cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Medan, Indonesia.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus Journal of Academic Literature Review
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : 28294262     EISSN : 28293827     DOI : https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Art, Social, Engineering,
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other
Locus Journal of Academic Literature Review is a single-blind, double-blind, peer-reviewed, open-access national and international journal dedicated to the promotion of research in multidisciplinary areas. Articles in this publication can be written in English and Bahasa Indonesia. The Journal is published monthly in the online and print versions. This journal serves as a learning medium for research development and studies from various disciplines. This media will be a means of exchanging research findings and scientific study ideas. It means the Locus Journal of Academic Literature Review provides rapid publication of articles in all areas of research.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 290 Documents
 25   26   27   28   29 
Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Papua Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Agus Pariyono; Suci Ramadani; Sumarno Sumarno; Alfonso Pahala Manihuruk; Doni Sabdan Tanjung
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.1014

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia. Papua merupakan wilayah yang menghadapi tantangan keamanan kompleks akibat gangguan bersenjata, kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta hambatan pembangunan yang berdampak pada stabilitas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kebijakan keamanan nasional. Implementasinya dilakukan melalui penegakan hukum, pengamanan wilayah rawan, koordinasi antar lembaga, serta program deradikalisasi dan pembangunan sosial. Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dinamika sosial lokal, dan belum meratanya rasa aman masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan melindungi hak hidup dan rasa aman, tetapi tetap memerlukan pengawasan agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan due process of law. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang tegas, manusiawi, dan berkelanjutan.
Analisis Penggunaan QRIS terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa serta Dampaknya bagi Pendapatan UMKM di Kota Pontianak Naufal Raki Pratama; Fadhil Rasya Muhammad; Nurlitasari Nurlitasari
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.954

Abstract

Penelitian ini mengkaji penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di antara mahasiswa di Kota Pontianak serta dampaknya terhadap perilaku konsumsi dan pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur dan purposive sampling, penelitian ini melibatkan mahasiswa dan pelaku UMKM sebagai informan. Analisis data dilakukan melalui model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Temuan menunjukkan bahwa QRIS diterima luas oleh mahasiswa karena kemudahan dan kecepatan transaksi sesuai prinsip Technology Acceptance Model. Kemudahan bertransaksi mendorong peningkatan frekuensi belanja mahasiswa dan munculnya perilaku impulsif buying akibat berkurangnya hambatan psikologis. Bagi UMKM, adopsi QRIS berdampak positif terhadap peningkatan volume transaksi dan pendapatan, meski tidak merata. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakstabilan jaringan dan kurangnya literasi digital. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan digital mahasiswa, optimalisasi strategi pemasaran digital UMKM, serta perluasan infrastruktur jaringan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Bagi Polisi yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polda Bengkulu Richardo Antolin; Marlinah Marlinah; Addy Chandra
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.959

Abstract

Bantuan hukum merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu legal aid yang berarti bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu, dan legal assistance yang mencakup bantuan hukum baik secara gratis maupun berbayar. Keberadaan bantuan hukum sangat penting karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Penelitian ini membahas pelaksanaan Perkap Polri Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian bantuan hukum oleh Polri bagi anggota yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polda Bengkulu, serta hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan data lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perkap tersebut telah berjalan sesuai ketentuan, di mana anggota Polri yang terlibat KDRT wajib melapor dan mendapatkan pendampingan dari Bidkum, namun pelaksanaannya masih terhambat karena korban, yaitu istri, tidak melapor sehingga kasus tidak dapat diproses.
Upaya Penanggulangan Pengrusakan Hutan Ilegal Loging di Polres Rejang Lebong M. Gilang Prayuda; Laily Ratna; Addy Candra
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.960

Abstract

Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan global, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi serta keseimbangan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu upaya penanggulangan pengrusakan hutan melalui illegal logging di Polres Rejang Lebong serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengurangi faktor penyebabnya, serta tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan secara sistematis guna menjawab permasalahan yang diteliti.
Analisis Adopsi Sistem Pembayaran Digital QRIS dan Implikasinya terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan UMKM di Kawasan Kuliner Jalan Gajah Mada Kota Pontianak Elnissi Meyda Fau; Shofi Nabila; Shalsa Billa
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.963

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adopsi sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta implikasinya terhadap efisiensi pengelolaan keuangan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan kuliner Jalan Gajah Mada Kota Pontianak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS telah diadopsi secara luas sejak tahun 2022–2023 dan memberikan kemudahan dalam proses transaksi yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Selain itu, penggunaan QRIS berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui pencatatan transaksi yang lebih sistematis, akurat, dan transparan. Dampak lain yang ditemukan adalah peningkatan jumlah pelanggan serta potensi pendapatan usaha akibat kemudahan transaksi non-tunai. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti gangguan jaringan, keterbatasan pemahaman teknologi, dan pemanfaatan fitur QRIS yang belum optimal. Secara keseluruhan, QRIS memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan pengelolaan keuangan UMKM, namun optimalisasi pemanfaatannya memerlukan peningkatan literasi digital dan keuangan bagi pelaku usaha.
Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Disabilitas Mental Pasca Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Ni Kadek Mudita Sari; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.946

Abstract

Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 telah mengubah sistem pembuktian dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyandang disabilitas mental. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan kedudukan visum et repertum psikiatrikum dalam sistem pembuktian serta implikasinya terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana bertingkat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan alat bukti, pengakuan tegas terhadap keterangan ahli, dan fleksibilitas pembuktian memperkuat posisi visum et repertum psikiatrikum dalam proses peradilan. Penguatan tersebut sejalan dengan perubahan sistem pertanggungjawaban pidana yang membedakan antara pengurangan pidana dan pembebasan dari pidana berdasarkan tingkat disabilitas mental pelaku. Reformasi hukum ini mewujudkan kerangka hukum yang lebih komprehensif, proporsional, dan manusiawi serta berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.
Kekerasan Anak di Tempat Penitipan Anak sebagai Patologi Sosial: Analisis Sosiologi Anak terhadap Disfungsi Lembaga Pengasuhan Deska Fitriyani; Suci Wahyu Fajriani; Mallia Hartani; Kurnia Asni Sari; Lisya Septiani Putri
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.968

Abstract

Artikel ini membahas kekerasan anak di Taman Penitipan Anak (TPA) atau daycare sebagai bentuk patologi sosial institusional. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen kualitatif. Data bersumber dari artikel ilmiah, regulasi, dokumen kebijakan, laporan lembaga perlindungan anak, serta pemberitaan media kredibel yang dianalisis melalui analisis isi dan analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekerasan di daycare tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individual pengasuh, tetapi sebagai gejala disfungsi institusi pengasuhan dalam menjalankan fungsi protektif, afektif, edukatif, dan kontrol sosial. Kekerasan tersebut berkaitan dengan relasi kuasa dewasa-anak, rendahnya kapasitas caregiver, lemahnya supervisi, tidak jelasnya mekanisme pelaporan, serta normalisasi kekerasan dalam budaya pengasuhan. Perspektif sosiologi anak menegaskan bahwa anak merupakan subjek sosial yang memiliki pengalaman, ekspresi, suara, dan hak untuk diakui. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan di daycare memerlukan pembenahan kelembagaan melalui penguatan kapasitas pengasuh, SOP perlindungan anak, mekanisme pengaduan, pengawasan kolaboratif, keterlibatan orang tua, dan akuntabilitas lembaga. Kata kunci: Kekerasan anak, lembaga pengasuhan, patologi sosial, sosiologi anak, tempat penitipan anak (TPA)
Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Bea dan Cukai Parepare Dermawan Tamir; Sunardi Purwanda; Muhammad Darwis
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.985

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Bea dan Cukai Parepare serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Tindak pidana cukai hasil tembakau merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada kerugian negara, persaingan usaha tidak sehat, serta melemahnya pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan proses penegakan hukum di lingkungan Kantor Bea dan Cukai Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta adanya modus operandi pelaku yang semakin berkembang dalam mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu. Selain itu, koordinasi antarinstansi dalam proses pengawasan dan penindakan masih menghadapi berbagai hambatan teknis. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Parepare meliputi peningkatan pengawasan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, penguatan kerja sama lintas instansi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai hasil tembakau memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antarinstansi guna menekan peredaran rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai.
Menjembatani "Normative Digital Gap": Relevansi Teori Hukum Responsif dalam Pembaruan Hukum Perikatan Indonesia Hendri Dwitanto; M. Irfan Islami Rambe; Mustika Putra Rokan
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.989

Abstract

Perkembangan teknologi digital melahirkan bentuk hubungan perikatan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh hukum perikatan Indonesia yang masih bertumpu pada Burgerlijk Wetboek (BW). Kondisi ini menimbulkan normative digital gap antara kebutuhan masyarakat digital dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dimensi kesenjangan normatif tersebut serta menganalisis relevansi teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam pembaruan hukum perikatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma terkait pengaturan subjek dan objek digital, mekanisme kesepakatan elektronik, serta tanggung jawab perdata dalam ekosistem digital multipihak. Teori hukum responsif dinilai relevan sebagai dasar pembaruan hukum yang adaptif dan berkeadilan. Penelitian merekomendasikan penyusunan RUU Hukum Perikatan berbasis responsivitas serta penguatan kapasitas kelembagaan menghadapi percepatan inovasi digital.
Kepastian Hukum Pengangkatan Pegawai SPPG sebagai PPPK Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Any Tasya Kaloko; Desti Ulfianie; Saur Bakti Boru Manurung; Desi Hafizah; Iskandar Iskandar
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.994

Abstract

Pengangkatan unit pegawai pelaksana lapangan Program MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menimbulkan persoalan hukum kepegawaian yang mendasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah dasar hukum pengangkatan tersebut telah memenuhi persyaratan normatif yang berlaku dan bagaimana kepastian status hukum kepegawaian mereka yang telah diangkat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konteks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengangkatan mengandung kelemahan normatif berupa status unit pelaksana sebagai organisasi nonstruktural yang tidak terintegrasi dalam struktur organisasi resmi instansi induknya, belum terbitnya peraturan pelaksana sebagai persyaratan operasionalisasi norma pengangkatan, serta belum terdaftarnya jabatan-jabatan inti dalam sistem klasifikasi pejabat sipil negara nasional. Kelemahan tersebut berdampak langsung pada kepastian hukum lebih dari 34.000 pegawai yang tidak dapat memperoleh kepastian mengenai instansi tempat bernaung, identitas pejabat yang bertanggung jawab, maupun konsekuensi hukum atas izin operasional unit kerjanya.

Page 28 of 29 | Total Record : 290

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 6 (2026): June Vol 5 No 5 (2026): Mei Vol 5 No 4 (2026): April Vol 5 No 3 (2026): March Vol 5 No 2 (2026): February Vol 5 No 1 (2026): January Vol 4 No 9 (2025): December Vol 4 No 8 (2025): November Vol 4 No 7 (2025): October Vol 4 No 6 (2025): September Vol 4 No 5 (2025): August Vol 4 No 4 (2025): July Vol 4 No 3 (2025): June Vol 4 No 2 (2025): May Vol 4 No 1 (2025): April Vol 3 No 4 (2024): April Vol 3 No 3 (2024): March Vol 3 No 2 (2024): February Vol 3 No 1 (2024): January Volume 2 Issue 12 - December 2023 Volume 2 Issue 11 - November 2023 Volume 2 Issue 10 - October 2023 Volume 2 Issue 9 - September 2023 Volume 2 Issue 8 - August 2023 Volume 2 Issue 7 - July 2023 Volume 2 Issue 6 - June 2023 Volume 2 Issue 5 - May 2023 Volume 2 Issue 4 - April 2023 Volume 2 Issue 3 - March 2023 Volume 2 Issue 2 - February 2023 Volume 2 Issue 1- January 2023 Volume 1 Issue 8 - December 2022 Volume 1 Issue 7 - November 2022 Volume 1 Issue 6 - October 2022 Volume 1 Issue 5 - September 2022 Volume 1 Issue 4 - August 2022 Volume 1 Issue 3 - July 2022 Volume 1 Issue 2 - June 2022 Volume 1 Issue 1 - May 2022 More Issue