cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 319 Documents
 28   29   30   31   32 
Konstruksi Hukum Rahasia Dagang Berbasis Tacit Knowledge di Tengah Mobilitas Barista Coffee Shop Sy. Muhammad Ikhsan; Alifah Nur Fitriana Naridha; David Banjarnahor; Auliya Rochman; Tengku Andrias Prayudha
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1110

Abstract

Pertumbuhan coffee shop di Kota Pontianak yang telah mencapai lebih dari seribu unit usaha mendorong tingginya mobilitas barista antarkedai kopi, sebuah fenomena yang berpotensi menimbulkan sengketa rahasia dagang atas resep, teknik racikan, dan standar operasional prosedur yang bersifat tidak terdokumentasi (tacit knowledge). Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tacit knowledge dalam rezim rahasia dagang Indonesia serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal untuk melindunginya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang secara normatif telah mengakomodasi informasi tidak terdokumentasi sepanjang memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya menjaga kerahasiaan, namun penerapannya pada UMKM coffee shop menghadapi kendala pembuktian karena minimnya dokumentasi tertulis dan ketiadaan perjanjian kerahasiaan formal. Perbandingan dengan Trade Secrets Directive Uni Eropa dan Defend Trade Secrets Act Amerika Serikat menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan rahasia dagang dan mobilitas tenaga kerja. Artikel ini merekomendasikan penguatan klausul kerahasiaan yang proporsional serta dokumentasi minimal bagi pelaku UMKM coffee shop.
Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Naavi Emal Maaliki
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1114

Abstract

Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan nasional, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), kedua negara memiliki perbedaan dalam formulasi kebijakan hukum pidana serta pengaturan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan tindak pidana korupsi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694), serta merumuskan arah kebijakan hukum pidana yang dapat diadopsi Indonesia berdasarkan keunggulan regulasi Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang dianalisis melalui bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan dalam mengkriminalisasi tindak pidana korupsi serta membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi. Namun, Malaysia lebih progresif dalam mengadopsi beberapa ketentuan UNCAC, terutama terkait pengaturan penyuapan di sektor swasta, pertanggungjawaban korporasi, dan formulasi pidana denda yang lebih adaptif. Sebaliknya, Indonesia memiliki keunggulan pada aspek kelembagaan melalui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencakup penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan serta keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana di Indonesia perlu diarahkan pada penyempurnaan substansi hukum dengan mengadopsi pengaturan yang lebih komprehensif tanpa mengurangi efektivitas sistem kelembagaan yang telah ada
Kejahatan Cyberstalking Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Aswindari Harahap; Rahmayanti Rahmayanti; Suci Ramadani; Bambang Agus Pariyono; Bima Lumbanbatu
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1135

Abstract

Pesatnya perkembangan konektivitas digital di Indonesia telah diikuti dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya adalah cyberstalking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum cyberstalking dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyberstalking dalam kerangka peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur cyberstalking sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga penegakan hukumnya masih didasarkan pada kombinasi beberapa ketentuan, terutama Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 29, dan Pasal 26 Undang-Undang ITE, serta ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta pembuktian yang didukung oleh alat bukti elektronik sebagai instrumen utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan yang berlaku telah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dibandingkan pengaturan sebelumnya, masih terdapat kekosongan norma karena karakter cyberstalking yang bersifat berulang dan sistematis belum diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.
Analisis Risiko Kredit pada Periode Pasca Pandemi COVID-19: Terhadap Stabilitas Bank Umum di Indonesia dengan Analisis Data Panel Dinamis Bambang Fitrianto; Rudi Tiono; Fitri Ana Sitompul; Riyanto Riyanto; Endang Surya
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1136

Abstract

Ketahanan bank umum di Indonesia tentunya menghadapi risiko kredit pada periode ketidakpastian ekonomi. Risiko kredit seringkali diukur melalui rasio Non-Performing Loan (NPL) sedangkan faktor internal bank diwakili oleh Loan to Deposit Ratio (LDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Posisi Devisa Neto (PDN). Faktor eksternal diwakili oleh inflasi dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Risiko kredit merupakan risiko yang paling dominan dalam kegiatan usaha perbankan. Pada era pasca pandemi COVID-19 dengan menggunakan pendekatan dynamic panel data, Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan signifikan terhadap sektor perbankan melalui peningkatan risiko kredit akibat perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan kemampuan bayar debitur, dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi meskipun pemerintah dan otoritas perbankan telah menerapkan berbagai kebijakan restrukturisasi kredit untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan risiko kreditdan penguatan permodalan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas bank pada periode pasca pandemi.
Dampak Penggunaan Virtual Account terhadap Transparansi Dana JKN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Widya Rahayu
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1137

Abstract

Penggunaan virtual account (VA) dalam sistem pembayaran dana kapitasi dan nonkapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) merupakan inovasi dalam tata kelola keuangan yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi virtual account terhadap transparansi pengelolaan dana JKN di FKTP, yang meliputi keterbukaan informasi keuangan, akurasi rekonsiliasi data, akuntabilitas penyaluran dana, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed methods) dengan desain sequential explanatory, yang dilaksanakan pada puskesmas dan klinik pratama mitra BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 156 pengelola keuangan FKTP, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 18 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi virtual account secara signifikan meningkatkan transparansi penyaluran dana melalui kemampuan pelacakan transaksi secara real-time yang sebelumnya tidak tersedia. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi digital sumber daya manusia (58,3%), gangguan konektivitas jaringan (41,7%), serta ketidaksesuaian data antara sistem informasi BPJS Kesehatan dan sistem administrasi FKTP (34,6%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan virtual account mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana JKN, tetapi optimalisasinya memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta harmonisasi sistem informasi antarlembaga.
Diplomasi Two-State Solution dan Jaminan Keamanan Israel: Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Presiden Prabowo Subianto Golda Naya Puri
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1138

Abstract

Artikel ini adalah kajian literatur (literature review) yang secara sistematis memetakan, menganalisis, dan mensintesis literatur yang ada mengenai arah diplomasi Indonesia terkait solusi dua negara (two-state solution) dalam konflik Israel-Palestina pada era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dibatasi sejak pelantikannya pada Oktober 2024 hingga sebelum penandatanganan Piagam Board of Peace (BoP) pada 22 Januari 2026. Kajian ini tidak menghasilkan data primer, melainkan mensintesis debat akademis dan kebijakan yang telah ada untuk mengidentifikasi pola, pertentangan, dan gap atau kesenjangan dalam literatur. Menggunakan tiga kerangka teoritis secara integratif: (1) konstruktivisme (Wendt; Finnemore) untuk menganalisis bagaimana identitas dan norma membentuk kebijakan luar negeri Indonesia; (2) konsep norm entrepreneur dan norm life cycle (Finnemore & Sikkink) untuk memetakan peran Indonesia dalam proses difusi norma two-state solution di level internasional; serta (3) teori two-level game–intermestic (Putnam; Manning) untuk menguraikan tekanan ganda domestik-internasional yang mempengaruhi formulasi kebijakan. Review literatur menunjukkan tiga temuan utama: pertama, di bawah Prabowo terjadi pergeseran dari norm entrepreneurship berbasis legitimasi moral menuju engaged pragmatism keterlibatan aktif berbasis kalkulasi strategis. Kedua, win-set domestik Indonesia menyempit ketika pemerintah menempuh pendekatan yang lebih pragmatis dan ketiga, keputusan bergabung dengan BoP merepresentasikan titik kritis di mana tekanan intermestic mencapai puncaknya, menandai pergeseran kualitatif dalam bentuk diplomatik Indonesia yang menjadi batas penelitian ini.
Specialized Health Courts for National Health Insurance Disputes in Indonesia Siradj Okta; Dedy Yudhistira; Nugroho Adipradana; Fachrudin Sembiring; Kris Tumbel
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1143

Abstract

Indonesia's National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN) has integrated healthcare financing and administration into a single national system, yet the institutions responsible for resolving healthcare disputes remain divided across multiple jurisdictions. This institutional divergence has become increasingly significant as healthcare disputes now extend beyond medical negligence and insurance reimbursement to encompass administrative decision-making, contractual relationships, professional accountability, and the constitutional right to health. This article examines whether Indonesia's existing judicial framework remains capable of adjudicating disputes generated by an integrated healthcare system. It first analyses the legal characteristics of disputes arising under JKN and the fragmentation of their resolution across existing institutions. It then evaluates the institutional limitations of the current framework through doctrinal and comparative legal analysis. The article argues that the principal challenge lies not in the absence of legal remedies but in the allocation of adjudicatory jurisdiction. Although existing institutions perform legitimate statutory functions, no single forum possesses the institutional capacity to resolve the interconnected legal and technical issues presented by contemporary healthcare disputes. It concludes that a specialized health court represents a constitutionally compatible institutional response to the evolving demands of Indonesia's healthcare governance and access to justice.
Coping Stres Ditinjau dari Kepribadian Introvert dan Ekstrovert Pada Pemakai Narkoba (Residen) di LRPPN Bhayangkara Indonesia Medan Sarah Atikah; Laili Alfita
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan coping stres ditinjau dari kepribadian introvert dan ekstrovert pada pemakai narkoba (residen) di LRPPN Bhayangkara Indonesia Medan. Coping stres merupakan upaya individu untuk mengatasi tuntutan internal maupun eksternal yang dianggap membebani atau melebihi kemampuan yang dimiliki. Perbedaan karakteristik kepribadian diduga memengaruhi kemampuan individu dalam menghadapi stres selama menjalani proses rehabilitasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh residen pemakai narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di LRPPN Bhayangkara Indonesia Medan. Sampel penelitian berjumlah 67 orang yang diperoleh dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala coping stres yang terdiri dari 32 aitem. Data dianalisis menggunakan uji Independent Sample t-Test dengan bantuan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan coping stres antara residen yang memiliki kepribadian introvert dan residen yang memiliki kepribadian ekstrovert. Hasil analisis diperoleh nilai t = -3,621 dengan nilai signifikansi p = 0,001 (p < 0,05). Dengan demikian hipotesis penelitian diterima. Residen yang memiliki kepribadian ekstrovert menunjukkan tingkat coping stres yang lebih tinggi dibandingkan residen yang memiliki kepribadian introvert. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik kepribadian berperan dalam menentukan kemampuan individu dalam menghadapi dan mengelola stres selama proses rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan coping stres ditinjau dari kepribadian introvert dan ekstrovert pada pemakai narkoba (residen) di LRPPN Bhayangkara Indonesia Medan, dimana residen dengan kepribadian ekstrovert memiliki coping stres yang lebih baik dibandingkan residen dengan kepribadian introvert.
Peran Artificial Intelligence (AI) dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja: Literature Review Audilia Agatha
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1145

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja di berbagai sektor. Namun, kajian yang secara komprehensif mensintesis peran AI terhadap produktivitas kerja lintas sektor masih terbatas, terutama dalam konteks Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penerapan AI, menganalisis manfaatnya terhadap produktivitas kerja, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan kerangka PRISMA, melibatkan sembilan artikel yang diterbitkan pada rentang tahun 2023–2025 dari berbagai sektor pekerjaan di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis tematik induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI hadir dalam tiga bentuk utama yaitu AI generatif, asisten personal/otomatisasi administratif, dan AI berbasis machine learning untuk tugas teknis. Manfaat yang paling konsisten ditemukan adalah efisiensi waktu melalui otomatisasi tugas rutin yang membebaskan pekerja untuk fokus pada tugas lebih kompleks. Efektivitas penerapan AI sangat dipengaruhi oleh dukungan manajemen, pelatihan, infrastruktur, dan budaya organisasi yang kolaboratif. Tantangan utama meliputi kesenjangan literasi digital, kekhawatiran penggantian pekerjaan, serta isu etika dan privasi data. Disimpulkan bahwa AI memberikan dampak positif terhadap produktivitas kerja, namun dampak optimal baru tercapai ketika didukung oleh ekosistem organisasi yang memadai.
Penyelesaian Hukum Atas Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Petalangan di Kabupaten Pelalawan Erlina Erlina; Felly Faradina; Zulherman Idris; Keysa Arifa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 7 (2026): July
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i7.1147

Abstract

Masyarakat Adat Petalangan merupakan sebuah kelompok masyarakat yang hidup tumbuh berkembang diwilayah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Masyarakat Adat Petalangan dan hak ulayatnya telah mendapat pengaturan secara hukum adat, konstitusi dan perundang-undangan lainnya. Walaupun Negara telah memberikan pengakuan pada Masyarakat Hukum Adat dalam berbagai sumber peraturan hukum. Namun faktual dimasyarakat tidak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sering kali Masyarakat Hukum Adat dan Hak ulayatnya mendapat perlakuan yang tidak adil jika bersinggungan dengan status atau sengketa kepemilikan serta kepentingan perusahaan dan Negara. Terlebih lagi pada objek tanah ulayat didalilkan sebagai sebuah objek hak yang diatasnya sudah terbit alas hak atas tanah dalam kewenangan BPN/Kantor Pertanahan dan konsesi atau perizinan dengan alasan kawasan hutan yang kewenangan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Permasalahan tersebut menimbulkan sengketa atas pemanfaatan tanah ulayat masyarakat adat petalangan hingga saat ini yang terimplikasi pada penyelesaian hukum. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan konflik serta upaya penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan tanah ulayat Masyarakat Adat Petalangan. Metode penelitian ini adalah hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menggunakan data lapangan sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat secara nyata, bukan hanya berdasarkan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan.

Page 31 of 32 | Total Record : 319

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 8 (2026): August Vol 5 No 7 (2026): July Vol 5 No 6 (2026): June Vol 5 No 5 (2026): Mei Vol 5 No 4 (2026): April Vol 5 No 3 (2026): March Vol 5 No 2 (2026): February Vol 5 No 1 (2026): January Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue