cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 319 Documents
 28   29   30   31   32 
Algorithmic Threshold: Computational Legal Analysis Atas Putusan Sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi 2008–2024 Teguh Basuki; Kana Kurnia; Andi Srikandi Muslimah Putri Bangsa; Nadia Nabella; Viyani Annisa Permatasari Maasba
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.977

Abstract

Studi aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (PHP-Kada) selama ini didominasi pendekatan normatif-doktrinal terhadap kasus terpilih, sehingga belum dipetakan secara komputasional variabel laten yang mendorong MK bersikap aktivis atau menahan diri pada korpus putusan 2008–2024. Artikel ini berargumen terdapat algorithmic threshold implisit, kombinasi variabel tersembunyi (selisih suara, jenis pelanggaran, lokasi geografis, jenis pemilihan, dan komposisi majelis) yang secara statistik menentukan perilaku Mahkamah, terutama ketika MK mengesampingkan ambang batas Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 melalui doktrin pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan desain riset computational legal analysis (text mining), artikel ini merekonstruksi kerangka konseptual aktivisme yudisial dalam PHP-Kada, memetakan pola empirik putusan MK pada enam siklus pilkada (2010–2024), dan merumuskan hipotesis yang dapat diuji mengenai ambang batas implisit pemicu aktivisme. Analisis menunjukkan aktivisme MK bukan acak, melainkan terkait pelanggaran syarat pencalonan, kualitas alat bukti, dan konteks politik-elektoral wilayah tertentu. Artikel ini menawarkan kerangka metodologis baru bagi empirical legal studies di Indonesia.
Strategi Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Kampus di Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis Siti Nurhasanah Munawaroh; Seli Oktaviani; Nova Nova; Nunung Karlina; Hera Komara; Vina Nursafarina Gisni
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.987

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi implementasi pendidikan karakter berbasis budaya kampus di perguruan tinggi melalui systematic literature review (SLR) dengan pendekatan PRISMA. Lima pertanyaan penelitian dirumuskan: (1) Bagaimana strategi implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi? (2) Apa tipologi karakter yang dikembangkan pada mahasiswa? (3) Seberapa efektif strategi yang diterapkan? (4) Apa hambatan dan solusi implementasi? (5) Bagaimana pengaruh globalisasi dan Society 5.0 terhadap pendidikan karakter? Analisis dilakukan terhadap 100 artikel ilmiah (2011–2024) menggunakan coding dan sintesis tematik. Hasil menunjukkan bahwa service learning, integrasi kurikulum, dan hidden curriculum merupakan strategi dominan. Tipologi karakter utama meliputi integritas, tanggung jawab, empati, kemandirian, dan nasionalisme. Efektivitas strategi bergantung pada konsistensi implementasi dan kualitas budaya kampus. Hambatan utama mencakup kurangnya integrasi sistemik, inkonsistensi role model dosen, dan pengaruh globalisasi. Era Society 5.0 menuntut integrasi teknologi digital dengan nilai karakter lokal. Model konseptual holistik diusulkan untuk memperkuat implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi Indonesia.
Analisis Yuridis Peran Majelis Disiplin Profesi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Agustiawan Agustiawan; Rosalia Dika Agustanti
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.988

Abstract

Sengketa medis merupakan salah satu persoalan hukum yang semakin sering terjadi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas pelayanan kesehatan. Keberadaan Majelis Disiplin Profesi menjadi penting sebagai lembaga yang berperan dalam menilai dugaan pelanggaran disiplin tenaga kesehatan sebelum sengketa dibawa ke proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran Majelis Disiplin Profesi dalam penyelesaian sengketa medis di Indonesia serta mengkaji efektivitasnya dalam mendukung mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan penyelesaian sengketa medis. Majelis Disiplin Profesi memiliki peran penting sebagai bentuk penerapan prinsip primum remedium dalam sengketa medis melalui pemeriksaan disiplin profesi sebelum dilakukan proses litigasi. Keberadaan MDP mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih seimbang bagi pasien dan tenaga kesehatan karena pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar profesi dan standar pelayanan medis. Akan tetapi, pelaksanaan fungsi MDP masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan belum optimalnya pengaturan hubungan antara pemeriksaan disiplin profesi dan proses pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan integrasi sistem penyelesaian sengketa medis agar peran MDP dapat berjalan lebih efektif dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil, profesional, dan humanis.
Konsistensi Sikap KPPU Dalam Penerapan Pasal 15 Ayat (3) Huruf B Dan Pasal 19 Huruf A Dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Rachel Taramanda; Shidarta Shidarta
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.998

Abstract

KPPU memegang peranan krusial dalam mengeluarkan putusan strategis yang penting untuk mendorong persaingan usaha sehat dan mencegah praktik monopoli di Indonesia. Keputusan tersebut merupakan produk hukum dan wujud kepastian hukum dalam iklim persaingan usaha. Namun, dalam implementasinya muncul perbedaan dalam pelaksanaan wewenang KPPU, baik dalam menjatuhkan, menetapkan, dan melaksanakan keputusannya. Empat putusan yang telah diamati yaitu berkaitan dengan Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Konsistensi sikap KPPU terhadap beberapa kasus serupa sejatinya merupakan indikator kepastian hukum di mata pelaku usaha. Oleh karena itu, inkonsistensi tidak selalu bermakna negatif apabila terdapat alasan yang cukup dan dapat diterima untuk membenarkan perubahan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis kepustakaan, penelitian ini membahas alasan-alasan tersebut dengan membandingkan empat putusan KPPU mencakup kurun waktu sekitar sebelas tahun. Peneliti menemukan penyebab terjadinya yaitu terdapat dalam faktor undang-undang, penegak hukum, dan kebudayaan. Hal-hal tersebut memiliki dampak hukum yaitu jenis dan bobot sanksi yang dijatuhkan dalam hal ini terjadi perbedaan yang signifikan.
Legal Implications of Local Legal Products Formed Without a Problem Inventory List (DIM) Dinda Suryaningsih; Fauzi Syam; Arfa'i Arfa'i
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1017

Abstract

This research is motivated by problems within the local legislative system in Indonesia, where the Problem Inventory List (DIM), a crucial quality control instrument at the central level, loses its regulatory footing at the regional level. This study aims to analyze the institutionalization of DIM in lawmaking and the legal implications of its absence in drafting Local Regulations. Employing a normative juridical method with a statutory approach, the results indicate that at the central level, DIM is an imperative requirement regulated hierarchically (Law No. 12/2011, MD3 Law, and DPR RI Regulation No. 2/2020), where its absence automatically halts deliberations. Conversely, a regulatory vacuum exists at the regional level since Government Regulation No. 12/2018 and Minister of Home Affairs Regulation No. 80/2015 do not mandate it. Consequently, while its absence does not formally invalidate Local Regulations, methodologically it eliminates structural discipline during sessions. Implicatively, this absence triggers substantive issues like policy smuggling, redundant terminology, and fragile considerations clauses, leading to massive corrections by central ministries during evaluations and declining legislative functions within the Regional House of Representatives (DPRD).
Kajian Viktimologi dalam Perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim tentang Peranan dan Posisi Korban Pemerkosaan Rafi Nurzaki Fauzan; Anita Zulfiani
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1037

Abstract

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang masih cenderung belum berperspektif restoratif, sehingga pelindungan hukum dan pemulihan korban belum optimal. Tujuan penelitian adalah mengkaji posisi dan peranan korban dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim melalui perspektif viktimologi dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang - undangan, kasus, dan konseptual, serta analisis deduktif melalui silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dikategorikan sebagai biologically weak victims, socially weak victims, dan unrelated victims akibat ketimpangan relasi kuasa dan gender. Proses viktimisasi juga memenuhi unsur teori aktivitas rutin (motivated offenders, suitable target, dan absence of capable guardians) serta mencerminkan kekerasan berbasis gender. Penjeratan pasal dalam putusan dinilai telah sesuai, dan pemenuhan hak korban diwujudkan melalui pengabulan permohonan restitusi yang sesuai untuk mewujudkan pelindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, pendekatan viktimologi penting untuk mendorong pelindungan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban.
The Correlation Between Workload and Job Stress Among Employees of the Mentari Pagi Cooperative Tamara Chamdhanny; Laili Alfita
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1091

Abstract

This study aims to determine the relationship between workload and job stress among employees of the Mentari Pagi Cooperative. The population of this study was 220 employees from the head office and branch offices of the Mentari Pagi Cooperative, and the sample size was 220 employees. In this study, the researcher used a total sampling method. Data collection was conducted using a Likert scale model with two scales: workload and work stress. Based on the results of the product-moment correlation analysis, it can be seen that there is a positive and significant relationship between workload and job stress. This result is supported by a correlation coefficient of rxy = 0.748, yielding a significance of p = 0.000 < 0.05. The coefficient of determination (r2) of the relationship between the independent and dependent variables is r2 = 0.561. This indicates that workload contributes 56.1% to employee job stress. Based on the results of the mean test, it can be concluded that the workload among employees at the Mentari Pagi Cooperative is relatively high, as seen with a hypothetical mean of 30 and an empirical mean of 34.16. Furthermore, the normal curve for the work stress variable for employees at the Mentari Pagi Cooperative is classified as high, with a hypothetical value of 30 and an empirical value of 34.34. From the results of this data analysis, it can be concluded that the workload and work stress among employees at the Mentari Pagi Cooperative are classified as high.
Local Government Authority in Supervising Land Lease Agreements for Billboards to Ensure the Fulfillment of the Principle of Proportionality Mochamad Wahyu Novianto; Ari Purwadi; Desy Nurkristia Tejawati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1094

Abstract

A This article analyzes the intersection between public administrative authority and private autonomy regarding billboard land lease agreements in Surabaya. The purpose of this study is to examine the regulation of local government authority in supervising these agreements and to design an ideal supervisory framework that ensures the fulfillment of the principle of proportionality. Employing a normative legal methodology with statute, conceptual, case, and comparative approaches, this study evaluates the implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 70 of 2024 and relevant judicial precedents. The findings reveal a significant normative gap; current local government oversight remains strictly formalistic and restricted to administrative compliance, leaving substantial contractual imbalances and adhesive clauses unaddressed until they escalate into litigation. To resolve this, the study proposes an ideal, integrated supervisory construction that harmonizes public administrative law with private contract law. This framework incorporates a pre-licensing administrative review of minimum contractual standards, unified inter-agency coordination, and non-binding balanced guidelines. Ultimately, this preventive approach effectively safeguards the public interest, ensures legal certainty, and protects the contractual equilibrium for all stakeholders without undermining the principle of freedom of contract.
The Evolution of Masculine Vulnerability in Selected Lyrics of Rich Brian (2017-2025) Aurelia Sitanggang; Irma Rahmawati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1095

Abstract

This article examines the development of masculine vulnerability in selected lyrics by Rich Brian from 2017 to 2025. This study is based on the difference between the concept of hegemonic masculinity, which positions men as strong, rational, confident, and able to control their emotions, and the development of contemporary hip-hop, which increasingly provides space for men to express emotional experiences such as pain, anxiety, self-doubt, and self-reflection. This study uses a qualitative descriptive method with a thematic analysis approach to examine four Rich Brian songs, namely Glow Like Dat, Kids, New Tooth, and She. The findings show that masculine vulnerability in Rich Brian’s lyrics is represented through various emotional experiences, including emotional wounds, anxiety, inner conflict, personal struggles, emotional openness, and self-reflection. The study also finds that these lyrics do not completely reject the concept of hegemonic masculinity because elements such as ambition, achievement, self-confidence, and resilience are still presented. However, these elements are combined with emotional experiences and psychological pressures experienced by men. Therefore, this article demonstrates that Rich Brian’s lyrics portray masculinity as a dynamic, flexible, and continuously evolving identity in contemporary hip-hop, where strength and vulnerability can exist together.
Keabsahan Perjanjian Dalam Sistem Multi Level Marketing PT Avail Elok Indonesia Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata Dyah Siti Nuraini; Suwardi Suwardi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1102

Abstract

Perjanjian keanggotaan dalam sistem Multi Level Marketing merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum antara perusahaan dan distributor yang melahirkan hak serta kewajiban bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi dan keabsahan perjanjian keanggotaan distributor PT Avail Elok Indonesia berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, Formulir Permohonan Anggota Baru, dokumen Peraturan & Prosedur PT Avail Elok Indonesia, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara PT Avail Elok Indonesia dan distributor dibentuk melalui perjanjian baku yang memuat identitas calon distributor, data sponsor dan upline, pernyataan persetujuan, masa keanggotaan, biaya pendaftaran, kewajiban pembelian, tanggung jawab, larangan, dan pembatasan aktivitas distributor. Distributor ditempatkan sebagai pihak mandiri dalam hubungan kedistributoran atau kemitraan pemasaran, tetapi tetap tunduk pada kode etik, program pemasaran, dan kebijakan perusahaan. Secara formal, perjanjian tersebut telah memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keabsahan secara substansial tetap bergantung pada transparansi klausul, pemahaman distributor, kejelasan produk, struktur komisi, kewajaran kewajiban pembelian, serta sumber utama keuntungan. Perjanjian dapat dinilai sah dan mengikat apabila kegiatan usaha bertumpu pada penjualan produk nyata dan sistem komisi yang transparan. Sebaliknya, apabila keuntungan lebih dominan berasal dari perekrutan anggota atau kewajiban pembelian yang tidak wajar, unsur objek tertentu dan causa yang halal dapat dipersoalkan.

Page 30 of 32 | Total Record : 319

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 8 (2026): August Vol 5 No 7 (2026): July Vol 5 No 6 (2026): June Vol 5 No 5 (2026): Mei Vol 5 No 4 (2026): April Vol 5 No 3 (2026): March Vol 5 No 2 (2026): February Vol 5 No 1 (2026): January Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue