cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Ratnaningsih
Contact Email
dewi.ratnaningsih@umko.ac.id
Phone
+6281930056716
Journal Mail Official
jurnal@umko.ac.id
Editorial Address
Jl. Hasan Kepala Ratu No.1052, Sindang Sari, Kotabumi, North Lampung Regency, Lampung 34517
Location
Kab. lampung utara,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Legalita
Published by Universitas Muhammadiyah Kotabumi
ISSN : 14122480     EISSN : 27767248     DOI : https://doi.org/10.47637/legalita.v1i1.28
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Legalita (Legalita) (P-ISSN: 1412-2480 and E-ISSN: 2776-7248) is a journal that published since 2019 by the Department of Law in collaboration with LPPM, Muhammadiyah University Kotabumi. Legalita is intended to be the university’s journal for publishing articles reporting the results of the fields of criminal law, civil law, constitutional law, state administrative law, as well as discussing social phenomena that exist in society and building a culture of law awareness from the results of research. In addition, Legalita also includes a lot of research on law in a broader sense. The journal is published regularly (in July and December), and approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published on the website (with an initial view). Journal Copyright Copyright of all journal manuscripts is held by the Journal Edukasi Lingua Sastra. Formal legal provisions to access digital articles of electronic journal are subject to the provision of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC-BY), which means that the Journal Edukasi Lingua Sastra is rightful to keep, transfer media/format, manage in the form of databases, maintain, and publish articles. Published manuscripts both printed and electronic are open access for educational, research, and library purposes. Additionally, the editorial board is not responsible for any violations of copyright law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 123 Documents
 8   9   10   11   12 
Kejahatan Seksual Berbasis Digital: Tantangan Penegakan Hukum di Era Media Sosial Rahmiati, Rahmiati; Latukau, Fikry; Nadila, Gesti
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1684

Abstract

Digital-based sexual crimes are increasing along with the development of technology and social media, with the main victims being women and children. This study aims to analyze the challenges of law enforcement against digital-based sexual crimes in Indonesia and provide policy recommendations to improve the effectiveness of legal protection for victims. This study analyzes the challenges of law enforcement against these crimes and recommends solutions to improve protection for victims. Using normative legal research methods, this study found that although Indonesia has regulations such as the ITE Law and the TPKS Law, law enforcement still faces obstacles, such as the anonymity of perpetrators, lack of capacity of law enforcement officers, difficulty in proving digital evidence, and minimal international cooperation. Strategic steps are needed such as improving the expertise of officers in digital forensics, digital literacy education, strengthening regulations, and international cooperation so that law enforcement is more effective and provides optimal protection for victims.
Peradilan Anak Dilihat Dalam Pandangan John Rawls Yustita, Widya Arum Indra; Sunardi; Hernanda, Trias
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1686

Abstract

This research examines the Analysis of Juvenile Court Judges' Decisions Based on John Rawls' Perspective in Ruling on Criminal Cases of Assault Resulting in Death Committed by Minors (Case Study of Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds). Currently, many minors are found to be involved in criminal acts, such as violence, as reflected in Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds. In this case, the minor collectively engaged in violent acts, including slashing, beating, and kicking the victim, which resulted in severe injuries and ultimately led to the victim's death.This study employs a literature review method and falls under normative legal research. The data is analyzed descriptively and refers to the current doctrinal legal concepts. The research is descriptive-analytical in nature. Based on the research analysis, it can be concluded that Decision Number 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Kds complies with John Rawls' principles of justice. This decision has considered the fundamental rights of the child, aimed to balance retributive and restorative justice, and provided the minor with an opportunity for rehabilitation. The minor's actions met the qualifications of the charges filed against them, and there are specific provisions in Article 170, Paragraph (2), Clause 3 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in conjunction with Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which apply exclusively to individuals committing acts of violence.
Analisis Hukum Terkait Kebiasaan Perjodohan Suku Ta’a Dalam Perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Al-Hadad, Monalisa; Kasim, Nur Mohamad; Bakung, Dolot Alhasni
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1699

Abstract

Penelitian ini menganalisis tradisi perjodohan dalam komunitas etnis Ta’a di Desa Bangkagi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 Ayat 1 yang mengatur batas usia minimal perkawinan. Perjodohan merupakan praktik yang telah berlangsung lama dalam masyarakat Ta’a dan sering dilakukan untuk mempertahankan status sosial, kekayaan, serta garis keturunan keluarga. Namun, praktik ini kerap mengarah pada pernikahan di bawah umur, yang bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia yang menetapkan bahwa baik pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiriS, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, orang tua di Desa Bangkagi. Hasil Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara praktik adat dan hukum nasional, serta menekankan perlunya kesadaran hukum dan penegakan aturan untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan upaya edukasi dan intervensi hukum guna memastikan bahwa hak anak dan kesetaraan gender dapat ditegakkan dalam komunitas tradisional seperti masyarakat Ta’a. Kata Kunci : Perjodohan, Masyarakat Etnis Ta’a, Pernikahan,
Efektifitas Penerpan UU Perkawinan Terhadap Perubahan Batas Usia Menikah Dini di Desa Sogilir Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Gumohung, Sintia; Junus, Nirwan; Moha, Mohamad Rivaldi
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1706

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia pernikahan dalam upaya mengurangi pernikahan dini di Desa Soligir, Kabupaten Bolmut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pencegahan pernikahan di bawah umur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif, yang melibatkan observasi langsung serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan terkait pernikahan yang berkaitan dengan batasan usia pernikahan belum diterapkan secara efektif. Minimnya upaya penyadaran pemerintah desa Soligir telah menghalangi masyarakat untuk memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perubahan hukum, padahal penerapan kebijakan ini berdampak pada menurunnya angka pernikahan dini di desa tersebut. Selain itu, upaya yang dilakukan aparat Desa Soligir dalam mencegah dan mengurangi pernikahan dini adalah dengan meningkatkan kesadaran akan perubahan Undang-Undang Perkawinan, memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, dan menerapkan peraturan yang lebih tegas mengenai pernikahan dini di Desa Soligir. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, Pemerintah Desa Soligir diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai pengaturan batas usia pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akibat dari pernikahan dini. Kata Kunci : Batas Usia, Pernikahan, Pernikahan Dini
Penyelesaian Kepailitan Melalui Skema Restrukturisasi Utang Dalam Perspektif Omnibus Law (Kajian Terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja) Rizki; Nasution, Aisyah Artha Ramadhani
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1712

Abstract

This research discusses the resolution of bankruptcy through a debt restructuring scheme from the perspective of the Omnibus Law, especially in Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This change in regulations has a significant impact on the mechanism for settling debts for debtors who are experiencing financial difficulties. This study uses a juridical-normative method with a legislative approach and doctrinal analysis to examine the provisions of debt restructuring in the Job Creation Law and its implications for the bankruptcy system in Indonesia. The study also compares the mechanisms set out in previous regulations with the latest provisions to understand the effectiveness of the policies enshrined in the Omnibus Law. In addition, this study explores various challenges and opportunities faced in the implementation of debt restructuring schemes, including the role of commercial courts, creditors, and debtors in achieving fair and balanced solutions.
Asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kewenangan Uji Materi Undang-Undang Ar-Razy, Rofi Sabda Muhammadi; Utang Rosidin
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1717

Abstract

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusional yang memiliki peran sentral dalam menjaga supremasi konstitusi, salah satunya melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi yuridis asas-asas hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi serta implikasinya terhadap pelaksanaan kewenangan uji materi. Dengan menggunakan pendekatan normatif, kajian ini menelaah sumber hukum primer berupa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), serta yurisprudensi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip umum peradilan, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan persidangan terbuka, tetapi juga menunjukkan karakter khas kelembagaan yang menekankan perlindungan hak konstitusional. Asas-asas seperti audi et alteram partem, due process of law, dan asas partisipatif terbukti menjadi fondasi penting dalam mewujudkan proses uji materi yang adil dan akuntabel. Namun demikian, pelaksanaan asas-asas tersebut masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal konsistensi penerapan, integritas prosedural, dan respons terhadap dinamika sosial-politik. Oleh karena itu, penguatan asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan keniscayaan dalam rangka memperkuat legitimasi, efisiensi, dan keadilan dalam pelaksanaan kewenangan uji materi.
Analisis Yuridis Sebab Wakaf Tidak Dapat Dibatalkan Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Agama Fitri, Al
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1767

Abstract

One form of legal act of a person or legal entity is called wakif. It is separating or handing over part of his property to be used and institutionalized forever or for a certain period of time according to his interests for the purposes of worship or public welfare, therefore wakif cannot be canceled. The purpose of this study is to determine the legal reasons so that wakif cannot be canceled from the perspective of the Religious Court's decision. This topic is interesting to study further even though the regulations are clear. There are still lawsuits for the cancellation of wakif that reach the legal realm. This research method uses a formal legal approach with analytical descriptive specifications. The source of research data was obtained from primary and secondary legal materials with data collection techniques from various libraries and literature studies. Data presentation is through descriptive, and the author's analysis method is through qualitative analysis. The results of the study indicate the need for the principle of legal certainty in wakif because wakif no longer has a legal bond with the wakif and returns to being the right of Allah SWT, and the wakif is not included as a legal subject in a lawsuit for the cancellation of wakif. The contribution of this study is to analogize wakif with a grant, by revoking or canceling a waqf. The law of canceling a waqif includes acts that are not permitted.
Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme Subarkah, Amirah Dwi; Gravionika, Elsa
Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v6i2.1783

Abstract

This study is situated within the field of civil law, focusing on the legal validity of clickwrap and browsewrap agreements in e-commerce transactions in Indonesia. The objective is to analyze the conformity of these electronic agreements with the principle of consensualism under national contract law. The topic was chosen due to the increasing use of digital agreements and the absence of comprehensive regulations governing them. The method employed is normative legal research with a juridical-analytical approach to relevant legislation, legal doctrines, and literature. The hypothesis posits that the legal validity of clickwrap and browsewrap agreements faces significant challenges due to misalignment with the principle of consensualism. The main findings indicate the necessity for clearer legal recognition and consumer protection to ensure these agreements function effectively as contractual instruments. This research contributes to strengthening the normative foundation for developing electronic agreement regulations in Indonesia. The results underscore the importance of legal reform to provide legal certainty for stakeholders in the rapidly evolving digital transaction landscape.
Mediasi Digital sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Sengketa E-Commerce: Antara Praktik dan Kekosongan Hukum di Indonesia Subarkah, Amirah Dwi; Gravionika, Elsa
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1784

Abstract

This study aims to analyze the legal recognition of digital mediation as a dispute resolution mechanism in e-commerce transactions in Indonesia. Amid the rapid growth of electronic commerce and the increasing potential for disputes between businesses and consumers, digital mediation emerges as a fast, efficient, and cost-effective alternative. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, analyzing secondary data such as laws and regulations, scholarly literature, and relevant court decisions. The findings indicate that while digital mediation practices have been implemented—especially by major e-commerce platforms—there is no legal framework that explicitly regulates the procedures, the validity of mediated agreements, or the legal protection for parties involved in digital mediation. This legal vacuum creates uncertainty and challenges in enforcing mediated settlements through litigation. The study concludes that there is an urgent need for regulatory reform that explicitly acknowledges and governs digital mediation, covering procedural standards, mediator ethics, and legal recognition of mediation outcomes within Indonesia’s civil law system. Keywords: digital mediation, e-commerce disputes, alternative dispute resolution, civil law, legal certainty
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Penggunaan Tanahnya Untuk Proyek Jalan Tol Demi Kepentingan Umum Sobur, Muhammad; Gunawan; Sari, Rizkita Kurnia
Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i1.1785

Abstract

The construction of toll roads often comes into contact with the community, because the land used in the construction often involves community land, legal protection efforts for the community whose land is used for the construction of toll roads for public interest are very important considering that community losses are often not paid. Like the case of the Bajaj Bajuri Mat Solar comedy soap opera actor who has not received compensation for the construction of the Cinere-Serpong Toll project. For the public interest, the community is legally protected from the use of their land for toll road projects. In addition to knowing the community's efforts to obtain compensation in accordance with legal provisions reviewed from Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest, this is intended to ensure legal protection for the community regarding the use of their land for toll road projects. The research methodology used is the normative legal approach (normative legal research method). By examining the laws and regulations and library sources, a normative legal research approach was carried out. This study focuses on library research to examine the legal materials used, both primary, secondary, and tertiary. The results of the study indicate that there is an imbalance between the legal provisions stipulated in the law and the reality of its application in the field. These factors include the lack of information in the community regarding the legal protection provided or the lack of public knowledge about community rights. Although some people are not satisfied with the compensation they receive, they can file a lawsuit with the local district court within 14 days of the minutes of the deliberation being signed to obtain the value and form of compensation. The government has ensured that the community can obtain their rights by following the deliberation path with the land institution with the recipient party. The lack of knowledge of the lower class community to obtain legal assistance and the large number of people who do not know their legal rights regarding land ownership are obstacles in defending the community whose land is used for toll road construction. This often causes them to be unable to fight for their rights when their land is used for public interest. .

Page 10 of 13 | Total Record : 123

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Hukum Legalita Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Hukum Legalita Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Hukum Legalita Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Hukum Legalita Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Hukum Legalita Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Hukum Legalita Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Hukum Legalita Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Hukum Legalita Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Legalita Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Legalita Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Legalita Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Legalita More Issue