cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Ratnaningsih
Contact Email
dewi.ratnaningsih@umko.ac.id
Phone
+6281930056716
Journal Mail Official
jurnal@umko.ac.id
Editorial Address
Jl. Hasan Kepala Ratu No.1052, Sindang Sari, Kotabumi, North Lampung Regency, Lampung 34517
Location
Kab. lampung utara,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Legalita
Published by Universitas Muhammadiyah Kotabumi
ISSN : 14122480     EISSN : 27767248     DOI : https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Legalita (Legalita) (P-ISSN: 1412-2480 and E-ISSN: 2776-7248) is a journal that published since 2019 by the Department of Law in collaboration with LPPM, Muhammadiyah University Kotabumi. Legalita is intended to be the university’s journal for publishing articles reporting the results of the fields of criminal law, civil law, constitutional law, state administrative law, as well as discussing social phenomena that exist in society and building a culture of law awareness from the results of research. In addition, Legalita also includes a lot of research on law in a broader sense. The journal is published regularly (in July and December), and approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published on the website (with an initial view). Journal Copyright Copyright of all journal manuscripts is held by the Journal Edukasi Lingua Sastra. Formal legal provisions to access digital articles of electronic journal are subject to the provision of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-BY), which means that the Journal Edukasi Lingua Sastra is rightful to keep, transfer media/format, manage in the form of databases, maintain, and publish articles. Published manuscripts both printed and electronic are open access for educational, research, and library purposes. Additionally, the editorial board is not responsible for any violations of copyright law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 123 Documents
 6   7   8   9   10 
Pengaruh Hukum Normatif dalam Peningkatan Mutu Pelayanan dan Perlindungan Hukum Tenaga ATLM Qolbi , Rifqi Syifa’ul
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1308

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of therapeutic agreements on legal protection efforts of ATLM workers and the effect of improving the quality of health services at LABKESDA Surabaya, The research method used is mixed methods, namely doctrinal normative and empirical law. The results of the study that LABKESDA Surabaya: (1) legal protection of ATLM workers at LABKESDA Surabaya has not been optimal due to the lack of understanding of the treatment of laws and regulations by management in sanctioning ATLM personnel, (2) The quality of health services at LABKESDA Surabaya is good but needs to be developed in the adjustment of the industrial revolution 5.0 which will provide health service efficiency and as a means of tracking when medical disputes occur to protect workers ATLM by the provisions of Article 359,360 of the Civil Code in resolving medical disputes. This study concludes that normative law greatly affects the work culture of ATLM workers which gives birth to ethics, professionalism, and improving the quality of health services, but efforts to protect the law of ATLM workers are still not optimal, which should be the basis for concrete legal practices of ATLM personnel.
Kebijakan Otonomi Daerah Guna Mencegah Antroposentris dalam Pengelolaan Kekayaan Alam di Prov. Lampung (Refleksi Pencabutan Pergub Lampung No.19 Tahun 2023) Milda, Osa; Rafi, Muhammad Rafi Mubarak; Edrisy, Ibrahim Fikma
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1350

Abstract

Hasil Penelitian pada tulisan ini yaitu kebijakan hukum otonomi daerah di Prov. Lampung sangat rentan berorientasi pada antroposentrisme. Untuk mencegah kebijakan hukum yang substansinya memuat antroposentrisme maka perlu dilakukan penerapan kebijakan dengan memenuhi dan memperhatikan unsur-unsur, yaitu, Pertama tujuan tertentu yang hendak dicapai serta berpihak kepada kepentingan masyarakat Prov. Lampung (interest public). Kedua, tujuan kebijakan otonomi daerah diselaraskan dengan potensi dan budaya di Prov. Lampung. Ketiga, usulan tindakan dapat bersumber dari kelompok atau perseorangan dari dalam atau luar pemerintahan yang harus berangkat dari kepentingan masyarakat Prov. Lampung yang kemudian dibahas bersama-sama dengan melibatkan stakeholders. Keempat, Penopang input untuk melaksanakan strategi yang berasal dari suber daya manusia dalam hal ini masyarakat dan pemerintah Prov. Lampung harus bergerak aktif dengan mematuhi, mengawasi dan melaksanakan kebijakan hukum otonomi daerah yang sudah dibuat dan disahkan serta harus memperhatikan sarana dan prasarana penunjang kebijakan yang tentunya tidak merusak lingkungan. Kelima, Penyediaan berbagai input dalam mendukung strategi yang dilakukan secara riil dalam mencegah antroposentrisme melalui upaya mereview terlebih dahulu kebijakan otonomi Daerah Prov. Lampung oleh Menteri Lingkungan Hidup sebelum disahkan.
Tinjauan Yuridis terhadap Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Agraria di Indonesia iqbal, muhammad galib; nabila Zatadini; adinda Akhsanal viqria
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1352

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek yuridis pembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam konteks hukum agraria Indonesia. Melalui analisis komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur proses pembebasan lahan, serta mengevaluasi efektivitas dan implikasinya terhadap hak-hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk menyeimbangkan kepentingan umum dengan hak-hak individu, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi kebijakan dan penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan proses pembebasan lahan yang lebih adil dan transparan.
Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Mewujudkan Perlindungan Fungsi Ruang Dan Pencegahan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Akibat Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Lampung Utara novekawati
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1357

Abstract

Negara Indonesia adalah negara kesatuan (NKRI), adalah suatu negara yang dikenal dengan sebutan negara “kepulauan”, sebutan tersebut dikarenakan banyaknya jumlah pulau yang ada di Indonesia, sehingga wilayah Indonesia luas lautannya lebih besar daripada daratan. Dengan kondisi yang demikian, tentunya dibutuhkan pengelolaan atau penyelenggaraan yang tepat dan benar agar sumber-sumber daya alam yang ada, baik darat, laut, udara, bahkan yang ada di dalam perut bumi dapat dimanfaatkan secara maksimal, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan masalah atau berdampak negatif bagi lingkungan, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat terus dirasakan oleh generasi mendatang. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, memaksa kita untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dilakukan eksploitasi sumber daya alam. Dalam memenfaatkan sumberdaya alam yang ada tentunya harus disesuaikan dengan kondisi ruang dan fungsi ruang, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, yang berpengaruh buruk pada kehidupan. Pentingnya penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan efektifitas fungsi ruang serta mencegah dampak negatifnya, maka penulis mencoba mengungkap bagaimana pelaksanaan penataan ruang yang ada di Kabupaten Lampung Utara.
Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Yacob, Christovel Yamado
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1413

Abstract

This study aims to identify Article 28 paragraph (2) of Law No. 19 of 2016 on the Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law) regulates the dissemination of information that potentially threatens freedom of expression. However, the application of this article has caused several problems that contradict the principle of legality, especially in the context of lex certa (a legal principle that requires the formulation of a crime to be clear). The phrase “causing hatred or hostility” in Section 28 Clause (2) of the ITE Law has a very broad and unspecific scope, allowing for different interpretations. This can lead to abuse and unfair prosecution of individuals who unintentionally spread information that is considered provocative. The provisions of Section 28 Clause (2) of the ITE Law do not have a further explanation of hatred, thus allowing for different understandings that lead to multiple interpretations in legal practice and in the context of Lex Certa, the application of Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law must meet definite and clear legal requirements. The need for revision of Section 28 Clause (2) of the ITE Law to avoid multiple interpretations that have the potential for criminalization based on articles whose formulations are vague or unclear.
Problematika Pengesahan Peraturan Daerah di Jawa Timur: (Study Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur) Irvaniar, Mohammad Yuli; Dafira, Lucky
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1432

Abstract

Abstrak Studi ini mengkaji peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur dalam menyusun, memberlakukan, dan mengawasi Peraturan Daerah (Perda), yang berfungsi sebagai instrumen hukum penting dalam pemerintahan daerah. Harmonisasi Perda dengan peraturan nasional dan proses legislasi yang tepat sangat penting untuk menciptakan undang-undang yang efektif, sah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Sementara proses harmonisasi sering diabaikan, kegagalan untuk memenuhi prosedur ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan potensi pembatalan Perda. Studi ini berfokus pada mekanisme untuk memberlakukan Perda dan kekuatan hukum peraturan yang belum mengalami harmonisasi. Temuan menggarisbawahi bahwa harmonisasi merupakan langkah penting dalam memastikan kepastian dan stabilitas hukum, serta dalam mencegah konflik kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Atas Penetapan No : 27/Pdt.P/2024 PN Tarutung) Roma Cita Sibatuara; Debora
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1435

Abstract

Abstract This study looks at the factors that judges in the Tarutung District Court take into account when approving applications for marriage dispensation. Law Number 16 of 2019's Article 7 Paragraph 1 serves as the study's legal foundation. According to the study's findings, the desire to avoid adultery and extramarital pregnancy were the primary reasons for marriage dispensation cases in this court. In reaching their decision, the judges took into account the principles of benefit, child and fetus interests, and adherence to family law.In light of these results, it is advised that the government and environmental groups step up their efforts to raise awareness of the dangers of child marriage and provide counseling, all the while bolstering parental and family monitoring of children's social development. Keywords: dispensation; judge’s consideration; marriage Abstrak Penelitian ini meneliti kriteria yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi secara kualitatif. Landasan hukum dalam penelitian ini adalah Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil temuan penelitian, penyebab utama gugatan dispensasi nikah di pengadilan ini adalah kehamilan di luar nikah dan mneghindari perzinaan. Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan ketaatan hukum keluarga, kepentingan anak dan janin, serta asas kemanfaatan. Mengingat adanya temuan ini, maka disarankan agar pemerintah dan organisasi lingkungan meningkatkan upaya mereka untuk mempromosikan risiko pernikahan dini dan menawarkan konseling, sekaligus memperkuat pengawasan keluarga dan orang tua terhadap perkembangan sosial anak. Kata kunci: dispensasi; pertimbangan hakim; pernikahan.
Evaluating the Effectiveness of Indonesia-Germany G to G Labor Placement Agreements: Case Study of Indonesian Nurses in Germany Stefani Putri Kinanti; Pramana, Lintang Atha Zahfirah
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1447

Abstract

The study titled "Evaluating the Effectiveness of Indonesia-Germany G to G Labor Placement Agreements: Case Study of Indonesian Nurses in Germany" employs a normative research methodology to analyze Indonesia's bilateral agreements with Germany concerning Indonesian migrant workers. Utilizing a statutory approach and a comparative analysis, this research draws on secondary data sourced from legal materials, academic journals, and news articles available online. The primary focus is on the legal frameworks governing the placement of Indonesian nurses in Germany, examining how these agreements facilitate or hinder their integration into the German healthcare system. The findings reveal significant challenges, including issues related to language barriers, credential recognition, and cultural adaptation, which impact the effectiveness of these labor placement agreements. This research aims to provide insights into policy improvements that could enhance the outcomes for Indonesian nurses working abroad. Keywords: Indonesia-Germany G to G Labor Placement Agreements, Indonesian Nurses, Migrant Workers Policy
Kriminalisasi Penggunaan Deepfake dalam Tindak Pidana Penipuan dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan dan Solusi Hukum Putri, Silvia Maharani Iskandar; Salsabila, Nashwa; Hosnah, Asmak UI
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1453

Abstract

The increasing use of deepfake technology is causing new dangers in digital crimes like fraud and defamation. This technology can change audio-visual content in a way that makes it hard to tell apart from the original recording. This can allow criminals to use deepfakes for fraud or to harm someone's reputation without them or the public knowing. This journal analyzes how deepfakes are used for fraud and defamation in Indonesia. It looks for legal solutions to address these issues. This study used a normative legal research method to discover that the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) can catch criminals using deepfakes. However, there is a legal gap that makes it difficult to enforce the law effectively. The main problems with making deepfake use illegal are the absence of clear rules and limited knowledge of the technology among law enforcement officers. To fix these problems, it is suggested to update rules about deepfakes and provide more training for law enforcement. Law enforcement can improve their ability to fight crimes involving deepfake technology by taking the right actions. This will help keep the public safe from the harmful effects of deepfake technology.
Faktor Penyebab Reviktimisasi di Indonesia: Analisis Terhadap Wanita Korban Kejahatan yang Mengalami Kekerasan Berulang Rani, Febrina Hertika; Pettanasse, Ismail; Samsul, Samsul; Ikhsan, Rd Muhammad
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1462

Abstract

Repeat victimisation, also known as revictimisation, is when a person who has been a victim of a crime experiences a similar event at a later date. This phenomenon has become a serious concern in the study of victimology and criminology.To determine and analyse the internal factors that influence women victims of crime so that they are vulnerable to experiencing repeat violence (revictimisation) and explain how patriarchal norms in Indonesian society limit women in reporting or seeking help for self-victimisation in the event that violence is suffered.The type of research applied is normative research.Women are still vulnerable to repeated violence (revictimisation), which is often triggered by several causes, namely extinsic and instrinsic, the internal causes are Women have common characteristics in the form of submission to dominant male power, Women also often experience emotional dependence and attachment / dependence on the perpetrator, fear of the threat of being separated from children, feeling cared for and receiving love and / or because they feel love from their partner, fear of losing it ‘or because they don't have anyone anymore’. In Indonesia, patriarchal norms discourage women from reporting violence and seeking help, which can be exacerbated by stigmatisation and stigma. This situation can be exacerbated by social stigma, powerlessness, economic dependence, reinforcement of adverse power patterns, and cultural norms governing gender roles). Keyword : revictimisation;victim;violence;Patriaki;

Page 8 of 13 | Total Record : 123

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Hukum Legalita Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Hukum Legalita Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Hukum Legalita Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Legalita Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Legalita Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Legalita Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Legalita More Issue