cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 290 Documents
 25   26   27   28   29 
Peran Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Pekan Seruway Aceh Tamiang Meta Suriyani; Maulana Auzani
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1001

Abstract

Fungsi Majelis Duduk Setikar Kampung (MDS) adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Namun aspirasi masyarakat tentang permasalahan sampah berserakan yang mengganggu masyarakat, jalan desa yang rusak dan sengketa/perselisihan masyarakat belum ditindak lanjuti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran MDSK dalam menampung dan menayalurkan aspirasi masyarakat dan untuk mengetahui upaya penguatan peran MDSK dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melihat, dan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat. Peran MDSK adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung secara demokratis, memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Pekan Seruway untuk menyelesaikan permasalahan sampah berserakan yang mengganggu masyarakat, dan jalan desa yang rusak dengan cara melakukan pembentukan qanun kampung/aturan desa bersama datok/kepala desa, berkoordinasi dengan kepala desa dan pemerintah daerah dalam hal pembangunan desa. Upaya penguatan peran MDSK, harus memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku salah satunya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan agar MDSK memahami peran sesuai fungsinya.
Literature Review Bride Trafficking Dan Kerentanan Perempuan Indonesia: Ancaman Kemanusiaan dan Kejahatan Berbasis Gender Mo Khairul Shihab Syulfi
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1010

Abstract

Bride trafficking merupakan bentuk kejahatan transnasional yang berkembang melalui perdagangan manusia dengan modus pernikahan dan menjadikan perempuan sebagai objek eksploitasi. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan perdagangan manusia tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan gender dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena bride trafficking dan kerentanan perempuan dalam perspektif human security, gender based violence, dan liberalisme-institusional. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian sumber relevan. Hasil review menunjukan bahwa kerentanan perempuan dalam praktik bride trafficking dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, hingga lemahnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan. Hal ini menyebabkan bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Selain itu, bride trafficking juga menjadi ancaman terhadap keamanan manusia karena menghilangkan kebebasan, keamanan personal, dan hak asasi perempuan. Sehingga, diperlukan penguatan kerja sama internasional, perlindungan hukum, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan budaya patriarki guna mencegah dan mengatasi praktik bride trafficking.
Penyelesaian Kasus Penistaan Kepercayaan Mappurondo Dalam Perspektif Hukum Adat di Wilayah Pitu Ulunna Salu Alvin Alvin; Sunardi Purwanda; Kairuddin Karim; Ardiyanti Aris; Wiwin Wiwin
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1043

Abstract

Artikel ini menganalisis penyelesaian kasus penistaan Kepercayaan Mappurondo dalam perspektif hukum adat di wilaya pitu ulunna salu kabupaten mamasa. Tujuan dari artikenal ini adalah untuk mengetahui proses yang dilakukan masyarakat adat di wilayah pitu ulunna salu dalam menyelesaikan kasus penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo dan untuk mengetahui sanksi dari masyarakat adat dipitu ulunna salu kepada pelaku penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo. Dilapangan ditemukan bahwa masyarakat adat di wilaya pitu ulunna salu kabupaten mamasa memiliki adat yang dikenal sebagai ada’ mappurondo, adat ini memiliki prinsip ketika menghadapi sebuah kasus/masalah yaitu prinsip ada’ tubo. Prinsip ini berisi tentang tatacara penyelesaian dan penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Arti dari ada’ tubo adalah semakin besar pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan diusahakan agar diperkecil. Penyelesaiannya cepat, sederhana dan biaya ringan kemudian sanksinya diharapkan adil untuk korban dan meringankan bagi pelaku. sebagai fenomena terbaru yang terjadi dimasyarakat, penelitian ini akan menarik dikaji untuk mengetahui bagaimana proses penyelesain kasus penistaan Kepercayaan Mappurondo kemudian sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku.
Analisis Dampak Penerjunan Praja IPDN Terhadap Ketahanan Kesehatan dan Sanitasi Dalam Pemulihan Pasca Bencana Banjir: (Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang Indonesia) Ferdi Ramadhansyah; Rhesas Shalatan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1077

Abstract

Banjir merupakan bencana yang seringkali menimpa Indonesia, salah satunya adalah kasus bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang dalam beberapa bulan terakhir. Kajian ini bertujuan menganalisis dampak penerjunan Praja IPDN terhadap ketahanan kesehatan masyarakat dan ketahanan sanitasi dalam rehabilitasi pascabanjir di Aceh Tamiang. Kajian ini menerapkan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui observasi lapangan, identifikasi permasalahan, pelaksanaan intervensi, dan evaluasi. Artikel ini menunjukkan bahwa keterlibatan Praja IPDN mempercepat pembersihan fasilitas umum, drainase, permukiman, dan perkantoran, sehingga mendukung pemulihan layanan publik, menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta mempercepat pemulihan sanitasi. Namun, kontribusi tersebut bersifat sebagai katalisator pemulihan jangka pendek sehingga memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pendampingan teknis, dan partisipasi masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerjunan Praja IPDN berkontribusi positif terhadap penguatan ketahanan kesehatan dan sanitasi pascabanjir.
Corporate Compliance Program dan Mitigasi Pemidanaan Korporasi Kajian Literatur atas Perkembangan Hukum Pidana Korporasi Modern Feri Satria Wicaksana Effendy; Ni’ma Ulinihayati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1093

Abstract

Perkembangan hukum pidana korporasi menunjukkan peningkatan perhatian terhadap peran Corporate Compliance Program (CCP) dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan korporasi. Dalam berbagai yurisdiksi, CCP tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen tata kelola perusahaan, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi. Namun demikian, sistem hukum Indonesia belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan CCP sebagai dasar mitigasi pemidanaan korporasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan konsep CCP dalam literatur hukum pidana korporasi, mengkaji hubungan antara CCP dan mitigasi pemidanaan korporasi, serta mengidentifikasi tren pengembangan model compliance-based mitigation dalam berbagai yurisdiksi. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan sintesis tematik terhadap artikel ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang membahas corporate compliance dan corporate criminal liability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CCP telah berkembang dari instrumen corporate governance menjadi indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesalahan korporasi dan efektivitas pencegahan pelanggaran hukum. Berbagai yurisdiksi mengintegrasikan CCP ke dalam sistem pemidanaan melalui mekanisme pengurangan sanksi, adequate procedures, dan Deferred Prosecution Agreements. Hasil sintesis juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman pasca-pelanggaran menuju pendekatan yang menempatkan kualitas tata kelola dan efektivitas sistem kepatuhan sebagai bagian dari penilaian kesalahan korporasi. Temuan ini menunjukkan bahwa compliance-based mitigation berkembang sebagai salah satu arah utama pembaruan hukum pidana korporasi yang lebih proporsional, preventif, dan berorientasi pada perbaikan tata kelola korporasi.
Green Constitution dan Blue Constitution dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Devi Yulida; Fakhrana Nabila Atiqawati
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1096

Abstract

Konstitusi tidak lagi dipahami sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara, tetapi telah berkembang menjadi landasan dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perkembangan tersebut melahirkan konsep Green Constitution dan Blue Constitution yang menempatkan perlindungan lingkungan, baik yang ada di darat, maupun di laut, sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Green Constitution dan Blue Constitution dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditinjau dari perkembangan konstitusionalisme modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Green Constitution telah memiliki landasan konstitusional melalui pengakuan hak atas lingkungan hidup, pengaturan mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, serta prinsip pembangunan berkelanjutan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu, Blue Constitution juga memiliki dasar konstitusional melalui pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan, meskipun pengaturannya masih bersifat implisit dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Green Constitution dan Blue Constitution perlu dipahami sebagai satu kesatuan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui penafsiran konstitusi yang sistematis dan progresif guna memperkuat perlindungan lingkungan hidup, serta pelaksanaan tanggung jawab konstitusional negara.
Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi oleh Bidan Sebagai Amanat Konstitusi Sri Wahyu Aritonang; Adry Syah Putra; Bunga Indah Situmeang
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1099

Abstract

Pemenuhan hak kesehatan reproduksi merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks tersebut, bidan memiliki peran yang strategis dan esensial sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan dalam menjamin akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan berkeadilan, terutama bagi perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis sejauh mana kontribusi bidan dalam mewujudkan amanat konstitusi terkait pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bidan secara hukum dan profesional berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan reproduksi secara komprehensif, meliputi pelayanan antenatal, persalinan, pascapersalinan, dan keluarga berencana, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas dan pemerataan distribusi bidan, serta penguatan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi secara efektif dan berkeadilan di Indonesia.
Pendampingan Anak, Guru, dan Orangtua Dalam Membangun Budaya Anti Kekerasan di Lingkungan PAUD Ruspiana Hutagaol; Fourmey Rindu Marito; Raden Syahid Carmelia Ulina Samosir; Adry Syah Putra; Indah Chairani Saragih
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1104

Abstract

Kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pada lingkungan pendidikan anak usia dini. Praktik kekerasan, baik dalam bentuk fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran, dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak, termasuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral. Upaya pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan hanya oleh sekolah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif guru, orang tua, serta anak sebagai subjek utama pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru, orang tua, dan anak dalam membangun budaya anti kekerasan di lingkungan PAUD melalui kegiatan edukasi, pendampingan, parenting, dan pembelajaran partisipatif. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui tahap identifikasi kebutuhan, penyuluhan, pelatihan, praktik pembelajaran, pendampingan, serta evaluasi. Sasaran kegiatan terdiri atas guru, orang tua, dan peserta didik pada salah satu lembaga PAUD. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak, disiplin positif, komunikasi yang menghargai anak, serta pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Guru mulai menerapkan strategi pembelajaran tanpa kekerasan, sementara orang tua menunjukkan perubahan dalam pola komunikasi dan pengasuhan di rumah. Pendampingan yang melibatkan seluruh warga sekolah terbukti mampu memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya anti kekerasan yang berkelanjutan di lingkungan PAUD.
An Islamic Law-Based Curriculum Model for Islamic Religious Education: Promoting the Development of Law-Abiding Character Muhammad Faisal Azmi; Andi Khadafi; Ismail Ismail; Sulaiman Sulaiman; A. Muthallib
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1106

Abstract

This study examines the development of an Islamic law-based curriculum model in Islamic Religious Education as an effort to strengthen students’ law-abiding character in contemporary educational settings. The research addresses the growing concern over moral degradation, disciplinary violations, and weak legal awareness among students, which indicate the need for a more integrative educational approach grounded in Islamic values and legal principles. The purpose of this study is to formulate a curriculum model that integrates the principles of Islamic law into learning objectives, instructional materials, teaching strategies, and character assessment. This study employs a qualitative approach using literature review and conceptual analysis of Islamic educational theories, curriculum studies, and Islamic legal sources. The findings reveal that the integration of Islamic legal values within Islamic Religious Education contributes significantly to the development of students’ discipline, responsibility, justice, obedience to rules, and social ethics. Furthermore, the proposed curriculum model encourages the internalization of legal consciousness through contextual and value-oriented learning processes. Therefore, the curriculum model is expected to serve as an alternative framework for strengthening character education in Islamic educational institutions.
Peran Guru Paud dan PGSD Dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Hukum Melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPS Ruspiana Hutagaol; Indah Chairani Saragih; Tulus Januardi Tua Panjaitan; Rinto Wardana
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1113

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum melalui pembelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Nilai-nilai hukum, seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan, diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui kegiatan bercerita, diskusi, menulis, serta pengalaman sosial yang kontekstual. Guru berperan sebagai teladan, fasilitator, dan pembimbing moral dengan menerapkan berbagai strategi, seperti pembiasaan, keteladanan, dan penguatan karakter untuk mendukung proses internalisasi nilai. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai hukum dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPS berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran hukum sejak dini, perilaku positif, serta sikap menghormati norma-norma sosial. Dengan demikian, pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan karakter diharapkan mampu membentuk peserta didik yang bertanggung jawab, berintegritas, dan taat hukum.

Page 29 of 29 | Total Record : 290

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 6 (2026): June Vol 5 No 5 (2026): Mei Vol 5 No 4 (2026): April Vol 5 No 3 (2026): March Vol 5 No 2 (2026): February Vol 5 No 1 (2026): January Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue