cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Beni Ashari
Contact Email
benyazhary42@gmail.com
Phone
085853240291
Journal Mail Official
mabahits@uas.ac.id
Editorial Address
INAIFAS-Press Institut Agama Islam al-Falah Assunniyyah Jember Jl. Semeru No. 09 Kencong Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Mabahits
Published by IAI Al-Falah As-sunniyyah Kencong
ISSN : 27238024     EISSN : 27233421     DOI : -
Core Subject : Religion,
Religion
Jurnal Mabahits adalah jurnal kajian tentang studi Ilmu Syariah dan hukum Islam meliputi: ruang lingkup ibadah, hukum tentang keluarga atau hukum badan pribadi (ahkam al-ahwal al-syakhshiyyah, hukum tentang kebendaan (al-ahkam al-madaniyyah, hukum pidana (al-ahkam al-jinaiyayah), hukum acara (al-ahkam al-murafa’at), hukum ketatanegaraan (al-ahkam al-dusturiyyah), dan hukum internasional (al-ahkam al-dauliyyah)
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER" : 10 Documents clear
Diskursus Hak Ijbār Wali dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Donorojo Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung) Muzaki, Alvin Maulana; ,, Sumarjoko; Muhammad, Nashih; Pradika Putra, Miftaf
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2427

Abstract

Hak ijbār merupakan bentuk perlindungan dan kasih sayang yang diberikan wali kepada anaknya. Namun dalam praktiknya, tidak jarang hak ini memerintah sebagai pemaksaan kehendak wali dalam menentukan pasangan hidup anaknya, yang kemudian akan mempengaruhi keberhasilan dalam membentuk rumah tangga yang Sakinah, seperti halnya fenomena praktik kawin ijbār wali yang terjadi di Desa Donorojo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Dari permasalahan mendasar ini, maka ditemukan beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya adalah untuk menganalisis praktik kawin ijbār wali yang terjadi di Desa Donorojo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, dan untuk mendeskripsikan makna kawin ijbār wali dalam membangun keluarga sakinah perspektif Muhammad Abdul Malik Amrullah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan ( penelitian lapangan ) dan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena penelitian tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, termasuk wali yang menikahkan anaknya, perempuan yang dinikahkan, dan informan lain yang relevan. Selain itu, sumber informasi yang digunakan dalam pemeriksaan adalah sumber informasi yang bersifat primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dua kasus yang terjadi di Desa Donorojo menunjukkan realitas sosial yang kompleks. Karena, pernikahan seharusnya didasarkan pada kesadaran dan kerelaan kedua belah pihak, bukan pemaksaan. Namun dalam praktik kawin ijbār wali yang terjadi di Desa Donorojo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung berhasil membangun rumah tangga yang beriman, tentram secara lahir dan batin, bertanggung jawab, serta ber-mu'asyaroh bi al-ma'ruf , sehingga turut mempengaruhi terbentuknya keberhasilan rumah tangga yang sakinah.
Perilaku Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Faktor Penyebab, Dampak Psikologis, dan Upaya Penanggulangan Suryantoro, Dwi Dasa
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2508

Abstract

This study aims to analyze violent behavior against children from the perspective of Islamic family law by examining the causative factors, psychological impacts, and efforts to overcome them through positive legal instruments and Islamic values. The research method used is a qualitative approach with literature study techniques, where the author examines various written sources, such as books, scientific articles, and legal regulations related to child protection. The data obtained were analyzed descriptive-analytically with a normative juridical approach to uncover the relationship between the factors that cause violence against children, the psychological impact it causes, and the relevant coping mechanisms. The results of the study show that violence against children is caused by complex individual, family and social factors, and negatively impacts children's physical, emotional, and psychological development. In terms of positive law, regulations in Indonesia have provided quite comprehensive protection, although their implementation still faces cultural barriers and weak law enforcement. Meanwhile, in Islamic family law, children are seen as the mandate of Allah SWT that must be cared for and treated with affection, so that violence in parenting cannot be justified. The recommendations of this study emphasize the importance of synergy between positive legal instruments and Islamic values in building a complete child protection system, by involving families, communities, and the state collaboratively.
Peran Kepala Desa dalam Mediasi Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Restorative Justice ., Misnanto; ., Sholehuddin
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2511

Abstract

Penelitian pada jurnal ini berfokus pada bagaimana peran Kepala Desa Dalam Mediasi Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Restorative Justice Di Desa Meninjo Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang. Oleh karenanya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan yuridis, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan hasil penelitian bahwa Kepala Desa Meninjo berperan penting sebagai mediator non-formal yang sangat dipercaya masyarakat. Kepala desa berfungsi sebagai tempat pengaduan pertama, fasilitator dialog kekeluargaan, pemberi nasihat moral, serta penyusun kesepakatan tertulis. Peran ini tidak hanya berlandaskan kewenangan hukum formal, tetapi juga pada legitimasi sosial dan kedekatan emosional dengan warga. Pendekatan yang dilakukan sejalan dengan prinsip restorative justice, yaitu memulihkan hubungan sosial dan memberikan rasa aman bagi korban, sekaligus menumbuhkan kesadaran pada pelaku. Akan tetapi kepala desa Ketika turun lapangan Faktor Pendukung seperti (Legitimasi dan Wewenang Formal Kepala Desa, Kedekatan Sosial dengan Masyarakat, Budaya Musyawarah Mufakat, Dukungan Tokoh Masyarakat dan Aparat Desa dan Adanya Mekanisme Mediasi dan Surat Pernyataan) juga Faktor Penghambat yaitu (Keterbatasan Pengetahuan Hukum Kepala Desa, Budaya Patriarki dan Tekanan Sosial, Keterbatasan Sarana dan Tenaga Profesional, Ketidakpatuhan Pelaku terhadap Kesepakatan dan Kurangnya Koordinasi dengan Aparat Hukum). Kepala desa masih terkendala sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas mediasi di tingkat desa, antara lain keterbatasan pengetahuan hukum kepala desa, budaya patriarki yang masih kuat, keterbatasan sarana pendukung, ketidakpatuhan pelaku terhadap kesepakatan, serta kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi di tingkat desa dapat menjadi langkah awal yang penting dalam penanganan KDRT agar perlindungan korban dapat diwujudkan secara optimal dan berkelanjutan.
Jurnal Rekonstruksi Konseptual Pengelompokan Ahli Waris dalam Hukum Islam: Pendekatan Normatif, Historis, dan Maqāsid al-Syarī’ah untuk Mewujudkan Keadilan di Era Kontemporer Khaiyyul Millati Waddin, Moch. Aufal Hadliq
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2519

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem pengelompokan ahli waris dalam hukum Islam agar tetap relevan dengan konteks sosial masyarakat modern. Hukum waris Islam (‘ilm al-farāidh) dalam fiqh klasik dibangun berdasarkan struktur sosial patriarkal Arab abad ke-7, yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab utama keluarga. Perubahan sosial, ekonomi, dan hukum di era kontemporer telah menimbulkan ketimpangan dalam penerapan sistem tersebut, terutama terkait peran perempuan, anak angkat, dan konsep ahli waris pengganti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode hukum normatif-komparatif yang diperkaya dengan pendekatan historis dan maqāsid al-syarī’ah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer (Al-Qur’an, hadis, dan kitab fiqh klasik) serta sumber sekunder berupa literatur hukum Islam modern dan regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga substantif. Rekonstruksi sistem pengelompokan ahli waris berbasis maqāsid al-syarī’ah meliputi penataan ulang kategori nasabiyah, sababiyah, dan hijab-mahjub dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial, peran gender, dan kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan model pengelompokan baru yang lebih inklusif dan kontekstual, yang dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional dan peradilan agama di Indonesia sebagai bagian dari upaya tajdīd al-fiqh (pembaruan hukum Islam).
Pernikahan Anak dalam Hak Ijbar: Telaah Komparatif Fikih Syafi’i Dan Hukum Nasional Ari Saputro, Almalik Ramadani; ,, Saini; Kalamiah, Moh. Jeweherul
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2544

Abstract

ABSTRACT This study examines the legitimacy of child marriage within the framework of ijbar rights according to the Syafi’i school and Indonesian national law. The research seeks to identify a point of harmony between classical Islamic jurisprudence, which grants authority to the wali mujbir, and modern legal principles emphasizing child protection and mutual consent in marriage. Using a normative legal research method with conceptual, statutory, and comparative approaches, the findings reveal that the Syafi’i school permits ijbar under strict conditions such as the absence of hostility between guardian and child, equality between spouses, and a fair dowry. However, such practice is deemed makruh or invalid when it causes harm to the child. In contrast, Indonesia’s positive law does not recognize ijbar, as the validity of marriage requires the consent of both parties under Article 6(1) of Law No. 16 of 2019. The establishment of a minimum marriage age of 19 reflects the alignment between national law and maqāṣid al-syarī‘ah principles, particularly the protection of life and lineage. The study recommends that marriage dispensations be granted only after thorough psychological and social assessments, along with enhanced public legal awareness regarding the risks Keywords: child marriage, ijbar right, Syafi’i school, national law. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan menelaah keabsahan praktik pernikahan anak dalam bingkai hak ijbar menurut pandangan Mazhab Syafi’i dan ketentuan hukum nasional Indonesia. Fokus kajian diarahkan untuk menemukan titik temu antara ajaran fikih klasik yang memberikan otoritas kepada wali mujbir dan regulasi modern yang menekankan perlindungan hak anak serta prinsip persetujuan dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi’i memperbolehkan pelaksanaan ijbar oleh wali dengan sejumlah syarat ketat, antara lain tidak adanya permusuhan antara wali dan anak, kesepadanan calon pasangan, serta pemberian mahar yang sesuai. Namun, praktik tersebut dapat menjadi makruh bahkan tidak sah apabila menimbulkan kemudaratan bagi anak. Sementara itu, hukum positif Indonesia tidak mengenal hak ijbar, sebab sahnya perkawinan mensyaratkan persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penetapan usia minimal 19 tahun bagi calon suami dan istri mencerminkan sinkronisasi antara hukum nasional dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa dan keturunan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemberian dispensasi nikah dilakukan secara selektif melalui asesmen psikologis dan sosial yang mendalam serta peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap dampak pernikahan anak. Kata kunci: pernikahan anak, hak ijbar, Mazhab Syafi’i, hukum nasional.
Tradisi Rokat Pandhebeh Menjelang Pernikahan Perspektif Urf di Desa Randuagung Illah, Miftah Khasful; Kalamiah, Moh. Jeweherul; Safithri, Awaliya
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2550

Abstract

ABSTRACT. The Rokat Pandhebeh tradition is one of the customary ceremonies of the Randuagung Village community, Sumberjambe District, Jember Regency, conducted prior to marriage. This tradition embodies the meaning of purifying the bride and groom both physically and spiritually from all elements believed to bring misfortune or negativity, with the hope that they may enter married life in a state of purity and receive blessings. This study aims to examine the implementation of the Rokat Pandhebeh tradition before marriage and to analyze it from the perspective of ‘Urf (custom) in Randuagung Village. The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation in Randuagung Village. The research findings show that the Rokat Pandhebeh tradition is carried out through several stages, namely the preparation of ritual materials, the recitation of prayers, the sprinkling of flower water as a symbol of purification, and the distribution of food alms to the community. This tradition holds both social and spiritual functions, such as strengthening kinship, maintaining harmony, and preserving local culture. Based on the perspective of ‘urf, the implementation of Rokat Pandhebeh is categorized as ‘urf shahih (valid custom) because it does not contradict Islamic law. Keywords: Rokat Pandhebeh, ‘Urf, Marriage. ABSTRAK. Tradisi Rokat Pandhebeh merupakan salah satu upacara adat masyarakat Desa Randuagung, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, yang dilaksanakan menjelang pernikahan. Tradisi ini mengandung makna pembersihan diri lahir dan batin calon pengantin dari segala unsur yang dianggap membawa keburukan atau kesialan, baik secara fisik maupun spiritual, dengan harapan dapat memasuki kehidupan rumah tangga dalam keadaan suci dan memperoleh keberkahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Rokat Pandhebeh menjelang pernikahan dan Tinjauan Urf terhadap tradisi Rokat Pandhebeh menjelang pernikahan di Desa Randuagung. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Randuagung, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Rokat Pandhebeh dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni persiapan perlengkapan, pembacaan doa, siraman air kembang sebagai simbol penyucian, serta pembagian sedekah makanan kepada masyarakat. Tradisi ini memiliki fungsi sosial dan spiritual, yaitu mempererat kekerabatan, menjaga keharmonisan, dan melestarikan budaya lokal. Berdasarkan tinjauan ‘urf, pelaksanaan Rokat Pandhebeh termasuk kategori ‘urf shahih (adat yang sah) karena tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kata kunci: Rokat Pandhebeh, Urf, Pernikahan.
Analisis Perbandingan Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia dan Mesir: Menavigasi Tradisi Dan Modernitas Ashari, Beni; Afiq, Ahmad Zubadul
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2554

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk analisis komparatif tentang hukum acara perdata Islam di Indonesia dan Mesir, dua negara mayoritas Muslim yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip Syariah ke dalam sistem hukum nasional mereka. Di Indonesia, keberadaan Peradilan Agama memiliki sejarah yang panjang dan mapan, beroperasi sebagai lembaga peradilan yang setara di bawah Mahkamah Agung Pendekatan ini didasarkan pada sumber hukum yang terkodifikasi, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewakili model "ijtihad yang dipimpin negara" untuk mencapai kepastian hukum dan konsistensi peradilan. Sebaliknya, Mesir mengadopsi sistem pengadilan yang terinspirasi dari model sekuler yang berasal dari hukum Perancis, di mana Pengadilan Keluarga berfungsi sebagai sirkuit khusus dalam sistem peradilan umum. Sumber hukum Mesir, meskipun terus direformasi, masih bergantung pada fiqh Hanafi yang tidak terkodifikasi untuk masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit. Perbedaan paling signifikan terletak pada proses perceraian: di Indonesia, perceraian diinisiasi melalui proses pengadilan yang dimediasi untuk kedua belah pihak, sedangkan di Mesir, pria memiliki hak unilateral dan non-yudisial untuk menceraikan istri mereka, sementara wanita harus melalui proses pengadilan yang memberatkan, yang sering kali menuntut pembuktian "bahaya" atau penyerahan hak finansial melalui khula. Terlepas dari perbedaan ini, kedua negara menghadapi tantangan serupa, seperti biaya litigasi yang tinggi, proses yang panjang, dan kesulitan dalam penegakan putusan
Etika Islam sebagai Perspektif Hukum Kontemporer Barri, Hammadul; Naseh, Ahmad Muhammad
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2556

Abstract

This jurnal examines the relevance of Islamic ethics as an alternative perspective in contemporary law, which is currently facing moral crises, degradation of human values, and global challenges such as human rights, bioethics, economic injustice, and ecological crises. This research employs a qualitative approach through library studies, analyzing classical sources such as al-Ghazālī and al-Syāṭibī, as well as contemporary thought from scholars including M. Hashim Kamali, Abdulaziz Sachedina, M. Umer Chapra, and Seyyed Hossein Nasr. The findings indicate that the principles of maqāṣid al-sharī‘ah—covering the protection of religion, life, intellect, lineage, and property—are highly relevant in addressing the problems of modern law. Regarding human rights, Islamic ethics emphasizes the balance between rights and responsibilities through the concept of karāmah insāniyyah (human dignity). In bioethics, the principles of lā ḍarar wa lā ḍirār and ḥifẓ al-nafs provide moral guidance in responding to modern biotechnology. In the economic sphere, Islamic ethics offers distributive justice through instruments such as zakat and the prohibition of usury, serving as a corrective to the weaknesses of capitalism and socialism. Meanwhile, in environmental law, the paradigms of khalīfah (stewardship) and al-mīzān (balance) emphasize humanity’s responsibility to preserve the sustainability of nature as a divine trust. The article concludes that Islamic ethics can serve as a constructive partner to positive law through an interdisciplinary approach and the reinterpretation of maqāṣid in accordance with contemporary contexts. The study recommends the need for dialogue between positive law and Islamic ethical values to create a legal system that is more humane, just, and sustainable.
Dampak Psikologis Pengabaian Nafkah: Kajian Kritis Perspektif Wahbah Zuhaili Rohmah, Lailiyatur
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2557

Abstract

Nafkah merupakan kewajiban utama bagi seorang suami ketika akad nikah terucap, dan tidak dipungkiri bahwa nafkah adalah sesuatu yang penting untuk bertahan hidup. Namun sebagian suami melakukan pengabaian atas kewajiban tersebut, padahal pengabaian nafkah mampu menimbulkan dampak psikis terhadap seorang istri, dan mampu menimbulkan konflik lebih lanjut. Dalam kitab karya Syekh Wahbah Az- Zuhaili yang berjudul Fiqhul Islam Wa Adillathu, dijelaskan tentang ketentuan nafkah bagi istri dan anak, beliau juga menjelaskan bahkan pengabaian nafkah bisa menjadi pemutus hubungan suami istri oleh pengadilan, dengan tujuan menghindari kemadharatan dengan syarat suami memang melakukan pengabaian, bukan ketidak mampuan sebab kemiskinan. Selain itu, dipandang dari sisi psikologis, pengabaian nafkah mampu memberikan dampak psikologis bagi istri, yang mana luka psikis akan lebih membuat menderita daripada luka fisik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode library research, Pendekatan psikologi menggarisbawahi tanggung jawab moral dan legal suami sebagai pemimpin keluarga yang melindungi dan memenuhi kebutuhan keluarga, serta peran strategis istri dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak-anak.
Analisis Pelaksanaan Kewajiban Suami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Desa Sarimulyo) Subadar, Muhamad; Zaman, Ahmad Zuhairuz
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v6i02.2560

Abstract

Di antara bentuk tanggung jawab utama dalam rumah tangga adalah peran dan kewajiban suami terhadap istri seperti memberikan nafkah, perlindungan, kepemimpinan, serta pendidikan kepada istri dan keluarganya. Pelaksanaan kewajiban ini memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dalam aspek nafkah, perlindungan, kepemimpinan, dan pendidikan di Desa Sarimulyo ditinjau dari hukum keluarga Islam. (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban suami. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitik. Sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pasangan suami istri dan pihak KUA Kecamatan Cluring, sedangkan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sebagian besar suami di Desa Sarimulyo telah melaksanakan kewajiban rumah tangganya, terutama dalam hal memberikan nafkah dan menjadi pemimpin keluarga. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dalam aspek pendidikan keagamaan dan komunikasi emosional. (2) Faktor ekonomi, pendidikan, dan pemahaman agama menjadi pengaruh utama terhadap keberhasilan pelaksanaan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, penting adanya bimbingan berkelanjutan dari tokoh agama dan lembaga terkait agar cita-cita keluarga sakinah dapat terwujud.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 02 (2025): NOVEMBER Vol 6 No 01 (2025): MEI Vol 5 No 02 (2024): November Vol 5 No 01 (2024): Mei Vol 4 No 02 (2023): November Vol 4 No 01 (2023): Mei Vol 3 No 2 (2022): November Vol 3 No 1 (2022): Mei Vol 2 No 2 (2021): November Vol 2 No 1 (2021): Mei Vol 1 No 2 (2020): November Vol 1 No 1 (2020): Mei More Issue