cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahmuda Saputra
Contact Email
lpkdgeneration2022@gmail.com
Phone
+6281229472841
Journal Mail Official
mahmuda@ugp.ac.id
Editorial Address
Jln. Simpang Kelaping-Lukup Badak-Belang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Kab. Aceh Tengah, Provinsi Aceh, 24560
Location
Kab. aceh tengah,
Aceh
INDONESIA
Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Gajah Putih
ISSN : 2809817X     EISSN : 28098129     DOI : https://doi.org/10.55542/saraqopat.v4i1
Core Subject : Social,
Social Sciences
Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal terbitan berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Putih Program Studi Administrasi Negara. Isi jurnal mencakup Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, dll), Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Kebijakan Publik,Manajemen Pariwisata Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 56 Documents
 1   2   3   4   5 
Kedudukan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia Piere Mario Bait; Randy Vallentino Neonbeni
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.318

Abstract

In Indonesia, regional heads and deputy heads often clash when governing regional governments. This is shown in their efforts to assign people to critical positions and lack of agreement on government objectives. This study intends to clarify the role of Deputy Heads of Region in operating local governments at provincial, district, and municipal levels, as well as their connection with Heads of Region. This analysis uses statutory, conceptual, and historical methods. According to Law No. 23/2014, Article 63(1) on Regional Government, a Deputy Head of Region assists the Regional Head. In the regional government system, a Deputy Regional Head supports the Regional Head to improve regional government performance. Deputy Regional Heads must report to the Regional Head on their tasks. If the Head of a region dies, resigns, is fired, or cannot perform his or her duties for six consecutive months, the Deputy Head replaces him or her. This study's conclusions suggest a more comprehensive review of the Deputy Regional Heads' position and authority under Indonesia's regional government system. This would define the role and authority of the Deputy Regional Heads and prevent conflicts between Regional Heads and Deputy Regional Heads in Indonesia's local government system.
Model Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Platform Digital Redentor Goncalinho Antonio Obe; Florianus Aloysius Nay
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.325

Abstract

The purpose of this study is to describe and find out about the model of punishment for criminal acts of corruption accompanied by money laundering. This research method uses an approach with a normative juridical design approach. Data collection techniques using literature studies as well as data analysis techniques include: (1) presentation, (2) data reduction, and (3) collection and leveraging. The results of the study were: The model for punishing the perpetrators of criminal acts of corruption accompanied by criminal acts of money laundering, which has a predicate crime of corruption on a criminal basis, is in accordance with article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning criminal acts of corruption, while in the case of corruption which was accompanied by a criminal act of corruption in the criminal act of the Supreme Court in the results of the meeting of the criminal chamber of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Tangerang No. applying the absorption system is sharpened in accordance with the teachings in article 65 of the Criminal Code. The conclusion of this study is that the teaching about consensus on the results of the meeting of the criminal chamber of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Tangerang has a legal basis that becomes Guinding's guidance/punishment or legal basis in order to be able to revise again the model of punishment that should be given to people who commit crimes involving money and corruption.
Sistem Penataan Kearsipan Dalam Menunjang Tertib Administrasi (Studi Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe) Milyan Milyan
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.340

Abstract

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana system penataan kearsipan dalam menunjang tertib administrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe. Indikator pengukuran dari masing-masing variabel tersebut dilihat dari; 1) Kegiatan Pengurusan Surat (Mail Handling); 2) Kegiatan Penataan Arsip (filling) dan; 3) Kegiatan Penyusutan Arsip (record disposisi) Hasil penelitian diperoleh bahwa a) pengurusan surat (mail handling), telah dilakukan kegiatan penerimaan dan mencatatan surat keluar dan surat masuk serta mengarsipkannya; b) Penataan Arsip (filling) baik secara alfabetis, urutan nomor dan cara kronologis sebahagian telah dilakukan di masing-masing sub bidang, kemudian sistem dan tata cara pemberkasan arsip, pola klasifikasi arsip yang digunakan telah sesuai, peralatan yang digunakan telah terlaksana namun diantaranya peralatan tersebut secara kualitas nampaknya belum memenuhi standar mutu, penyimpanan arsip telah ada namun belum memenuhi standar baik dari segi fisik materialnya maupun kualitas kondisinya yaitu tidak mempunyai gedung khusus yang ber-AC, peminjaman dan penemuan kembali arsip sudah dilakukan namun keterbatasan pengetahuan personil di bidang kearsipan masih minim; c) penyusutan arsip (record disposisi), mayoritas informan/pegawai mengatakan telah dilaksanakan namun tidak semua pegawai mengetahui adanya proses pemusnahan arsip di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe.
Analisis Penanggulangan Kemiskinan melalui metode Sharing Profit pada Pengelolaan wisata “Pulau Ular” di Desa Pai Kecamata Wera Kabupaten Bima Firdaus Firdaus; Tasrif Tasrif; Wawan Mulyawan
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v4i2.359

Abstract

Tourism has an influence on economic growth through several channels (Brida et al, 2010). First, the tourism sector as a foreign exchange earner to obtain capital goods used in the production process (McKinnon, 1964). Second, tourism development stimulates investment in infrastructure (Sakai, 2006). Third, the development of the tourism sector encourages the development of other economic sectors through direct, indirect, and induced effects (Spurr, 2006). Fourth, tourism contributes to increasing job opportunities and increasing income (Lee & Chang, 2008). Fifth, tourism causes positive economies of scale (Weng & Wang, 2004). Tourism is also an important factor in the dissemination of technical knowledge, encouraging research and development, and the accumulation of human capital (Blake et al, 2006). The purpose of this study is to describe the process of Poverty Reduction through the Profit Sharing method in the management of "Snake Island" tourism in Pai Village, Wera District, Bima Regency towards improving the welfare of the community. Qualitative data analysis used an interaction analysis model consisting of data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification.
PELATIHAN TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKAN BARU Dela Hantrini Prillia; Sujianto Sujianto
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2023): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v5i1.440

Abstract

Adanya regulasi kebijakan dari kementrian keuangan tentang pengelolaan administrasi pajak daerah serta perbedaan latar belakang pendidikan kompetensi serta perubahan dan kemajuan pendidikan dan teknologi informasi dalam mengelola administrasi pajak daerah sebagai syarat bagi petugas yang mengelola administrasi pajak daerah untuk memiliki persyaratan kompetensi yang dibutuhkan. Maka dari itu Badan pendapatan daerah kota pekanbaru perlu mengadakan pelatihan teknis bagi para aparaturnya untuk menunjang kompetensi pegawai dalam pengelolaan administrasi pajak daerah yang bersifat dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pelatihan teknis aparatur sipil negara di lingkungan bapenda kota pekanbaru serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelatihan teknis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan teknis yang diadakan oleh bapenda kota pekanbaru termasuk dalam keadaan baik berdasarkan teori indikator pelatihan yang dikemukan oleh dessler. Namun sejak pandemi covid-19 bapenda kota pekanbaru tidak melaksanakan pelatihan dikarenakan apbd yang terbatas dan tidak memiliki sarana prasana pelatihan sendiri.
PENGAWASAN KENDARAAN OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL) DI JALAN LINTAS INDRAGIRI HULU Gusvita Maya Sari; Zaili Rusli
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2023): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v5i1.441

Abstract

Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading di Jalan Lintas Indragiri Hulu merupakan satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam berkendara, terutama pada kendaraan Over dimension over loading. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana berjalannya Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading di Jalan Lintas Indragiri Hulu, serta untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Manullang (2015) yang dilihat berdasarkan waktu pelaksaan nya berupa pengawasan preventif dan pengawasan represif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dari Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading belum berjalan dengan maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading ialah kurangnya anggaran yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengawasan dilapangan dan kurangnya pemahaman pengemudi dalam berkendara yang meyebabkan kurang maksimal dalam pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Over dimension over loading di Jalan Lintas Indragiri Hulu. Kata kunci:
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DINAMIS (DYNAMIC GOVERNANCE) DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA PEKANBARU Amalia Ilmia Sari; Zaili Rusli
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2023): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v5i1.442

Abstract

Program Kota Layak Anak merupakan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Salah satu daerah yang ikut berkomitmen dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dynamic governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak dan mengidentifikasi faktor yang menghambat dynamic governance dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan Kota Layak Anak klaster perlindungan khusus masih rendah, kenaikan tingkat kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru dan infrastruktur yang belum memadai. Penelitian ini menggunakan teori Neo dan Chen 2007, yang mana terdapat tiga kapabilitas dalam dynamic governance, yaitu : thinking ahead (berpikir kedepan), thinking again (berpikir lagi), dan thinking across (berpikir lintas batas). Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pemerintah Kota Pekanbaru telah berpikir kedepan dengan mempersiapkan pelayanan online dan offline serta membuat Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak dan membentuk Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak, Kota Pekanbaru juga telah berpikir lagi dengan melakukan evaluasi Kota Layak Anak, dan Kota Pekanbaru telah berpikir lintas batas dengan mengadopsi pemikiran dari daerah lain seperti daerah sawahlunto yang berhasil memiliki perda kawasan tanpa rokok.
KOLABORASI KELEMBAGAAN DALAM PERCEPATAN IMPLEMENTASI PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) DENGAN POLA KEMITRAAN DI KABUPATEN KAMPAR Dian Enjelina; Mayarni Mayarni
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2023): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v5i1.443

Abstract

Kolaborasi merupakan proses kerjasama yang di lakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk menyelesakan masalah dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Peremajaan kelapa sawit merupakan Salah satu Program Strategis Nasional, yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan penyelesaian masalah legalitas. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi kelembagaan dalam Percepatan Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan Pola Kemitraan di Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui faktor- faktor yang menjadi penghambat kolaborasi kelembagaan dalam percepatan implementasi peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan pola kemitraan di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus bentuk deskriptif dan data-data yang di perlukan baik data primer maupun sekunder yang di peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis berdasarkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi kelembagaan dalam Percepatan Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan Pola Kemitraan di Kabupaten Kampar sudah berjalan tetapi belum optimal, namun ada beberapa masalah penurunan produktivitas kelapa sawit karena usia tanaman yang sudah tidak produksi lagi atau sudah tua, belum tercapainya realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR) di karenakan kurangnya minat petani dalam peremajaan kebunnya. Untuk melihat beberapa faktor-faktor penghambat seperti rendahnya komunikasi dan waktu dalam penyelesaian program atau dokumen masih lambat untuk melakukan kolaborasi dalam percepatan Implementasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan Pola Kemitraan di Kabupaten Kampar.
Kinerja Pegawai (Faktor Yang Mempengaruhi) Widiya Ratna Sari; Laode Wahiyuddin; Tita Rosita
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2023): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v5i1.445

Abstract

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah di atur dalam PP no 30 Tahun 2019. Hasil valuasi sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menunjukan bahwa pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser selama tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kemampuan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser. Desain penelitian yang digunakan adalah mix methods. Pada penelitian mix methodes ini menggunakan jenis sequential explanatory yakni menjabarkan data kuantitatif terlebih dahulu dan kemudian diperkuat dengan data kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser sebanyak 50 orang yang terdiri dari PNS dan PTT. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan total sampling karena jumlah populasi terhitung sedikit. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua instrument penelitian yakni kuisioner serta daftar pertanyaan terstruktur. Hasil perhitungan uji parsial antara kemampuan kerja terhadap kinerja pegawai dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi adalah sebesar 0,24, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kemampuan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Hasil perhitungan uji parsial antara lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi adalah sebesar 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Diharapkan pimpinan instansi dapat menggilir setiap pegawainya dalam mengikuti pelatihan, sehingga semua pegawai dapat mengembangkan keterampilan dan bakatnya untuk menunjang pekerjaannyaPerlu diadakan evaluasi fisik terhadap ruangan, infrastruktur yang tidak lagi dapat menunjang kinerja pegawai agar segera bisa diganti, dilengkapi dan diadakan.
ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI REFORMASI BIROKRASI PADA LEMBAGA PEMERINTAH DAERAH: STUDI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA Rusdin Said; Sri Wahyuti; Moh. Baso RT
Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2023): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/saraqopat.v5i1.483

Abstract

Bureaucratic reform is a change implemented within a public institution environment in accordance with statutory limitations. the concept of “bureaucratic reform” refers to quality improvement. This study looks at how bureaucratic reform initiatives are implemented in local government organizations, especially the Regional Secretariat Office of North Luwu Regency. The problem in this study is that the Regional Government of North Luwu Regency, especially in the regional secretariat office, has not implemented bureaucratic reform properly. The rule that is used as the basis for this study is MENPAN Regulation No.PER/15/M.PAN/7/2009, which includes internal control, strategic direction, change management, system management, organization management, and management systems for human resources. This type of research uses qualitative data collection methods such as interviews, documentation studies, and observations to gather information. The findings of the study are: The North Luwu Regency Government has established the main tasks and functions of assisting the implementation of bureaucratic reform through the Regional Secretariat. In particular, the implementation of the bureaucratic reform strategy by the Secretariat of North Luwu Regency has not been successful or not ideal, especially in nine areas, namely changes in strategic direction, changes in governance policies, system governance, and organizational governance, management, management management system management, human resource management, organizational unit strengthening, regional regulations, and internal control.

Page 2 of 6 | Total Record : 56

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Juli :Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 7 No 1 (2025): Januari:Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 6 No 1 (2024): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 2 (2023): Juli : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik Vol 5 No 1 (2023): Januari : Saraq Opat : Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2022): Juli : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik Vol 4 No 1 (2022): Januari : Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik