksi melalui mekanisme pinjaman online dan Pay Later di masa kini. Penelitian ini adalah penelitian pustaka kualitatif dengan data utama dasar hukum pelarangan riba dari Ayat Al-Qur’an, beserta berbagai pendapat sarjana muslim tentang proses tersebut. Dengan menggunakan pendekatan Qur’anic-historis, penelitian ini menemukan bahwa pelarangan riba tidak terjadi secara tiba-tiba dan selalu melibatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat muslim Arab di era awal Islam. Kontekstualisasi pelarangan riba melalui investigasi historis dan tradisi perdagangan menunjukkan bahwa pelarangan pinjaman online dan Pay Later tidak bisa semata-mata karena keberadaan suku bunga dalam pinjaman, namun seharusnya menitikberatkan pada aspek eksploitasi kebutuhan dasar manusia oleh para penyedia layanan. Penelitian ini juga menyatakan bahwa praktik transaksi yang dianggap mengandung riba sewajarnya tidak berpijak pada ada-tidaknya suku bunga, namun pada mekanisme eksplotitaf terhadap kebutuhan dasar manusia dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
The Determination of Relevant Market on Islamic Financial Services Sector: Perspective of Indonesian Business Competition Law Nasir, Rifqi Ridlwan; Kusnadi, Egi Hadi; Hidayah, Aziza Mutifani
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i2.3193

Abstract

Abstract: After promulgation of Act Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of Financial Sector, sharia financing service businesses consisting of Sharia Banking, Sharia Public Economic Banks and Sharia Microfinance Institutions (LKMS) have financing products that tend to be the same. This is related to the definition of the relevant market in Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study aims to analyze the relevant market and to find potential of anti-competitive behavior in the financial services business. It is a normative juridical research using qualitative analysis. The method is summarized by examining regulations and doctrines related to Indonesian Business Competition Law. The results of this study explain that Sharia Banking, Sharia Public Economic Banks, and LKMS have same relevant market because the only difference is the financing scale. The Sharia Banking as dominant sector can influence the climate of business competition. Based on CR4 theory, the market concentration ratio in the Islamic financial services sector is a market that leads to loose oligopoly. There needs to be a limitation on the scale of financing regarding the maximum value of financing in Sharia Banking area and how much is in the area of LKMS to reduce the potential for abuse of dominance. But, rule of reason approach is still needed to find out the occurrence of violations caused by corporate action. The rule of reason approach used to assess corporate actions is in accordance with the maslahah mursalah concept. Abstrak: Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, pelaku usaha jasa pembiayaan syariah yang terdiri dari Perbankan Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan LKMS mempunyai produk pembiayaan yang cenderung sama. Mereka masih merupakan satu kesatuan dari iklim persaingan atau pasar yang bersangkutan. Hal ini terkait dengan pengertian pasar bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasar bersangkutan dan mengetahui potensi perilaku anti persaingan pada bisnis jasa keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode tersebut dirangkum dengan mengkaji peraturan dan doktrin terkait Hukum Persaingan Usaha Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perbankan Syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan LKMS mempunyai pasar bersangkutan yang sama karena yang membedakan hanyalah skala pembiayaannya. Perbankan Syariah sebagai sektor dominan dapat mempengaruhi iklim persaingan usaha di sektor jasa keuangan syariah. Berdasarkan teori CR4, rasio konsentrasi pasar pada sektor jasa keuangan syariah adalah pasar yang mengarah pada oligopoli longgar. Perlu adanya pembatasan skala pembiayaan terkait nilai maksimal pembiayaan yang menjadi wilayah Bank Syariah dan berapa yang menjadi wilayahnya LKMS untuk mengurangi potensi penyalahgunaan posisi dominan. Namun demikian, pendekatan rule of reason tetap diperlukan untuk mengetahui terjadinya pelanggaran yang diakibatkan oleh suatu aksi korporasi. Adapun pendekatan rule of reason yang digunakan untuk menilai aksi korporasi telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah dalam Hukum Islam. 
Legal Reasoning and Compensation Determination in Sharia Economics: An In-Depth Analysis of Unlawful Acts in Case 84/Pdt.G/2019/PA.Yk Widad, Zaqil -; Saifuddin, Saifuddin
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i2.2828

Abstract

AbstractThe limitations of regulations in determining compensation for unlawful acts prompt judges in Religious Courts to engage in legal reasoning (ijtihad). This research aims to examine the determination of compensation in Sharia Economics disputes involving unlawful acts. The case under investigation is case number 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, the plaintiff demands compensation as the defendant closed the BTN Sharia savings account without prior confirmation. The judicial panel upheld the compensation claim, referencing Articles 1375 and 1372 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and jurisprudence number 650/PK/Pdt./1994. The research employs a juridical-normative approach within qualitative research, gathering data through literature review and interviews. The findings reveal that judges refer to existing legal provisions to determine compensation based on trial facts and the parties' circumstances. Secondly, the legal basis and considerations align with the principles of legal discovery and Islamic law, particularly the maqasid asy-syariah, such as hifz al-mal (protection of wealth) and hifz al-‘ird (protection of dignity and reputation). This study underscores the judge's role in upholding justice and the subjective rights of the parties in the context of Sharia Economics. AbstrakKeterbatasan regulasi dalam menetapkan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum mendorong hakim Pengadilan Agama untuk melakukan ijtihad hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penetapan ganti rugi dalam sengketa Ekonomi Syari’ah yang melibatkan perbuatan melawan hukum. Kasus konkret dalam penelitian ini adalah perkara nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk, di mana penggugat menuntut ganti rugi karena tergugat menutup buku tabungan BTN Syari’ah tanpa konfirmasi. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi, merujuk pada Pasal 1375 dan 1372 KUHPerdata, serta yurisprudensi nomor 650/PK/Pdt./1994. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dalam penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, hakim mengacu pada ketentuan hukum yang ada untuk menetapkan ganti rugi, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan kondisi para pihak. Kedua, dasar hukum dan pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip penemuan hukum dan hukum Islam, terutama maqasid asy-syariah, seperti hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-‘ird (perlindungan martabat dan nama baik). Penelitian ini menyoroti peran hakim dalam menjaga keadilan dan hak-hak subjektif para pihak dalam konteks Ekonomi Syari’ah.
Revitalizing Ecotourism in Indonesia: A Green Economy Vision Through the Lens of Fiqh Biah Jakiyudin, Ahmad Havid; Wibisono, Vina Fithriana; Ma'shuma, Mufliha Ramadia
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol. 15 No. 2 (2023): Az Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v15i2.3214

Abstract

Abstract: The existence of ecotourism in Indonesia needs a massive boost. Thus far, the development of ecotourism has yet to be optimal despite its significant implications in responding to the achievement of a green economy. Ecotourism offers uniqueness by prioritizing environmental conservation as a selling point and requires an appropriate development model. This research aims to address the challenges of ecotourism development based on a green economy using the alternative Fiqh Biah model. A qualitative research method with a qualitative content analysis approach was employed. The content analysis focused on ecotourism in Indonesia, the Green Economy, and Fiqh Biah. The results indicate an interconnection between ecotourism and the Green Economy regarding impacts on the economic, social, and environmental sectors. The suggested construction for ecotourism development includes: 1) Hima’: an alternative for forest-based ecotourism development, 2) Harim: a protection and mitigation system for ecotourism, and 3) Ihya al-Mawat: an opportunity to create new ecotourism by utilizing abandoned land. Abstrak: Eksistensi ekowisata di Indonesia perlu didorong lebih massif. Sejauh ini, pengembagan ekowisata belum maksimal. Meskipun implikasinya sangat besar dalam merespon pencapaian green economy. Sebab ekowisata tidak hanya mempunyai keunikan, yaitu mengutamakan konservasi lingkungan sebagai nilai jual. Konstruksi model pengembangan ekowisata yang tepat sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tantangan pengembangan ekowisata yang berasis green economy menggunakan alternatif model Fiqh Biah. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan qualitative content analysis. Analisis konten yang dimaksudkan berfokus pada topik ekowisata di Indonesia, green economy dan Fiqh Biah.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat interkoneksi antara ecotourism dan green economy dari segi dampak pada sektor ekonomi, social dan lingkungan. Kemudian konstruksi yang disarankan untuk pengembangan ekowisata meliputi: 1) hima’: sebagai alternatif pengembangan ekowisata berbasis hutan, 2) Harim : sebagai sisten proteksi dan mitigasi ekowisata, dan 3) Ihya al-Mawat: menjadi peluang untuk menciptakan ekowisata baru dengan memanfaatkan tanah terlantar.