Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal terbitan berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Putih Program Studi Administrasi Negara. Isi jurnal mencakup Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, dll), Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Kebijakan Publik,Manajemen Pariwisata Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Articles
56 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN ADMINISTRASI E-KTP DIMASA PANDEMI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH ]]>
<![CDATA[Hasanun Bakri Silalahi]]>;
<![CDATA[Irhamna Sahru Nova]]>;
<![CDATA[Hajar Ashwad]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2022): Januari : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.958 KB)
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i1.116
<![CDATA[Efektivitas Pelayanan Administrasi E-KTP dimasa pandemi di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan poin utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah adalah lembaga publik yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas pelayanan administrasi E-KTP dimasa pandemi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil tentang pembuatan E-KTP. Penelitian dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam faktor dalam mewujudkan efektivitas administrasi sipil sebagaimana dikemukakan oleh H.A.S Moenir mengalami kemajuan efektivitas yang tinggi dan namun perlu lebih ditingkatkan agar setiap administrasi dokumen menjadi efektif dan ketepatan waktu. Kata Kunci: COVID-19; Efektivitas; Pelayanan Publik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN BUDAYA ORGANISASI OLEH KECAMATAN BEBESEN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG ]]>
<![CDATA[Supriadi Supriadi]]>;
<![CDATA[Muhsin Efendi]]>;
<![CDATA[Alzikri Fakhrurraji]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2022): Januari : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.363 KB)
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i1.117
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Budaya Organisasi yang diterapkan terhadap kinerja Pemerintahan Kampung di kecamatan Bebesen dan menjelaskan Faktor apa saja yang melandasi berjalannya Budaya Organisasi pada kinerja Pemerintahan Kampung di kecamatan Bebesen Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penerapan Budaya Organisasi yang diterapkan terhadap kinerja Pemerintahan Kampung di kecamatan Bebesen: antara lainnya faktor kearifan lokal dan faktor kebijakan penguasa ada yang memperkuatbudaya organisasi dan ada yang justeru melemahkan budaya organisasi terhadap kinerja Pemerintah Kampung. Budaya organisasi yang dianut oleh kecamatan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) lemah pada karakter inovasi dan keberanian mengambil resiko (innovation andrisktaking), (2) lemah pada karakter perhatian terhadap detail (attentiontodetail, (3) lemah pada karakter berorientasi kepada hasil (outcome orientation), (4) kuat pada karakter berorientasi kepada manusia (peopleorientation), (5)kuat pada karakter berorientasi tim (teamorientation), (6) lemah pada karakter agresif (aggressiveness), dan (7) kuat pada karakter stabil (stability). Adapun kesimpulan yaitu Tipe budaya organisasi terhadap kinerja pementahan Kampung adalah kombinasi Caring-Apathetic Culture dengan ciri-ciri: (1) penghargaan diberikan terutama berdasarkan permainan politik dan pemanipulasian orang-orang lain. Output berupa pencapaian tupoksi pada masing-masing pegawai telah terlaksana dengan baik, (3)outcomes berupa hasil (4)benefit berupa pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat publik, dan (5) impact berupa terwujudnya visi dan misi organisasi secara optimal. Kata Kunci: Penerapan, Budaya Organisasi, Pemerintah Kampung.]]>
<![CDATA[PATOLOGI BIROKRASI PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KAMPUNG DI KECAMATAN BEBESEN KABUPATEN ACEH TENGAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Rusli]]>;
<![CDATA[Alzikri Fakhurraji]]>;
<![CDATA[Hajar Ashwad]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2022): Januari : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.753 KB)
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i1.118
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Patologi Birokrasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan menjelaskan Faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. HasilpenelitianmenunjukanbahwaPatologi Birokrasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. Penyebab patologi dalam BUMK adalah rendahnya sumberdaya manusia dan memiliki keterbatasan dalam mengelola penggunaan anggaran yang menyebabkan terjadinya penyelahgunaan wewenang dan penyelewengan anggaran dan penggunaan pendanan BUMK kebanyakn sebagai simpan Pinjam, yang tidak dapat dikembalikan oleh masyarakat, Faktor terjadinya patologi Birokrasi dalam Badan Usaha Milik Kampung di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sumber daya manusia hambatan yang dialami oleh sumber daya manusia di kecamatan Bebesen, dalam mengelola BUMK di masing-masing Kampung. Tidak adanya pengaturan pengupahan yang diatur oleh Qanu Kampung Ataupun dalam Qanun Kampung tentang BUMK dan pengupahan terhadap struktur BUMK itu sendiri. Kesimpulan patologi BUMK di kecamatan bebesen, memiliki factor-factor yang komplek berkaitan dengan, tidak miliki kemampuan dalam mengelola dan minimnya sumberdaya manusia dalam pengelolaan BUMK dikecamatan Bebeben. Kata Kunci: Patologi, Birokrasi, BUMK, BUMDEs]]>
<![CDATA[PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) ]]>
<![CDATA[Junardi Junardi]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>;
<![CDATA[Sabirin Sabirin]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2022): Januari : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.54 KB)
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i1.119
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk Mengetahui Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kantor Kecamatan Pegasing Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance dan menjelaskan Kendala Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kantor Kecamatan Pegasing Sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance. Adapaun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pelayanan administrasi terpadu di Kantor Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah secara umum mengacu pada prinsip-prinsip good governance yakni dengan berdasar pada prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, transparasi/keterbukaan dan profesionalisme. Inovasi yang ada dalam PATEN yakni dengan menerapkan pelayanan dengan system informasi manajemen. Kelebihan dari pelayanan administrasi terpadu ini yakni pelayananya yang cepat, mudah dan murah. Kelemahan dari program ini yakni kurangnya personil petugas pelayanan. Kesimpulan(1) Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di Kantor Kecamatan berdasarkan pada prinsip-prinsip goodgovernance, (2) Pelayanan administrasi terpadu di Kantor Kecamatan Pegasing diselenggarakan dengan menerapkan pelayanan dengan system informasi manajemen (3) Sisi kelebihan dari penyelenggaraan pelayanan yakni dari segifasilitas yang sudah sangat lengkap dan kekuranganya yaitu kurangnya koordinasi pembagian tugas sehingga beberapa loket tidak dijaga oleh petugas. Kata Kunci: Penerapan, Pelayanan. PATEN, Governance]]>
<![CDATA[Analisis Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Kampung Menuju Kinerja Usaha Yang Sehat ]]>
<![CDATA[Vevi Diana]]>;
<![CDATA[Subhan AB]]>;
<![CDATA[Muhsin Efendi]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2022): Januari : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.594 KB)
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i1.120
<![CDATA[Badan Usaha Milik Kampung dirikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sekaligus membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat yang tinggal di kampung Arul Latong. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan Analisis Good Corporate Governanve Badan Usaha Milik Kampung Arul Latong Menuju Kinerja Usaha yang Sehat. Good Corporate Covernance merupakan suatu konsep yang diajukan dalam meningkatkan kualitas kinerja usaha dilihat dari prinsip Transparancy, Accountability, Responbility, Indenpedency, dan Fairners. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Good Corporate Governance dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Arul Latong belum terlaksana dengan maksimal. Karena masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan sehingga masih terhambatnya kinerja yang dijalankan dalam mengelola BUMK Kelas Tali Kampung Arul Latong. Kata Kunci : God Corporate Governance, BUMK]]>
<![CDATA[PENGUKURAN LEVEL KETERIKATAN KARYAWAN (EMPLOYEE ENGAGEMENT) DENGAN Q12 GALLUP PADA PT. XT ]]>
<![CDATA[Sri Hastuti]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2022): Januari : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1506.21 KB)
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i1.182
<![CDATA[Keterikatan karyawan pada satu perusahaan masih menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan apakah setiap program yang di buat oleh perusahaan dapat di terima oleh karyawan dengan baik, dan di buktikan dengan adanya perilaku keterikatan karyawan pada perusahaan. Salah satu metode atau alat untuk mengukur tingkat keterikatankaryawan adalah dengan menggunakan Teori Q12 Gallup. Sebagai perusahaan yang tergolong menengah dengan jumlah karyawan sebanyak 20 orang. Metode ini di nilai cukup sederhana dan mudah di aplikasikan serta langsung dapat terlihat perubahan level di setiap indikatornya. Peneliti menggunakan metode deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 19 responden berdasarkan perhitungan table Krejcie, serta melakukan wawancara. Di tahun 2020 Peneliti sebelumnya telah melakukan pengukuran dengan metode yang sama di PT. XT dan di peroleh informasi bahwa 63% karyawan merasa tidak terlibat (not engaged) dan 37% Karyawan merasa terlibat (engaged). Berdasarkan hasil tersebut maka Perusahaan memandang perlu untuk dilakukan pengukuran kembali guna mengetahui efektifitas kebijakan yang di buat di tahun 2021 apakah dapat meningkatkan score keterikatan karyawan. Berdasarkan hasil pengukuran employee engagement di peroleh data bahwa terjadi peningkatan level engagement yaitu menjadi 79% engaged dan karyawan status not engaged yang semula 63% turun menjadi 21%. Dari hasil pengukuran tersebut menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh PT. XT dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat mendongkrak peningkatan level keterikatan karyawan pada perusahaan.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Melalui Program Kampus Mengajar Angkatan 2 di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[Erika Nur Khasanah]]>;
<![CDATA[Muhammad Khoirul Anwar]]>;
<![CDATA[Izzatusholek ha]]>;
<![CDATA[Nurlita Purnama]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i1.242
<![CDATA[Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan(Kemendikbud) Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim guna memberikan kebebasan terhadap mahasiswa untuk memilih bidang yang mereka sukai guna mengasah kemampuan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja sebagai salah satu persiapan karir bagi masa depan. Kampus Mengajar merupakan salah satu bagian dari kampus merdeka yang dirancang guna membekali mahasiswa agar dapat bersinergis dengan sekolah-sekolah yang telah ditetapkan dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, khusunya pada penguatan literasi, numerasi, dan juga administrasi sekolah. Implementasi dari kampus mengajar ini menuntut adanya suatu perubahan ke arah yang lebih baik untuk sekolah-sekolah yang menjadi tujuan penempatan. Salah satu sekolah tersebut adalah SDIT Firdausha Setiabudi. Hasil dari implementasi dari kegiatan kampus mengajar di SDIT Firdausha Setiabudi meliputi berbagai macam aspek, yakni adanya kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan metode luring dan juga daring. Adanya inovasi dari kegiatan adaptasi teknologi berupa pembuatan vidio pembelajaran, adanya administrasi sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa dalam membantu guru dan juga kepala sekolah sebagai kelengkapan administrasi sekolah melalui pendataan siswa-siswa berprestasi.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT ANTARA JEPANG DAN KOREA SELATAN ]]>
<![CDATA[Citra Andita]]>;
<![CDATA[Fatina Ardelia]]>;
<![CDATA[Dita Rahmaditiani Junaidi]]>;
<![CDATA[Muhammad Fatur Rahman]]>;
<![CDATA[mawar mawar]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.250
<![CDATA[Perkembangan teknologi sebagai bagian dari globalisasi telah membawa dunia pada kemudahan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya bagi instansi pemerintahan. Korea Selatan dan Jepang merupakan dua di antara banyaknya negara di dunia yang telah menerapkan e-government dengan baik. Perbandingan antara kedua negara tersebut menjadi fokus yang diteliti dengan metode analisis literatur secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government di Jepang dan Korea Selatan berjalan cukup baik pada berbagai sektor seperti pendidikan, perpajakan, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain. Pencanangan e-government di Korea Selatan dimulai lebih awal, yakni pada tahun 1995, sedangkan di Jepang dimulai pada tahun 2001, namun perkembangan e-government di Jepang justru cenderung lebih cepat dan pesat sedangkan di Korea Selatan mengalami penurunan setelah adanya fragmentasi di kementerian dan lembaga. Walaupun setelah fragmentasi muncul upaya perbaikan dan percepatan yang dipimpin Perdana Menteri, namun proses ini tetap menemui kendala dan penurunan dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, layanan yang diberikan pemerintah melalui system e-government di Jepang lebih banyak dan lengkap yang meliputi lebih banyak aspek yang tidak ada dalam system e-government di Korea Selatan, misalnya pelayanan untuk kelistrikan, informasi kelengkapan buku di perpustakaan, pemesanan fasilitas umum, beasiswa, dan lain-lain. Pada dasarnya kedua negara sudah melaksanakan sistem e-government dan menyediakan bentuk layanan publik yang hampir sama pada beberapa sektor utama yang mendukung hajat hidup masyarakat secara baik. Kedua negara ini juga berhasil menjadi dua di antara banyaknya negara di dunia yang telah menerapkan digitalisasi dalam proses pemerintahan termasuk dalam hal pelayanan publik sekaligus bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam melaksanakan e-goverment.]]>
<![CDATA[PROSES HUKUM KEJAHATAN YANG TERTANGKAP TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ]]>
<![CDATA[Djuniarti Djuniarti]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.252
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui proses pelaksanaan penanganan kasus pidana pada tahap penyidikan di Kepolisian Sektor Kota Makassar. Populasi adalah keseluruhan objek dan subjek yang diteliti. Populasi dapat berupa lembaga, manusia, benda-benda, kejadian, peristiwa-peristiwa, kasus- kasus yang memiliki dan mempunyai ciri yang sama. Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah keseluruhan unit penyidik di Reskrim Kepolisian Sektor Kota Makassar.Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah kasus-kasus yang paling dominan yang terjadi dari tahun 2018-2021 yakni kasus pembunuhan, pencurian, penipuan, narkotika dan penganiayaan serta 3 orang penyidik yang diambil dari tiap-tiap unit di Reskrim Kepolisian Sektor Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penanganan kasus pidana pada tahap penyidikan dalam wilayah hukum Polsekta Makassar ditentukan dengan melalui tahap-tahap, antara lain tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penangkapan setelah penyelidikan telah selesai kemudian tahap penahanan setelah terdapat bukti kuat telah terjadi tindak pidana serta tahap pemberkasan hasil penyidikan apabila proses ketiga tahap terdahulu sudah tuntas.]]>
<![CDATA[Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Demokratisasi Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara ]]>
<![CDATA[Randy Vallentino Neonbeni]]>;
<![CDATA[Rudobertus Talan]]>
<![CDATA[ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gajah Putih ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.317
<![CDATA[This research was conducted in Tapenpah Village, Insana District, TTU Regency. To achieve this goal, the authors use data collection techniques in the form of library research and field research by conducting direct interviews with resource persons. The results showed that the implementation of the Village Head election in Tapenpah Village starting from the preparation, nomination, voting, and determination stages was carried out safely, orderly and in accordance with North Central Timor Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Procedures for Election and Dismissal of Village Heads. In addition, from the results of the study, the authors also found things that were inhibiting the implementation of the Tapenpah Village head election. The inhibiting factors for simultaneous village head elections in Tapenpah Village include the placement of voting that is not strategic, there are still many community members who do not use their voting rights even though they meet the requirements as voters and are elected as voters, rarely socialize about village head elections.]]>
