cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Ratnaningsih
Contact Email
dewi.ratnaningsih@umko.ac.id
Phone
+6281930056716
Journal Mail Official
jurnal@umko.ac.id
Editorial Address
Jl. Hasan Kepala Ratu No.1052, Sindang Sari, Kotabumi, North Lampung Regency, Lampung 34517
Location
Kab. lampung utara,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Legalita
Published by Universitas Muhammadiyah Kotabumi
ISSN : 14122480     EISSN : 27767248     DOI : https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Legalita (Legalita) (P-ISSN: 1412-2480 and E-ISSN: 2776-7248) is a journal that published since 2019 by the Department of Law in collaboration with LPPM, Muhammadiyah University Kotabumi. Legalita is intended to be the university’s journal for publishing articles reporting the results of the fields of criminal law, civil law, constitutional law, state administrative law, as well as discussing social phenomena that exist in society and building a culture of law awareness from the results of research. In addition, Legalita also includes a lot of research on law in a broader sense. The journal is published regularly (in July and December), and approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published on the website (with an initial view). Journal Copyright Copyright of all journal manuscripts is held by the Journal Edukasi Lingua Sastra. Formal legal provisions to access digital articles of electronic journal are subject to the provision of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-BY), which means that the Journal Edukasi Lingua Sastra is rightful to keep, transfer media/format, manage in the form of databases, maintain, and publish articles. Published manuscripts both printed and electronic are open access for educational, research, and library purposes. Additionally, the editorial board is not responsible for any violations of copyright law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 123 Documents
 5   6   7   8   9 
Perempuan dan Kesetaraan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum Zatadini, Nabila; Muhammad Galib Iqbal; Adinda Akhsanal Viqria
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1048

Abstract

Abstract: Human rights are recognized internationally, including women's rights in state. In Indonesia, women's rights are enshrined in several laws and regulations. This article discusses the views of legal philosophy for women and gender equality. This article examines legal issues through normative research. In examining existing problems, this study uses several approaches, namely: theoretical approach, comparative approach, and conceptual approach in the perspective of legal philosophy to explore the complexity of gender equality issues by focusing on the views of experts. In determining legal policies on this gender theme, feminist theory plays a very important role. Feminism theory in it questions gender equality and women's rights as the basis for formulating fair legal policies without causing conflicts of gender bias. Keywords: Legal philosophy, human rights, gender equality, women. Abstrak: Hak asasi manusia diakui secara internasional, termasuk di dalamnya adalah hak-hak perempuan dalam bernegara. Di Indonesia, hak perempuan tersebut termaktup dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan. Artikel ini membahas tentang pandangan filsafat hukum bagi perempuan dan kesetaraan gender. Artikel ini mengkaji permasalahan hukum melalui penelitian normatif. Dalam mengkaji permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan teoritis (teoritical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dalam perspektif filsafat hukum untuk mengeksplorasi kompleksitas isu kesetaraan gender dengan fokus pada pandangan para ahli. Dalam menentukan kebijakan hukum pada tema gender ini, teori feminisme berperan sangat penting. Teori feminisme di dalamnya menyoal kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang menjadi landasan merumuskan kebijakan hukum yang adil tanpa menimbulkan konflik bias gender. Kata kunci : Filsafat hukum, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perempuan.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Haslin, Wendy Heri; Mawardi, Didiek R; ruhly kesuma, muhammadruhlykesumadinata
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1060

Abstract

Perubahan zaman serta kemajuan teknologi komputer dan internet mengubah wajah bisnis perekonomian di Indonesia terutama pada bisnis busana eksklusif melalui aplikasi instagram, tak hanya anak muda bahkan orang tua menggunakan aplikasi instagram dikarenakan cepatnya dalam mendapatkan suatu informasi, tidak perlu bertatap muka dan mudah dalam bertransaksi. Sebenarnya jual beli online tidak diatur dalam KUH Perdata namun buku ke 3 KUH Perdata tentang perikatan tidak menutup adanya kemungkinan timbulnya perjanjian baru sesuai perubahan zaman dan tetap berpedoman pada KUH Perdata. Ini disebut dengan perjanjian Innominat yakni sebuah perjanjian tidak bernama karena tidak diatur didalam KUH Perdata, dengan aplikasi instagram terdapat sebuah proses bernama transaksi yakni secara hukum transaksi adalah bagian kesepakatan perjanjian sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan yang ada pada buku ke 3 KUH Perdata
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN REVENGE PORN Harun, Yandri; Dwiono, Sugeng; Irhammudin
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1077

Abstract

Revenge porn adalah tindakan mempublikasikan konten seksual seseorang yang dilakukan mitra atau mantan kekasih tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan.Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa unsur-unsur tindak pidana dalam perbuatan Revenge porn dan Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai korban Revenge Porn. bentuk perlindungan lainnya yaitu meminimalisir penyebaran konten asusila milik korban utuk tidak tersebar lebih besar lagi dengan cara melakukan pendekatan dengan lingkungan tempat penyberan konten korban dan meblokir akses menuju situs-situs yang menyebarkan konten sikorban. Saran dalam penelitian ini ialah Perlunya perhatian terhadap korban dengan memberikan hak-hak korban berupa ganti kerugian, kpompensasi, restitusi, bantuan medis, konseling, bantuan hukum, dan informasi mengenai keberlanjutan perkara.
Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Yang Menganut Konsep Take It or Leave It Mubarak, Muhammad Rafi; Habim, Nurdin; Edrisy, Ibrahim Fikma
Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v5i2.1089

Abstract

Abstak: Perjanjian baku merupakan salah satu bagian khusus dari sebuah perjanjian yang substansinya telah ditentukan sejak awal. Pada perjanjian ini salah satu pihak hanya memiliki pilihan take it, or leave it yang bermakna jika seseorang setuju tehadap perjanjian tersebut tanda tangan dan jika tidak setuju maka boleh untuk ditingggalkan. Hasil penelitian pada tulisan ini ialah asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya terealisasi atau terlaksana pada perjanjian baku dengan konsep take it, or leave it, karena dalam perjanjian yang menganut knosep tersebut tidak memberikan ruang kebebasan oleh pihak yang lemah untuk melakukan negosiasi pada tahap pra kontraktual terkait isi dan klasul-klausul pada perjanjian baku tersebut. Kemudian konsep take it, or leave it pada perjanjian baku berpeluang besar terjadinya pelanggaran terhadap asas keseimbangan, sebab pihak yang kuat atau dominan dikhawatirkan akan menggunakan kesempatan tersebut untuk mengeksploitasi, merampas hak-hak yang dimiliki pihak yang lemah, mengindimidasi serta mengalihkan tanggung jawab yang tentunya akan menimbulkan kerugian.
Pembatalan Akta Pembiayaan Mudharabah yang Tidak Berdasarkan Prinsip Syariah Anggita, Sheila Novia; Susanti, Dyah Ochtorina; Tektona, Rahmadi Indra
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1138

Abstract

The cancellation of a mudharabah financing deed that does not comply with sharia principles has major legal repercussions, such as cancellation of contracts and restitution of rights obtained by both parties. The Bank may be required to refund any payments or profits made from unauthorized transactions. Notary / PPAT plays a role in ensuring compliance with sharia principles and fair settlement. Suggestions for banks include improved vetting, staff training, information transparency, and ensuring compliance with sharia law. The debtor needs to understand the principles of sharia and abide by the agreement. Notaries must conduct careful document checks, consultation with sharia experts, and constant education on sharia principles. Thus, collaboration between banks, debtors, and notaries/PPAT is important to ensure compliance with sharia principles and fair settlement in such cases. Keywords: mudharabah, Shariah principles, Notary/PPAT
Paradigma Baru Konsepsi Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris yang Terhalang Memperoleh Bagian Harta Warisan Fitri, Al
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1194

Abstract

Abstract Wasîat wajîbah is a study of contemporary Islamic family law, which emerged as an answer to the problem of inheritance in diverse Indonesian society due to the existence of heirs (relatives) who do not receive tirkâh from the deceased because of the sharia prohibition on accepting it. inheritance, for example, inheritance for adopted children, and stepchildren, grandchildren of daughters and husband and wife who have different religions or are apostates. Conditions like this cannot be separated from the reality of social conditions in society, including norms, structures, and traditions passed down from generation to generation that have existed for a long time (living law). The granting of inheritance rights to them through the wajîbah will institution merely accommodates local wisdom to maintain justice for Muslims in Indonesia. This research examines the main problem, namely whether the legal instrument of granting inheritance rights using a mandatory will is an appropriate alternative. This research uses a method called analytical descriptive. From this research, results were obtained which show that the use of the wajîbah will institution to resolve new cases in inheritance law has a juridical reason by using the concept of justice to guarantee legal certainty for adopted children, stepchildren, grandchildren of daughters and husband and wife, of different religions because inheritance is prohibited. Keywords: mandatory will, justice, tirrkah
Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Sitinjak, Bobby Raynhot
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1250

Abstract

Bullying at school is a common phenomenon that has a significant negative impact on the psychological and physical development of the victim. This research aims to analyze bullying cases in schools through the eyes of Indonesia‘s criminal law. The approach used is normative juridical by examining applicable laws and regulations as well as relevant case studies. This research results show that bullying can be considered as a criminal act of violence, defamation, or persecution, depending on its form and impact. Relevant laws and regulations include the Criminal Code (KUHP), the Child Protection Law, as well as special regulations regarding education and children's rights. Aside from that, this research also conclude that law enforcement in cases of bullying in schools still faces various obstacles, such as absence of knowledge of the law among perpetrators, victims and school officials. This research suggests that more intensive legal outreach and education are needed, as well as increasing the involvement of educational institutions and parents in limiting and handling bullying cases. It is hoped that with stricter and more effective law enforcement, as well as increasing public awareness, bullying cases in schools can be minimized.
Upaya Kepolisian Polres Lampung Utara dalam Menekan Pemakaian Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat Pemilik Kendaraan Bermotor yang Sah (Motor Bodong) Fadhilah, Nisa
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1256

Abstract

Transaksi motor second atau motor bekas sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Polres Lampung Utara, namun dalam pelaksanaan jual beli ini motor ini dokumen kelengkapan motor tidak ada tidak atau disebut juga motor bodong. Motor bodong berarti motor yang tidak memliki surat-surat kendaraan yang sah, yakni surat tanda kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Faktor penyebab adanya motor yang tanpa adanya dokumen resmi ini umumnya disebabkan oleh hasil dari tindak pidana misalnya pencurian, begal atau bisa juga disebabkan hilang atau tercecer, bencana alam dan lain-lain serta faktor penegakan hukumnya. Sedangkan upaya pencegahannya dilakukan dengan upaya secara pre-emtif, pre-ventif maupun secara represif.
Analisis Perlindungan Anak Terhadap Pornografi di dalam Game Online Idran, Mohammad; Hidayah, Indri Melawati
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1257

Abstract

The rapid development of gaming in major Indonesian cities is evident through the proliferation of online games offering extensive multiplayer features, both locally (LAN) and online. However, many of these games contain negative elements such as violence, harassment, and even pornography, posing significant concerns for child protection. Addressing this issue, this research aims to examine the lack of clear legal safeguards for children against pornography in online gaming. The study poses two main questions: (1) How is the protection of children against pornography in online games currently implemented? (2) What are the factors impeding such protection? Through an empirical approach, combining field studies and literature reviews, data collection and processing procedures such as identification, editing, coding, and drawing conclusions are employed. The findings highlight the absence of robust legal enforcement mechanisms safeguarding children from online gaming-related pornography. Despite the imperative nature of such protection in our increasingly technologically advanced society, clear legal frameworks are lacking. This research underscores the urgency for policymakers and stakeholders to address this gap and implement effective measures to ensure the safety and well-being of children engaging in online gaming activities.
Kajian Kriminologi:Mendalami Stigma Sosial Di Balik Tindak Pidana Penganiayaan Terduga Pelaku Santet Wilayah Bima NTB andriadin, andriadin; Syamsuddin; Bulqis; Imaduddin, M. Asad
Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i1.1273

Abstract

Isu kekerasan, penghinaan, dan pelecehan terhadap mereka yang dituduh sebagai pelaku santet merupakan isu global seperti peristiwa pembantaian dukun santet di Prancis, Skotlandia, Kamboja, dan Jepang. Indonesia ditandai dengan peristiwa pembantaian dukun santet banyuwangi tahun 1998-1999. Bima Nusa Tenggara Barat (Ntb), juga menjadi bagian tersebarnya isu dukun santet serta tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap terduga dukun santet. Rumusan masalah penelitian, bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima Ntb, bagaimana kajian kriminologi mendalami stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terduga pelaku santet di Bima Ntb. Tujuan penelitian, ingin mengetahui bentuk tindak pidana penganiayaan terhadap terduga pelaku santet di Bima Ntb, juga ingin mengetahui kajian kriminologi mendalami stigma sosial di balik tindak pidana penganiayaan terduga pelaku santet di Bima NTB. Metode penelitian berupa hukum-empiris dengan pendekatan kasus, sosiologi, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, teknik analisis kategorisasi dan integrasi atas masalah penelitian guna menarik kesimpulan ideal dari fakta penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap terduga dukun santet meliputi tindak pidana penganiayaan ringan dan tindak pidana penganiayaan berat. Tindak pidana penganiayaan ringan menimbulkan luka-luka sedangkan penganiayaan berat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kajian kriminologi ditemukan adanya pembentukan stigma sosial yang buruk di balik tindak kriminal terhadap terduga dukun santet, dimana stigma ini muncul dari keyakinan dan kepercayaan kultural masyarakat Bima terhadap fenomena penyembuhan penyakit baik secara medis maupun secara tradisional.

Page 7 of 13 | Total Record : 123

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Hukum Legalita Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Hukum Legalita Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Hukum Legalita Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Legalita Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Legalita Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Legalita Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Legalita More Issue